Komisi IX DPR RI memberikan dukungan terhadap penguatan program prioritas Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga/BKKBN) pada 2027. Dukungan tersebut turut tercermin melalui peningkatan anggaran kementerian yang diarahkan untuk memperkuat pembangunan keluarga, penanganan stunting, pelayanan kontrasepsi hingga pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan artifisial (AI).
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji menyampaikan sejumlah program prioritas tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Kamis (3/9/2026).
Rapat membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2027 serta program-program yang akan didukung melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2027.
Dalam rapat tersebut, Kemendukbangga/BKKBN menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus memperkuat berbagai program yang telah dijalankan pada 2026 agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
Menteri Wihaji mengatakan program prioritas Kemendukbangga/BKKBN pada 2027 akan difokuskan pada penguatan lima Quick Win yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.
Kelima program tersebut mencakup Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) untuk mendukung percepatan penurunan stunting serta Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) yang berfokus pada pengasuhan dan tumbuh kembang anak.
Selain itu, terdapat Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) yang mendorong penguatan peran ayah dalam keluarga serta program Lansia Berdaya (SIDAYA) untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian kelompok lanjut usia.
Kemendukbangga/BKKBN juga akan melanjutkan pengembangan Super Apps berbasis kecerdasan artifisial (AI) sebagai bagian dari transformasi pelayanan dan penguatan program pembangunan keluarga.
Melalui lima program tersebut, Kemendukbangga/BKKBN berupaya membangun keluarga secara menyeluruh berdasarkan setiap tahapan siklus kehidupan, mulai dari ibu hamil, bayi dan anak, remaja, pasangan usia subur, hingga kelompok lanjut usia.
Pendekatan tersebut diharapkan membuat program pembangunan keluarga tidak berjalan secara parsial, tetapi mampu menjangkau kebutuhan masyarakat pada berbagai tahapan kehidupan.
Selain program Quick Win, rapat kerja Komisi IX DPR RI dan Kemendukbangga/BKKBN turut membahas pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (alokon).
Penyediaan alokon merupakan bagian dari pemenuhan hak masyarakat terhadap layanan kontrasepsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009.
Untuk tahun 2027, anggaran penyediaan alat dan obat kontrasepsi dialokasikan sebesar Rp350 miliar.
Komisi IX DPR RI menyetujui alokasi tersebut sekaligus mendorong Kemendukbangga/BKKBN memastikan ketersediaan alokon mampu memenuhi kebutuhan seluruh Pasangan Usia Subur (PUS).
Pemenuhan kebutuhan tersebut menjadi penting dalam memastikan akses masyarakat terhadap pelayanan keluarga berencana tetap tersedia secara memadai.
Menteri Wihaji menyampaikan apresiasi kepada Komisi IX DPR RI atas dukungan terhadap berbagai program pembangunan kependudukan dan keluarga yang dijalankan Kemendukbangga/BKKBN.
Dukungan tersebut juga tercermin melalui kenaikan anggaran Kemendukbangga/BKKBN pada 2027 yang diharapkan semakin memperkuat implementasi program prioritas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Wihaji, pembangunan kependudukan dan keluarga tidak dapat dilaksanakan oleh satu kementerian atau lembaga saja. Dibutuhkan kolaborasi dan sinergi lintas sektor agar berbagai program dapat menjangkau masyarakat secara optimal.
Dalam konteks tersebut, dukungan DPR RI dinilai memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan dan program pembangunan keluarga memperoleh dukungan anggaran sekaligus pengawasan yang memadai.
Penguatan program pada 2027 diharapkan dapat memperluas manfaat pembangunan keluarga, mulai dari percepatan penurunan stunting, peningkatan kualitas pengasuhan anak, penguatan peran ayah, pemberdayaan lansia hingga transformasi layanan melalui teknologi digital.
Dengan dukungan anggaran dan kolaborasi lintas sektor, Kemendukbangga/BKKBN menargetkan program pembangunan keluarga dapat semakin efektif dalam meningkatkan kualitas keluarga Indonesia di seluruh tahapan kehidupan.
Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News
