Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Banjarnegara menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas pendidikan pada momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.
Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana, menyampaikan bahwa Hardiknas tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan momentum refleksi dan penguatan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem pendidikan yang lebih baik dan merata.
“Mudah-mudahan pendidikan di Banjarnegara ke depan bisa lebih baik lagi. Ini menjadi komitmen bersama untuk berbenah dan mewujudkan Banjarnegara yang lebih maju dan sejahtera,” ungkapnya usai mengikuti upacara Hardiknas di lapangan Alun-alun Banjarnegara, Sabtu (2/5).
Pemkab Banjarnegara juga mendorong penguatan tata kelola pendidikan melalui program sekolah berintegritas. Program ini menjadi bagian dari langkah strategis dalam membangun karakter peserta didik, termasuk nilai kejujuran, tanggung jawab, dan anti-korupsi sejak dini.
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Banjarnegara, Teguh Handoko, menjelaskan bahwa program tersebut telah didampingi oleh Inspektorat selama satu tahun guna memastikan implementasi berjalan optimal dan berkelanjutan.
“Sekolah berintegritas ini tidak dilombakan, tetapi lebih pada pembentukan karakter, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian untuk menolak praktik korupsi sejak dini,” jelas Teguh.
Selain itu, Pemkab Banjarnegara juga terus mendorong peningkatan prestasi pelajar sebagai bagian dari penguatan kualitas pendidikan. Berbagai kegiatan dalam rangka Hardiknas, mulai dari pemberian penghargaan hingga kegiatan edukatif lainnya, menjadi sarana untuk memotivasi peserta didik dan tenaga pendidik.
Melalui langkah tersebut, Pemkab Banjarnegara menargetkan terciptanya ekosistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan integritas.
Ke depan, sinergi antara pemerintah daerah, tenaga pendidik, orang tua, serta masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan mampu menjawab tantangan zaman.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News


.webp)












