Kepala BPOM Taruna Ikrar beserta jajaran pimpinan tinggi madya dan pratama BPOM melakukan audiensi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia, Rabu (1/7/2026). Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Menteri PANRB Rini Widyantini bersama Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Nanik Murwati, dan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Aba Subagja.
“Terima kasih Ibu Menteri telah menerima kedatangan kami, [yang] disambut dengan baik. BPOM mengapresiasi Kementerian PANRB atas dukungan, pendampingan, dan arahan selama ini kepada BPOM. BPOM terus mendukung kebijakan prioritas Presiden dan isu strategis terkait sumber daya manusia, penataan organisasi, dan layanan unit pelaksana BPOM pada Mal Pelayanan Publik (MPP),” ujar Taruna Ikrar dalam sambutannya.
Taruna Ikrar kemudian memberikan paparan tentang dukungan BPOM terhadap kebijakan prioritas Presiden RI. Taruna menjelaskan bahwa BPOM berperan dalam tata kelola penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, BPOM ikut mendukung rencana pengembangan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)/Apotek Desa, dan Program 3 Juta Rumah yang bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) terkait pengembangan sistem informasi pengadaan dan perbantuan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa (JF PPBJ).
“Hingga Juni 2026, UPT BPOM telah bergabung untuk memberikan layanan di 141 MPP atau 45,04% dari total 313 MPP yang telah diresmikan oleh Kementerian PANRB. BPOM terus berinovasi untuk pemenuhan layanan MPP, salah satunya yaitu Inovasi SMART LAURA oleh Balai Besar POM di Palangka Raya yang memanfaatkan teknologi Doorbell dan CCTV sebagai alat komunikasi dua arah. Inovasi ini turut direplikasi Balai Besar POM di Banda Aceh untuk MPP di Kabupaten Langsa dan saat ini masih berfungsi serta memudahkan layanan saat kondisi bencana banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu,” papar Taruna Ikrar.
Sebagai salah satu dari kementerian/lembaga yang telah menandatangani Memorandum of Understanding/MoU tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada MPP, BPOM memohon dukungan Kementerian PANRB, terutama mengenai penguatan kerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat.
Koordinasi antara BPOM dengan DPMPTSP saat ini dirasa masih sulit dilakukan, salah satunya dikarenakan keterbatasan jumlah loket yang tersedia di MPP. Untuk itu, Taruna menyatakan akan terus mengupayakan langkah-langkah inovasi untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan publik, yang nantinya langkah tersebut juga dapat direplikasi oleh seluruh UPT BPOM.
Menutup pertemuan kedua lembaga, Rini Widyantini menyampaikan apresiasi atas upaya yang dilakukan BPOM untuk memperkuat kerja sama dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin optimal. “Terima kasih atas kunjungan dari BPOM. Kami mengapresiasi kinerja BPOM dalam mengimplementasi butir-butir MoU dari kerja sama yang sudah dilakukan, dan nantinya pelayanan publik BPOM akan semakin baik dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik di DPMPTSP di seluruh wilayah Indonesia,” tuturnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
