.webp)
SuaraPemerintah.ID –Â Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mendukung pengembangan sektor perikanan di Sumatera Selatan. Hal itu tercermin dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk Sumsel sepanjang tahun 2022 serta peningkatan alokasi tahu 2023 yang mencapai 90,8 miliar rupiah.
“Total Rp85,5 miliar alokasi APBN KKP untuk Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2022,” ujar Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Pamuji Lestari saat mendampingi kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Palembang, Jumat (16/12/22).
Kemudian, Dirinya menyebut alokasi anggaran KKP untuk Sumsel akan meningkat di tahun 2023. Total alokasi yang disiapkan mencapai Rp90,8 miliar yang dibagi ke dalam delapan unit kerja KKP.
“Tahun depan anggaran untuk Sumsel mengalami peningkatan,” katanya.
Ia mengatakan, anggaran tersebut diperuntukan seperti pengelolaan data dan informasi, pengelolaan sumber daya ikan, pengelolaan kawassan dan kesehatan ikan, pemantauan operasi armada dan infrastruktur pengawasan. Kemudian pengelolaan bina mutu produk kelautan dan perikanan, perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pelatihan dan penyuluhan hingga karantina ikan.
“Ini hanya sebagian contoh peruntukan bapak/ibu, tapi yang jelas komitmen KKP sebagaimana pesan Bapak Menteri Trenggono jelas, bahwa kami siap mendukung program kelautan dan perikanan di Sumsel,” tuturnya.
Khusus SKIPM Palembang, Tari menyebut mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp7 miliar di tahun 2022 dengan realisasi sampai saat ini sebesar Rp6,9 miliar atau 98,19 %. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari Rupiah Murni Rp6,9 miliar dan PNBP sebesar Rp99,8 juta.
Tari berharap dukungan Komisi IV DPR RI dan semua instansi terkait serta para stakeholder. Menurutnya, hal ini penting dalam rangka mewujudkan keberhasilan program prioritas KKP KKP di Sumatera Selatan tersebut.
“Kami mengharapkan supaya manfaat dari program tersebut akan segera dirasakan oleh masyarakat di Sumatera Selatan,” tuturnya.
Sebagai informasi, Kepala BKIPM mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam kunjungan ke Sumsel. Bersama rombongan Komisi IV DPR RI, dia meninjau sejumlah lokasi di Sumatera Selatan.
Sebelumnya, Menteri Trenggono menyiapkan 5 program prioritas berbasis ekonomi biru. Kelima program tersebut yakni perluasan kawasan konservasi perairan mencapai 26,4 juta hektare. Kemudian penangkapan ikan terukur berbasis kuota di 6 zona yang ditetapkan oleh pemerintah, peningkatan perikanan budidaya berkelanjutan, menjamin wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terjaga dengan baik. Terakhir Bulan Cinta Laut.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
