.webp)
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mendorong penguatan kepemimpinan perempuan sebagai strategi mewujudkan ekonomi berkeadilan sekaligus Indonesia tanpa kekerasan.
“Saya mengapresiasi organisasi masyarakat perempuan yang selama ini telah bekerja keras untuk kemajuan perempuan dan secara khusus saya mengapresiasi 8 (delapan) dekade kontribusi Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) dalam pelayanan sosial, penguatan keluarga, pemulihan trauma, serta kaderisasi kepemimpinan perempuan lintas generasi. Perempuan kini tidak boleh lagi menunggu. Perempuan harus mengambil langkah strategis untuk memimpin, mendorong ekonomi berkeadilan, serta mewujudkan Indonesia tanpa kekerasan. Kebijakan pemerintah hanya akan berjalan efektif jika didukung kolaborasi gerakan masyarakat, termasuk PWKI, sebagai penggerak literasi hukum, inkubator UMKM perempuan berbasis komunitas, penyedia ruang aman bagi korban, serta mitra strategis pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan,” ujar Wamen PPPA saat menjadi pembicara dalam Perayaan HUT ke–8o Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) di Jakarta pada Jum’at (27/02).
Menurut Wamen PPPA, kebijakan pemerintah hanya akan berjalan efektif jika didukung kolaborasi gerakan masyarakat. Organisasi perempuan, termasuk PWKI, dinilai memiliki peran strategis sebagai penggerak literasi hukum, inkubator UMKM perempuan berbasis komunitas, penyedia ruang aman bagi korban, serta mitra pemerintah dalam pencegahan kekerasan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan populasi perempuan mencapai sekitar 49,5 persen dari total penduduk Indonesia, sementara 69 persen merupakan penduduk usia produktif (15–64 tahun). Namun, hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 mencatat satu dari empat perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual sepanjang hidupnya.
“Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kondisi darurat sosial sekaligus pelanggaran hak asasi manusia. Banyak perempuan enggan melapor akibat ketergantungan ekonomi, tekanan budaya, rasa takut kehilangan penghidupan, serta keterbatasan akses layanan. Karena itu, penanganan kekerasan harus menyentuh akar persoalan, yaitu ketimpangan relasi kuasa, ketergantungan ekonomi, serta norma sosial yang membatasi keberanian korban untuk mencari pertolongan,” tambah Wamen PPPA.
Melalui inisiatif Ruang Bersama Indonesia (RBI), Wamen PPPA mendorong terciptanya ruang kolaboratif yang ramah perempuan dan anak di tingkat desa dan kelurahan. Dalam ruang tersebut, perempuan diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pengambil keputusan sekaligus penggerak transformasi struktur ekonomi di komunitasnya.
“Penguatan ekonomi perempuan adalah strategi pencegahan kekerasan. Ketika perempuan memiliki akses terhadap modal, kepemilikan aset, literasi keuangan, dan jejaring usaha, mereka tidak mudah terjebak dalam relasi yang merugikan atau berbahaya. Agenda ekonomi perempuan bukan sekadar program tambahan, melainkan strategi perlindungan nasional,” pungkas Wamen PPPA.
Melalui momentum peringatan ini, Wamen PPPA menegaskan komitmen Kemen PPPA untuk terus memperkuat kolaborasi dengan organisasi masyarakat, komunitas, dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan perempuan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, kesempatan kepemimpinan, serta perlindungan yang komprehensif. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat terwujudnya lingkungan yang aman, adil, dan inklusif bagi perempuan dan anak di seluruh wilayah Indonesia.
Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News
