.webp)
Anggota DPD RI Dapil Jawa Timur, Lia Istifhama, menegaskan bahwa peluang pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menembus pasar nasional hingga global terbuka sangat luas. Namun demikian, tantangan utama yang masih menjadi hambatan serius adalah akses pembiayaan yang adil dan berkelanjutan.
Menurutnya, pada prinsipnya seluruh sektor perdagangan memiliki peluang masuk ke pasar global, termasuk UMKM. Kunci utamanya terletak pada keberdayaan ekonomi pelaku usaha. Jika UMKM memiliki akses pembiayaan yang memadai, maka proses produksi dapat berjalan lancar dan berkesinambungan.
“Kalau pelaku UMKM memiliki keberdayaan ekonomi, otomatis mereka bisa berproduksi dengan baik. Dari situ daya saing akan terbentuk, baik di tingkat nasional maupun global,” ujarnya dalam wawancara.
Namun, Lia Istifhama menyoroti persoalan krusial yang saat ini dihadapi banyak pelaku UMKM, khususnya terkait pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Banyak UMKM dinilai tidak dapat mengakses KUR karena masuk dalam klasifikasi Kolektibilitas (KOL) 2, sehingga tidak dapat mengajukan pembiayaan.
“Yang perlu menjadi atensi, mereka ini pelaku usaha ekonomi produktif. Mereka bukan KOL 3, tapi KOL 2. Namun tetap tidak bisa mengajukan pembiayaan,” tegasnya.
Lia Istifhama mendorong agar pemerintah dan pemangku kebijakan tidak menyamaratakan pelaku UMKM yang masuk klasifikasi KOL 2. Menurutnya, perlu dilakukan pendalaman terhadap penyebab keterlambatan pembayaran yang dialami pelaku usaha.
“Kita harus melihat, apakah mereka terlambat karena tidak mau membayar, tidak bisa membayar karena memang tidak ada uang, atau justru karena mekanisme dan prosedur pinjol yang menyulitkan mereka untuk melunasi,” paparnya.
Selain itu, Lia Istifhama menekankan pentingnya evaluasi terhadap regulasi pinjaman online, agar tidak justru menjerat pelaku UMKM yang sedang berjuang mempertahankan usaha. Ia menilai, keberpihakan kebijakan menjadi kunci agar UMKM benar-benar bisa naik kelas, bukan semakin tertekan.
“Kalau ingin UMKM naik kelas dan berdaya saing, maka regulasi pembiayaan harus lebih adaptif dan berpihak pada pelaku usaha produktif,” pungkasnya.
Sebagai wakil daerah Jawa Timur di DPD RI, Lia Istifhama menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan yang mendukung UMKM berdaya, mandiri, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
