Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung menggelar kegiatan Fasilitasi Dan Pembinaan Dalam Penyusunan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan di Hotel Sheraton, Kamis, 29 Februari 2024.
Kegiatan yang digelar selama dua hari tersebut mengangkat tema “Bersinergi Wujudkan Generasi Emas 2045 untuk Lampung Berjaya melalui Pembangunan Berwawasan Kependudukan yang Berkelanjutan”.
Membuka dan memberikan sambutan, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung mengatakan bahwa, salah satu isu penting Pembangunan Berwawasan Kependudukan atau pembanguan yang berpusat pada penduduk saat ini adalah bagaimana mengoptimalkan bonus demografi sebagai akibat perubahan struktur penduduk.
Menurutnya, penyiapan penduduk secara sistematis dan terencana akan menjadikan seluruh tingkatan wilayah mendapatkan mafaat dari priode bonus demografi. karena tiap tahap bonus demografi memiliki tantangan yang berbeda. Misalnya, pada era pra-bonus demografi dengan penyiapan penduduk melalui penanganan tingkat kelahiran dan pembangunan kualitas SDM.
Selanjutnya, dokter Kiky (Kepala Perwakilan) menyampaikan bahwa alat ukur pelaksanaan program pembangunan tersebut yaitu adanya Indikator Bangga Kencana yang terdapat dalam dokumen RPJMN 2020-2024 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
“Untuk mengetahui pelaksanaan program Bangga Kencana di daerah, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap indikator-indikator program Bangga Kencana tersebut (LPP, TFR, Unmetneed, mCPR, MUKP, iBangga, ASFR, Stunting dan MKJP) yang masuk ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah RPJMD dan RKPD baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.” Jelas dokter Kiky.
Lebih lanjut, dr. Kiky juga menyampaikan bahwa berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masuk dalam kategori urusan pemerintah konkuren non pelayanan dasar, yang menandakan bahwa harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan urusan tersebut .Oleh karena itu, ia berharap pemerintah daerah senantiasa meningkatkan partisipasinya terhadap implementasi program Bangga Kencana di daerahnya masing masing.
“Pemerintah Daerah selaku pelaksana program di lapangan diharapkan dapat menyusun perencanaan dan penganggaran yang efisien dan tepat sasaran guna mencapai keluaran kependudukan yang optimal.” jelas dokter Kiky.
Senada dengan Kepala Perwakilan, Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk, Dr. Munawar Asikin, S.Si, M.S.E. dalam penyampaian materi mengatakan bahwa ruang lingkup pengendalian penduduk yang dikelola BKKBN bermuara dari perencanaan pengendalian penduduk. oleh karena itu ia menandang perlu dilakukan persiapan lebih awal dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan daerah yang tepat sasaran dan efisien, dimana salah satunya dengan penetapan target indikator-indikator program Bangga Kencana sesuai data dan bukti dukung terdahulu yang ada pada tiap-tiap daerah.
“Salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program Bangga Kencana adalah dengan mencantumkan indikator program Bangga Kencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerahnya” Kata Direktur.
Beliau berpendapat bahwa program Bangga Kencana secara otomatis akan menjadi suatu target kinerja yang diprioritaskan dalam pembangunan daerah sehingga pemerintah daerah akan berupaya semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi target kinerja dari mulai tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengelolaan, dan monitoring, hingga tahap evaluasi.
Sementara itu, Ketua Pelaksana, Susanto, S.Pd., M.Pd. dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk Meningkatkan penajaman implementasi program dan penyelarasan strategi operasional program Pengendalian Penduduk dengan Pemerintah Daerah sehingga para pemangku kepentingan bersama mitra dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam pencapaian Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.
Diketahui kegiatan tersebut digelar selama dua hari (29 Februari – 01 Maret 2024) dan dihadiri oleh antara lain Perwakilan Bappeda Provinsi Lampung, Dinas PPPA Provinsi Lampung, Bappeda Kabupaten / Kota, Jajaran Kepalada Dinas OPD KB se Provinsi Lampung, Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Provinsi Lampung, Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Provinsi Lampung, Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) Provinsi Lampung, dan tamu undangan lainnya.
