.webp)
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron dari Fraksi Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Jawa Barat, menyoroti pentingnya tata kelola kawasan perkebunan milik PTPN dalam mendukung keuangan negara, kesejahteraan rakyat, serta pengendalian lingkungan, khususnya terkait pengendalian banjir di wilayah hilir Sungai Cikeas dan Ciliwung.
Dalam kunjungan kerja menindaklanjuti rapat sebelumnya antara BAKN DPR RI dan Direksi PTPN Holding di Gedung DPR, Herman menekankan perlunya evaluasi terhadap pengelolaan kawasan perkebunan yang selama ini diharapkan menjadi sumber pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Ia menambahkan, tata kelola kawasan yang baik juga harus berdampak positif terhadap lingkungan, terutama dalam hal pengelolaan air dan fungsi daerah tangkapan air (catchment area).
Ia mengungkapkan bahwa dua sungai besar, yakni Cikeas dan Ciliwung, kerap menyebabkan banjir di wilayah hilir akibat air hujan yang tidak terserap optimal di kawasan hulu, termasuk di area milik PTPN dan Perhutani. Sekitar 30 persen kawasan tersebut telah terokupasi, sehingga air hujan langsung mengalir ke sungai tanpa sempat meresap ke tanah. Hal ini menyebabkan banjir di musim hujan dan kekurangan air di musim kemarau.
“Selain efektivitas, efisiensi, dan kinerja PTPN dalam mengelola lahan seluas hampir 1,2 juta hektare secara nasional, termasuk 1.600 hektare di kawasan ini, keseimbangan antara pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat harus tetap dijaga. Pengelolaan kawasan juga harus mampu menjadi tampungan air yang berkelanjutan,” ujar Herman usai menanam pohon di kawasan Puncak Gunung Mas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025).
Ia juga menyoroti program penanaman satu juta pohon yang telah dijalankan PTPN sebagai langkah nyata menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan fungsi resapan air. Penanaman pohon-pohon keras seperti pinus, akasia, mahoni, dan ketapang dinilai penting untuk memperbaiki daya serap air di kawasan tersebut.
Herman menegaskan komitmen BAKN DPR RI untuk terus mengawasi dan memantau kinerja institusi negara, termasuk BUMN seperti PTPN, agar pengelolaan keuangan negara berjalan efektif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.
“Kami berharap upaya penghijauan dan pengelolaan kawasan secara berkelanjutan dapat terus ditingkatkan demi masa depan lingkungan dan masyarakat yang lebih baik,” pungkasnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
