Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang diperingati setiap 9 Desember dinilai menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Anggota DPD RI Komite III, Lia Istifhama, menekankan bahwa Hakordia tidak boleh dimaknai sebagai acara seremonial rutin, melainkan gerakan kolektif untuk membangun budaya antikorupsi secara menyeluruh di semua sektor pemerintahan.
Menurut senator yang akrab disapa Ning Lia, Hakordia 2025 menjadi pengingat bagi aparatur negara untuk menjunjung nilai integritas dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pengambilan kebijakan. Hal itu dianggap krusial dalam menghadapi tantangan reformasi birokrasi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
“Hakordia 2025 harus menjadi pengingat bersama, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk membangun budaya antikorupsi secara konsisten. Integritas bukan hanya slogan, tetapi nilai yang harus tercermin dalam setiap kebijakan dan pelayanan publik,” ujar Ning Lia, Selasa (09/12/2025).
Ning Lia menyampaikan, integritas merupakan elemen utama yang menentukan keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Karena itu, pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus dibangun sebagai ekosistem yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan seluruh lapisan masyarakat.
Ia menyebutkan bahwa strategi pencegahan korupsi harus dijalankan secara menyeluruh, mulai dari edukasi, penguatan sistem pengawasan, peningkatan tata kelola pemerintahan, hingga partisipasi publik.
“Pencegahan korupsi harus dimulai dari hulu hingga hilir, melalui edukasi publik, penguatan sistem pengawasan, tata kelola yang baik, serta partisipasi aktif masyarakat,” tegas Ning Lia.
Dalam momentum Hakordia 2025, Ning Lia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai instrumen untuk menekan potensi terjadinya penyimpangan. Digitalisasi dinilai efektif meningkatkan transparansi pelayanan sekaligus mempercepat proses birokrasi yang bersih dan akuntabel.
Tema Hakordia 2025 “Satukan Aksi Basmi Korupsi” dinilai sangat relevan dengan upaya Jawa Timur dalam menjadi pelopor pelayanan publik cepat, bebas pungli, dan berintegritas.
Menutup pernyataannya, Lia menyampaikan bahwa tantangan terbesar dalam pemberantasan korupsi adalah menjaga kepercayaan publik. Untuk itu, komitmen bersama menjadi kunci dalam membangun ekosistem pemerintahan yang bersih.
“Integritas harus terus dirawat dan diperkuat. Dengan komitmen bersama, Jawa Timur dapat menjadi garda terdepan dalam gerakan antikorupsi menuju Indonesia yang maju dan berkeadilan,” pungkasnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
