Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi refleksi bagi Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, untuk memperkuat peran senator sebagai penghubung antara kepentingan daerah dan kebijakan nasional. Menurutnya, DPD RI memiliki posisi strategis sebagai katalisator dalam memperjuangkan aspirasi daerah sekaligus menjaga persatuan Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Lia Istifhama atau yang akrab disapa Ning Lia dalam wawancara bersama Sinpo TV seusai mengikuti pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dalam pidato kenegaraan tersebut, Presiden Prabowo memaparkan sejumlah capaian lembaga negara dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. MPR RI disebut terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan melalui penguatan literasi konstitusi serta menjaga nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Sementara DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang hingga Juli 2026.
“DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyoroti kontribusi DPD RI dalam menghimpun aspirasi masyarakat dari berbagai daerah. Sebanyak 10.883 aspirasi dari 38 provinsi telah dihimpun untuk menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.
“DPD juga terus memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah,” kata Prabowo.
Menanggapi hal tersebut, Ning Lia menilai DPD RI memiliki posisi strategis karena menjadi representasi langsung masyarakat daerah di tingkat nasional. Para senator, menurutnya, tidak hanya membawa aspirasi, tetapi juga harus mampu menyuarakan potensi, prestasi hingga berbagai persoalan yang dihadapi daerah.
“Untuk menyeimbangkan kepentingan daerah dengan kepentingan nasional, kita harus memosisikan bahwa DPD RI adalah utusan dari daerah. Kita bicara bagaimana menyuarakan keberadaan kita sebagai katalisator,” ujar Ning Lia.
Menurut Senator Jawa Timur tersebut, peran sebagai katalisator salah satunya dapat diwujudkan dengan membawa berbagai keberhasilan daerah ke tingkat nasional sehingga mendapatkan perhatian dan apresiasi dari pemerintah pusat.
Di sisi lain, DPD RI juga memiliki tanggung jawab menyuarakan kebijakan maupun regulasi yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.
“Mana dari ragam prestasi di daerah yang perlu kita angkat agar pemerintah pusat mengetahui dan mengapresiasi kerja keras daerah. Kemudian mana regulasi-regulasi yang kurang adil bagi daerah, kita bisa menyuarakan,” katanya.
Meski memiliki fungsi untuk menyampaikan kritik, Ning Lia menekankan bahwa upaya memperjuangkan kepentingan daerah harus dilakukan secara konstruktif dan terukur. Kritik terhadap kebijakan pemerintah, kata dia, semestinya menjadi bagian dari upaya memperbaiki keadaan, bukan justru memunculkan perpecahan.
“Tentunya semuanya harus terukur. Karena kritikan itu tidak boleh menjadi alat untuk merusak persatuan, tetapi bagaimana kritik itu justru menjadi bagian untuk menguatkan persatuan,” tegasnya.
Dalam momentum kemerdekaan tersebut, Ning Lia juga menyoroti pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan sebagai salah satu fondasi ketahanan nasional.
Menurutnya, kekuatan ekonomi Indonesia tidak hanya bergantung pada perusahaan dan industri berskala besar. Aktivitas ekonomi yang dijalankan petani, nelayan, pedagang, perajin, perempuan hingga generasi muda di berbagai daerah turut menjadi penopang penting perekonomian nasional.
“Tidak bisa dipungkiri, kekuatan ekonomi Indonesia bertumpu pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, emak-emak keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri,” ungkapnya.
Ning Lia kemudian mengingatkan pengalaman Indonesia ketika menghadapi krisis moneter pada 1998. Saat banyak perusahaan dan lembaga keuangan mengalami tekanan berat, ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput dinilai memiliki daya tahan yang membantu menjaga aktivitas perekonomian.
“Kita ingat waktu krisis 1998, krisis moneter, bank-bank besar runtuh, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang kabur. Tetapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatanlah yang kokoh, yang menyelamatkan,” tuturnya.
Bagi Ning Lia, peringatan kemerdekaan tidak cukup dimaknai melalui seremoni maupun simbol kebangsaan. Semangat kemerdekaan perlu diwujudkan melalui pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk keberpihakan terhadap daerah dan penguatan ekonomi rakyat.
Dalam konteks tersebut, ia mendorong DPD RI mengambil peran semakin kuat agar aspirasi yang disampaikan masyarakat daerah tidak berhenti sebagai masukan, tetapi dapat menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan nasional.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga dinilai penting untuk memastikan pembangunan berjalan lebih merata sekaligus memperkuat rasa keadilan masyarakat.
“Semangat kemerdekaan adalah bagaimana seluruh daerah merasa menjadi bagian penting dari Indonesia. Ketika daerah maju, ekonomi rakyat kuat, dan masyarakat merasakan keadilan, maka persatuan Indonesia juga akan semakin kokoh,” pungkas Ning Lia.
Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News
