Minggu, November 30, 2025
Beranda blog

Banjir dan Longsor Tak Kunjung Reda, Firman Soebagyo Desak Pemerintah Perketat Pengawasan Hutan

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menyoroti lemahnya kinerja kementerian dan lembaga yang menangani sektor kehutanan, terutama terkait pencegahan banjir dan tanah longsor yang terus berulang setiap tahun.

Dirinya menilai upaya pencegahan belum efektif karena kerusakan hutan masih terjadi di berbagai daerah.

Lebih lanjut, Firman Soebagyo mengatakan laporan penurunan deforestasi tidak sejalan dengan kondisi di lapangan, sebab penebangan liar dan pembalakan hutan masih marak.

“Negara perlu hadir untuk menyelamatkan hutan dari tangan-tangan kotor,” ujarnya, Minggu (30/11/2025).

Ia menegaskan pentingnya memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal di kawasan hutan.

Pemerintah juga diminta mengembangkan ekonomi berbasis hutan berkelanjutan agar masyarakat dapat merasakan manfaat tanpa harus merusaknya.

Ia menambahkan, peningkatan edukasi lingkungan kepada masyarakat menjadi kunci untuk menjaga kelestarian hutan.

Firman Soebagyo berharap Presiden Prabowo bersikap tegas dalam memberantas penebangan liar, sesuai amanat UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

“Dengan begitu, kelestarian lingkungan dapat tetap terjaga untuk generasi sekarang dan yang akan datang,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Reuni Akbar SMPN 149 Hadirkan Kehangatan dan Nostalgia

Keluarga Besar SMPN 149 Jakarta sukses menggelar Reuni Akbar Lintas Angkatan dengan tema “Bersama Lintas Angkatan SMPN 149 Kita Jalin Silaturahmi”, pada Sabtu (29/11) bertempat di lingkungan sekolah SMPN 149 Jakarta.

Kegiatan ini mempertemukan ribuan alumni dari Angkatan 1982 hingga 1998 dalam suasana penuh kehangatan, keakraban, dan nostalgia.

Reuni akbar ini menjadi momentum berharga bagi para alumni untuk kembali mengenang masa-masa sekolah sekaligus mempererat tali silaturahmi lintas generasi. Kegiatan berlangsung meriah dengan kehadiran alumni yang datang dari berbagai profesi dan daerah di Indonesia.

Ketua Panitia Reuni Akbar, Bermawi (Alumni Angkatan 1995), menyampaikan bahwa acara tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian dan kolaborasi alumni terhadap almamater.

“Reuni ini mempertemukan kembali berbagai angkatan dalam satu ruang kebersamaan. Ini bukan sekadar temu kangen, tetapi juga simbol bahwa ikatan alumni SMPN 149 tetap kuat dan hidup,” ungkapnya dalam sambutan pembukaan.

Suasana hangat terasa sejak registrasi dimulai. Para alumni saling menyapa, berpelukan, dan bertukar cerita tentang pengalaman masa SMP yang masih membekas hingga kini. Banyak alumni turut membawa keluarga, menambah nuansa keakraban dalam kegiatan tersebut.

Kepala SMPN 149 Jakarta, Ibu Dra. Mulyaningsih, memberikan apresiasi atas terselenggaranya reuni akbar ini.

“Para alumni SMPN 149 telah berkembang menjadi pribadi-pribadi hebat di berbagai bidang. Kami berterima kasih atas kepedulian dan kebersamaan yang ditunjukkan melalui acara reuni ini,” ujarnya.

Ucapan terima kasih juga disampaikan oleh Drs. Didin Supriatna.MM, mewakili para guru purnabakti SMPN 149.

“Atas nama guru-guru purnabakti, kami mengucapkan terima kasih kepada panitia dan seluruh alumni yang telah melaksanakan Reuni Akbar Lintas Angkatan dengan sangat baik hingga berjalan sukses dan lancar. Semoga kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi yang terus terjaga dengan baik,” tutur Didin.

Reuni Akbar Lintas Angkatan SMPN 149 menghadirkan sejumlah agenda menarik yang membuat acara semakin hidup dan penuh kebersamaan, antara lain: Pemotongan tumpeng, Penampilan seni dari alumni lintas angkatan, Games dan doorprize, Sesi foto lintas angkatan.

Seluruh rangkaian acara berhasil memperkuat ikatan antara alumni dan sekolah serta menegaskan bahwa semangat kekeluargaan SMPN 149 tetap terjaga lintas generasi.

Kegiatan ini juga disiarkan secara live streaming melalui Channel YouTube Ika Stemlan, sehingga alumni yang tidak hadir tetap dapat mengikuti jalannya acara.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Nevi Minta Banjir Sumatra Ditetapkan sebagai Bencana Alam Nasional

Anggota DPR RI Komisi VI dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan duka cita yang sangat mendalam atas rangkaian banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana hidrometeorologis itu telah merenggut ratusan nyawa, memisahkan keluarga, dan menyisakan luka yang amat dalam bagi masyarakat di tiga provinsi tersebut.

Dengan suara penuh keprihatinan, Nevi mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berhenti sejenak, menundukkan kepala, dan mendoakan para korban. Ia berharap mereka yang ditinggalkan diberi kekuatan, sementara para penyintas diberi ketabahan untuk bangkit dari situasi yang begitu berat.

“Musibah ini selain berupa deretan angka duka nestapa, juga sebagai kisah kehilangan, perjuangan, dan harapan yang teruji. Semoga seluruh korban diberi kekuatan menghadapi cobaan ini,” ujar Nevi di Jakarta, Sabtu (29/11/2025).

Data BNPB mencatat, hingga Jumat (28/11), sebanyak 174 orang meninggal dunia akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Korban meninggal terbanyak berasal dari Sumatera Utara dengan 116 orang, sementara 42 lainnya masih dinyatakan hilang.

Melihat skala kerusakan dan besarnya korban jiwa, Nevi mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan bencana ini sebagai bencana alam nasional. Menurutnya, status tersebut akan membuka akses yang lebih luas untuk percepatan penanganan, pengerahan sumber daya, dan pemulihan wilayah yang terdampak.

“Penetapan status bencana nasional penting dilakukan agar penanganannya dapat dipercepat dan ditangani secara terpadu oleh pemerintah pusat,” tegasnya.

Secara khusus, politisi PKS ini juga meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat segera melakukan investigasi mendalam terhadap penyebab banjir di wilayah nagari. Bagi Nevi, memahami akar persoalan adalah kunci agar bencana serupa dapat dicegah di masa depan.

“Kita harus menelusuri penyebabnya, mencari fakta, dan memastikan ada solusi nyata bagi masyarakat. Jangan sampai luka ini terulang,” tutup Nevi Zuairina dengan nada penuh empati.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Sonny Danaparamita Salurkan Bantuan Jaring, Alat Tangkap Baru Kepada Nelayan Banyuwangi

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Sonny T. Danaparamita, menyalurkan bantuan jaring sebagai alat tangkap baru kepada sejumlah kelompok nelayan di Banyuwangi.

Bantuan ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat pesisir yang sebelumnya disampaikan kepada dirinya terkait kondisi alat tangkap yang sudah tidak layak.

“Kami menindaklanjuti keluhan para nelayan terkait jaring yang sudah tidak layak digunakan. Bantuan ini kami ajukan melalui mitra kerja agar dapat segera disalurkan. Harapannya, bisa membantu meningkatkan hasil tangkapan mereka,” ujar Sonny Danaparamita, dikutip Rabu (26/11).

Bantuan tersebut diterima oleh lima kelompok nelayan, yaitu Putra Nelayan (Muncar), Samudra Indah (Muncar), Andaan Makmur (Muncar), Putra Baru (Muncar), serta 17 Nelayan Pecemengan (Blimbingsari).

Kehadiran alat tangkap baru ini diharapkan membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas nelayan, khususnya pada musim tangkap yang sedang berlangsung.

Penyaluran jaring di wilayah Muncar dilakukan melalui Koordinator GARASI (Griya Rajut Aspirasi), Prayogi Adi Pratama, yang mewakili Rumah Aspirasi Sonny T. Danaparamita.

Melalui program ini, Sonny Danaparamita menegaskan komitmennya untuk terus menampung aspirasi masyarakat dan mengawal pemenuhannya melalui dukungan kerja bersama pemerintah dan mitra program.

Sementara itu, Nasikin, Ketua Kelompok 17 Nelayan Pecemengan Blimbingsari, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diterima kelompoknya sebagai solusi atas kesulitan alat tangkap yang mereka hadapi selama ini.

“Terima kasih kepada Pak Sonny Danaparamita atas perhatian dan bantuan jaring baru ini. Sudah lama kami memiliki kendala alat tangkap yang rusak. Dengan alat ini, kami bisa kembali melaut dengan lebih baik,” ucapnya.

Program bantuan alat tangkap ini diharapkan tidak hanya memperbaiki dukungan sarana bagi nelayan Banyuwangi, namun juga memperkuat sektor perikanan rakyat yang menjadi tulang punggung perekonomian pesisir selatan daerah tersebut.

Melalui dukungan berkelanjutan, kelompok-kelompok nelayan diharapkan semakin mampu meningkatkan daya saing, kemandirian, dan kesejahteraan bersama.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

BAKN DPR RI Soroti Lambatnya Penyaluran KUR

Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan pihaknya tengah mendalami tata kelola Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dinilai belum optimal. Padahal, KUR menjadi program strategis pemerintah untuk mendorong UMKM naik kelas dengan bunga rendah, 6% untuk UMKM dan 3% untuk super mikro.

“Target KUR Rp300 triliun per tahun. Tapi realisasi hingga Oktober baru 60 persen, jauh dari harapan,” kata Herman Khaeron, Jumat (28/11/25).

Ia menyebut rendahnya penyerapan mirip dengan masalah subsidi pupuk yang juga tidak tepat sasaran.

Herman Khaeron menilai ada persoalan sistemik dalam penyaluran program subsidi pemerintah.

Selain itu, ia menyoroti aturan yang melarang ASN menerima KUR. Menurutnya, kebijakan ini tidak adil karena banyak ASN bergaji kecil yang punya usaha sampingan.

“UMKM itu tidak mengenal profesi,” tegasnya.

BAKN juga menemukan masalah teknis akibat sistem penyaluran berbeda-beda antara bank dan kementerian.

Herman Khaeron mendorong integrasi sistem dengan Dukcapil agar verifikasi lebih cepat.

Ia memberi catatan khusus pada BTN dan BSI. BTN diminta fokus pada pembiayaan perumahan rakyat, sementara BSI perlu menyiapkan skema KUR syariah yang lebih tepat.

“Ke depan akses KUR harus mudah, sederhana, tanpa agunan, agar benar-benar membantu usaha masyarakat,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Tingkatkan Konsumsi Ikan di Pati, Firman Soebagyo Bersama KKP Gelar Safari Gemarikan

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, H. Firman Soebagyo, bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Safari Gemarikan sebagai upaya meningkatkan konsumsi ikan di Kabupaten Pati. Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Bumiayu, Kecamatan Wedarijaksa, pada Jumat, (28/11/25).

Program ini menjadi bentuk ikhtiar pemerintah dan DPR RI dalam menangani desa dengan kategori stunting tinggi.

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati, Hadi Santosa; Muspika Wedarijaksa; Anggota DPRD Pati, Nanda Prasetya; dan Kepala Desa Bumiayu, Karyadi.

Kepala Desa Bumiayu, Karyadi, menyampaikan bahwa penerima manfaat dari Safari Gemarikan terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, keluarga dengan balita stunting, lansia, serta warga kategori fakir miskin.

“Terima kasih untuk program dari Bapak Firman Soebagyo dan KKP ini, karena mayoritas masyarakat Bumiayu memang membutuhkan dukungan untuk makan ikan. Hari ini ada 500 paket bantuan, dan Insya Allah mencukupi. Data penerima manfaat untuk kategori fakir miskin jumlahnya 380, ditambah kategori stunting semuanya total hampir 480 yang terdata di kami,” ungkap Karyadi.

Sementara itu, Kepala DKP Pati, Hadi Santosa, menyebut bahwa pemerintah saat ini kembali menggalakkan program gemar makan ikan dengan slogan Ayo Makan Ikan, Protein Ikan untuk Generasi Emas 2045.

“Kita berterima kasih pada Pak Firman Soebagyo sebagai anggota DPR Pusat. Masyarakat Pati bisa menikmati ikan yang banyak proteinnya untuk tubuh. Terutama untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan juga anak-anak. Jadi ini memang bagus sekali dan semoga program ini bisa berlanjut dan bisa dinikmati oleh seluruh warga masyarakat Pati,” ujarnya.

Program Bersifat Stimulus

Anggota DPR RI, Firman Soebagyo, menegaskan bahwa program ini bersifat stimulus.

“Program ini merupakan program stimulus yang diharapkan setelah diberikan, ibu-ibu rumah tangga menyadari pentingnya asupan makanan yang bergizi bagi keluarga,” tuturnya.

Firman menerangkan bahwa konsumsi ikan bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan, terutama kandungan omega, meningkatkan kecerdasan otak, mencegah stunting, serta memberikan edukasi agar masyarakat membudayakan makan ikan.

“Kabupaten Pati ini bukan sentra peternakan, tetapi penghasil ikan yang besar di Jawa Tengah. Oleh karenanya, program ini sangat tepat,” terang anggota DPR RI asal Pati tersebut.

Ia menambahkan bahwa program ini sejalan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Meskipun kami tetap meminta kepada pemerintah agar ada evaluasi, karena masih kita temukan program makan bergizi yang belum memenuhi apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Kalau saya pribadi mengusulkan melibatkan ibu-ibu PKK di tingkat desa sampai kecamatan karena itu mungkin jauh lebih efektif sehingga bisa menekan terjadinya kemungkinan keracunan,” usulnya.

Erna, salah satu ibu penerima manfaat, mengaku senang menerima bantuan paket Gemarikan dari pemerintah melalui aspirasi anggota DPR RI Firman Soebagyo. Ia berharap anaknya semakin terbiasa mengonsumsi ikan setelah mengikuti program ini.

“Saya berusaha menyajikan ikan lebih sering karena proteinnya bagus sehingga anak semakin menyukainya,” ungkap Erna sambil menggandeng anaknya yang masih balita.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Duka Bersama Sumatera, Nevi Zuairina Sampaikan Kepedulian dan Doa untuk Korban Banjir Bandang

Ketua Pimpinan Wilayah ALPPIND Sumatera Barat sekaligus Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan rasa duka yang mendalam dan keprihatinan atas musibah banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera termasuk di Sumatera Barat.

Bencana ini telah menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di berbagai daerah.

“Atas nama pribadi, keluarga besar ALPPIND, dan Fraksi PKS, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga yang kehilangan orang tercinta. Semoga para korban memperoleh tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan,” ujar Hj. Nevi Zuairina.

Ia juga mendoakan para warga yang hingga saat ini masih terdampak agar diberikan kekuatan dan perlindungan oleh Allah SWT. Menurutnya, masyarakat Sumatera Barat memiliki ketangguhan yang telah teruji dalam menghadapi berbagai bencana alam. Namun dalam situasi seperti ini, dukungan nyata dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun berbagai komponen masyarakat sangat dibutuhkan.

Sebagai bagian dari Komisi VI DPR RI yang bermitra dengan berbagai kementerian termasuk BUMN, Hj. Nevi Zuairina menekankan pentingnya langkah cepat dan koordinatif dalam pemulihan ekonomi warga. Ia mendorong BUMN terkait untuk segera mengoptimalkan bantuan logistik, pelayanan darurat, serta memastikan distribusi kebutuhan pokok berjalan lancar dan stabil di daerah bencana.

“Pemulihan ekonomi pascabencana harus menjadi fokus bersama. Akses kebutuhan dasar, suplai bahan pokok, dan pendampingan untuk pelaku UMKM di daerah terdampak perlu segera diaktifkan kembali agar masyarakat tidak mengalami kesulitan berlarut-larut,” tegasnya.

Sebagai Ketua PW ALPPIND Sumbar, Hj. Nevi juga mendorong seluruh jaringan perempuan ALPPIND di kabupaten/kota untuk terjun membantu masyarakat, terutama perempuan, anak, dan lansia yang merupakan kelompok paling rentan dalam situasi krisis. Ia menegaskan pentingnya solidaritas, gotong royong, serta gerakan kemanusiaan yang terkoordinasi.

“Kami akan terus memantau kondisi di lapangan dan memastikan seluruh elemen ALPPIND bergerak cepat membantu warga. Semoga Allah SWT melindungi seluruh masyarakat Sumatera Barat dari bencana susulan dan memberikan kekuatan dalam menghadapi cobaan ini,” tutup Hj. Nevi Zuairina.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Firman Soebagyo Serahkan Bantuan Alsintan ke Petani Blora

Kementerian Pertanian Republik Indonesia bekerja sama dengan Anggota DPR RI, Firman Soebagyo, serahkan bantuan ratusan alat dan mesin pertanian (Alsintan) kepada para petani di Kabupaten Blora, Kamis (27/11).

Penyerahan berlangsung di halaman Balai Benih DP4 Blora dan disambut antusias para kelompok tani dengan dihadiri Bupati Blora Arief Rohman, dan Sekretaris Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan (DP4) Blora Lilik Setyawan. Ada pun para penerima meliputi 1 Kelompok Wanita Tani (KWT), 1 gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan 37 Poktan.

Pada kesempatan tersebut Sekretaris Dinas P4 Kabupaten Blora, Lilik, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementan dan Anggota DPR RI Firman Soebagyo yang terus memperhatikan sektor pertanian di Blora.

Bantuan ini, ujar Lilik, menjadi penyemangat baru bagi petani untuk meningkatkan kerja dan hasil produksi.

“Kepada petani kita ada stimulan traktor roda dua itu 7 unit, traktor roda dua rotary 2 unit, traktor roda empat 3 unit, rice transplanter 4 unit, pompa air 38 unit, dan hand sprayer 135 unit, combine harvester 1 unit, dan P2B (pekarangan pangan bergizi) ada 30 paket, kemudian ada bioflok lele 2 paket, ini stimulan bagi petani kami matur nuwun sanget bantuannya,” ungkapnya.

Lilik menegaskan bahwa Blora memiliki potensi besar sebagai daerah lumbung pangan.

“Bahwa di Blora ini meskipun kita kelihatannya kering tapi Blora ini produksi padi mencapai 660.000 ton, itu nomor enam se-Jawa Tengah. Jadi kita itu termasuk lumbung padi se Jawa Tengah,” jelasnya.

Dari total produksi tersebut, hanya sekitar 30% yang dikonsumsi masyarakat Blora, sementara lebih dari 70%-nya dikirim ke luar daerah hingga luar pulau.

Sementara itu, Anggota DPR RI Firman Soebagyo menekankan bahwa bantuan Alsintan ini bertujuan agar petani Blora dapat bekerja lebih efektif dan produktif.

“Hari ini diserahkan itu bentuk traktor roda empat, terus ada traktor roda dua, ada transplanter. Ini adalah alat untuk menanam, ini penting dan ini memang pengalaman kami, transplanter ini kan waktu yang lalu ya itu kan banyak yang petani itu kesulitan menanam. Ini kelihatannya sudah disesuaikan, dan harapan kami ini akan bisa membantu percepatan pola tanam,” ujar Firman.

Pada kesempatan tersebut, Firman juga memberikan pesan tegas kepada para penerima bantuan agar menjaga amanah dan tidak menyalahgunakan fasilitas yang diberikan negara.

“Saya pesankan tadi adalah penerima tidak boleh menjual belikan, atau disewakan kepada penebas,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa biaya produksi pertanian masih banyak terserap untuk pengolahan lahan, penanaman, dan pemanenan.

Karena itu, pihaknya bersama Pemkab Blora tengah merancang konsep pertanian terintegrasi mulai dari hulu, termasuk penyediaan air melalui pompanisasi dan perbaikan irigasi.

Bupati Blora yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan terima kasih atas perhatian Firman Soebagyo dan Kementerian Pertanian terhadap pertanian Blora.

“Atas nama Pemerintah kab Blora dan mewakili masyarakat, saya menyampaikan terima kasih matur nuwun, Pak Firman atas semua bimbingannya, atas semua bantuannya dan pak Firman ini sangat concern sekali terhadap pertanian,” terang Bupati.

Bupati berharap Blora dapat menjadi salah satu daerah yang secara nyata mendukung program ketahanan pangan nasional.

“Tentunya, dalam melakukan ini kami benar-benar tidak bisa sendiri, tentunya dengan sinergi dengan DPR, dengan Bapak-Ibu semuanya, mari kita perjuangkan para petani kita ini. Karena kalau petaninya maju, petaninya makmur insya Allah akan sejahtera, karena mayoritas masyarakat Blora ini para petani,” ujarnya.

Bupati juga menekankan pentingnya pemanfaatan optimal atas semua bantuan.

“Jadi kita harus bisa memanfaatkan, dan harus bisa membuktikan, bantuan-bantuan yang diberikan harus bisa dioptimalkan syukur-syukur nanti bisa terus dikembangkan,” pesannya.

Selain kepada para petani, Bupati meminta penyuluh pertanian untuk terus hadir mendampingi, mengarahkan, dan mendorong inovasi di tingkat kelompok tani.

Salah satu penerima bantuan tersebut adalah Poktan Srikaton Mulyo dari Sambonganyar, Ngawen. Muhammad Rofiq perwakilan Poktan tersebut mengungkapkan bahwa bantuan traktor roda empat sangat bermanfaat khususnya untuk mengolah lahan.

“Maturnuwun sanget dapat bantuan traktor roda empat untuk pengolahan lahan padi, tembakau. Di wilayah kami kan potensi tembakau sangat luas, padi juga. Ini sangat membantu dan sangat bermanfaat untuk pengolahan lahan kelompok tani kami,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Catatan Novita Wijayanti untuk Menteri PU: Temuan BPK, Proyek Bermasalah, hingga Rendahnya Serapan Anggaran

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menyampaikan sejumlah catatan penting kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2025). Catatan tersebut mencakup tindak lanjut temuan BPK, percepatan proyek infrastruktur daerah, kesalahan fatal pembayaran proyek jalan tol, hingga rendahnya serapan anggaran Kementerian PU.

Di awal penyampaiannya, Novita menegaskan pentingnya penyelesaian tuntas terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2024. Ia meyakini Menteri PU dapat menindaklanjuti seluruh temuan tersebut agar tidak memunculkan persoalan baru di kemudian hari.

“Saya yakin insyaallah ini bisa diselesaikan dan dikejar, semoga tidak menimbulkan persoalan berarti dan dapat segera ditindaklanjuti,” kata Novita.

Terkait pembangunan Pasar Kroya di Cilacap, Novita menjelaskan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan pihak pelaksana strategis. Mereka berjanji untuk mempercepat proses pembangunan yang selama ini dinilai berjalan lambat.

“Alhamdulillah mereka menyampaikan bisa segera diselesaikan. Namun saya mohon agar percepatan ini betul-betul direalisasikan,” ucap Novita.

Lebih lanjut, Novita juga menyoroti mengenai insiden salah bayar pada proyek pembangunan Jalan Tol arah Palembang sebagai kesalahan fatal. Kesalahan pembayaran kepada pihak yang bukan pemilik sah membuat pemilik asli melakukan pemblokiran jalan sehingga pekerjaan menjadi terhambat.

“Anggaran yang digelontorkan itu tidak sedikit. Bagaimana bisa terjadi salah pembayaran? Ini fatal dan menghambat pembangunan jalan. Ini menjadi pekerjaan rumah serius agar segera diselesaikan,” tegas wakil ketua BURT DPR RI ini.

Tidak hanya itu, Novita juga menyayangkan rendahnya serapan anggaran di Kementerian PU. Padahal, sambungnya, program PU sangat dibutuhkan dan ditunggu oleh masyarakat di seluruh Indonesia.

“Kami berharap serapan anggaran dimaksimalkan agar SILPA tidak terlalu besar. Bahkan bila memungkinkan, SILPA dapat digunakan untuk program berikutnya, karena program-program PU ini sangat ditunggu masyarakat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Novita juga tidak lupa menyampaikan apresiasinya kepada menteri PU yang baru-baru ini meninjau langsung wilayah dapilnya yang terdampak bencana.

“Terima kasih atas respons cepat dan komunikasi yang baik. Beberapa peralatan juga segera turun ke lokasi. Namun kami berharap penanganan ini terus ditingkatkan,” ujarnya.

Novita juga menyoroti sejumlah persoalan sumber daya air yang berdampak langsung pada wilayah Cilacap dan Banyumas. Seperti, luapan aliran sungai Citanduy, Serayu Opak, hingga bendungan Banjarnegara.

“Walaupun bendungannya berada di Banjarnegara, dampaknya dirasakan masyarakat Cilacap dan Banyumas. Mohon ada perhatian serius atas luapan air ini,” kata Novita.

Terakhir, Novita menyoroti kesiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Majenang, Cilacap. Secara langsung, Novita meminta Ditjen Cipta Karya memastikan keamanan kontur tanah yang akan menjadi lahan pembangunan.

“Mohon dilihat kesiapannya secara keseluruhan. Jika kondisi tanah dinilai belum aman, perlu dilakukan penguatan. Agar ke depan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Soedeson Tandra Tegaskan Mekanisme Trilateral Meeting Tidak Langgar Independensi Peradilan

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menegaskan bahwa mekanisme trilateral meeting antara Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Kementerian PPN/Bappenas tidak melanggar prinsip independensi peradilan. Menurutnya, proses tersebut merupakan bagian penting dari arsitektur keuangan negara yang terpusat, terpadu, dan akuntabel.

Pernyataan tersebut disampaikan Soedeson saat mewakili DPR RI dalam sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi terkait sejumlah ketentuan Undang-Undang tentang penganggaran lembaga yudikatif. Perkara ini diajukan oleh tiga pemohon, yakni advokat Viktor Santoso Tandiasa, advokat Nurhidayat, dan wartawan Irfan Kamil. Mereka menggugat Pasal 81A ayat (1) UU Mahkamah Agung, Pasal 9 UU Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU Perbendaharaan Negara yang dinilai membuka ruang intervensi eksekutif terhadap anggaran lembaga peradilan.

Dalam sidang yang digelar secara virtual dari Ruang Puspanlak, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (25/11/2025), Soedeson menegaskan bahwa trilateral meeting justru bertujuan memastikan tata kelola anggaran yang transparan dan terintegrasi.

“Pengelolaan anggaran lembaga yudikatif melalui trilateral meeting dengan Kemenkeu dan Bappenas tidak menyalahi independensi peradilan, melainkan untuk memastikan anggaran yang terpusat, terpadu, dan akuntabel; Kemandirian kekuasaan kehakiman dijamin dalam fungsi mengadili, bukan otomatis dalam pengelolaan anggaran,” ujar Soedeson.

Ia menjelaskan bahwa dalam sistem keuangan negara, Menteri Keuangan berperan sebagai Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan menteri atau pimpinan lembaga lainnya berfungsi sebagai Chief Operational Officer (COO). Pembedaan peran ini, kata Soedeson, sangat penting untuk mencegah terjadinya rangkap kewenangan dalam perencanaan hingga pengesahan anggaran.

“Pembedaan kewenangan ini penting untuk mencegah rangkap peran. Jika setiap lembaga mengusulkan, menggunakan, sekaligus mengesahkan anggarannya sendiri, maka keberlanjutan APBN akan terancam,” tegasnya.

Legislator Fraksi Partai Golkar itu menambahkan bahwa seluruh kementerian dan lembaga, termasuk MA dan MK, wajib mengikuti siklus APBN yang terkoordinasi di bawah Kemenkeu demi menjaga integritas dan disiplin fiskal nasional. Karena itu, proses penganggaran bagi lembaga yudikatif tetap harus melalui mekanisme penelaahan pemerintah yang bersifat akuntabel dan dapat diawasi publik.

“Independensi kekuasaan kehakiman bukan berarti otonomi absolut atas keuangan negara. Penganggaran yang diajukan melalui mekanisme penelaahan pemerintah merupakan bagian dari checks and balances agar tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan anggaran tanpa kontrol,” jelasnya.

Dalam prosesnya, MA dan MK tetap dapat memperjuangkan kebutuhan anggaran melalui Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR, serta melalui trilateral meeting dengan Kemenkeu dan Bappenas, tanpa mengurangi independensi peradilan pada sisi fungsi mengadili.

Menurut Soedeson, prinsip-prinsip internasional juga mendukung pandangan bahwa kemandirian peradilan tidak identik dengan kemandirian anggaran. Ia merujuk pada Putusan MK Nomor 28/PUU-IX/2011, serta Prinsip-Prinsip Bangalore tentang Perilaku Hakim (UNODC) yang telah menjadi inti dari Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

“Kemandirian hakim tidak otomatis berarti lembaga peradilan memiliki kemandirian anggaran yang memutus koordinasi dengan Pemerintah dan DPR. Koordinasi anggaran tetap perlu dilakukan untuk menjaga akuntabilitas negara,” tegas Soedeson.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News