Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i optimis akan peran pesantren dalam pemberdayaan masyarakat. Wamenag menilai pengembangan koperasi pesantren sangat strategis dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan.
Hal ini disampaikan Wamenag saat membuka Sarasehan Nasional Majelis Pesantren Dakwah Indonesia (MPDI) 2026 di Pondok Pesantren Daarul Ukhuwwah, Kabupaten Malang. Mengangkat tema “Bersama Dakwah dan Al-Qur’an Menguatkan Kemandirian Ekonomi Pesantren Berbasis Koperasi”, forum ini menjadi ajang bagi ratusan pengasuh pesantren untuk bertukar gagasan dalam memperkuat ekosistem ekonomi pesantren.
Romo Muhammad Syafi’i, mengajak seluruh elemen pesantren untuk menjadikan koperasi sebagai sarana pemberdayaan yang mampu menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi umat. Menurutnya, koperasi bukan sekadar sebagai badan usaha, melainkan sebagai instrumen perjuangan ekonomi rakyat yang sarat dengan nilai gotong royong.
“Koperasi pesantren dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Ini adalah wujud konkret semangat kebersamaan kita dalam membangun ekonomi yang berkeadilan dari lingkungan pesantren,” tutur Romo Syafi’i di Malang, Minggu (28/6/2026).
Romo Syafi’i menuturkan bahwa hadirnya Direktorat Jenderal Pesantren merupakan wujud perhatian pemerintah agar pesantren dapat berkembang lebih optimal. Wamenag berharap, pesantren mampu menjadi ruang lahirnya generasi yang adaptif terhadap perubahan zaman, memahami fiqh pembangunan bangsa, serta memiliki daya saing di bidang ekonomi kerakyatan.
“Negara memandang pesantren sebagai mitra strategis dalam pembangunan bangsa. Indonesia Emas 2045 akan tercapai dengan hadirnya SDM yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter kuat,” tambahnya.
Wamenag lalu menyinggung komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mengelola kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Semangat hilirisasi dan perbaikan tata kelola ekonomi nasional diharapkan mampu menginspirasi pesantren untuk lebih produktif dalam mengelola potensi yang ada.
“Kita sedang menata kembali ekonomi nasional agar memberikan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri. Semangat ini selaras dengan upaya pesantren dalam membangun kemandirian ekonomi, sehingga umat tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi bagian dari penggerak ekonomi bangsa,” jelas Romo Syafi’i.
Sarasehan Nasional MPDI 2026 yang berlangsung hingga 29 Juni 2026 ini diikuti oleh sekitar 300 pondok pesantren dari berbagai wilayah. Kehadiran Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur, Akhmad Sruji Bhatiar, bersama jajaran pejabat daerah semakin menegaskan dukungan sinergis antara pemerintah dan pesantren.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
