Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menerima kunjungan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Direktur Enterprise & Business Service PT. Telkom Indonesia dalam rangka penguatan kerja sama pengembangan Katalog Elektronik Sektoral Kesehatan (E-Katalog Versi 6). Pertemuan ini merupakan wujud apresiasi atas sinergi yang telah terjalin antara ketiga pihak dalam membangun ekosistem pengadaan kesehatan yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Kementerian Kesehatan sejak tahun 2025 sedang melakukan efisiensi belanja kesehatan melalui konsolidasi pengadaan Obat dan BMHP pada Rumah Sakit. Jenis obat dan BMHP yang dikonsolidasikan berdasarkan hasil analisis data belanja obat BMHP tertinggi. Menurut Analisis Beban Farmasi RS Kemenkes, konsolidasi terbukti menghasilkan efisiensi yang signifikan dengan potensi penghematan lebih dari Rp1,8 triliun dalam dua tahun pelaksanaan, atau setara 38,70% dari total nilai belanja awal.
Capaian ini menjadi fokus utama dalam pertemuan strategis ketiga lembaga di Kantor Kemenkes Jakarta, Selasa (21/7), guna memperkuat tata kelola dan ekosistem e-Katalog Kesehatan. Melalui pertemuan tersebut menghasilkan poin kesepakatan hasil konsolidasi kemenkes dapat tayang pada E-Katalog Versi 6 dan best price (harga acuan) pada halaman produk yang dapat diakses secara publik tanpa perlu login, yang ditargetkan selesai pada minggu pertama Agustus 2026. Sehingga diharapkan pada September tahun ini akan lebih banyak pemerintah daerah yang mengikuti konsolidasi kemenkes.
Menteri Kesehatan  RI, Budi Gunadi Sadikin, memaparkan bahwa strategi konsolidasi ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam menjaga mutu sekaligus menekan pengeluaran negara .
“Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembiayaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta mengurangi disparitas harga obat yang tinggi di Rumah sakit, Kemenkes menyelenggarakan konsolidasi pengadaan obat dan BMHP,” tegas Menkes Budi.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kemenkes, Zulvia Dwi Kurnaini, turut menegaskan bahwa sinergi lintas lembaga bertujuan untuk mengoptimalkan hasil pengadaan.
“Kerja sama hari ini menjadi salah satu jalur untuk memastikan Kementerian Kesehatan memperoleh dukungan penuh dari LKPP dan PT Telkom Indonesia, agar penguatan e-Katalog Kesehatan dapat terlaksana dengan baik dan sistem yang disiapkan sesuai dengan kebutuhan Kementerian Kesehatan,” jelas Zulvia.
Langkah efisiensi di tingkat pusat ini pun mulai diikuti oleh pemerintah daerah. Sejak imbauan Menkes diterbitkan pada April 2026, sebanyak 112 instansi daerah telah berkoordinasi dengan pusat per 25 Mei 2026. Dari jumlah tersebut, 77 instansi di antaranya menyatakan komitmen untuk bergabung dalam konsolidasi pengadaan tahun 2027.
Kepala LKPP, Sarah Sadiqa, menyebut kolaborasi sektoral ini sebagai wujud perbaikan kualitas pelayanan publik secara nasional.
“Pertemuan antara LKPP dengan Kementerian Kesehatan dan Telkom ini membicarakan hal-hal yang diharapkan dapat mempercepat visi dan misi Bapak Presiden. Kita akan sama-sama memperjuangkan bagaimana harga dan kualitas obat menjadi ujung tombak perbaikan kualitas layanan publik pemerintah kepada masyarakat. Harapannya, layanan pemerintah untuk kesehatan masyarakat akan semakin baik melalui proses pengadaan yang transparan dan akuntabel” urai Sarah.
Terkait dukungan infrastruktur digital, Direktur Enterprise & Business Service PT. Telkom Indonesia, Veranita Yosephine, memastikan kesiapan platform untuk memenuhi kebutuhan pengadaan yang dinamis.
“Hari ini kami dengan Ibu Kepala LKPP dan tim, bertemu dengan Pak Menteri dan Bapak/Ibu Dirjen dan Sekjen, untuk membahas akselerasi dari rencana kita merealisasikan digitalisasi pengadaan di Kemenkes, di mana harapannya bersama-sama kita bisa mewujudkan obat-obatan yang berkualitas, tersertifikasi, dengan harga terjangkau,” pungkas Vera.
Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News
