Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui optimalisasi pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, perekonomian masyarakat, sekaligus memperkuat upaya mitigasi bencana.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan seluruh anggaran tambahan yang telah dialokasikan pemerintah pusat harus segera direalisasikan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secepat mungkin.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahyeldi saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (21/7/2026), yang dihadiri jajaran Kementerian Dalam Negeri, kementerian dan lembaga terkait, serta kepala daerah dari kabupaten dan kota terdampak bencana.
“Percepatan alokasi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang tepat sasaran. Seluruh daerah harus mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga manfaatnya segera dirasakan,” ujar Mahyeldi.
Menurutnya, pemerintah kabupaten dan kota perlu memperkuat perencanaan pembangunan, menetapkan skala prioritas, serta memastikan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemulihan pascabencana.
“Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap proses pemulihan pascabencana dapat terus meningkat,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Bidang Keuangan Kementerian Dalam Negeri melalui Kepala Subdirektorat Perencanaan Keuangan Daerah, Fernando Siagian, memastikan tambahan Transfer ke Daerah bagi wilayah terdampak bencana telah selesai disalurkan sejak April 2026.
Ia meminta seluruh pemerintah daerah segera merealisasikan anggaran tersebut sesuai peruntukannya, yakni untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi, memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat, serta memperkuat sistem mitigasi bencana.
Fernando juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, termasuk dampak musim kemarau dan fenomena El Nino.
“Penanganan bencana harus dipersiapkan sejak dini dan tidak lagi hanya bersifat reaktif,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemprov Sumbar dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana.
Berdasarkan hasil pemantauan Satgas Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Sumatera Barat menjadi salah satu dari tiga provinsi dengan progres pemulihan pascabencana tercepat di Indonesia.
Kastorius juga mengungkapkan rehabilitasi lahan sawah yang terdampak bencana di Sumbar telah mencapai sekitar 98 persen, sehingga sebagian besar lahan pertanian telah kembali memasuki musim tanam.
Secara nasional, pemerintah pusat mengalokasikan tambahan Transfer ke Daerah sebesar Rp10,6 triliun bagi daerah terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, Sumatera Barat memperoleh alokasi sekitar Rp2,71 triliun yang disalurkan secara bertahap sejak Februari hingga April 2026.
Khusus untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, tambahan TKD mencapai Rp534 miliar yang dikelola oleh 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan porsi terbesar dialokasikan kepada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) serta Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang.
Melalui percepatan realisasi anggaran tersebut, Pemprov Sumbar menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat sehingga pemulihan wilayah terdampak bencana segera tuntas, sekaligus memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News
