.webp)
Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Menhut), Raja Juli Antoni, melakukan pertemuan bilateral dengan Secretariat Director Forest and Climate Leaders’ Partnership (FCLP), Emelyne Cheney, di Indonesian Lounge, Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat, Selasa (12/5/2026).
Pertemuan bilateral ini merupakan bagian dari implementasi arahan kebijakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk memperkuat kerja sama internasional dalam mendukung pelestarian hutan, pengelolaan hutan lestari, penguatan perdagangan karbon, serta peningkatan kontribusi Indonesia terhadap agenda iklim global.
Dalam pertemuan tersebut, Secretariat Director FCLP menyampaikan harapan besar agar Indonesia dapat bergabung menjadi anggota Forest and Climate Leaders’ Partnership. FCLP menilai Indonesia memiliki posisi strategis dalam kepemimpinan kehutanan global, termasuk dalam pengelolaan hutan tropis, rehabilitasi mangrove, serta pengembangan pasar karbon berbasis kehutanan.
FCLP menjelaskan bahwa organisasi tersebut berfokus pada enam bidang utama, yaitu penguatan kolaborasi internasional dalam ekonomi penggunaan lahan berkelanjutan dan rantai pasok, mobilisasi pembiayaan publik dan donor, transformasi sistem pembiayaan swasta, dukungan terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal, penguatan pasar karbon kehutanan, serta pembangunan kemitraan internasional untuk menjaga hutan berintegritas tinggi.
Sekretariat FCLP juga memberikan fleksibilitas kepada Indonesia untuk memilih fokus kerja sama yang paling relevan dan memberikan manfaat strategis bagi kepentingan nasional Indonesia.
Selain itu, FCLP menawarkan dukungan jejaring internasionalnya untuk membantu mengamplifikasi berbagai capaian dan praktik baik sektor kehutanan Indonesia di tingkat global. Sekretariat FCLP juga menyatakan dukungan terhadap inisiatif World Mangrove Center dan siap menjembatani kerja sama dengan 38 negara anggota FCLP serta Uni Eropa.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretariat FCLP turut mendorong Indonesia untuk mempertimbangkan pencalonan diri sebagai Co-Chair FCLP pada periode mendatang yang diharapkan berasal dari kawasan Asia.
Menhut Raja Juli Antoni menyampaikan apresiasi atas komitmen FCLP dalam mempercepat implementasi Glasgow Leaders’ Declaration on Forest and Land Use. Menteri Kehutanan juga mengapresiasi berbagai prioritas FCLP tahun 2026, termasuk Forest Finance Roadmap, Intergovernmental Land Tenure Commitment, J-REDD+ Coalition, serta agenda greening construction.
Dalam dialog tersebut, Menhut menekankan pentingnya memastikan bahwa komitmen politik internasional dapat diterjemahkan menjadi dukungan nyata bagi negara anggota, khususnya dalam percepatan pencapaian target kehutanan dan iklim menuju tahun 2030.
Indonesia juga mendorong pembahasan lebih lanjut terkait dukungan FCLP terhadap penguatan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) Indonesia, termasuk peluang peningkatan pengakuan internasional terhadap SVLK di pasar global. Pemerintah Indonesia juga menyoroti pentingnya harmonisasi atau pengakuan timbal balik sistem sertifikasi nasional dalam mendukung rantai pasok berkelanjutan dan agenda pembangunan hijau.
Selain itu, Menhut menekankan pentingnya penguatan kerja sama dalam pengembangan pasar karbon Indonesia. Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang perdagangan karbon sektor kehutanan yang membangun kerangka komprehensif mulai dari pengembangan proyek, verifikasi, hingga transaksi karbon secara transparan dan berintegritas.
Indonesia juga membuka peluang kerja sama dengan FCLP dalam penguatan sistem measurement, reporting and verification (MRV), pengembangan infrastruktur registri karbon, penguatan tata kelola pasar karbon, fasilitasi akses terhadap pembeli dan permintaan pasar karbon berkualitas tinggi, hingga mobilisasi investasi untuk pengembangan REDD+ yurisdiksional dan proyek karbon kehutanan di Indonesia.
Mendampingi Menhut dalam pertemuan bilateral ini turut hadir Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Penasehat Utama Menteri Kehutanan, serta Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan.
Pertemuan bilateral berlangsung hangat dan konstruktif, sekaligus membuka peluang penguatan posisi Indonesia dalam tata kelola kehutanan global, pengembangan ekonomi hijau, serta diplomasi iklim internasional berbasis hutan dan mangrove.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
