.webp)
Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Kota Bukittinggi guna menyelaraskan program strategis pembangunan daerah. Rakor tersebut berlangsung di Balairuang Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Jumat (27/2/2026).
Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumbar ditargetkan mencapai 7,2 persen pada 2029. Sementara untuk 2026, pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada di angka 5,7 persen.
“Pemulihan ekonomi pasca bencana harus dilaksanakan secara bersama pemerintah provinsi dengan 19 pemerintah kabupaten kota. Ada empat strategi yang disusun, untuk mencapai target peningkatan ekonomi ini,” kata Mahyeldi.
Mahyeldi menjelaskan, strategi pertama adalah hilirisasi agroindustri dan penguatan sektor sebagai magnet devisa. Kedua, transformasi ekonomi dan pengembangan ekonomi hijau. Ketiga, akselerasi digitalisasi UMKM dengan mendorong pelaku usaha mengurus perizinan dan sertifikasi halal. Keempat, mitigasi bencana sebagai bagian dari investasi dan strategi ekonomi.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah menjadi kunci utama keberhasilan program tersebut. Ia menilai Bukittinggi memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi Sumatra Barat, terutama dari sektor pariwisata.
“Butuh sinergi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah. Bukittinggi sebagai andalan, untuk tingkatkan ekonomi Sumatra Barat. Karena wisata Bukittinggi menjadi magnet wisatawan yang tidak bisa dipungkiri. Empat strategi ini, bisa dilaksanakan di Bukittinggi, karena kota ini punya potensi besar dan kita provinsi akan berikan dukungan penuh,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan komitmennya memperjuangkan Bukittinggi sebagai daerah khusus ke pemerintah pusat, seiring penguatan peran kota sebagai kota perjuangan dan kota wisata.
Dalam rangka peringatan 100 Tahun Jam Gadang, Pemko Bukittinggi telah bertemu dengan Menteri Kebudayaan, InJourney, serta Menteri Pariwisata untuk mendapatkan dukungan terhadap pengembangan program strategis sektor pariwisata.
Ramlan juga memaparkan tiga persoalan besar yang menjadi perhatian, yakni penyelesaian lahan Kantor DPRD, penataan Pasar Banto, serta pengembangan Stasiun Lambuang. Selain itu, persoalan sampah masih menjadi tantangan serius, terutama saat akses Lembah Anai terganggu sehingga distribusi harus dialihkan melalui Sitinjau Lauik.
Sebagai tindak lanjut Rakor, pemerintah provinsi dan pemerintah kota sepakat membentuk tim koordinasi terpadu untuk mempercepat realisasi program prioritas. Fokus utama meliputi pembenahan infrastruktur pendukung pariwisata, penguatan kapasitas UMKM, serta penanganan persoalan persampahan secara berkelanjutan.
Melalui langkah kolaboratif tersebut, diharapkan target pertumbuhan ekonomi Sumatra Barat dapat tercapai sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News
