Komisi IX DPR RI menyoroti belum optimalnya respons Dinas Kesehatan dan rumah sakit dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap kesehatan masyarakat di Kalimantan Selatan. Evaluasi diperlukan untuk memastikan warga terdampak, khususnya penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat dan memadai.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini mengatakan masih terdapat keluhan masyarakat terkait penanganan dampak karhutla, terutama dalam pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.
“Banyak ketidakpuasan di masyarakat akibat penanganan yang kurang tanggap dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan, termasuk pelayanan di rumah sakit terhadap dampak karhutla ini. Banyak rumah sakit yang tidak melayani dengan baik terkait dampak karhutla,” ujar Yahya di Banjarbaru, Senin (12/10/2026).
Menurut Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Kalimantan Selatan ini, persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan instansi kesehatan terkait. Penanganan dampak karhutla tidak cukup hanya mengandalkan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran, tetapi juga harus disertai kesiapan layanan kesehatan dalam mengantisipasi peningkatan risiko gangguan pernapasan akibat paparan kabut asap.
Ia menegaskan, langkah penanganan tidak boleh berhenti pada pembagian masker tanpa diikuti tindakan medis yang diperlukan bagi masyarakat terdampak.
“Tidak sekadar membagikan masker, kemudian tidak ada tindakan apa pun,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Karena itu, Yahya mendorong evaluasi terhadap respons Dinas Kesehatan dan kualitas pelayanan rumah sakit di Kalimantan Selatan. Pemerintah daerah perlu memastikan fasilitas kesehatan mampu memberikan pemeriksaan, penanganan, serta layanan medis yang sesuai dengan kebutuhan warga terdampak karhutla.
Melalui fungsi pengawasan, Komisi IX DPR RI mendorong peningkatan kesiapsiagaan dan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah terdampak. Langkah tersebut penting agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan ketika kualitas udara memburuk akibat karhutla, terutama bagi kelompok rentan dan warga yang mengalami gangguan pernapasan.
Di sisi lain, Yahya mengapresiasi capaian cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Kalimantan Selatan yang telah mencapai 98–99 persen. Namun, menurutnya, tingginya cakupan kepesertaan jaminan kesehatan perlu diimbangi dengan kualitas pelayanan yang memadai, termasuk dalam merespons kondisi darurat kesehatan akibat karhutla.
Dengan demikian, capaian UHC tidak hanya tercermin dari luasnya cakupan perlindungan kesehatan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, berkualitas, dan sesuai kebutuhan ketika menghadapi ancaman kesehatan.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
