.webp)
SuaraPemerintah.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam pengadaan ASN (CPNS dan PPPK) tahun 2024.
Kepala BKPSDM Kabupaten Blitar, Budi Hartawan, menyatakan bahwa Pemkab Blitar berkomitmen untuk menyelesaikan pengangkatan seluruh tenaga honorer yang jumlahnya mencapai sekitar 5.000 orang, menjadi PPPK. “Sesuai program pemerintah pusat, targetnya adalah seluruh tenaga honorer di Indonesia bisa diangkat statusnya menjadi PPPK,” ujar Budi pada Rabu (12/6/2024).
Budi menjelaskan bahwa salah satu bukti komitmen Pemkab Blitar adalah mengusulkan formasi ke Menpan RB dan mengutamakan formasi bagi tenaga honorer, kecuali untuk formasi yang harus dari jalur CPNS seperti auditor dan Pol PP. “Kami mengutamakan tenaga honorer dalam formasi yang terbanyak, kecuali untuk posisi yang diatur harus dari jalur CPNS,” jelasnya.
Pada pengadaan ASN tahun 2024, Pemkab Blitar memprioritaskan 1.174 formasi, dengan 96 persen (1.128 formasi) untuk tenaga honorer dan 4 persen (46 formasi) untuk jalur CPNS. “Sejak 2023, pengadaan ASN juga sebagian besar untuk tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi PPPK dengan jumlah sebanyak 1.599 orang,” ungkap Budi.
Budi menerangkan bahwa manajemen pengadaan ASN sesuai aturan penerimaan ASN, baik jalur CPNS maupun PPPK, ditetapkan oleh pusat melalui kementerian terkait dengan koordinator Menpan RB. “Daerah hanya mengajukan usulan formasi, memverifikasi berkas, melaksanakan tes, dan pengangkatan. Sedangkan penilaian, penetapan, dan pengusulan NIK semuanya dari pemerintah pusat dengan cara cosharing,” terangnya.
Pengajuan usulan formasi tidak bisa sembarangan dan harus dimulai dari Analisa Jabatan (Anjab) tiap OPD. Verifikasi dari Menpan RB mengacu pada Anjab masing-masing daerah yang telah disetujui Menpan RB. “Pengajuan formasi juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, karena gaji dibebankan pada daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU),” tandasnya.
Budi menjelaskan bahwa kemampuan keuangan daerah untuk menggaji menjadi pertimbangan penting. “Kemampuan daerah kita hanya sekitar Rp 67-68 miliar untuk setahun, sehingga tidak memungkinkan mengajukan 5.000 formasi sekaligus,” bebernya.
Untuk menuntaskan pengangkatan tenaga honorer, Pemkab Blitar memberikan kesempatan kepada seluruh tenaga honorer yang mencapai 5.000 orang lebih, untuk mengikuti seleksi pengadaan ASN khususnya PPPK pada 2024 ini. “Semua tenaga honorer diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi pengadaan PPPK yang memenuhi kriteria pada formasi yang tersedia,” ungkapnya.
Dengan ini, semua tenaga honorer memiliki kesempatan yang sama untuk mengisi formasi yang tersedia dalam seleksi PPPK tahun ini. “Formasi yang diusulkan sesuai dengan Anjab ABK, honorer yang memenuhi kualifikasi bisa mendaftar, tidak harus honorer yang menduduki posisi tersebut,” kata Budi.
Pemkab Blitar memastikan seluruh honorer yang berjumlah lebih dari 5.000 orang dapat mendaftar untuk mengisi formasi 1.174 yang ada. Selain itu, Budi menambahkan bahwa sesuai aturan penerimaan ASN, terutama untuk tenaga honorer menjadi PPPK, tidak ada kewenangan apapun yang dimiliki oleh daerah. “Jika ada desakan untuk menerima seluruh honorer, baik dari tenaga pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, daerah tidak bisa berbuat lebih selain mengikuti aturan dan kemampuan keuangan daerah,” imbuhnya.
Secara terpisah, Bupati Blitar Hj Rini Syarifah menyampaikan pesan kepada PPPK yang baru menerima SK untuk menjadi ASN BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. “Pengabdian untuk masyarakat Kabupaten Blitar diharapkan dapat mewujudkan Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera berlandaskan akhlak mulia baldatun toyyibatun warobun ghofur,” pesan Bupati.
Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News
