Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Komitmen tersebut disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Maluku Utara, Muhammad Syukur Lila, saat membuka kegiatan Sosialisasi Antikorupsi, Rabu (19/8/2026), di Hotel Bela Ternate.
Kegiatan sosialisasi antikorupsi bertema “Penguatan Integritas sebagai Strategi Pencegahan dan Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi” ini dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Kegiatan tersebut melibatkan narasumber dari Kasatgas Pencegahan Direktorat Korsup Wilayah V KPK RI Ahmad Fahri melalui Zoom dan akademisi dari Universitas Khairun (Unkhair) Ternate. Kegiatan ini juga dihadiri oleh para asisten, staf ahli, dan pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Malut.
Syukur Lila mengapresiasi KPK RI, para narasumber, serta Inspektorat Provinsi Maluku Utara yang secara konsisten terus memperkuat upaya pencegahan korupsi, meningkatkan kesadaran aparatur, serta membangun budaya integritas di lingkungan pemerintahan daerah.
Menurutnya, pembangunan yang kuat dan berkelanjutan tidak hanya membutuhkan anggaran yang besar, program yang baik, dan sumber daya manusia yang kompeten, tetapi juga membutuhkan pemerintahan yang berintegritas.
Bagi Syukur Lila, seluruh agenda pembangunan tersebut tidak akan memberikan manfaat yang optimal apabila tidak dibangun di atas fondasi kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak boleh dipandang semata-mata sebagai tugas aparat penegak hukum atau Inspektorat.
“Pencegahan korupsi adalah tanggung jawab kita bersama,” ucapnya.
Ia berharap kegiatan yang dilakukan hari ini tidak berhenti sebagai ajang seremonial, melainkan menjadi momentum untuk melakukan refleksi, penguatan komitmen, dan perubahan perilaku dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Saya meminta kepada seluruh pimpinan perangkat daerah agar menjadi teladan integritas bagi seluruh jajaran. Pimpinan harus berani mencegah penyimpangan, memperbaiki kelemahan tata kelola, membangun lingkungan kerja yang sehat, serta memberikan penghargaan kepada aparatur yang bekerja dengan baik dan berintegritas,” ungkapnya.
Ia juga berharap para peserta mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh agar menjadi bekal dalam memperbaiki organisasi dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Maluku Utara.
Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Mu’djizah Bachmid dalam laporan kerjanya menerangkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan komitmen seluruh aparatur serta pemangku kepentingan.
“Ini menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang sesuai dengan arah RPJMD Provinsi Maluku Utara,” ujarnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
