.webp)
Peran Kalimantan Timur (Kaltim) dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) ditegaskan tidak berhenti sebagai daerah penyangga. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Ir. H. Seno Aji, M.Si menyebut Kaltim siap mengambil peran strategis sebagai penggerak ekonomi dan simpul pertumbuhan nasional.
Hal ini disampaikan oleh Wagub Seno saat menjadi keynote speaker dalam Diskusi Panel Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IKA FISIP) Universitas Mulawarman bertajuk “IKN sebagai Tonggak Kemajuan Indonesia; Format dan Peran Strategis Kaltim sebagai Daerah Mitra IKN”, Senin (26/1/2026), di Ruang Tepian I Kantor Gubernur Kalimantan Timur.
Dalam paparannya, Seno Aji menekankan bahwa Kaltim memiliki posisi strategis sebagai superhub ekonomi Nusantara yang terintegrasi dengan pengembangan IKN. Menurutnya, peran Kaltim tidak hanya menopang pembangunan fisik IKN, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam konektivitas logistik, penguatan industri, energi, serta pengembangan kawasan ekonomi baru yang berkelanjutan.
“Pembangunan IKN harus memberikan efek berganda bagi daerah mitra. Kaltim memiliki posisi strategis sebagai penggerak ekonomi kawasan, bukan sekadar pelengkap,” ujar Seno Aji.
Lebih lanjut, Wakil Gubernur Kaltim memaparkan arah kebijakan daerah mitra IKN yang difokuskan pada penguatan klaster ekonomi, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta peningkatan daya saing sumber daya manusia. Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan IKN sejalan dengan kebutuhan dan potensi lokal.
Dalam kesempatan tersebut, Seno Aji turut menampilkan peta kebijakan pembangunan wilayah mitra IKN, mulai dari Kabupaten Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, hingga kota-kota penyangga seperti Samarinda dan Balikpapan. Setiap wilayah diarahkan memiliki peran tematik, baik sebagai kawasan industri, logistik, pertanian, hingga jasa dan perdagangan.
Diskusi panel ini turut menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur akademisi, legislatif, dan kepala daerah, serta menjadi ruang strategis untuk merumuskan masukan substantif dalam penyusunan Peraturan Kepala Otorita IKN tentang Daerah Mitra IKN.
Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk memastikan pembangunan IKN berjalan inklusif, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Timur serta kawasan Indonesia Timur secara luas.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
