Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama atau Ning Lia, mengapresiasi langkah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam mempercepat pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan nasional.
Ning Lia menyebut sebanyak 26 ribu gerai KDKMP siap beroperasi pada Oktober 2026, di tengah percepatan pengembangan puluhan ribu gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah.
Menurutnya, keberadaan gerai KDKMP diharapkan semakin mendekatkan akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan sekaligus mendukung distribusi program pemerintah hingga tingkat desa dan kelurahan.
Apresiasi tersebut disampaikan Ning Lia saat bertemu Zulkifli Hasan di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Jakarta, Senin (5/10/2026).
“Sektor pangan memiliki posisi strategis karena menyangkut langsung kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, serta berbagai pemangku kepentingan,” tutur Lia.
Menurut Ning Lia, apresiasi kepada Zulkifli Hasan tidak semata ditujukan secara personal, melainkan sebagai bentuk dukungan terhadap kerja pemerintah yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Ia menilai koordinasi Kemenko Pangan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah berbagai tantangan produksi, distribusi, dan stabilitas harga.
Salah satu hasil koordinasi tersebut, menurut Lia, terlihat dari perkembangan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang semakin masif di berbagai daerah.
“Koordinasi yang baik dari jajaran Menko Pangan menghasilkan hasil positif dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Terbukti pendirian KDKMP semakin masif di sejumlah daerah, termasuk di Jawa Timur,” kata alumnus FISIP Universitas Airlangga tersebut.
Bagi Ning Lia, percepatan KDKMP juga menjadi peluang untuk memperkuat keterhubungan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
Terlebih, Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah penopang sektor pangan nasional. Penguatan pertanian, kesejahteraan petani, distribusi hasil pertanian, dan ketahanan pangan daerah perlu terus mendapatkan perhatian.
Dalam pertemuan tersebut, Ning Lia turut menyoroti pentingnya nilai amanah dalam menjalankan tanggung jawab pemerintahan.
Menurutnya, jabatan publik bukan sekadar kedudukan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sekaligus kepada Tuhan.
Nilai tersebut sejalan dengan keteladanan Rasulullah SAW yang menempatkan sifat siddiq, amanah, tabligh, dan fathanah sebagai prinsip penting dalam kepemimpinan.
“Nilai-nilai tersebut tetap relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama ketika pemerintah menghadapi persoalan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Lia.
Ia menegaskan ketahanan pangan tidak hanya berbicara mengenai produksi, distribusi maupun stabilitas harga. Lebih jauh, persoalan pangan berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan pokok secara layak.
“Karena itu, kepemimpinan yang berlandaskan amanah menjadi penting agar setiap kebijakan benar-benar diarahkan pada kemaslahatan masyarakat,” imbuhnya.
Dalam konteks kebijakan pangan, nilai amanah dapat diwujudkan melalui upaya menjaga ketersediaan pangan, stabilitas pasokan dan harga, memperkuat produksi dalam negeri, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Ning Lia Dorong Aspirasi Daerah Masuk Kebijakan Nasional
Sebagai anggota DPD RI dari Jawa Timur, Ning Lia juga mendorong agar aspirasi dan kebutuhan daerah terus mendapatkan ruang dalam penyusunan kebijakan pangan nasional.
Setiap daerah memiliki karakteristik, potensi, dan tantangan berbeda sehingga kebijakan pemerintah pusat perlu memiliki keterhubungan kuat dengan kondisi masyarakat di daerah.
Ning Lia berharap komunikasi pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat sehingga berbagai program pangan, termasuk KDKMP, dapat menghasilkan dampak yang dirasakan langsung masyarakat.
“Kerja bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dapat semakin memperkuat ketahanan pangan sekaligus menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tambah Lia.
Menanggapi apresiasi tersebut, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa setiap ikhtiar dalam menjalankan tugas pemerintahan merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Koordinasi kebijakan pangan diarahkan untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah juga mendorong keterlibatan berbagai unsur untuk memastikan program dapat berjalan hingga ke tingkat daerah dan desa.
“Pemerintah juga terus mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, BUMN, pelaku usaha, serta berbagai unsur masyarakat. Termasuk keterlibatan para Pendamping Desa,” ujar Zulhas.
Menurutnya, persoalan pangan membutuhkan kerja bersama karena tidak dapat ditangani hanya oleh satu kementerian maupun institusi.
“Diperlukan kerja bersama agar kebijakan yang dirumuskan pemerintah dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pungkas Zulhas.
Percepatan operasional KDKMP diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat ekonomi desa sekaligus mendekatkan berbagai layanan dan kebutuhan masyarakat.
Bagi Ning Lia, perkembangan tersebut juga menunjukkan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah agar program strategis nasional benar-benar dapat diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
