Beranda blog Halaman 4415

Jelang Ramadhan Imam Masjid dan Marbot jadi Prioritas Vaksinasi di Provinsi Jawa Timur

Penulis
Andik Irwanto
-
Jelang Ramadhan Imam Masjid dan Marbot jadi Prioritas Vaksinasi di Provinsi Jawa Timur

SuaraPemerintah.id – Proses vaksinasi di Jawa Timur terus berjalan. Kali ini, prioritas vaksin diberikan kepada imam masjid dan marbot menjelang ramadhan. Imam masjid dan marbot Masjid Al Akbar Surabaya menjadi salah satu prioritas. Rencananya, saat bulan ramadhan, Masjid Al Akbar akan menggelar salat tarawih.

“Seluruh imam dan marbot di Masjid Al Akbar sudah divaksin. Ini vaksin yang pertama, nanti vaksin yang kedua menjelang ramadan,” ujar Helmy M Noor, Humas Masjid Al Akbar Surabaya saat dikonfirmasi, Kamis (25/3/2021).

Helmy menjelaskan, Masjid Al Akbar telah siap menyelenggarakan salat tarawih selama Ramadhan. Ada beberapa ketentuan, di antaranya tetap menegakkan protokol kesehatan dengan 25 persen jemaah dari kapasitas.

Sama dengan Salat Jumat (Prosedurnya). Prokes ketat, maksimal 25 persen dari kapasitas. Kapasitas normalnya 20 ribu jemaah, kalau 25 persen bisa sampai 5 ribu jemaah,” imbuhnya.

Dia menambahkan, Masjid Al Akbar Surabaya rutin dilakukan penyemprotan disinfektan. Selain itu, sirkulasi udara di Masjid Al Akbar juga sudah sangat layak.

Sementara hingga Kamis (25/3), kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Jawa Timur sebanyak 137.486. Ada 2.047 kasus aktif yang masih dirawat. Pasien sembuh sebanyak 125.695 dan meninggal dunia sebanyak 9.744.

Penyebaran COVID di Jatim Terus Menurun
Penyebaran kasus COVID-19 di Jatim terus menurun. Hingga Selasa (23/3), kasus Corona aktif tinggal 2.015.

Untuk zonasi COVID-19, tidak ada kabupaten/kota di Jatim yang masuk zona merah COVID-19. “Setelah 2 pekan, zonasi COVID-19 di Jatim ter-update, tidak ada zona merah. Namun zona oranye bertambah,” ujar Jubir Satgas COVID-19 Jatim, dr Makhyan Jibril saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (24/3/2021).

Untuk saat ini, dari 38 kabupaten/kota di Jatim, Jibril menyebut, ada 26 yang masuk zona oranye. Kemudian 12 kabupaten/kota lainnya masuk zona kuning COVID-19.

“Pekan lalu zona kuning 16, sekarang turun jadi 12. Zona oranye dari 22 sekarang jadi 26,” imbuhnya.

Dalam zonasi COVID-19 terbaru di Jatim, kawasan Surabaya Raya (Surabaya, Gresik dan Sidoarjo) masuk zona oranye. Untuk kawasan Madura Raya (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) masuk zona kuning COVID-19.

Berikut detail zonasi COVID-19 di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur:

Zona Merah COVID-19 (0 kabupaten/kota)

Zona Oranye COVID-19 (26 kabupaten/kota): Kabupaten Kediri, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kota Kediri, Sidoarjo, Kabupaten Madiun, Gresik, Kota Pasuruan, Kota Malang, Nganjuk, Ngawi, Kota Batu, Trenggalek, Ponorogo, Magetan, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Madiun, Pacitan, Jombang, Kabupaten Malang, Jember, Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan dan Tulungagung.

Zona Kuning COVID-19 (12 kabupaten/kota): Bangkalan, Sumenep, Kota Probolinggo, Bondowoso, Bojonegoro, Kabupaten Mojokerto, Sampang, Pamekasan, Lumajang, Lamongan, Banyuwangi dan Tuban.

Sebelumnya, berdasarkan data yang dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan RI, per tanggal 17 Maret 2021 capaian vaksinasi Jatim berada di urutan tertinggi di Indonesia dengan total 1.176.136 orang. menyusul setelahnya dengan capaian vaksinasi masing-masing 199.664, 253.824 dan 158.064 peserta. Provinsi lainnya yang juga masuk daftar peserta vaksinasi tertinggi adalah Sulawesi Selatan dengan 157.747, Sumatera Selatan dengan 142.610 serta Yogyakarta dengan 149.506.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan ini merupakan bentuk komitmen Pemprov Jatim dalam memprioritaskan vaksinasi sebagai salah satu intervensi dalam menekan penyebaran Covid-19.

“Memasuki pandemi Covid-19 yang sudah setahun, kami memang maksimalkan vaksinasi sebagai salah satu intervensi untuk membentuk kekebalan komunitas menurunkan kasus Covid-19 di Jawa Timur,” terang Khofifah saat ditemui di Gedung Grahadi, Surabaya, Rabu (17/3/2021) malam.

Gubernur menjelaskan Pemprov Jatim bekerjasama dengan Pemkab/Pemko juga telah menyisir lapisan masyarakat yang diprioritaskan. Dimana, untuk saat ini, mereka yang didahulukan adalah orang-orang yang berisiko tinggi seperti lansia ataupun tenaga kesehatan dan pelayanan publik.

“Jadi untuk saat ini yang diprioritaskan adalah bagi mereka berisiko atau rentan tertular Covid-19. Utamanya yaitu para lansia, para tenaga kesehatan, serta mereka yang bekerja di sektor layanan publik,” terangnya dilansir situs Pemprov Jatim.

Demi memantau pelaksanaan jalannya proses vaksinasi, Gubernur Khofifah juga beberapa kali meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi di kota dan kabupaten.

Seperti pada Jumat (12/3/2021) lalu, dirinya mendampingi Panglima TNI meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi prajutit TNI di Lapangan Udara Skadron 32 Abdul Rahman Saleh, Kab. Malang. Sementara itu, berdasarkan informasi yang ada, status Covid-19 di Jatim per 17 Maret 2021 pukul 16.00, terdapat 321 kasus konfirmasi positif baru dan 341 kasus konfirmasi sembuh dengan jumlah pasien dirawat 2.189 orang dari total kumulatif 135.464 orang (1,62 persen). Angka kesembuhan di Jatim sebesar 91,33 persen, dan angka kematian sebesar 7,05 persen. (red/ami)

Jelang Ramadhan, BUMD DKI Siap Jaga Stabilitas Pangan dari Hulu hingga Hilir

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Dirut Perumda Pasar Jaya Arief Nasrudin menjelaskan bahwa dalam usaha stabilitas pangan termasuk saat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2021, peran BUMD yang terbagi dua dari yang menangani hulu (Dharmajaya, Food Station) dan yang menangani hilir (Pasar Jaya) menjadi penting.

“Tentu dengan ditambah pendampingan dari Dinas KPKP DKI, Biro Perekonomian dan Bank Indonesia untuk memonitor agar proses stabilitas pangan ini berjalan baik,” ujar Arief dalam webinar Balkoters bertajuk “Stabilitas Pangan Jelang Ramadan” di Jakarta secara virtual, Kamis (25/3/2021).

Dalam usaha Pasar Jaya, kata Arief, saat ini terus bergerak memperbanyak rantai-rantai penyaluran pangan di Jakarta yang sudah dimulai sejak 2016-2017 sampai sekarang demi memperpendek mata rantai penyaluran pangan.

Sampai saat ini, ada empat Jakgrosir sebagai lumbung pangan pedagang pasar dan pemegang KJP. Kemudian ada outlet-outlet sebagai “lumbung” kecil yang sekarang sudah masuk ke kelurahan dan kecamatan dengan jumlah yang lumayan signifikan.

“Berbagai usaha ini untuk menyederhanakan mata rantai dan Pasar Jaya dengan Dharma Jaya, menjadi barometer dan peran langsung dari produsen kepada pedagang,” ucapnya.

Selain itu, Arief menyeut bahwa pihaknya juga melakukan pergeseran pada barang-barang beku yang dinilainya saat ini menjadi salah satu hal yang sangat penting di Jakarta, karena menjadi salah satu pilihan untuk bisa membuat protein masyarakat itu tetap terjaga dan utuh, lewat penyediaan banyak gudang berpendingin (cold storage) dan memperbanyak mesin Controlled Atmosphere Storage (CAS).

“Hal ini, dimaksudkan untuk memastikan stabilisasi atas harga kebutuhan seperti bawang dan cabe itu relatif bisa dikendalikan, walaupun memang secara tantangan masih perlu kapasitas yang lebih besar,” jelas dia.

Dengan kondisi Covid-19 ini dengan harga cabe rawit merah yang tinggi dikarenakan panen yang belum terjadi menjelang Ramadhan ini, tutur Arief, Pasar Jaya sebagai bagian dari BUMD pangan ingin memastikan distribusi ini tepat guna, tepat sasaran.

Ke depan, Pasar Jaya akan mengkaji teknologi pengeringan terutama untuk cabai, dengan harapan ke depannya bisa dipastikan pengelolaan cabai ini lebih baik.

“Ke depan pengelolaan cabai ini bisa sebagai groseri, karena sudah bisa dilakukan pengeringan, dan ini masih menjadi salah satu effort kami ke depannya,” tutur Arief menambahkan.

Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam acara yang sama menyebutkan bahwa merupakan komitmen Pemprov dan BUMD di DKI untuk memastikan ketersediaan pangan yang mudah didapat dan harga yang bisa dijangkau.

“Artinya menjelang Ramadhan ini pangan dapat dipenuhi dan tidak ada kenaikan signifikan (harga),” kata Riza

Sejauh ini, lanjut Riza, berdasarkan laporan dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP), serta BUMD pangan yakni Pasar Jaya, Dharma Jaya, dan Food Station, tidak ada permasalahan pada ketersediaan pangan walau tengah dalam situasi pandemi Covid-19.

Namun demikian, Riza mengakui biasanya ada peningkatan harga komoditas pangan sebesar 10 hingga 15 persen dari sebelum Ramadhan yang di satu sisi merupakan peningkatan pendapatan pedagang, meski bagi konsumen dianggap memberatkan, akan tetapi masih bisa terjangkau masyarakat.

Selain itu, DKI juga melakukan pengawasan keamanan pangan di mana sudah 1.820 sampel di pasar modern dan tradisional yang hasilnya disebut Riza 100 persen aman.

“DKI berkomitmen menjaga stabilitas yang menjadi tugas BUMD Pangan dan Dinas KPKP yang memastikan stabilitas pangan dengan pengawasan harga dan stok lewat pasar murah hingga keamanan makanannya. Kita berkolaborasi dengan berbagai elemen tidak hanya memastikan cukup tapi murah,” pungkas Riza.

Revisi Aturan Penjaminan, Jurus Sri Muyani Dorong Penyaluran Kredit

Penulis
Andik Irwanto
-
Revisi Aturan Penjaminan, Jurus Sri Muyani Dorong Penyaluran Kredit

SuaraPemerintah.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indawati akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Revisi ini untuk mendorong penyaluran kredit melalui program penjaminan pemerintah. Sebab, pemerintah melihat kredit belum mengalir secara maksimal, padahal berbagai upaya relaksasi sudah dilakukan.

“Kami pun sekarang sedang akan sempurnakan lagi karena kami melihat kebutuhan industri berbeda-beda, jadi mungkin dalam waktu beberapa saat lagi kami akan melakukan revisi PMK,” ujarnya dalam acara Temu Stakeholder untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang disiarkan lewat Youtube Kemenkeu RI, Kamis (25/3/2021).

Bendahara Negara itu berharap lewat revisi aturan penjaminan itu maka industri bisa lebih leluasa melakukan akses kepada pembiayaan. Di sisi lain, perbankan juga berani menyalurkan pinjaman dengan suku bunga yang rasional sehingga mampu menggerakkan ekonomi.

Menurutnya, penyaluran kredit perlu didorong lantaran selama ini APBN masih menjadi instrumen dominan untuk mendorong perekonomian.

“Tentu tidak bisa selamanya, harus mulai didukung oleh kegiatan masyarakat tapi tidak timbulkan risiko covid. Jadi, bisa mulai gerak melakukan konsumsi tapi tetap aman terhadap covid-19,” ucapnya.

Kinerja Kredit
Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso menyoroti, kinjera penyaluran kredit bank asing dan Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) terhadap penyaluran kredit industri yang masih minus. Seperti diketahui pertumbuhan kredit perbankan masih terkontraksi -1,92 perzen (yoy) pada Januari 2021.

Dia mengatakan, penyaluran kredit untuk bank BUMN dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sudah positif namun bank asing dan bank swasta masih negatif.

“Ada beberapa catatan di sini yang kami garis bawahi, pertumbuhan kredit yang sudah positif itu Bank BUMN dan BPD. Yaitu BPD 5,6 persen dan bank BUMN sampai 1,5 persen justru bank swasta nasional dan bank asing yang kreditnya masih negatif,” kata dalam acara Temu Stakeholder untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang disiarkan lewat Youtube Kemenkeu RI, Kamis (25/3).

Dalam paparannya, hingga Januari 2021 pertumbuhan kredit BUSN masih minus 5 persen bahkan untuk bank asing kredirnya masih minus 25 persem (yoy).

Di sisi lain OJK mencatat, kinerja kredit sektor modal kerja masih menjadi penopang pertumbuhan kredit di awal tahun 2021.

“Jadi kami menaruh perhatian betul ya untuk yang swasta ini ini kenapa demikian dan ini akan kami lihat secara lebih detail bahkan debitur debiturnya kenapa,” jelas Wimboh.

Meskipun begitu, Wimboh menilai permodalan lembaga jasa keuangan sampai saat ini relatif terjaga pada level yang memadai. Di mana untuk Capital Adequacy Ratio perbankan tercatat sebesar 24,50 persen.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan kredit terkontraksi atau minus 2,3 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Februari 2021.

“Sedikit lebih dalam dari kontraksi 2,1 persen (yoy) pada Januari 2021,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan tertulis, Kamis, (25/3/2021).

Erwin menjelaskan, kredit yang diberikan terbatas hanya dalam bentuk pinjaman (Loans), dan tidak termasuk instrumen keuangan yang dipersamakan dengan pinjaman. Seperti surat berharga (Debt Securities), tagihan akseptasi (Banker’s Acceptances), dan Tagihan Repo.

Selain itu, kredit yang diberikan tidak termasuk kredit yang diberikan oleh kantor bank umum yang berkedudukan di luar negeri, dan kredit yang disalurkan kepada pemerintah pusat dan bukan penduduk.

Adapun jika dibandingkan Desember 2020, pertumbuhan kredit saat ini masih lebih baik, dimana pada bulan terakhir tahun lalu pertumbuhan kredit terkontraksi 2,41 persen. (red/ami)

Andalkan Kualitas Produk, Bata Ringan BRICON Siap Hadapi Kompetitor dan Pasar Global

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Di bawah payung CV Building Material Construction, brand BRICON dengan produk utamanya bata ringan siap menghadapi berbagai kompetitor baik dari dalam maupun luar negeri. Perkembangan BRICON yang terus meningkat, membuat brand ini juga makin percaya diri bisa bersaing dan menembus pasar global.

Di industri bata ringan, nama BRICON tentu sudah tak asing lagi di telinga. Sejak pertama kali hadir pada 2013 lalu, merek yang berkibar di bawah bendera CV. Building Material Construction ini terus menunjukkan performa yang apik dari tahun ke tahun, baik untuk proyek-proyek skala besar maupun masyarakat umum.

Sejauh ini sudah terbentuk persepsi di kalangan masyarakat tentang BRICON, bahwa BRICON merupakan salah satu pabrikan yang diakui telah menghasilkan produk yang berkualitas di atas rata-rata.

Kualitas produk bata ringan yang ditawarkan BRICON memang patut diacungi jempol. Tentunya, hal ini tak lepas dari pengawasan yang dilakukan secara detail untuk setiap fase proses produksinya yang membuat produk menjadi sempurna sesuai dengan standar mutu BRICON.

“Komitmen kami terhadap mutu produk BRICON dilakukan dengan maksimal sejak dari pemilihan bahan baku yang berkualitas terbaik sampai dengan tahap akhir produksi. Sehingga BRICON menjamin setiap aspek telah melalui kontrol kualitas yang ketat,” kata Direktur CV Building Material Construction, Djunaedy Widjaja.

Djunaedy menambahkan bahwa berbagai test telah dilakukan di beberapa institusi yang kompeten untuk membuktikan bahwa bata ringan BRICON memiliki karakteristik dan kualitas yang sangat baik. Sistem pengawasan dilakukan secara detail di setiap fase proses produksi untuk menjamin setiap proses berjalan dengan sempurna sesuai standar mutu BRICON.

Proses produksi BRICON yang dilakukan dengan teknologi terbaru dan didukung oleh tenaga kerja ahli di bidangnya telah menciptakan produk bata ringan yang unggul, yang dapat menjaga kestabilan suhu, memiliki ketahanan dari panas api dan efek gempa, memiliki daya serap air yang rendah, kedap suara, bebas dari hama serta ramah lingkungan.

“Produk sekuat beton namun relatif ringan dan presisi ini membuat pengerjaan lebih rapi dan cepat,” ujar Djunaedy.

Djunaedy mengungkapkan bahwa sejak pertama kali hadir, produk bata ringan BRICON mencatat penjualan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan permintaan bata ringan BRICON di berbagai daerah melebihi kapasitas pabrik. Untuk mengatasi hal tersebut BRICON pun menambahkan infrastruktur produksi dengan membangun pabrik baru, penambahan SDM, alat produksi hingga mengamankan cadangan suplay bahan baku.

BRICON juga melakukan upgrading di sisi pemasaran dengan membuat strategi pemasaran yang adaptif terhadap kondisi yang dihadapi saat ini. Tim pemasaran mulai dari manajer hingga bagian sales diberikan pelatihan khusus agar bisa memaintenance penjualan BRICON. Selain itu BRICON terus melakukan ekspansi pasar dengan menambah jumlah agent dan distributor yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia.

Adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital dilakukan BRICON dengan mengoptimalkan penggunaan kanal website dan media sosial. Menurut Djunaedy optimalisasi di ranah digital sangat penting karena akan semakin meningkatkan pemasaran BRICON. Dengan adanya media online akan memudahkan konsumen untuk mengakses produk BRICON.

Djunaedy mengungkapkan bahwa BRICON tidak pernah khawatir dengan adanya kompetitor baik dari dalam maupun luar negeri. Djunaedy yakin BRICON akan tetap dipercaya dan dipilih karena komitmennya terhadap kualitas produk. Bahkan Djunaedy mengatakan bahwa BRICON telah mulai ekspansi pasar ke luar negeri.

“Produk bata ringan BRICON saat ini sudah terdistribusi di Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, NTT hingga Kalimantan. BRICON juga mulai berusaha memperluas pasar hingga ke luar Indonesia dan melakukan percobaan export ke beberapa negara di Asia seperti Korea dan Filipina,” ungkap Djunaedy.

BRICON telah mendapatkan pengakuan dari berbagai instansi dan kalangan dengan berbagai penghargaan yang telah diraih. Beberapa penghargaan yang pernah diraih BRICON seperti:

  1. Top Brand Award berturut sejak 2015 sampai dengan 2021
  2. Top Product Property Award 2016
  3. Top Property Award 2017 dan 2018
  4. Property Product Satisfaction Award 2018 dan 2019
  5. 500 Brand Champions tahun 2019 sampai dengan 2021

Sempat Terkoreksi, Saham BEBS Rebound dan ARA Lagi

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Menggunakan kode saham BEBS, PT Berkah Beton Sadaya (BBS) Tbk. mengalami dinamisasi yang cukup menarik. Saham BEBS sempat terkoreksi namun dalam waktu singkat mampu rebound dan kembali berada di posisi ARA. Berdasarkan data RTI,  Saham BEBS diperdagangkan pada Kamis (25/3/2021) sebanyak 9.799 kali dengan Volume 75,39 juta lembar dengan nilai transaksi harian mencapai Rp 38,77 milyar.

Dikabarkan saham BEBS di efek syariah sempat terkoreksi selama 3 hari berturut-turut. Catatan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) pada perdangan Senin (22/3/2021) menunjukan BEBS mengalami koreksi turun Rp40 atau 6.78 persen ke Rp550. Hingga Rabu (24/3/2021) BEBS berada di harga terendah Rp448.

Namun tak lama saham BEBS kembali rebound dan kembali berada di posisi ARA (Auto Rejection Atas). Perdagangan saham pada Kamis(25/3/2021), berdasarkan data dari RTI, saham BEBS menguat Rp120 atau 25 persen ke Rp600. Saham BEBS diperdagangkan sebanyak 9.799 kali dengan volume 75,39 juta lembar dengan nilai transaksi harian mencapai Rp38,77 miliar.

Lonjakan yang signifikan tersebut menunjukan emiten BEBS sangat dinamis di bursa saham. Tentu ini akan menjadi catatan yang penting untuk kembali membangun kepercayaan para investor.

Dinamisasi saham tidak hanya terjadi di saham BEBS yang baru melantai di pasar bursa. Tapi juga dialami saham di banyak emitan lainnya yang merupakan pemain lama. Dinamisasi tersebut dipengaruhi oleh kondisi pandemi sehingga trust value masyarakat pasar saham masih labil terutama di saham-saham baru.

Sebagai pemain baru BEBS terus membangun kepercayaan para investor di bursa saham. Salah satunya adalah dengan menggenjot produktifitas dengan pengadaan investasi fasilitas produksi dan suplay bahan baku.

Baru-baru ini BBS juga telah melakukan aksi konsolidasi rekanan dengan menandatangani kontrak suplai batu dan pasir senilai 416 M. Kontrak Kerjasama melibatkan rekanan dua perusahaan yakni PT Sinar Pasogit Quarry (SPQ) dan PT Rimba Jaya Semesta (RJS). Penandatanganan kontrak dilakukan oleh masing-masing direktur dan GM perusahaan pada hari Jumat 19 Maret 2021 di Subang Jawa Barat.

Penandatanganan kontrak pertama antara Berkah Beton Sadaya dengan SPQ meliputi kewajiban rekanan untuk mensuplai pasir cor sebanyak 1.800.000m³ senilai Rp 306 M selama kurun 5 tahun ke depan.

Sementara penandatanganan kontrak kedua dengan PT Rimba Jaya Semesta menyangkut suplai Batu Split sebesar 1.000.000m³ senilai 110 M untuk kurun waktu yang sama.

Sebagaimana diketahui BBS telah memutuskan untuk go public. Emiten yang bergerak di bidang industri, konstruksi, perdagangan besar dan penggalian tersebut sudah masuk Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham BEBS. Pertanggal 25 Februari 2021 kemarin, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi menerbitkan satu Keputusan Dewan Komisioner terkait dengan penetapan efek Syariah nomor KEP-08/D.04/2021.

Sinergitas KKP dan Kejaksaan Tenggelamkan 4 Kapal Pencuri Ikan Berbendera Vietnam di Pontianak

Penulis
Sopyan
-
Sinergitas KKP dan Kejaksaan Tenggelamkan 4 Kapal Pencuri Ikan Berbendera Vietnam di Pontianak

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kejaksaaan Republik Indonesia terus bersinergi untuk memberikan efek jera kepada para pencuri ikan di laut Indonesia.

KKP dan Kejaksaan kembali memusnahkan 4 kapal asing ilegal berbendera Vietnam di Pulau Datok, Kalimantan Barat pada Kamis siang (25/3/2021).

Sikap tanpa kompromi KKP dan Kejaksaan ini sejalan dengan kebijakan pemberantasan illegal fishing Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang meminta agar aparat bersikap tegas kepada pelaku pencurian ikan di laut Indonesia.

Penenggelaman ini dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pontianak sebagai eksekutor didampingi Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung.

“Kami mengapresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran di Kejaksaan RI atas kerja sama, sinergi dan dukungan dalam memerangi illegal fishing di Indonesia,” ungkap Plt. Direktur Penanganan Pelanggaran, Nugroho Aji mewakili Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam sambutannya.

4 kapal asing ilegal berbendera Vietnam yang dimusnahkan tersebut adalah BV 5248 TS (90GT), BV 5688 TS (80GT), Suria Timur (105GT), dan KG 93255 TS (115 GT).

“Kapal-kapal ini ditangkap oleh aparat Ditjen PSDKP karena mencuri ikan di perairan kita,” ungkap Nugroho.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Masyhudi menyampaikan bahwa Pemusnahan ini dilakukan untuk memberi efek jera terhadap para pencuri ikan di laut Indonesia. Kejaksaan akan mendukung KKP dalam pemberantasan illegal fishing.

“Tindakan tegas ini merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah inkracht,” tegas Masyhudi.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak yang memimpin pelaksanaan eksekusi serta membacakan putusan pengadilan, Basuki Sukardjono menyampaikan bahwa pemusnahan terhadap keempat kapal tersebut dilakukan dengan dua metode.

Dua kapal akan dihancurkan dengan alat berat sedangkan dua kapal lainnya akan ditenggelamkan dengan cara dilubangi dan diberikan pemberat.

“Kita didukung dan difasilitasi oleh KKP untuk melakukan pemusnahan sesuai keputusan peradilan, yaitu dengan cara dihancurkan dan kapal yang ada di Pulau Datok diisi pasir dan dilubangi sehingga kapal akan tenggelam,” jelas Basuki.

Rangkaian kegiatan pemusnahan kapal pencuri ikan ini rencananya akan dilanjutkan di beberapa lokasi lainnya yaitu di Natuna sebanyak 10 kapal, Sebatik Nunukan 1 kapal, Bitung 1 kapal, Merauke 3 kapal, dan Batam 1 kapal.

Menteri PPPA : Budaya Patriarki Pengaruhi Rendahnya IPM Perempuan

Penulis
Sopyan
-
Menteri PPPA : Budaya Patriarki Pengaruhi Rendahnya IPM Perempuan

SuaraPemerintah.id – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan tahun 2019 masih berada di bawah laki-laki yaitu 69,18 sedangkan nilai IPM laki-laki adalah 75,96. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyebutkan bahwa angka tersebut menunjukkan realita masih banyaknya ketimpangan yang dihadapi perempuan hingga saat ini, mulai dari ekonomi hingga kasus kekerasan yang menimpa perempuan.

Konstruksi sosial budaya di masyarakat menurut Menteri Bintang ikut menyumbang rendahnya kualitas perempuan Indonesia.

“Kondisi ini berkaitan dengan konstruksi sosial patriarki yang menempatkan posisi perempuan lebih rendah daripada laki-laki padahal perempuan merupakan kekuatan bangsa. Berdasarkan Sensus 2020, perempuan mengisi 49,42 persen dari populasi di Indonesia atau sekitar 133,54 juta jiwa. Selain itu berdasarkan McKinsey Global Institute Analysis, Indonesia dapat meningkatkan pendapatan domestik bruto (PDB) sebesar USD 135 miliar per tahun di tahun 2025, dengan catatan partisipasi ekonomi perempuan terus ditingkatkan pula,” ujar Menteri Bintang dalam Konferensi Perempuan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) 2021 secara virtual, Rabu (24/3).

Menteri Bintang mengakui bahwa meluruhkan budaya patriarki bukanlah hal yang mudah. Namun, ia meyakini dengan adanya kerja sama, kerja keras, serta kegigihan dalam memperjuangkannya, cita-cita untuk menghilangkan budaya patriarki di Indonesia bukanlah hal yang mustahil.

“Upaya-upaya untuk menghapus berbagai pandangan yang masih merugikan perempuan harus terus didengungkan, pembagian peran yang setara antara laki-laki dan perempuan bisa diimplementasikan, dimulai dari lingkup terkecil di masyarakat yakni keluarga kemudian lambat laun ke masyarakat secara luas,” tutur Menteri Bintang.

Menteri Bintang menegaskan pemerintah terus mendorong partisipasi perempuan di bidang ekonomi serta mendukung kesempatan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di bidang politik. Menurut Menteri Bintang di tangan politisi perempuan diharapkan tercipta kebijakan yang lebih responsif dan ramah perempuan.

Sementara itu, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (Kemen PPPA), Agustina Erni mengatakan bahwa saat ini pemerintah terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk bersinergi mengurangi ketimpangan gender. Sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri dilakukan untuk memprioritaskan pendidikan politik perempuan.

“Kami juga melakukan pelatihan untuk pemimpin perempuan di desa. Hal ini dapat dilihat dari desa yang mempunyai Kepala Desa Perempuan, ternyata kegiatan yang dilakukan telah memperhatikan kebutuhan perempuan. Sementara untuk pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, Kemen PPPA menjalin kerja sama dengan dunia usaha guna melakukan berbagai pelatihan yang dilakukan secara daring,’’ujar Erni.

Selain itu, dalam upaya menangani kekerasan terhadap perempuan, Kemen PPPA secara intensif melakukan kerja sama dengan daerah untuk menyediakan layanan bagi korban kekerasan perempuan dan anak, hal ini disampaikan oleh Staf Khusus Menteri PPPA, Agung Putri Astrid.

Salah satu tokoh perempuan HKBP, Devi Pandjaitan, sependapat bahwa banyak berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perempuan Indonesia, seperti meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga di masa pandemi, baik itu secara fisik, verbal, maupun penelantaran.

“Pertanyaannya, di mana saya berada sebagai perempuan HKBP dan apa yang bisa saya lakukan?  Kalau kita melihat sub tema konferensi ini, yaitu peran transformatif perempuan HKBP di dalam pelayanan gereja, maka ada 3 hal yang wajib kita miliki yaitu berwawasan global, berakar kuat pada asal atau kearifan lokal, pandai dan cakap mengelola diri. Hal inilah yang dapat memperkaya kemampuan perempuan,” ujar Devi.

Pacu Pengembangan Industri Alas Kaki, Kemenperin Gali Potensi dan Kreativitas Generasi Muda

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perindustrian terus memacu pengembangan industri alas kaki di dalam negeri agar lebih berdaya saing, baik di kancah domestik maupun global. Untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan inovasi produk alas kaki nasional, yang dapat mengikuti tren dan selera konsumen saat ini.

“Salah satu langkah strategis yang kami jalankan adalah menggelar ajang Indonesia Footwear Creative Competition (IFCC),” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih di Jakarta, Kamis (25/3).

Beberapa waktu lalu, Dirjen IKMA membuka secara resmi kick off IFCC 2021 di Sidoarjo, Jawa Timur. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Prof. Dr. Muchammad Ashari.

Tujuan IFCC antara lain untuk menggali potensi dan kreativitas generasi muda agar mampu menangkap peluang dan terus menciptakan karya-karya terbaik khususnya di bidang alas kaki.

“IFCC merupakan program dari Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI), unit kerja di bawah Ditjen IKMA Kemenperin, dengan tujuan untuk mendorong potensi-potensi desainer alas kaki Indonesia dalam mengembangkan desain alas kaki sekaligus mengenalkan dan mempromosikan industri alas kaki lokal kepada masyarakat luas melalui desain, fotografi dan videografi yang menarik,” papar Gati.

Pelaksanaan IFCC ini salah satunya karena melihat potensi Indonesia yang menduduki posisi ke-4 sebagai produsen alas kaki di dunia setelah China, India, dan Vietnam. “Selain itu, kita menjadi negara konsumen sepatu terbesar ke-4 dengan konsumsi 886 juta pasang alas kaki,” ungkap Gati.

Kemenperin mencatat, sepanjang tahun 2020, nilai ekspor industri alas kaki mengalami peningkatan sebesar USD4,8 miliar dibandingkan tahun 2019. Kemudian, pada Januari 2021, nilai ekspornya sebesar USD490 juta, meningkat 15,54 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

“Pasar utama produk alas kaki Indonesia adalah ke Amerika Serikat. Selanjutnya, enam pasar terbesar lainnya adalah China, Belgia, Jerman, Jepang, Kanada, dan Italia.,” sebut Gati.

Menurutnya, agar produk alas kaki Indonesia lebih kompetitif dengan produk sejenis dari luar negeri, para pelaku industri dalam negeri perlu berkolaborasi dengan desainer dan memanfaatkan teknologi terkini.

“Teknologi sangat penting untuk diterapkan di sektor industri, termasuk industri alas kaki. Digitalisasi sangat bermanfaat untuk mendorong kreativitas di dunia industri,” ujar Gati. S

elain itu, industri persepatuan di Indonesia perlu didorong dalam hal kreativitas dan inovasi. Mulai dari desain produk hingga proses pemasarannya.

“Hal ini sekaligus sebagai implementasi teknologi industri 4.0 yang memberikan peluang untuk bersaing dengan produk impor,” imbuhnya.

Kegiatan IFCC 2021 mengusung tema “Indonesia Melangkah”, dengan tujuan untuk terus menciptakan terobosan baru dalam mengembangkan industri di tengah globalisasi dan dampak pandemi Covid-19 saat ini.

Oleh karena itu, Kemenperin aktif melakukan upaya untuk mendorong kreativitas anak bangsa dengan memfasilitasi kerjasama, seperti antara BPIPI dengan ITS Surabaya yang diharapkan dapat mendongkrak potensi industri alas kaki nasional yang dapat dikelola bersama secara sinergi.

“Kami optimistis, IFCC bisamenjadi wadah kreatif untuk para calon desainer alas kaki Indonesia yang mempunyai kreativitas dan inovasi tinggi, sehingga nantinya industri sepatu nasional dapat mempromosikan produk asli dan orisinil buatan anak bangsa ke masyarakat luas, baik nasional maupun hingga menembus kancah internasional,” pungkas Gati.

Menaker Ida Sebut Jumlah Kasus Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan terus Menurun

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Jumlah kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir. Meski begitu, Pengawas Ketenagakerjaan diminta untuk tetap bekerja secara kreatif dan inovatif, guna mengantisipasi berbagai tantangan ketenagakerjaan di masa depan.

Hasil pengawasan ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah perusahaan yang melakukan pelanggaran. Pada tahun 2019 sebanyak 21 ribu perusahaan melakukan pelanggaran, sedangkan tahun 2020 turun menjadi sekitar 11 ribu perusahaan.

Begitupun dengan pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2019 terjadi 35 ribu kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2020, angka ini turun menjadi 21 ribu. Penurunan serupa juga terjadi pada pelanggaran norma K3. Dari 13 ribu kasus pada 2019 turun menjadi 5 ribu kasus setahun berikutnya.

“Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan dengan tindakan persuasif, represif non yustisia, maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada akhirnya meningkatkan produktfitas kerja,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2021 di Jakarta, Rabu (24/3) malam.

Masih pada tahun 2020, sebanyak 26 kasus pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan telah dilakukan proses penyidikan. Dari jumlah tersebut, 24 kasus merupakan penyidikan tindak pidana ringan.

Menaker Ida pun mengapresiasi para PPNS Ketenagakerjaan yang telah berdedikasi menjalankan tugas negara untuk menegakan hukum di bidang ketenagakerjaan.

“Ini menambah keyakinan kita bahwa PPNS kita, memiliki kredibilitas yang tidak perlu diragukan lagi. Saya harap ini menjadi contoh dan motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain,” ujarnya.

Menaker Ida Fauziyah mengungkapkan, salah satu kendala dalam pengawasan ketenagakerjaan saat ini adalah tidak sebandingnya jumlah Pengawas Ketenagakerjaan dengan jumlah obyek pengawasan. Hingga triwulan IV tahun 2020, jumlah Pengawas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia sebanyak 1.686 orang.

Sementara jumlah perusahaan hingga tahun 2021 berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online telah mencapai 343 ribu perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja yang tercatat mencapai 9,4 juta orang.

“Perbandingan antara jumlah pengawas dan perusahaan ini tentunya merupakan tantangan tersendiri. Sementara itu, hasil pengawasan ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus, ” katanya.

Menaker Ida menambahkan, sehubungan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya, yang merupakan instrumen pendukung kemudahan investasi dan penciptaan lapangan kerja, seluruh jajaran Kemnaker, termasuk Pengawas Ketenagakerjaan, diminta untuk terus menyosialisasikannya kepada seluruh stakeholders.

“Pengawas Ketenagakerjaan diharapkan dapat ikut berperan memberikan informasi dan pemahaman yang baik tentang peraturan pelaksana ini kepada para pengusaha, pekerja, dan pemangku kepentingan terkait,” kata Ida Fauziyah.

Dalam kesempatan tersebut, Menaker Ida memberikan penghargaan kepada sembilan kepala dinas ketenagakerjaan provinsi yang berhasil melaksanakan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan hingga P-21 (berkas perkara dinyatakan sudah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke Kejaksaan).

Kesembilan Disnaker tersebut yakni Disnaker DKI Jakarta, Banten, Kepri, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sulawesi Tenggara, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Maluku Utara.

Pembukaan Rakornas bertema “Reformasi Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Rangka Penguatan Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja/Buruh Guna Mendukung Ekosistem Investasi” dihadiri Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang; Dirjen Binapenta dan PKK Suhartono, Plt. Dirjen PHI dan Jamsos, Tri Retno Isnaningsih;  dan Kabarenbang, Bambang Satrio Lelono.

Rakornas Pengawas Ketenagakerjaan diikuti 100 orang peserta secara langsung dan virtual. Terdiri atas Kadisnaker provinsi, Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3, dan pejabat fungsional pengawasan ketenagakerjaan pusat dan daerah.

 

16 Juta Bahan Baku Vaksin Sinovac Tahap ke-7 Tiba di Bandara Soetta

Penulis
Rudi Sukmana
-
16 Juta Bahan Baku Vaksin Sinovac Tahap ke-7 Tiba di Bandara Soetta

SuaraPemerintah.id – Vaksin Covid-19 Sinovac tahap ke-7 telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan ada 16 juta bahan baku vaksin Sinovac yang baru tiba di Indonesia.

Vaksin sinovac tahap ke-7 ini dibawa menggunakan pesawat Garuda Indonesia dalam bentuk bahan baku (bulk). Bahan Baku ini, akan diproduksi menjadi vaksin oleh Bio Farma.

“Jadi keseluruhan tahap, sebesar 16 juta vaksin dalam bentuk bal. Dari 16 juta bahan baku tersebut secara kumulatif kita sudah punya vaksin berarti 53,5 bal vaksin,” Pungkasnya.

Jumlah vaksin ini, setara dengan nilai pabean sebesar 101.300.080 USD. Sementara untuk perkiraan fasilitas fiskal yang diberikan oleh pemerintah, sebesar Rp255 Miliar yang terdiri dari bea masuk, PPN dan PPH impor, dan lainnya.

Vaksin dalam 9 envirotainer akan langsung dibawa ke tiga unit truk ke Bio Farma untuk diproduksi

Dilanjutkan Wamenkes, setelah vaksin diproduksi oleh Bio Farma, tahap selanjutnya akan dilakukan uji coba. Jika hasil produksi Bio Farma lolos mutu oleh BPOM maka vaksin bisa digunakan oleh masyarakat.

1...4,4144,4154,416...4,871Halaman 4,415 dari 4,871