.webp)
Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menyampaikan apresiasinya terhadap peningkatan kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP). Menurutnya, peningkatan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memenuhi target program pembangunan tiga juta unit rumah di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Novita dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri PKP Maruarar Sirait di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/11/2025).
Novita menilai kenaikan kuota BSPS termasuk yang paling besar sejak dirinya menjabat tiga periode di Komisi V DPR RI. Ia menegaskan bahwa langkah ini memperlihatkan komitmen pemerataan penanganan rumah tidak layak huni yang saat ini mencapai 26,9 juta unit secara nasional.
“Artinya, Pak Menteri sebagai perpanjangan tangan Presiden memang menjalankan visi misi pemerintah, dalam merealisasikan target program tiga juta rumah,” kata Novita.
Novita menambahkan, peningkatan kuota BSPS pada tahun ini merupakan yang tertinggi selama tiga periode dirinya duduk di Komisi V DPR RI. Bahkan, diakuinya, semangat pemerataan dan pengentasan masalah perumahan semakin terasa di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Metode pemerataan ini baru dilakukan di era Presiden dan Menteri Ara Sirait, dengan semangat memperluas penanganan serta pengentasan secara merata,” ungkap Wakil Ketua BURT DPR RI itu.
Karena itu, legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Banyumas–Cilacap ini berharap peningkatan jumlah hingga 400 ribu unit dapat terdistribusi merata di seluruh Indonesia.
Meski setiap anggota DPR RI memperjuangkan dapilnya masing-masing, bukan berarti daerah yang tidak memiliki perwakilannya di komisi V DPR RI tidak mendapat kesempatan yang sama.
“Kita tidak bisa lupa bahwa kita mewakili seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Sebab, kata Novita, masih banyak daerah yang belum tersentuh program BSPS. Dari total 518 kabupaten/kota, terdapat 224 daerah yang belum menerima bantuan tersebut. Bahkan, 22 kabupaten/kota di antaranya tidak pernah mendapatkan BSPS selama lima tahun terakhir.
“Ini harus menjadi perhatian. Pemerataan adalah kunci agar pengentasan rumah tidak layak huni dapat tercapai di semua wilayah,” ujar bendahara Fraksi Partai Gerindra ini memberi catatan.
Pada kesempatannya, Novita meminta Kemen PKP memberi perhatian khusus ke daerah-daerah terdampak bencana, seperti Cilacap, Banjarnegara, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, serta wilayah terdampak lainya.
“Bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi rumah masyarakat juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Sandang, pangan, pendidikan, dan papan adalah syarat kesejahteraan. Papan (rumah) adalah kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi,” sebutnya.
Novita juga meminta Kemen PKP melakukan pemutakhiran dan perhitungan data secara presisi mengenai jumlah rumah tidak layak huni di setiap kabupaten/kota.
Pasalnya, dengan data yang akurat, pemerintah dinilai dapat menentukan target pengentasan secara terukur dan memastikan capaian tahunan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kemen PKP juga harus memberikan penyederhanaan persyaratan pengajuan program BSPS yang diajukan masyarakat,” Kata Novita.
Selain itu, legislator Gerindra ini mendorong agar peningkatan kuota BSPS dilakukan melalui kolaborasi dengan pihak perusahaan swasta lewat pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Pelibatan CSR dari perusahaan-perusahaan besar diharapkan dapat membantu meningkatkan jumlah bantuan di atas 400 ribu unit,” tutup Novita.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
