Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani, didampingi Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Hidayat Nur Wahid, dan Edhie Baskoro Yudhoyono mengunjungi Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Gedung BPK, Jakarta, Senin (10/8/2026). Kunjungan tersebut dalam rangka Silaturahmi Kebangsaan menjelang Sidang Tahunan MPR RI.
Rombongan Pimpinan MPR RI diterima Ketua BPK RI Isma Yatun dan Wakil Ketua BPK RI Budi Prijono. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan akrab. Selain membicarakan soal Sidang Tahunan MPR RI, juga membahas tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Silaturahmi Kebangsaan Jelang Sidang Tahunan MPR RI
Usai pertemuan, Ahmad Muzani mengungkapkan kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum menyampaikan undangan kepada Pimpinan BPK untuk hadir dalam Sidang Tahunan MPR RI yang rencananya akan digelar Jumat, 14 Agustus 2026.
“Alhamdulillah hari ini Pimpinan MPR RI bersilaturahmi dengan Pimpinan BPK RI. Kami berbahagia Ibu Ketua BPK bersama Wakil Ketua BPK serta jajaran bisa menerima kami dalam silaturahmi kebangsaan ini,” kata Ahmad Muzani.
Sidang Tahunan MPR RI, lanjutnya, menjadi salah satu momentum penting dalam agenda kenegaraan. Dalam forum tersebut, BPK juga diharapkan menyampaikan laporan kinerja tahunannya yang akan dibacakan oleh Presiden Republik Indonesia di hadapan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Dalam pertemuan itu, pembahasan juga menyentuh peran BPK sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Penguatan Tata Kelola Keuangan Negara
Ahmad Muzani mengapresiasi adanya kecenderungan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan yang tercermin dari semakin banyaknya pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, kementerian, serta lembaga yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Tentu ini adalah kabar yang menyenangkan,” ujar Ketua MPR RI.
Ia menjelaskan, opini WTP menunjukkan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan serta bukti-bukti keuangan yang diperiksa. Menurutnya, capaian tersebut menjadi salah satu indikator bahwa pengelolaan keuangan negara telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
Ahmad Muzani berharap perbaikan tersebut terus berlanjut sehingga tata kelola keuangan negara semakin akuntabel, efektif, dan efisien.
BPK Dukung Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI
Sementara itu, Ketua BPK RI Isma Yatun mengapresiasi kunjungan Pimpinan MPR RI sekaligus menyambut baik undangan untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR RI pada 14 Agustus 2026 mendatang.
“Kami sangat mengapresiasi Ketua MPR dan para Wakil Ketua MPR yang melakukan kunjungan silaturahmi kebangsaan kepada kami. Besar harapan kami adalah kelancaran dan kesuksesan pada tanggal 14 Agustus nanti,” kata Isma.
Isma mengatakan, dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga turut berdiskusi mengenai tata kelola dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Ia menyebut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK perlu ditindaklanjuti oleh setiap entitas yang telah menerima laporan hasil pemeriksaan, sehingga perbaikan pengelolaan keuangan negara dapat berjalan secara berkelanjutan.
Diungkapkan Isma, pertemuan dengan Pimpinan MPR berlangsung dalam suasana santai dan tidak membahas persoalan yang pelik. Silaturahmi tersebut lebih diarahkan untuk membicarakan berbagai hal yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.
“Kami berbicara tentang hal-hal yang bermanfaat untuk bangsa dan negara ini,” tandasnya.
Selain Pimpinan MPR RI, hadir dalam kunjungan tersebut Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal MPR RI Heri Herawan serta sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
