Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong pemerintah melakukan redesign total program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menutup celah terjadinya korupsi. Menurutnya, desain program yang melibatkan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pihak ketiga masih membuka ruang penyalahgunaan dalam pelaksanaannya.
Charles menyambut baik komitmen Presiden Prabowo Subianto yang mengecam praktik korupsi dalam program MBG. Ia menilai sikap tersebut harus diikuti dengan pembenahan sistem agar program sosial tersebut benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak.
“Saya sepakat dengan yang disampaikan Bapak Presiden, yang masih mau korupsi di program ini itu biadab, karena ini program sosial. Makanya program ini desainnya harus diubah, jangan seperti sekarang,” ujar Charles dikutip dari Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurutnya, potensi korupsi dalam MBG tidak hanya berkaitan dengan pengadaan yang dilakukan BGN, tetapi juga dapat terjadi di tingkat dapur SPPG. Salah satunya melalui praktik markup maupun pengurangan hak yang seharusnya diterima anak.
“Korupsi bisa terjadi di dapur, dengan memotong hak yang seharusnya diberikan kepada anak-anak, yang mestinya porsinya Rp10.000, dipotong, diberikan hanya Rp8.000 atau Rp7.000,” tegasnya.
Oleh karena itu, Charles mengusulkan agar konsep dapur yang saat ini terpusat diubah menjadi dapur berbasis sekolah. Menurutnya, perubahan tersebut dapat membuat pengelolaan program lebih dekat dengan penerima manfaat sekaligus mempersempit ruang penyalahgunaan.
“Redesign total dari program ini, kembalikan ke dapur sekolah, jangan dibuat sentralistis, izinkan orang tua murid untuk bisa lebih terlibat dalam memberikan makan untuk anak-anaknya,” katanya.
Charles meyakini keterlibatan orang tua melalui komite sekolah dapat memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program. Orang tua, menurutnya, memiliki kepentingan langsung untuk memastikan anak-anak memperoleh makanan yang terbaik.
Lebih lanjut, ia menegaskan DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap keberlanjutan program MBG. Evaluasi dan kritik konstruktif diperlukan agar kebijakan pemerintah berjalan efektif dan setiap anggaran negara memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. “Setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan bisa efektif dan tepat sasaran,” katanya.
Kasus Keracunan
Selain itu Legislator Dapil DKI Jakarta III ini menyoroti masih terjadinya kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam menjalankan fungsi DPR untuk mengawasi kebijakan pemerintah, khususnya memastikan program pemenuhan gizi bagi anak berjalan aman dan tepat sasaran.
Charles mengatakan bahwa program ini perlu dievaluasi secara serius, khususnya dari sisi proses produksi hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh anak-anak. Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah panjangnya waktu antara makanan diproduksi hingga dikonsumsi. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan risiko terjadinya kontaminasi bakteri.
“Kalau kita mendengarkan ahli-ahli gizi maupun ahli keamanan pangan, ketika makanan dibiarkan di suhu ruang lebih dari empat jam, maka risiko kontaminasi bakteri semakin besar,” ujar Charles.
Menurutnya, persoalan tersebut tetap dapat terjadi meskipun dapur SPPG telah diperbaiki dan memenuhi standar tertentu apabila sistem distribusinya tidak diubah. Ia mencontohkan makanan yang dimasak sejak tengah malam atau dini hari kemudian baru dikonsumsi pada siang hari.
“Kalaupun dapurnya sudah diperbaiki, sudah mendapatkan SLHS, tetapi apabila sistemnya masih sama, dimasak tengah malam atau subuh, baru dikonsumsi di siang hari dengan jadwal waktu yang cukup panjang, maka risiko kontaminasi akan terus terjadi,” jelasnya.
Charles juga menyoroti masih munculnya kasus keracunan meskipun telah ada ketentuan agar makanan dikonsumsi tidak lebih dari empat jam setelah diproduksi. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem yang berjalan, bukan hanya perbaikan pada masing-masing dapur.
“Terbukti, bahkan setelah kepala BGN mengeluarkan edaran yang mengharuskan makanan dikonsumsi tidak lebih dari empat jam setelah diproduksi, terbukti masih terjadi kasus keracunan,” katanya.
Oleh karena itu, Charles menilai salah satu pilihan yang perlu dipertimbangkan adalah menghadirkan dapur di sekolah. Dengan lokasi produksi yang lebih dekat dengan penerima manfaat, waktu distribusi makanan dapat dipersingkat sehingga risiko makanan terkontaminasi selama perjalanan juga dapat ditekan.
“Yang lebih mudah apa? Yang menghadirkan dapur di sekolah.Orang tua terlibat, memastikan anaknya mendapatkan yang terbaik, bahkan saya punya keyakinan, orang tua murid bahkan akan menambahkan anggaran untuk anaknya bisa mendapatkan makanan yang lebih baik lagi,” ujarnya.
Namun, apabila pemerintah tetap mempertahankan sistem dapur terpusat, Charles menilai perlu ada investasi tambahan untuk memastikan keamanan makanan selama proses distribusi. Ia menyebut sarana transportasi maupun tempat penyimpanan di sekolah harus mampu menjaga makanan pada suhu yang aman hingga dikonsumsi.
Charles menegaskan, evaluasi tersebut penting dilakukan agar program MBG tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan makanan anak, tetapi juga memastikan makanan yang diberikan aman dan layak dikonsumsi.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
