Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) terus memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga (K/L) agar berbagai program pemberdayaan masyarakat berjalan lebih terarah, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM Abdul Haris mengatakan, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dilakukan oleh satu sektor saja. Berbagai persoalan di masyarakat saling berkaitan sehingga membutuhkan kerja bersama dengan sasaran yang jelas.
“Strategi pada Inpres Nomor 8 Tahun 2025 mencakup tiga pilar utama, yaitu penurunan kantong kemiskinan, pengurangan beban pengeluaran, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Desa-desa prioritas yang telah ditetapkan melalui Permenko Nomor 6 Tahun 2026 menjadi lokus yang harus kita selesaikan bersama,” ujar Abdul Haris dalam Rapat Koordinasi Kementerian/Lembaga Evaluasi Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang digelar di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Selasa (15/09/2026).
Menurutnya, sinergi dibutuhkan agar masyarakat tidak menerima program yang berjalan sendiri-sendiri, sementara kebutuhan lain yang juga penting justru belum tersentuh. Dengan kerja bersama, berbagai potensi dan kebutuhan di suatu wilayah dapat dipetakan sehingga program yang diberikan benar-benar sesuai kondisi masyarakat.
Salah satu perhatian Kemenko PM adalah pengangguran yang masih banyak berasal dari lulusan SMK dan perguruan tinggi. Karena itu, Program SMK Go Global terus didorong sebagai salah satu upaya membuka akses kerja sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia.
Di sisi perlindungan sosial, pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) juga diperkuat untuk memastikan bantuan dan program pemerintah diterima oleh kelompok yang tepat. Penerapan DTSEN telah mengoreksi sejumlah persoalan data sebelumnya, termasuk dengan penambahan 4.330.417 keluarga penerima manfaat serta mempercepat proses pencairan bantuan sosial dari sekitar 200 hari menjadi tujuh hari. Percepatan tersebut akan diperluas ke 40 kabupaten/kota tambahan.
Pemberdayaan masyarakat juga diarahkan untuk membuka lebih banyak peluang ekonomi di tingkat desa. Salah satunya melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka ruang bagi UMKM, petani, peternak, dan (Badan Usaha Milik) BUM Desa untuk terlibat dalam rantai pasok sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
Sejumlah program menunjukkan perkembangan menggembirakan, di antaranya Sekolah Rakyat yang kini beroperasi di 182 sekolah dengan 28.670 siswa pada tahun ajaran 2026/2027, pembentukan 17.280 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta pengembangan 200 Desa Kreatif di 15 provinsi prioritas.
Program pemberdayaan lainnya juga terus berkembang, seperti Desa Migran Emas yang menjangkau 756 desa di 27 provinsi serta pembinaan 4.185 pesantren yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi. Berbagai program tersebut menunjukkan besarnya potensi yang dapat dihasilkan ketika pemberdayaan dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan dan kebutuhan masing-masing daerah.
Namun, capaian program tidak cukup hanya dilihat dari jumlah kegiatan, penerima manfaat, atau serapan anggaran. Kantor Staf Presiden mendorong agar evaluasi semakin diarahkan pada perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk apakah pendapatan meningkat, akses terhadap layanan membaik, dan masyarakat menjadi lebih mandiri.
Karena itu, rakor menyepakati tiga langkah tindak lanjut, yaitu pemetaan bersama wilayah yang menjadi sasaran program, penyusunan model pemberdayaan berdasarkan potensi daerah, serta percepatan integrasi data dan dashboard lintas K/L dengan DTSEN sebagai salah satu referensi utama dalam menentukan sasaran program. Abdul Haris menegaskan, sinergi tersebut diharapkan membuat berbagai program pemerintah hadir secara lebih utuh di tengah masyarakat.
“Kita ingin memastikan program tidak hanya selesai sebagai kegiatan, tetapi benar-benar memberikan perubahan bagi masyarakat. Ketika program saling terhubung dan menyasar kebutuhan yang tepat, dampaknya akan jauh lebih besar,” pungkasnya.
Melalui penguatan sinergi tersebut, Kemenko PM terus mendorong agar pemberdayaan masyarakat tidak berhenti pada pelaksanaan program, tetapi berujung pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Dengan kerja bersama yang lebih terarah, pemerintah diharapkan dapat hadir sesuai kebutuhan dan potensi setiap wilayah.
Rakor diikuti oleh sepuluh K/L meliputi Kantor Staf Presiden, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Sosial, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Agama, serta Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
