Kementerian Haji dan Umrah melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (Ditjen PE2HU) menyiapkan enam strategi prioritas untuk memperkuat ekosistem ekonomi haji dan umrah. Strategi tersebut menjadi acuan pengembangan program di tingkat pusat dan daerah sekaligus mendorong semakin luasnya keterlibatan pelaku usaha nasional dalam rantai pasok haji dan umrah.
Enam strategi dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah di Surabaya, Kamis (6/8/2026). Forum menjadi ruang penyelarasan kebijakan dan perumusan langkah implementasi agar pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah berjalan terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Jaenal Effendi, mengatakan pengembangan ekosistem ekonomi haji membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan tidak dapat dilakukan secara parsial.
“Potensi yang dimiliki setiap daerah perlu dipetakan dan diintegrasikan dalam satu ekosistem yang saling menguatkan. Dengan demikian, produk dan layanan dalam negeri memiliki peluang lebih besar untuk menjadi bagian dari rantai pasok penyelenggaraan haji dan umrah,” ujar Jaenal.
Jaenal menjelaskan, enam strategi prioritas tersebut meliputi penyusunan roadmap dan pemetaan potensi daerah; penguatan rantai pasok berbasis produk dalam negeri; pengembangan Kampung Haji sebagai pusat promosi produk unggulan; peningkatan kapasitas dan pendampingan pelaku usaha; penguatan monitoring dan evaluasi; serta percepatan digitalisasi tata kelola pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah.
Menurutnya, strategi tersebut diarahkan untuk menghubungkan potensi daerah dengan kebutuhan penyelenggaraan haji dan umrah. Dengan pendekatan itu, produk unggulan daerah, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pelaku usaha nasional dapat memiliki akses yang lebih luas terhadap rantai pasok sektor haji dan umrah.
Ditjen PE2HU juga mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, koperasi, UMKM, asosiasi, serta berbagai lembaga pendukung. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha sekaligus memastikan produk dan layanan yang dikembangkan memenuhi standar, memiliki daya saing, dan mampu masuk ke pasar haji dan umrah.
“Pengembangan ekosistem ekonomi haji tidak hanya berbicara tentang penyelenggaraan ibadah, tetapi juga bagaimana menghadirkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Karena itu, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar setiap program berjalan efektif dan memberikan dampak nyata,” kata Jaenal.
Melalui enam strategi, Ditjen PE2HU berkomitmen membangun ekosistem ekonomi haji dan umrah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pengembangan ekosistem diharapkan tidak hanya mendukung peningkatan kualitas layanan haji dan umrah, tetapi juga memperluas partisipasi pelaku usaha nasional dan daerah serta meningkatkan kontribusi sektor haji terhadap perekonomian Indonesia.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
