Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memerlukan perencanaan pasokan pangan yang matang dengan mempertimbangkan ketersediaan komoditas, kebutuhan penerima manfaat, serta kondisi produksi dan distribusi di setiap wilayah. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendorong penguatan perencanaan tersebut melalui pemutakhiran data neraca pangan dan koordinasi lintas sektor, sehingga pemenuhan kebutuhan pangan untuk program MBG dapat disusun secara lebih terarah dan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.
Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas Maino Dwi Hartanto dalam Focus Group Discussion (FGD) Strategic Foresight Mewujudkan Ekosistem Pangan Terintegrasi dan Berkelanjutan pada Program MBG, Rabu (14/10/2026), menekankan pentingnya melihat ketersediaan pangan dan kebutuhan secara terintegrasi. Data neraca pangan dapat menjadi salah satu pijakan untuk membaca kondisi pasokan, mengantisipasi potensi kesenjangan, serta menyelaraskan perencanaan kebutuhan pangan dengan kapasitas produksi dan distribusi di daerah.
“Perencanaan pasokan pangan untuk mendukung MBG perlu bertumpu pada data ketersediaan dan kebutuhan yang diperbarui secara berkala. Dengan memperhitungkan kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan kondisi pasokan di masing-masing wilayah, pemerintah dapat menyusun langkah pemenuhan pangan secara lebih terarah, sekaligus mengantisipasi potensi kesenjangan pasokan,” ujar Maino.
Berdasarkan data neraca pangan Bapanas per 5 Oktober 2026, proyeksi ketersediaan beras nasional mencapai 47,26 juta ton dengan kebutuhan 31,27 juta ton. Untuk daging ayam ras, proyeksi ketersediaan mencapai 4,95 juta ton dengan kebutuhan 4,47 juta ton. Sementara itu, proyeksi ketersediaan telur ayam ras mencapai 7,24 juta ton dengan kebutuhan 6,84 juta ton. Angka tersebut menggambarkan proyeksi neraca pangan nasional dan menjadi konteks dalam perencanaan pasokan.
Dalam FGD tersebut, perspektif peneliti turut memberikan masukan mengenai pentingnya perencanaan pasokan pangan yang mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan setiap wilayah. Salah satu peneliti, Khikmatul Islah menilai, keterpaduan perencanaan menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan dalam pelaksanaan MBG.
“Perencanaan pasokan pangan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis perlu mempertimbangkan kondisi produksi, kebutuhan, dan distribusi di setiap wilayah. Dengan begitu, potensi pangan lokal dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, sementara kebutuhan di wilayah yang belum mampu memenuhi pasokannya sendiri dapat diantisipasi melalui perencanaan distribusi yang tepat,” ujar Khikmatul.
Penguatan perencanaan juga dapat dilakukan dengan melibatkan produsen dan pelaku usaha pangan lokal, mulai dari petani, peternak, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga badan usaha milik desa. Konsolidasi produsen, kepastian kebutuhan dan volume melalui kesepakatan pasokan, serta pengembangan simpul distribusi dapat membantu menjaga kontinuitas pasokan dan memperluas keterlibatan pelaku pangan daerah dalam rantai pasok MBG.
Pembahasan turut menyoroti perlunya keterhubungan data dan koordinasi antara Bapanas, Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pertanian, Perum BULOG, kementerian/lembaga terkait, serta pemerintah daerah. Sinkronisasi informasi mengenai ketersediaan pangan, kebutuhan SPPG, dan penerima manfaat diperlukan agar perencanaan pasokan dapat disusun dengan mempertimbangkan kondisi produksi, distribusi, dan kebutuhan di masing-masing wilayah.
Selain ketersediaan dan distribusi, aspek keamanan serta mutu pangan juga menjadi bagian penting dari ekosistem MBG. Pengawasan pangan segar, peningkatan kapasitas pengelola dan pemasok, penerapan praktik penanganan pangan yang baik, serta upaya mengurangi pangan terbuang perlu berjalan beriringan untuk mendukung penyediaan pangan yang aman dan bermutu bagi penerima manfaat.
Maino menambahkan, penguatan ekosistem pasokan pangan untuk mendukung MBG perlu dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dan pelibatan produsen lokal. Dengan perencanaan yang selaras antara potensi produksi daerah, kebutuhan SPPG, dan kelancaran distribusi, pemenuhan pangan diharapkan dapat berjalan lebih efektif sekaligus membuka peluang bagi petani, peternak, koperasi, dan UMKM untuk berperan dalam rantai pasok program MBG.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google New
