Kepercayaan menjadi fondasi utama dalam membangun kemitraan antarotoritas obat di berbagai negara. Pesan tersebut disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar saat memberikan keynote speech pada 6th APAC USP Convention Regional Chapter Meeting di Jakarta, Selasa (21/7/2026). Pertemuan ini mempertemukan regulator, organisasi internasional, akademisi dan pelaku industri farmasi untuk membahas konvergensi regulasi, jaminan mutu farmasi, serta ketahanan rantai pasok obat global.
“Kemitraan regulasi bukan dibangun oleh sistem yang sama, melainkan dibangun oleh rasa saling percaya dan komitmen bersama untuk melindungi masyarakat,” ujar Kepala BPOM. Menurut Taruna Ikrar, Indonesia telah menerapkan prinsip tersebut melalui mekanisme reliance atau pemanfaatan hasil penilaian otoritas negara lain, joint assessment (penilaian bersama), dan mutual recognition (pengakuan timbal balik).
“BPOM berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi regulasi. Salah satunya dengan memanfaatkan laporan penilaian lengkap dari otoritas negara lain yang tepercaya, namun tetap mempertahankan kedaulatan regulasi kami sepenuhnya,” ungkapnya.
Penerapan mekanisme tersebut, lanjut Taruna Ikrar, mampu mempercepat proses registrasi obat secara signifikan. “Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi atau penilaian menjadi sekitar 70% dibandingkan jalur reguler, tanpa mengorbankan keamanan, kualitas, dan khasiat obat,” jelasnya.
Karena itu, Taruna Ikrar meyakini mekanisme reliance dan kolaborasi antar otoritas akan menjadi kunci untuk mendorong inovasi sekaligus mewujudkan sistem regulasi yang semakin adaptif. Lebih jauh, kolaborasi tersebut juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dan dapat diprediksi sehingga mendukung investasi di industri farmasi dan biofarmasi global.
Pandangan serupa disampaikan oleh Member of USP Board of Trustees, John Lim CW, yang juga menjabat sebagai Executive Director of the Centre of Regulatory Excellence (CoRE), Duke-National University of Singapore Medical School (Duke-NUS). Dalam sambutannya, John Lim menekankan pentingnya konvergensi regulasi dan mekanisme reliance untuk mewujudkan sistem obat global yang lebih tangguh.
Menurutnya, ke depan akan ada kolaborasi dan kerja sama yang lebih besar di antara otoritas dan organisasi yang sedang berkembang. “Juga akan tetap ada ketergantungan pada organisasi seperti USP yang telah menetapkan standar internasional,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Taruna Ikrar bersama John Lim, Senior Vice President and Global Head of Strategy and Business Development (SBD) USP Amanda Cowley, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif (Deputi 1) BPOM William Adi Teja, serta APAC Regional Chapter Chair, Paul Huleatt berdiskusi mengenai penguatan konvergensi regulasi di kawasan Asia-Pasifik guna meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah peran status WHO-Listed Authority (WLA) yang telah diraih Indonesia dalam mendukung mekanisme reliance di kawasan Asia Pasifik.
Menurut Kepala BPOM, status tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat kepercayaan antarotoritas sekaligus mendorong kolaborasi ilmiah, termasuk melalui joint assessment, inspeksi good manufacturing practices (GMP), dan pengawasan pascapemasaran. Taruna menegaskan bahwa konvergensi regulasi tidak hanya mempercepat akses masyarakat terhadap obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu, tetapi juga menciptakan iklim regulasi yang lebih dapat diprediksi sehingga mendukung inovasi dan investasi di sektor farmasi.
“Kami, BPOM sebagai otoritas yang telah masuk dalam WLA, memiliki tanggung jawab untuk turut membangun sistem regulasi yang lebih kuat di seluruh kawasan,” tutup Taruna Ikrar.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
