Komisi IV Sesalkan Rendahnya Realisasi Bansos Pangan: Program Dinilai Gagal Jaga Daya Beli Masyarakat

Penulis

-

28 Nov 2025

Komisi IV DPR RI menyesalkan rendahnya realisasi penyaluran bantuan sosial (Bansos) pangan yang digagas pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Hingga 24 November 2025, penyaluran Bansos berupa 20 kg beras medium dan 4 liter minyak goreng kemasan untuk periode Oktober–November baru mencapai 4,54 persen.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman usai Rapat Kerja bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Karantina Indonesia (Bakarantin) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025). Rapat tersebut membahas monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran 2025 serta rencana program 2026.

Alex menilai angka realisasi yang sangat rendah tersebut menunjukkan bahwa program Bansos Pangan nyaris tidak berjalan.

“Jika laporan penyalurannya baru 4,54 persen, artinya program ini nyaris tak dikerjakan. Ini sekaligus mengartikan, tujuan utama program ini digagas ‘menjaga daya beli masyarakat,’ jadi gagal diwujudkan,” tegas Alex.

Menurut Alex, program ini menyasar 18,8 juta keluarga yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Pangan (PBP), berbeda dari PKH atau BLT yang berbentuk bantuan uang tunai.

“Alokasi anggaran untuk program Bansos Pangan ini mencapai angka Rp6,5 triliun dengan cakupan seluruh provinsi di Indonesia. Anggaran ini cukup berdampak signifikan dalam kerangka menjaga daya beli masyarakat sebagaimana tujuan Bansos Pangan ini,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Alex mengingatkan pemerintah bahwa penyaluran bantuan bukan sekadar persoalan teknis, tetapi berkaitan langsung dengan psikologis masyarakat yang menunggu bantuan.

“Penyaluran bantuan, bukan hanya soal angka, tetapi soal psikologis masyarakat yang menunggu bantuan yang tak kunjung dating,” terangnya.

Ia juga mempertanyakan komitmen pemerintah, mengingat stok beras di gudang Bulog melimpah dan pasokan minyak goreng tidak mengalami kendala berarti.

“Saya mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik. Saat negara memutuskan memberi bantuan, berarti pemerintah sudah membaca kebutuhan masyarakat dan wajib memastikan penyaluran bantuan tepat waktu,” tegasnya.

Diketahui, Bansos Pangan yang diluncurkan pertama kali pada Juli 2025 merupakan bentuk respons terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Meski demikian ada kriteria ketat yang ditetapkan pemerintah bagi penerimanya. Kriteria yang dimaksud yakni sebagaimana yang ditetapkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

Diketahui, kriteria utama penerima berdasarkan data tersebut adalah dari status ekonomi merupakan kelompok masyarakat yang termasuk desil 1 hingga 4 (40% kelompok ekonomi paling bawah), Keluarga miskin dan rentan, penghasilan di bawah garis kemiskinan regional serta tidak memiliki aset berlebih.

Kemudian, terdaftar dalam DTKS/DTSEN, tidak menerima gaji tetap serta kondisi rumah dan aset dengan ciri-ciri, kondisinya sederhana, tidak memiliki kendaraan bermotor tahun baru, tidak memiliki usaha besar dan tidak memiliki tabungan/investasi signifikan.

Untuk program Bansos Pangan ini, pemerintah memberikan prioritas khusus kepada keluarga Lansia (di atas 60 tahun), Keluarga dengan disabilitas, Ibu hamil dan menyusui, Anak stunting atau gizi buruk serta Keluarga dengan banyak tanggungan (lebih dari 4 anak).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Alex Indra Lukman Soroti Rendahnya Realisasi Bantuan Pangan dan Anggaran Kebijakan Karantina

Penulis

Saddam Akmal Husen

-

28 Nov 2025

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyoroti rendahnya realisasi penyaluran bantuan pangan serta mempertanyakan kejelasan alokasi anggaran besar untuk perumusan kebijakan di Badan Karantina Indonesia. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kepala Badan Karantina Indonesia di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Dalam rapat tersebut, Alex menyoroti rancangan anggaran “perumusan kebijakan” Badan Karantina Indonesia yang dinilai tidak sebanding dengan penjelasan yang diberikan.

“Mohon dijelaskan secara singkat soal perumusan kebijakan ini. Kalimatnya sangat normatif, tetapi anggarannya belasan miliar untuk masing-masing sektor. Ini harus diperjelas,” tegas Alex.

Politisi PDI-Perjuangan itu menilai pemerintah perlu memberikan uraian yang lebih transparan agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan tanda tanya publik.

Sorotan lain diarahkan kepada Bapanas terkait realisasi bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng. Menurut Alex, pemerintah sebenarnya sudah memahami kebutuhan masyarakat dengan menyiapkan program bantuan tersebut. Namun, pelaksanaannya dinilai jauh dari optimal.

“Realisasi bantuan pangan untuk bulan Oktober dan November baru 4,54%, padahal sekarang sudah tanggal 24 November. Kalau realisasinya 90%, kita bisa maklum. Tapi ini baru 4,54%, berarti 95% lagi belum terdistribusi,” katanya.

Alex mengingatkan bahwa rendahnya distribusi bantuan pangan dapat memicu keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang sudah terdaftar sebagai penerima tetapi belum menerima bantuan sama sekali.

“Kira-kira ibu bapak paham nggak sih psikologis masyarakat? Mereka sudah terdaftar menerima bantuan, tapi bantuan itu tidak datang-datang. Ada apa? Mohon dijelaskan supaya jelas apa hambatannya,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah menjelaskan hambatan yang terjadi secara terbuka dan konkret agar Komisi IV dapat memastikan program bantuan benar-benar tersalurkan sesuai tujuan. Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan tidak memunculkan kegelisahan publik.

Dengan sorotan ini, Komisi IV berharap kementerian dan lembaga terkait dapat segera memperbaiki mekanisme distribusi bantuan pangan dan memperjelas penggunaan anggaran kebijakan karantina demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Anggota DPR Rahayu Saraswati Ungkap 63 Persen Anak Muda Berpotensi Jadi Kekuatan Baru ASEAN

Penulis

Saddam Akmal Husen

-

28 Nov 2025

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa 63 persen penduduk ASEAN berusia 35 tahun ke bawah, dan potensi besar ini dapat menjadi kekuatan baru Asia Tenggara jika dikelola dengan baik.

“Saat ini ada 63 persen anak-anak muda usia di bawah 35 tahun dari total jumlah populasi ASEAN dan ini potensi yang besar jika kita bisa mengelolanya dengan baik,” kata Wakil Ketau Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo di Kota Padang, Senin.

Forum internasional tersebut mengangkat tema “Creative Synergy for a Resilient ASEAN: Designing Purposeful Future” yang dinilai relevan dengan upaya memperkuat kreativitas dan talenta pemuda untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai kekuatan dunia pada tahun 2035.

Rahayu menegaskan bahwa untuk membawa Asia Tenggara menjadi pemain penting dalam percaturan global, sejumlah tantangan perlu dihadapi, terutama yang berkaitan dengan pengembangan ekosistem kepemudaan.

“Pertama, kita harus menciptakan ekosistem yang baik dulu,” kata dia.

Ia menjelaskan bahwa ekosistem tersebut tidak hanya berbentuk konektivitas antar-pemuda dan jaringan global, tetapi juga harus ditopang oleh dukungan finansial dan institusi keuangan yang memadai.

“Yang pasti ekosistem ini harus terejawantahkan menjadi kekuatan ekonomi dan harus didukung institusi keuangan,” ujar dia.

Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa pemuda merupakan kelompok strategis di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mengingat dominasi penduduk usia 35 tahun ke bawah.

Karena besarnya populasi pemuda tersebut, Pemkot Padang menjadikan pengembangan generasi muda sebagai salah satu agenda prioritas daerah.

Melalui penyelenggaraan ASEAN Youth Creative Meeting, Fadly berharap pemuda di Ranah Minang mampu berkontribusi dan menyumbangkan gagasan untuk membangun daerah.