SuaraPemerintah.ID – Dinas Kesehatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muara Enim menggelar rapat analisis berdasarkan data sasaran balita terkait penanganan stunting terintegrasi di Ruang Rapat Pangripta Sriwijaya Bappeda, Senin (17/04).
Eni Zatila, Kepala Dinas Kesehatan, mengungkapkan bahwa ada penurunan kasus stunting di Kabupaten Muara Enim, namun beberapa kecamatan masih berisiko tinggi stunting, antara lain Rambang, Tangung Agung, dan Lubai Ulu.
Sementara itu, Reni perwakilan dari Bappeda Muara Enim menyampaikan keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang penetapan perluasan lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2022. Target penurunan angka prevalensi anak kerdil (stunting) sesuai dengan sasaran target dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebesar 14% pada akhir tahun 2024.
Dalam rapat ini juga dibahas jumlah dan prevalensi stunting di Kabupaten Muara Enim, yang masih tergolong tinggi di urutan kelima dari 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Angka prevalensi stunting di Kabupaten Muara Enim turun dari 29,70% menjadi 22,80% menurut hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022.
Rapat ini juga membahas program pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi di Kabupaten Muara Enim, yang melibatkan berbagai instansi, seperti Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama, dan Dinas Sosial. Program-program ini mencakup pemeriksaan status anemia dan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri, pasangan calon pengantin, dan pasangan usia subur yang berstatus miskin dan bermasalah kesejahteraan sosial.
Sekda Yulius mengharapkan “dengan adanya rapat analisis ini, program pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi di Kabupaten Muara Enim dapat terus ditingkatkan untuk menurunkan angka stunting di daerah tersebut”. ucapnya.
turut hadir dalam rapat Dinas Kesehatan, DPPKB, Dinas Sosial, DKP, DPUPR, Disperkim, Disperkan dan opd lainnya.
