.webp)
Kasus dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi. Kali ini, sebanyak 200 siswa dari 12 sekolah di Surabaya diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Senin (11/5/2026).
Para siswa dilaporkan mengalami sejumlah gejala seperti mual, muntah, dan pusing usai menyantap menu MBG. Mereka kemudian mendapatkan penanganan medis di puskesmas setempat, sementara sebagian siswa sempat dirujuk ke rumah sakit meski mayoritas dalam kondisi ringan.
Menanggapi kejadian tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Jawa Timur mengambil langkah tegas dengan menutup sementara operasional SPPG Tembok Dukuh sambil menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan yang dikonsumsi para siswa.
Langkah cepat tersebut mendapat apresiasi dari anggota DPD RI Komite III, Lia Istifhama. Menurutnya, keputusan penutupan sementara SPPG merupakan tindakan tepat sebagai bentuk penanganan awal atas dugaan keracunan tersebut.
“Kita sama-sama mendapatkan informasi bahwa sampel makanan sedang diuji laboratorium. Namun tentunya sambil menunggu hasil pun, Langkah tegas memang harus dilakukan. Dan yang dilakukan BGN dengan menutup SPPG itu secara sementara, sangat tepat.” ujar Lia Istifhama.
Meski demikian, Senator asal Jawa Timur itu menilai pemerintah perlu memperkuat langkah preventif agar kasus serupa tidak terus berulang di berbagai daerah.
Menurut Lia, dugaan keracunan akibat menu MBG bukan kali pertama terjadi sehingga perlu evaluasi menyeluruh, terutama terkait kapasitas penyedia makanan dalam mengolah ribuan porsi setiap hari.
“Dugaan keracunan akibat sajian menu MBG ini kan bukan peristiwa pertama. Tapi ini sudah kesekian kali dan terjadi di tempat lainnya, bukan hanya Surabaya. Maka yang harus dipahami bersama adalah upaya preventif. Jika penutupan SPPG yang bermasalah, itu kan langkah kuratif.” katanya.
Ia menyoroti tantangan teknis dalam penyediaan makanan skala besar, khususnya bagi pihak penyedia yang belum memiliki pengalaman mengelola katering dengan kapasitas ribuan porsi.
“Nah, bagaimana langkah preventif? Disini yang harus diakui bersama, bahwa memasak 3000 porsi memang bukan perkara mudah. Jika penyedia makanan tidak memiliki latar belakang usaha kuliner atau catering dengan ribuan porsi, maka potensi salah pengolahan atau penyajian, sangat mungkin terjadi.” jelasnya.
Lia juga menekankan pentingnya pengawasan higienitas selama proses pengolahan hingga penyajian makanan, terlebih karena penerima program MBG merupakan anak-anak dan kelompok rentan seperti ibu hamil.
Ia mencontohkan pengakuan sejumlah siswa yang menyebut menu krengsengan yang disajikan memiliki rasa pahit. Karena itu, ia mempertanyakan apakah pihak SPPG telah melakukan pengecekan rasa dan kualitas makanan sebelum didistribusikan.
“Apakah SPPG sebelum menyajikan sudah mencoba sampel makanan tersebut? Dan apakah memasak dilakukan 3.000 porsi sekaligus? Jika proses pengolahan dilakukan beberapa tahap, maka setiap hasil olahan harus dicek terlebih dahulu sebelum disajikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Lia mengungkapkan bahwa dirinya telah menyoroti persoalan target penyediaan 3.000 porsi MBG dalam rapat dengar pendapat bersama BGN pada awal 2025 lalu.
Menurutnya, target tersebut sebaiknya tidak diterapkan secara kaku karena tidak semua penyedia makanan memiliki kemampuan mengolah makanan dalam jumlah besar setiap hari dengan standar keamanan pangan yang baik.
“Menurut hemat saya dan pernah saya sampaikan saat rapat dengan BGN awal 2025 lalu, target 3.000 porsi jangan dipatenkan. Skill pengolahan makanan porsi jumbo tidak semua orang bisa, apalagi jika dilakukan setiap hari dan berpacu dengan waktu penyajian. Di situlah potensi keracunan bisa muncul jika pengelola tidak memiliki kemampuan khusus,” pungkasnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
