Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menyiapkan penguatan sejumlah program pelayanan dasar sebagai prioritas dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Fokus anggaran diarahkan mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga penanganan rumah tidak layak huni (RTLH).
Bupati Jember, Muhammad Fawait mengatakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2027 bersama DPRD Jember diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, sekaligus menekan angka kemiskinan.
Pemkab Jember juga memperhitungkan kebutuhan anggaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu.
Fawait menegaskan pemerintah daerah tetap berkomitmen memenuhi hak para pegawai tersebut. Namun, apabila ke depan pembiayaan PPPK paruh waktu sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat, ruang fiskal daerah yang tersedia dapat dialihkan untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
“Ruang fiskal yang ada bakal difokuskan untuk memperkuat cakupan layanan dasar masyarakat di antaranya meliputi kesehatan, pendidikan, hingga peningkatan kualitas pendidikan,” ujar Fawait, Senin (5/10/2026).
Pada sektor kesehatan, Pemkab Jember akan melanjutkan program Universal Health Coverage (UHC) untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Pemantauan kondisi masyarakat juga akan diperkuat melalui layanan Homecare sebagai bagian dari upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada warga.
Selain itu, Pemkab Jember menyiapkan armada Mobil Cinta yang diperuntukkan membantu pasien dari keluarga kurang mampu. Armada tersebut akan memberikan layanan antar pasien kembali ke rumah secara gratis setelah mendapatkan pelayanan kesehatan.
Penguatan program tersebut diharapkan dapat memastikan masyarakat, terutama kelompok kurang mampu, memperoleh akses pelayanan kesehatan yang semakin mudah.
Di bidang pendidikan, Pemkab Jember menyiapkan program kejar paket yang diintegrasikan dengan kelompok pengajian lintas agama.
Program tersebut menyasar masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal pada jenjang SD, SMP, maupun SMA sehingga mereka memiliki kesempatan mendapatkan ijazah kesetaraan.
Pemkab Jember juga melanjutkan pendataan terhadap sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan.
Setelah melakukan revitalisasi terhadap sekitar 124 sekolah pada 2025 dan sejumlah fasilitas pendidikan lainnya pada 2026, pemerintah daerah akan mengusulkan sekolah dengan tingkat kerusakan berat agar memperoleh dukungan program revitalisasi dari pemerintah pusat.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Jember memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.
Selain kesehatan dan pendidikan, penanganan rumah tidak layak huni menjadi salah satu program yang disiapkan dalam agenda pembangunan daerah.
Pemkab Jember mengintegrasikan pelayanan administrasi kependudukan dengan program Homecare serta pendataan RTLH untuk memperoleh gambaran kondisi masyarakat secara lebih komprehensif.
Fawait menyebut pemerintah daerah menargetkan penanganan sekitar 7 ribu hingga 12 ribu unit rumah tidak layak huni.
Integrasi data tersebut diharapkan membantu pemerintah menentukan masyarakat yang membutuhkan intervensi sekaligus memastikan program bantuan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.
Berbagai program prioritas itu nantinya tetap disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah dalam pembahasan APBD Jember 2027.
Melalui penguatan layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan hingga penanganan RTLH, Pemkab Jember berupaya mengarahkan belanja daerah agar semakin memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News
