Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) kini tidak lagi dipandang sebatas upaya memenuhi kebutuhan organisasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan. Karena itu, Pemda DIY terus memperkuat penerapan PBJ Berkelanjutan sebagai salah satu bagian dari komitmen terhadap implementasi pembangunan berkelanjutan.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti saat membacakan sambutan dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Daerah DIY dengan World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (14/09). Dalam penandatanganan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah DIY dan Chief Conversation Officer (CCO) WWF-Indonesai, Dewi Lestari Yani Rizki tersebut, turut diserahkan penghargaan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY pada kategori Total Pengurangan Emisi Karbon Tertinggi, berdasarkan total pengurangan emisi karbon dalam satuan ton CO₂e, dan penghargaan kategori Intensitas Pengurangan Emisi Karbon Tertinggi berdasarkan nilai belanja ramah lingkungan dalam kilogram CO₂e per juta rupiah kepada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY.
Ni Made mengapresiasi peran WWF-Indonesia yang terus berkontribusi dalam mendorong dan mengawal penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan di DIY, termasuk melalui penguatan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan kebijakan pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan hingga pada proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan.
“Kerja bersama ini telah menjangkau berbagai bidang, mulai dari Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan, pengelolaan sampah, pengembangan komoditas berkelanjutan, hingga penguatan aksi iklim di tingkat kabupaten dan kota. Hari ini, sebagian hasil perjalanan tersebut hadir dalam capaian yang dapat kita ukur. Melalui Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan, keputusan belanja pemerintah mulai diarahkan bukan semata untuk memenuhi kebutuhan organisasi, tetapi sekaligus mengurangi dampak lingkungan,” ungkap Ni Made.
Ditemui kembali usai acara, Ni Made menambahkan, terdapat perubahan pola dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Jika sebelumnya pengadaan lebih banyak berfokus pada pemenuhan kebutuhan, kini aspek dampak terhadap lingkungan turut menjadi pertimbangan.
“Dulu mungkin kita bisa menentukan sendiri tanpa kemudian melihat bahwa barang atau jasa yang kita akan gunakan itu mempunyai dampak positif bagi lingkungan atau tidak. Sekarang kan sudah ada sertifikasi juga ya, berkaitan dengan barang-barang yang memang kemudian dalam proses pembuatannya, dari proses pengolahannya itu betul-betul memperhatikan lingkungan,” jelas Ni Made.
Lebih lanjut, Ni Made berharap seluruh perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemda DIY dapat menjaga konsistensi dalam menerapkan kebijakan PBJ Berkelanjutan. Menurutnya, ketika komitmen telah dibangun, konsistensi menjadi komponen penting untuk memastikan kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
“Mudah-mudahan ini bisa kita luaskan ya. Memang ini sesuatu yang baru belum semua memahami terkait dengan kebijakan peradaan barang jasa berkelanjutan ini. Tapi harapan besar kami bahwa ini juga akan diikuti oleh kemudahan-kemudahan kedepannya. Karena kan aturan itu kadang saling membuat kita susah untuk bergerak juga gitu ya, tapi harapan besar kita ini kemudian menjadi satu kolaborasi yang baik untuk kedepan kita bisa jalankan,” tegas Ni Made.
Sementara itu, CCO WWF-Indonesia, Dewi Lestari Yani Rizki menyatakan bahwa apa yang dilakukan Yogyakarta ini adalah model tata kelola pemerintahan yang diwujudkan melalui implementasi terus-menerus dari pembangunan berkelanjutan dan hanya mungkin dicapai melalui kolaborasi multipihak. Upaya ini terbukti berdampak positif terhadap mitigasi perubahan iklim.
Dewi melanjutkan, “Sebagai mitra pembangunan, WWF-Indonesia berkomitmen penuh mendukung DIY dalam mewujudkan visinya sebagai daerah yang selalu istimewa karena komitmennya terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Kami berharap Yogyakarta konsisten dalam implementasinya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, agar juga dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia,” pungkasnya.
Mengusung tema “Menguatkan Komitmen, Menggerakkan Aksi: Kolaborasi untuk Pembangunan Berkelanjutan di DIY”, kegiatan tersebut turut diisi dengan dua sesi talkshow. Sesi pertama membahas multiprogram WWF-Indonesia di DIY dan kolaborasi untuk pembangunan berkelanjutan, sedangkan sesi kedua mengangkat tema “PBJ Berkelanjutan: Dari Pengadaan Menuju Karbon Nyata”.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
