.webp)
Memasuki tutup tahun 2025, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud kembali mengingatkan seluruh jajarannya agar berkinerja baik dan setiap program harus memberi manfaat untuk rakyat.
Gubernur Rudy Mas’ud juga mewanti-wanti agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak membuat birokrasi yang berbelit-belit. Tidak pula menerima suap dan gratifikasi, apalagi sampai menetapkan tarif suap. Selain melanggar aturan, hal itu juga akan menyebabkan pengusaha malas membayar pajak. Akibatnya, penerimaan daerah akan terdampak.
“Kalau bisa dipermudah, tolong dipermudah. Jangan dipersulit,” pesannya saat memimpin Rapat Pimpinan (Morning Briefing) di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, Senin 27 Oktober 2025.
Aparatur pemerintah lanjut Gubernur Rudy Mas’ud adalah pelayan masyarakat. Jadi tugas pemerintah adalah melayani masyarakat, bukan justru selalu meminta pelayanan.
“Kita ini pelayan, jadi tugasnya melayani. Bukan minta dilayani. Tetap fokus dan ikuti aturan yang berlaku,” tegasnya.
Sementara untuk serapan anggaran yang baik, Gubernur Rudy Mas’ud memberi catatan tegas agar semua OPD tidak menunda pekerjaan sampai akhir Desember dan semua harus bisa dipertanggungjawabkan secara fisik dan administratif. Pertanggungjawaban harus lengkap dan akuntabel.
Menurut Gubernur, APBD adalah amanat publik. Serupiah pun anggaran tidak terserap maka rakyat yang akan kehilangan kesempatan menikmati hasil pembangunan.
Gubernur juga mengingatkan agar jangan sampai ada pengadaan fiktif dan mark up.
“Saya ingin, kita bukan hanya menutup tahun dengan baik, tapi menatap tahun depan dengan perencanaan yang baik dan terarah. Renstra kita harus bermanfaat untuk rakyat,” tandasnya.
“Terakhir, integritas dan komitmen pelayanan publik. Ingat, jangan hanya mengejar serapan, tapi harus berdampak pada pelayanan publik,” tutupnya.
Rapat Pimpinan juga diikuti Wakil Gubernur Seno Aji yang hadir melalui zoom meeting. Tampak para asisten dan pimpinan OPD Pemprov Kaltim.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News
