Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggandeng Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau untuk menyisir dokumen Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 di Pekanbaru, Senin (19/10/2026). Langkah sinkronisasi tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) guna memastikan alokasi belanja daerah tepat sasaran serta bebas dari kekeliruan administratif.
Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, SH, menyatakan bahwa proses evaluasi ini menjadi momentum penting untuk membenahi alokasi belanja publik agar sejalan dengan aturan perundang-undangan terbaru. Langkah penyisiran bersama pihak provinsi dinilai krusial sebagai pedoman penyusunan anggaran daerah ke depan.
“Kalau ada hal-hal yang memang perlu kita perbaiki dan benahi, bisa langsung ditengok di sini. Besok bisa menjadi pegangan ke depan,” tegas Sudandri Jauzah.
Mewakili Bupati Kepulauan Meranti, Asmar, Sekda meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak memandang proses koreksi anggaran dari tingkat provinsi sebagai beban. Ia mendorong seluruh aparatur untuk mengubah kekhawatiran terhadap pemeriksaan anggaran menjadi ruang diskusi yang konstruktif.
“Kalau mendengar pemeriksaan atau evaluasi, orang kadang sudah takut dulu. Dengan cara seperti ini mudah-mudahan suasananya bisa mencair, sehingga arahan dari kawan-kawan Provinsi Riau betul-betul dapat kita pegang dan kita laksanakan sebagaimana mestinya,” paparnya.
Sudandri juga menyampaikan pesan Bupati Kepulauan Meranti agar jajaran birokrasi memperkuat kolaborasi demi mencegah hambatan dalam pengesahan perubahan anggaran. Seluruh instansi diminta bekerja sama memperbaiki setiap temuan dokumen secara gotong royong.
“Kalau bocor kita tampal bersama, kalau putus kita sambung bersama, kalau berbonggol kita amplas bersama,” timpalnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko, MT, menambahkan bahwa forum diskusi tersebut dirancang agar setiap perangkat daerah dapat mengidentifikasi kesalahan administratif sedini mungkin. Langkah identifikasi awal ini difokuskan untuk mencegah kekeliruan pencantuman kode rekening belanja sebelum dokumen anggaran disahkan.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
