Proses verifikasi data calon penerima bantuan sosial (bansos) 2027 kini semakin ringkas melalui portal Perlindungan Sosial (Perlinsos). Proses digital itu, diharapkan meningkatkan keakuratan data, serta memastikan penerima bantuan sesuai dengan kondisi lapangan.
Calon penerima Bansos di Kelurahan Wonodri Sendang RW 5, Semarang Selatan, Ika Ayu mengatakan, proses verifikasi untuk pendataan 2027 lebih sederhana. Pada kesempatan itu, dia dan sekitar 10 warga di lingkungannya dikumpulkan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), untuk diberi arahan dan didaftarkan pada portal Perlinsos https://perlinsos.kemensos.go.id/.
“Kan sudah digital. Canggih. Jadi tidak perlu kita ke kelurahan atau ke Dinsos. Sekarang dengan handphone tinggal masukin NIK dan nomor listrik, sudah bisa langsung daftar,” ujarnya, di Balai Rukun Warga, Kamis (15/10/2026).
Ika berharap, dengan pendataan melalui Perlinsos, mampu membersihkan data penerima yang tidak layak. Dia mengungkapkan, telah mendapat bansos PKH yang digunakan untuk keperluan sekolah anak-anaknya.
“Harapannya bantuannya tidak salah sasaran saja. Kasihan yang kurang mampu, malah yang dapat yang punya mobil dan rumah,” urainya.
Warga lain, Siti Aminah, mengaku, proses verifikasi melalui Perlinsos yang dijalaninya berlangsung sekitar lima menit. Dia merupakan penerima PKH yang memiliki tiga anak, dua di antaranya bersekolah di SMK, dan satu lainnya di SD.
Aminah berharap bantuan sosial tetap dapat diterima, selama keluarganya masih membutuhkan. Namun, dia juga mendukung apabila sistem pendataan dapat membantu memastikan, bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar layak.
“Kalau sudah mampu, tidak mendapat bantuan juga tidak apa-apa. Sekarang masih membutuhkan, jadi masih berharap,” ujarnya.
Ketua Tim Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Semarang, Aldo Fitra Romansyah, mengatakan, proses verifikasi melalui Perlinsos relatif sederhana. Agen cukup melakukan pemindaian wajah, memasukkan nomor induk kependudukan (NIK), serta mengisi identitas pelanggan listrik untuk mengetahui hasil pemeriksaan data.
“Dengan Perlinsos, kita cukup melakukan pemindaian wajah, memasukkan NIK warga, dan mengisi ID pelanggan PLN. Hasilnya bisa langsung diketahui, apakah warga dinyatakan layak menerima bansos atau tidak,” ujarnya.
Menurut Aldo, sistem tersebut membantu mempercepat proses verifikasi dibandingkan mekanisme pendataan sebelumnya. Selain itu, Perlinsos menyediakan menu sanggahan apabila ditemukan data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Misalnya, terdapat ketidaksesuaian data daya listrik rumah tangga dengan kondisi di lapangan. Masyarakat atau agen dapat mengajukan sanggahan, agar data tersebut dapat diperiksa kembali.
“Kalau ada data yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, bisa dilakukan sanggahan. Jadi, data yang tidak tepat bisa disampaikan untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.
Aldo menyebut, hingga Sabtu (10/10/2026) lalu, sekitar 9.000 kepala keluarga (KK) di Kota Semarang telah masuk dalam pendataan Perlinsos. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah, dengan target awal menjangkau sekitar 25.000 KK, sejalan dengan jumlah penerima PKH di wilayah tersebut.
Pendataan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak. Selain pendamping PKH, agen Perlinsos dapat berasal dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, perangkat kecamatan dan kelurahan, hingga masyarakat, terutama ketua RT dan RW yang memahami kondisi warga di lingkungannya.
Menurutnya, keterlibatan banyak agen diharapkan memperluas jangkauan pendataan, sehingga masyarakat yang membutuhkan tidak harus menunggu petugas datang ke rumah. Tidak ada pula pembatasan agen terkait jumlah warga yang dapat didaftarkan.
“Kami berharap seluruh warga yang membutuhkan bisa terjangkau. Namun, fokusnya tetap masyarakat yang memang memerlukan bantuan,” pungkas Aldo.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
