.webp)
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menyatakan dukungan penuh terhadap keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperluas akses keadilan.
Dukungan tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, saat meresmikan Posbankum yang dibentuk oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum, di Auditorium Gubernur, Senin (30/3/2026).
Menurut Mahyeldi, Posbankum memiliki peran strategis sebagai instrumen untuk memastikan hukum tidak hanya berpihak kepada pihak yang kuat, tetapi juga mampu melindungi masyarakat yang lemah.
“Dengan demikian, keberadaan Posbankum ini turut berkontribusi membangun budaya sadar hukum yang adil dan berkeadaban di tengah masyarakat. Harapannya, program sadar hukum bagi masyarakat ke depan dapat semakin optimal melalui keberadaan Posbankum di berbagai daerah,” kata Mahyeldi.
Ia menambahkan, Posbankum diharapkan mampu mendorong terbentuknya budaya sadar hukum yang adil dan berkeadaban di tengah masyarakat. Dengan demikian, program peningkatan kesadaran hukum dapat berjalan lebih optimal di berbagai daerah.
Lebih lanjut, Mahyeldi menilai persoalan hukum di masyarakat saat ini semakin kompleks, sehingga membutuhkan pendampingan yang tepat agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya.
Untuk itu, keberadaan Posbankum hingga ke tingkat kelurahan, desa, dan nagari diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan konsultasi dan edukasi hukum.
“Untuk itu, Posbankum juga dapat membantu penyelesaian persoalan hukum secara non-litigasi serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.
Melalui penguatan peran Posbankum, Pemprov Sumbar optimistis akses masyarakat terhadap layanan hukum akan semakin terbuka, sekaligus mendorong terciptanya keadilan yang merata di seluruh lapisan masyarakat.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
