Anggota Komisi XII DPR RI mengingatkan Pemerintah untuk mengevaluasi kembali alokasi kuota LPG 3 Kilogram tahun 2027 sebesar 8,00 juta metrik ton agar tidak memicu kelangkaan di masyarakat. Catatan kritis tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).
​Sejumlah fraksi di Komisi XII menilai penetapan angka 8 juta metrik ton terlalu konservatif dan berisiko menimbulkan gejolak sosial apabila terjadi peningkatan konsumsi riil di lapangan. Selain masalah kuota nasional, ketimpangan rasio distribusi di daerah penghasil gas juga menjadi sorotan tajam legislator.
​Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar mempertanyakan angka usulan pemerintah yang cenderung stagnan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
​”Di APBN 2026 dianggarkan berkurang menjadi 8 juta ton, dan 2027 kembali ditetapkan 8 juta ton. Kami pernah melihat di media sosial Bapak Dirut Pertamina Patra Niaga bersama Pak Menteri menghadap Menkeu terkait ketersediaan LPG, hingga diambil kebijakan penambahan volume. Mengapa pada RAPBN 2027 kembali ditetapkan 8 juta?” tegas Gunhar.
​Nada serupa disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian yang meminta pemerintah memperhitungkan sensitivitas distribusi energi murah bagi rakyat kecil. ​”LPG 3 Kg ini perlu kehati-hatian Pak Menteri. Kalau LPG kurang, nanti kalau diserang masyarakat, kami di DPR juga yang paling capek membela. Tolong dipertimbangkan apakah tetap 8 juta atau dinaikkan,” imbau Ramson.
​Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha menyuarakan ketimpangan distribusi di daerah pemilihannya. ​”Kami Provinsi Jambi penghasil gas, tetapi rasio gas rumah tangga di Jambi sangat minim, hanya 1,9. Bengkulu yang tidak ada gas rasionya 3,4. Kami minta disesuaikan minimal 3,1, berarti kuota LPG kita harus ditambah,” ujar Fasha.
​Merespon pandangan fraksi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan skema fleksibilitas anggaran yang disiapkan pemerintah. ​”Kalau harga ICP bisa turun, kita bisa melakukan penyesuaian. Volume bisa kita naikkan sesuai kondisi objektif masyarakat di bawah, selama plafon subsidi kita tidak bergeser dari angka yang dijaga,” jelas Bahlil.
​Rangkaian pembahasan kuota ini menjadi catatan penting yang melengkapi kesimpulan Raker. Dalam dokumen Nota Keuangan KESDM, volume BBM bersubsidi disepakati 19,56 juta KL (Minyak Solar 19,00 juta KL dan Minyak Tanah 0,56 juta KL), serta LPG 3 Kg sebesar 8,00 juta metrik ton.
​”Volume LPG 3 Kilo usulan ESDM 8 juta metrik ton, semua fraksi menyetujui untuk selanjutnya didalami lebih lanjut dalam RDP,” pungkas Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Marcus Mekeng saat menutup sesi pembacaan kesimpulan.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
