Beranda blog Halaman 3

Tinjau Karhutla di Riau, Presiden Prabowo Tekankan Pencegahan Jangan Hanya Saat Api Muncul

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Pekanbaru, Riau, pada Senin pagi, 24 Agustus 2026, untuk kembali meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen Kepala Negara untuk memastikan penanganan karhutla berjalan hingga tuntas, sekaligus memperkuat langkah pencegahan agar kebakaran serupa tidak terus berulang.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa Presiden ingin memastikan langsung kondisi terkini di lapangan setelah sebelumnya memimpin penanganan karhutla di Kalimantan.

“Bapak Presiden ingin memastikan penanganan berjalan sampai tuntas, tidak hanya menerima laporan, tetapi melihat dan mendengar langsung sendiri kondisi di lapangan, memastikan titik api benar-benar padam, dan seluruh keputusan yang telah diambil dilaksanakan dengan cepat, terpadu, dan tepat,” ujar Seskab Teddy dalam keterangannya, Senin, 24 Agustus 2026.

Menurut Seskab Teddy, perhatian Presiden tidak berhenti pada upaya pemadaman. Kepala Negara juga menekankan pentingnya kordinasi antara pejabat lingkungan Pemerintah Daerah, khususnya Gubernur, Pangdam dan Kapolda harus padu dalam mencegah kebakaran berulang. Bangun sistem pencegahan yang lebih kuat dan permanen sehingga pemerintah tidak terus menghadapi persoalan yang sama setiap musim kemarau.

“Arahan Bapak Presiden sudah jelas, bahwa kita tidak boleh setiap tahun hanya sibuk memadamkan api. Sistem pencegahannya harus diperkuat. Mulai dari sumur bor dan embung atau sumber air, pengawasan permanen, deteksi dini hotspot, hingga kesiapan desa-desa rawan Karhutla. Pencegahan harus dilakukan jauh sebelum api muncul,” kata Seskab Teddy.

Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kali ini yaitu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnivian, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala BIN Muhammad Herindra.

Selain memastikan pemadaman dan pencegahan, Seskab Teddy menegaskan bahwa pemerintah juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab kebakaran. Apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum, pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Evaluasi Karhutla Kalimantan dan Pemulihan Gempa NTT, 17 Pesawat Water Bombing Dikerahkan

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi tindak lanjut berbagai instruksi pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta pemulihan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pembahasan tersebut dilakukan dalam pertemuan bersama sejumlah menteri, Panglima TNI, dan para Kepala Staf Angkatan di kediaman Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Minggu malam, 23 Agustus 2026.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa sepanjang Minggu sore hingga malam, Presiden memanggil sejumlah menteri dan pejabat terkait untuk membahas beberapa isu strategis. Pertemuan dengan jajaran TNI menjadi sesi terakhir dari rangkaian tersebut.

“Pada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,” demikian keterangan Seskab.

Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menambah 17 pesawat water bombing. Penguatan armada udara tersebut menjadi bagian dari langkah percepatan pemadaman kebakaran di wilayah terdampak.

Selain armada udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga telah tiba untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan. Pemerintah turut mengirimkan 200 pompa beserta pipa sebagai bagian dari upaya pemadaman kebakaran bawah tanah di lahan gambut.

Dalam pertemuan yang sama, Presiden juga membahas kelanjutan rekonstruksi serta penanganan masyarakat terdampak gempa di NTT. Pemerintah terus memastikan dukungan yang telah diperintahkan dapat menjangkau wilayah terdampak dan mendukung proses pemulihan masyarakat.

Presiden turut menyampaikan apresiasi atas gerak cepat personel TNI dan Polri yang terlibat dalam berbagai operasi penanganan di lapangan, baik dalam penanggulangan karhutla di Kalimantan, penanganan dampak gempa di NTT, maupun berbagai tugas pelayanan masyarakat di wilayah lainnya.

“(Presiden menyampaikan) apresiasi terhadap gerak cepat personel TNI-Polri di berbagai sektor dan wilayah seluruh Indonesia,” lanjut Seskab.

Pemerintah terus memastikan penanganan bencana, perlindungan masyarakat, serta proses pemulihan di wilayah terdampak dapat berjalan secara cepat dan efektif.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Toba Caldera Culture Festival 2026 Dorong Ekonomi Kreatif dan Talenta Musik Indonesia

Penulis
Reta
-

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif. Pembahasan ini disampaikan Teuku Riefky saat menerima kunjungan penyelenggara Toba Caldera Culture Festival di kantor Kementerian Ekraf, Jakarta, Kamis (20/8).

“Konsep acara yang ingin dihadirkan Toba Caldera Culture Festival begitu bagus karena bagaimana local hero bisa go national, kemudian karya kreatif dan produk unggulan bisa kita dorong ke tingkat global. Disinilah estafet antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terhadap pegiat ekraf khususnya subsektor musik,” ujar Teuku Riefky.

Toba Caldera Culture Festival (TCCF) 2026 merupakan platform kolaboratif perdana yang diinisiasi ND Management untuk mengintegrasikan budaya, ekonomi kreatif, UMKM, inovasi, dan investasi untuk memperluas akses pasar dan mendorong business matching. Rangkaian kegiatan meliputi pesta rakyat (_marketplace_), silaturahmi pemangku adat Nusantara, hingga kompetisi dan lokakarya paduan suara (_Samosir International Choir Competition_) yang rencananya diselenggarakan di Kabupaten Samosir pada 24-27 September 2026.

Menteri Ekraf menambahkan, Kementerian Ekraf senantiasa melihat peluang untuk menghubungkan TCCF dengan berbagai program yang telah berjalan, khususnya di bawah Deputi Bidang Kreativitas Media melalui Direktorat Musik. Teuku Riefky mengatakan, peluang kolaborasi tersebut akan terus dikaji, termasuk dalam memperkuat kompetisi paduan suara yang melibatkan empat dewan juri internasional dan enam dewan juri nasional.

“Kementerian Ekraf akan melihat dulu aktivasi apa yang bisa dilakukan dalam Toba Caldera Culture Festival. Nanti, kita pastikan bentuk dukungan dalam bentuk penjurian atau kita bisa ikut turut mengaktivasi rangkaian acara lain. Paling penting programnya bisa memberikan manfaat langsung dan memperkuat ekosistem musik serta talenta-talenta muda,” tambah Teuku Riefky.

Berdasarkan data BPS 2025, penduduk Indonesia yang bekerja untuk subsektor musik mencapai 220.714 jiwa, dengan distribusi pekerja 41,62 persen berasal dari generasi milenial, 33,61 persen generasi Z, dan 20,87 persen generasi X.

Sementara itu, perwakilan Toba Caldera menjelaskan bahwa TCCF berawal dari kompetisi paduan suara yang kemudian berkembang menjadi festival dengan cakupan yang lebih luas. Festival ini mengedepankan penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, perluasan pasar, serta penciptaan nilai tambah berbasis kreativitas dan inovasi. Selain itu, TCCF menjadi wadah untuk memperkenalkan sekaligus menjaga kekayaan budaya, seni, dan identitas Batak kepada masyarakat yang lebih luas.

“Danau Toba itu menjadi salah satu destinasi super prioritas yang mana sudah punya kelas di mata dunia. Tapi, kita tidak hanya bicara bagaimana melestarikan tempatnya saja, tetapi juga bicara manusia dengan seni dan budaya yang berdampak terhadap nilai ekonomi. Inilah yang kami harapkan sebenarnya bahwa Toba Caldera Culture Festival bukan sekadar mendapat dukungan Kementerian Ekraf, tapi bisa menjadi ekosistem kolaborasi yang mengimplementasi program-program kementerian di provinsi prioritas seperti Sumatera Utara,” harap Ketua Steering Committee TCCF, Mora Nasution.

TCCF 2026 menargetkan hampir 2.000 peserta paduan suara dan 70 penyanyi vokal solo. Selain kompetisi, festival juga menghadirkan kekayaan budaya Indonesia sebagai sumber inspirasi bagi karya kreatif, produk unggulan, dan inovasi kegiatan yang menghubungkan musik dengan filosofi maupun identitas masyarakat Batak seperti Dalihan Na Tolu, Tondi, Gondang, dan Tortor.

Turut mendampingi Menteri Ekraf Teuku Riefky yaitu Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi, Media, dan Pelayanan Publik, Renanda Bachtar; Direktur Musik, Mohammad Amin, serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Isu Strategis dan Antarlembaga, Gemintang Kejora Mallarangeng. Sementara dari pihak TCCF hadir Rory Marganda dan Wakil Ketua Steering Committee, Vella Monica.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Api di Taman Nasional Way Kambas Berhasil Dipadamkan, Seluruh Gajah Aman

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memastikan kebakaran hutan di kawasan Resor Kuala Penet, Taman Nasional Way Kambas, Kabupaten Lampung Timur, berhasil dipadamkan pada Sabtu, 22 Agustus 2026, sekitar pukul 19.00 WIB. Berdasarkan pemantauan petugas, gajah sumatra di habitat alami maupun di Pusat Konservasi Gajah berada jauh dari lokasi kebakaran dan tidak terdampak langsung.

Kebakaran terjadi sejak Jumat, 21 Agustus 2026, siang hari di wilayah Resor Kuala Penet, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Kuala Penet. Luas area terdampak diperkirakan mencapai sekitar 673 hektare. Angka tersebut masih bersifat sementara dan akan diperbarui berdasarkan hasil verifikasi lapangan.

Penanganan kebakaran melibatkan sekitar 250 personel gabungan dari Balai Taman Nasional Way Kambas, Polda Lampung, Polres Lampung Timur, Kodam, Kodim Lampung Timur, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, mitra kerja taman nasional, Masyarakat Mitra Polhut, kelompok tani hutan, koperasi, dan Masyarakat Peduli Api.

Pengendalian di lapangan turut dipantau langsung oleh Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas, Kapolres Lampung Timur, Dandim Lampung Timur, dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung Timur. Keterlibatan lintas instansi memperkuat koordinasi pemadaman sekaligus memastikan perlindungan kawasan konservasi dan satwa liar menjadi prioritas bersama.

Upaya pemadaman menghadapi tantangan berupa karakteristik lahan bergambut, sulitnya akses menuju lokasi, serta sumber air yang berada cukup jauh dari area kebakaran. Sebagian lokasi bahkan harus dijangkau personel dengan berjalan kaki. Melalui kerja bersama dan penanganan intensif, api berhasil dipadamkan.

Berdasarkan pemantauan Balai Taman Nasional Way Kambas, kelompok gajah liar berada di wilayah utara taman nasional, jauh dari lokasi kebakaran. Sementara itu, gajah yang berada di Pusat Konservasi Gajah juga berada di area yang tidak terdampak.

Dengan demikian, gajah liar maupun gajah di Pusat Konservasi Gajah terpantau aman dan tidak terdampak langsung oleh kejadian tersebut. Petugas tetap melanjutkan pemantauan terhadap pergerakan satwa dan kondisi kawasan untuk memastikan perlindungan satwa liar berjalan optimal.

Setelah pemadaman, personel gabungan melakukan pendinginan dan pemantauan lanjutan guna memastikan tidak terdapat titik api yang kembali muncul. Langkah ini penting mengingat karakteristik lahan bergambut yang memerlukan kewaspadaan untuk mencegah potensi kebakaran berulang.

Sebagai tindak lanjut, Balai Taman Nasional Way Kambas akan meningkatkan intensitas patroli dan pengamanan kawasan serta memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, pemerintah daerah, mitra kerja, dan masyarakat. Penguatan tersebut mencakup pencegahan kebakaran hutan dan lahan, perburuan, perambahan, serta aktivitas ilegal lainnya yang berpotensi mengancam kawasan konservasi.

Kementerian Kehutanan menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel gabungan, mitra konservasi, dan masyarakat yang telah bekerja bersama memadamkan kebakaran serta menjaga keselamatan gajah sumatra dan satwa liar lainnya. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembakaran, segera melaporkan temuan asap atau titik api, serta bersama-sama menjaga kelestarian Taman Nasional Way Kambas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhut Raja Antoni Turun ke Lokasi Karhutla Kalsel, Operasi Pemadaman Diperkuat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni turun langsung mengecek penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Penggalaman, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Penanganan karhutla di Kalsel diperkuat dengan pengerahan pasukan darat dan tambahan dukungan operasi udara.

Menhut Raja Antoni mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan titik panas di sejumlah wilayah Kalsel. Berdasarkan pemantauan pukul 06.00 Pagi (23/8) masih terdapat 44 hotspot yang tersebar di Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Hulu Sungai Selatan, dan Tapin.

Sebelumnya data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan jumlah hotspot pada 21 Agustus mencapai 157 titik, kemudian turun menjadi 11 titik pada malam 22 Agustus pukul 21.00 WIB. Namun, berdasarkan pemantauan pagi ini (23/8) pukul 06.00 hari ini, jumlahnya kembali meningkat menjadi 44 titik.

“Masih ada per hari ini seperti tadi, per jam 6 pagi tadi masih ada 44 titik panas di Banjar, Banjarbaru, HSS, dan Tapin,” ujar Menhut saat meninjau lokasi karhutla di Penggalaman, Kabupaten Banjar, Kalsel Minggu (23/8/2026).

Untuk merespons kondisi tersebut, Menhut Raja Antoni mengatakan penanganan akan diarahkan sesuai dengan titik lokasi. Operasi dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, serta dukungan water bombing dari BNPB.

“Insyaallah nanti kita akan koordinasi bagaimana kemudian pasukan darat, TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD dan juga water bombing kita arahkan ke tempat-tempat yang memang sangat perlu,” katanya.

Penguatan operasi juga dilakukan melalui penambahan satu armada water bombing yang akan datang siang ini (23/8). Menhut Raja Antoni menyampaikan BNPB akan mendatangkan satu helikopter tambahan dari Riau untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Selatan.

“Kita dapat informasi tadi dari BNPB akan ada penambahan satu water bombing lagi, helikopter yang diambil dari Riau, dibawa dari Riau,” ujarnya.

Menurut Raja Antoni, pengalihan dukungan dari Riau dilakukan karena kondisi karhutla di wilayah tersebut relatif lebih terkendali. “Riau alhamdulillah angkanya lebih rendah lagi, jadi kita pinjam dulu sementara dari teman-teman untuk penambahan water bombing di Kalimantan Selatan ini,” kata Menhut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenhut Perkuat Operasi Terpadu dan Penegakan Hukum Karhutla di Sumatera Selatan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Sumatera Selatan melalui penebalan personel, intensifikasi pemadaman darat-udara, serta penegakan hukum yang tegas di lapangan.

Langkah ini diambil untuk mengendalikan dinamika karhutla di sejumlah titik rawan, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir, Muara Enim, dan Musi Banyuasin, sekaligus menekan risiko sebaran asap ke kawasan permukiman.

Guna memperkuat kesiapsiagaan di tingkat tapak, Kemenhut menerjunkan total 299 personel Manggala Agni. Sebanyak 254 personel organik Sumatera Selatan kini diperkuat oleh 45 personel Bantuan Kendali Operasi (BKO) yang didatangkan dari Daops Sarolangun, Muara Tebo, dan Kota Jambi.

Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto, menjelaskan bahwa strategi pemadaman mengombinasikan ketahanan darat dengan dukungan teknologi udara.

“Pemadaman darat tetap menjadi benteng utama. Di kawasan gambut, padam di permukaan belum tentu selesai, sehingga tim Manggala Agni terus melakukan pendinginan ekstra (mopping up) agar bara di bawah permukaan benar-benar padam total,” ujar Ferdian.

Aksi darat difokuskan pada titik-titik krusial seperti Pangkalan Lampam, Tanjung Lubuk, dan Tulung Selapan (OKI); Indralaya dan Indralaya Utara (Ogan Ilir); serta Sungai Rotan dan Gelumbang (Muara Enim). Operasi ini didukung penuh oleh pemantauan patroli udara, water bombing, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang disemaikan ke wilayah sasaran.

Sejalan dengan upaya pemadaman, Kemenhut menegaskan bahwa proses pengawasan dan penegakan hukum berjalan secara paralel. Saat ini, Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera tengah mendalami indikasi kebakaran seluas kurang lebih 25 hektare di area Hutan Produksi pada salah satu konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Musi Banyuasin.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, yang turun langsung memimpin supervisi di Sumatera Selatan, menegaskan pentingnya tanggung jawab pemegang izin dalam menjaga areal kerjanya.

“Pemadaman berjalan, penegakan hukum juga berjalan. Kami sedang mendalami penyebab kebakaran ini, baik unsur kelalaian, kesengajaan, maupun kepatuhan pemegang izin dalam menyiagakan sarana pencegahan. Jangan sampai kelalaian di suatu lokasi berdampak pada masyarakat luas dan memaksa petugas berjibaku berhari-hari. Jika ditemukan pelanggaran, pasti kami tindak tegas,” tegas Dwi Januanto.

Dalam kunjungannya, Dirjen Gakkum Kehutanan juga memastikan seluruh kebutuhan operasional tim di lapangan, mulai dari ketersediaan logistik, pemeriksaan kesehatan berkala, kelaikan sarana-prasarana, hingga rotasi pasukan, terpenuhi secara optimal.

“Kemenhut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Manggala Agni yang berada di garis depan, serta sinergi erat bersama TNI, Polri, BNPB, BPBD, Pemerintah Daerah, Masyarakat Peduli Api (MPA), dunia usaha, dan para relawan. Keselamatan petugas dan pelindungan masyarakat adalah prioritas utama kami,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tinjau Karhutla Kalsel, Menhut: Api Sudah Tak Terlihat, tapi Gambut Masih Berasap

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Di lokasi, kondisi lahan gambut masih mengeluarkan asap meski api di permukaan sudah tidak terlihat.

Menhut Raja Antoni mengatakan lokasi yang ditinjau berada di area non-kawasan yang berbatasan dengan hutan lindung. Sementara itu, area yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 36 hektare. Menurutnya, karakter lahan gambut membuat proses pemadaman harus dilakukan secara menyeluruh.

“Karena ini daerah gambut, memang tidak ada api di atas tapi dari bawah masih ada asap. Oleh karena itu pekerjaan ini harus dilakukan secara detail agar tidak ada muncul api lagi,” ujar Raja Antoni saat meninjau lokasi karhutla di Penggalaman, Kabupaten Banjar, Kalsel, Minggu (23/8/2026).

Menhut Raja Antoni menyebut kondisi hotspot di Kalimantan Selatan sempat mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan data sipongi, jumlah hotspot pada 21 Agustus mencapai 157 titik, kemudian turun menjadi 11 titik pada malam 22 Agustus pukul 21.00 WIB. Namun, berdasarkan pemantauan pagi ini (23/8) pukul 06.00 hari ini, jumlahnya kembali meningkat menjadi 44 titik.

“Dari 157 turun menjadi 11, hari ini 44,” katanya. Ia menyebut hotspot tersebut tersebar di sejumlah wilayah, yakni Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Hulu Sungai Selatan, dan Tapin.

Menurut Raja Antoni, penurunan hotspot sebelumnya tidak terlepas dari operasi gabungan melalui pengerahan pasukan darat dan dukungan operasi udara. Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, serta BNPB dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Dalam operasi water bombing, sebanyak 176 kali pengeboman dilakukan dalam satu hari.

“Sekali lagi efektif untuk menurunkan titik panas di Kalimantan Selatan ini,” ujar Raja Antoni.

Meski titik panas menurun, Menhut Raja Antoni meminta agar semua pihak tetap waspada. Hal ini lantaran El Nino masih berlangsung dengan puncak pada September.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenhaj Buka Seleksi PPIH Arab Saudi 2027, Tekankan Integritas dan Profesionalisme

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) membuka seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter dan PPIH Arab Saudi untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M. Pengumuman seleksi disampaikan pada Minggu, 23 Agustus 2026, sedangkan pendaftaran dimulai 25 Agustus 2026 pukul 13.00 WIB.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Puji Raharjo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk menjaring petugas yang profesional, kompeten, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan jemaah.

“Petugas haji bukan sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi menjadi wajah pelayanan negara kepada jemaah. Karena itu, integritas, kompetensi, dan komitmen melayani menjadi hal utama dalam seleksi ini,” ujar Puji di Jakarta, Minggu (23/8/2026).

Formasi PPIH Kloter yang dibuka adalah Pelaksana Bimbingan Ibadah Kloter. Sementara PPIH Arab Saudi meliputi pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, bimbingan ibadah, Media Center Haji, serta layanan jemaah lansia dan disabilitas.

Calon peserta antara lain harus berstatus WNI, beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, memiliki integritas dan rekam jejak baik, serta tidak sedang menjalani proses hukum pidana. Peserta juga wajib memiliki identitas kependudukan yang sah, kepesertaan aktif BPJS Kesehatan, serta kemampuan mengoperasikan perangkat komputer atau gawai.

Untuk formasi tertentu terdapat persyaratan khusus, termasuk batas usia, pengalaman atau sertifikat pembimbing ibadah, sertifikat kompetensi wartawan bagi peserta Media Center Haji, serta pengalaman menangani lansia dan penyandang disabilitas.

Seleksi dilakukan melalui tahapan verifikasi dokumen, Computer Assisted Test (CAT), Medical Check Up (MCU), hingga pengumuman peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Pendaftaran ditutup pada 31 Agustus 2026 pukul 23.59 WIB, sementara CAT dijadwalkan 5 September 2026.

Puji menegaskan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya dan harus bebas dari praktik gratifikasi. Peserta diminta tidak mempercayai pihak yang menjanjikan kelulusan.

“Tidak ada biaya dalam proses seleksi ini. Jangan percaya kepada siapa pun yang menjanjikan kelulusan. Seleksi harus berjalan bersih, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Puji.

Pendaftaran dilakukan melalui laman petugas.haji.go.id. Peserta diminta membaca seluruh persyaratan dan memastikan dokumen yang diunggah benar sebelum melakukan pendaftaran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhaj Usul Biaya Haji 2027 Naik 10-15

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyebut akan mengusulkan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) untuk tahun 2027 sebesar 10 hingga 15 persen. Namun ia mengupayakan biaya perjalanan ibadah haji atau Bipih yang ditanggung jemaah naiknya tidak signifikan.

“Antara 10 sampai 15 persen. Itu pun kita upayakan pembagiannya dengan nilai manfaat itu bisa berbeda dengan tahun kemarin. Kita kembali ke tahun 2022 ketika pasca-covid di mana komposisi pembagian nilai manfaat hampir 60 persen yang dibayar jemaah 40 persen,” kata Menhaj di kompleks parlemen senayan, Jakarta, Rabu (19/8/26).

“Jenis layanannya pun berbeda karena pemerintah Saudi sudah menghapus layanan D, kita masuk ke layanan C yang otomatis harganya berubah juga,” ucapnya.

Dengan begitu, Menhaj menjelaskan bahwa akan ada peningkatan pelayanan bagi jemaah haji. Terlebih lagi dengan pemilihan kelas C ada kenaikan fasilitas yang akan diberikan pemerintah Saudi.

“Tentu pelayanan di Armuzna, pasti itu berbeda. Tenda-tendanya berbeda, kasurnya berbeda ukuran-ukurannya. Kemudian layanan lain kita berharap makan juga konsumsi akan ada sedikit peningkatan,” ujar Menhaj.

Namun usulan kenaikan BPIH ini masih akan dibahas lebih lanjut bersama Komisi VIII DPR RI. Hari ini, dijadwalkan akan ada rapat antara Komisi VIII DPR, Kemenhaj, dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Tapi nanti akan kita diskusikan dengan teman-teman Komisi VIII DPR RI di Panja BPIH,” katanya.

Dalam rapat untuk evaluasi pelaksanaan haji tahun 2026 pada Juli lalu, Kemenhaj sudah mengusulkan kenaikan BPIH. Besarannya untuk tahun 2027 naik sekitar Rp 19 juta menjadi Rp 107 juta.

“Usulan BPIH tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi sebesar 107.340.172,02 rupiah per jemaah,” kata Menhaj dalam rapat tersebut di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7).

“Atau mengalami kenaikan sebesar 19.930.806,57 rupiah,” sambungnya.

Meski begitu, skema pembayaran telah disiapkan Kemenhaj untuk meringankan biaya yang harus dibayarkan jemaah. Yaitu 60 persen dibayar melalui nilai manfaat dan 40 persen biaya biaya perjalanan ibadah haji atau Bipih sehingga biaya yang dibayarkan jemaah tidak terlalu berbeda dari tahun lalu.

“Mengusulkan skema pembiayaan 60% nilai manfaat dan 40% Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Bipih. Usulan ini diajukan untuk meringankan beban finansial jemaah di tengah proyeksi kenaikan. Dengan pembagian seperti itu, kita hitung Bipih yang dibayar jemaah tidak jauh berbeda dengan Bipih tahun yang lalu,” pungkasnya.

Data Pekerja Migran Jadi Perhatian, Menteri Mukhtarudin & Dubes RI Jepang Bahas Penguatan Sistem Pendataan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menerima kunjungan Duta Besar RI untuk Jepang Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir di Kantor KP2MI, Jakarta, Senin 24 Agustus 2026.

Pertemuan strategis yang turut dihadiri Sekretaris Pertama Fungsi Ekonomi KBRI Tokyo Nur Rochma Amaliah ini membahas penguatan kerja sama ketenagakerjaan, akurasi data, hingga tata kelola pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Jepang.

Dalam pertemuannya, kedua pihak menyoroti pentingnya akurasi data pendataan Pekerja Migran yang selama ini masih berbasis estimasi, sekaligus membahas optimalisasi peluang kerja serta pembaruan skema penempatan Specified Skilled Worker (SSW).

Urgensi Akurasi Data dan Pilot Project Pendataan Pekerja Migran Indonesia

Dubes RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir, menekankan bahwa pelindungan Pekerja Migran merupakan hal mutlak yang membutuhkan basis data kuat. Selama ini, pihak Indonesia masih bergantung pada data statistik Kementerian Kehakiman Jepang.

“Kita berharap mendapat data yang akurat mengenai jumlah pekerja migran yang berada di Jepang. Ini menjadi penting karena selama ini kita hanya mendapatkan dari Kementerian Kehakiman Jepang,” beber Nurmala.

Menanggapi hal tersebut, Menteri P2MI Mukhtarudin menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sistem pendataan Pekerja Migran yang lebih akurat melalui program aplikasi resmi Halo Migran. Program tersebut akan diawali dengan pilot project di Malaysia pada September 2026 dan selanjutnya dikembangkan ke negara-negara lain.

“Kita punya aplikasi Halo Migran. Kita akan mulai tahun ini untuk pendataan pekerja migran. Kita baru mulai September ini di Malaysia untuk pilot project,” jelas Mukhtarudin.

Menurut Menteri Mukhtarudin, persoalan data Pekerja Migran selama ini menjadi salah satu tantangan pemerintah karena angka yang tersedia masih banyak berupa estimasi.

“Kita kalau ditanya berapa jumlah data, semuanya estimasi. Kita melihat data ini memang menjadi masalah,” ujar Menteri Mukhtarudin.

Menteri Mukhtarudin menjelaskan, berdasarkan rujukan Bank Indonesia, jumlah Pekerja Migran di seluruh dunia diperkirakan mencapai 4,9 juta orang, dengan nilai remitansi sekitar Rp288 triliun. Namun, angka tersebut juga masih merupakan estimasi berdasarkan perhitungan remitansi.

Menteri Mukhtarudin mengaku pendataan Pekerja Migran juga menghadapi tantangan karena terdapat pekerja yang memperpanjang masa kerja, tidak kembali ke Indonesia, maupun mengalami kondisi overstay di negara penempatan.

Selain isu pendataan, pertemuan Menteri Mukhtarudin dan Dubes RI untuk Jepang ini juga membahas peluang kerja luar negeri dan penguatan kerja sama penempatan Pekerja Migran di Jepang.

Berdasarkan data SIP2MI per 22 Agustus 2026, terdapat 295.184 peluang kerja luar negeri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 76.622 posisi atau sekitar 26 persen telah terserap, sementara 218.562 posisi atau sekitar 74 persen masih terbuka dan menanti tenaga kerja Indonesia yang kompeten serta memenuhi kualifikasi.

Khusus Jepang, Kementerian P2MI telah memfasilitasi 39.230 layanan penempatan PMI pada periode Januari 2025 hingga 22 Agustus 2026.

Menteri Mukhtarudin menyampaikan, Indonesia juga terus mendorong optimalisasi kerja sama dengan Jepang melalui berbagai skema, termasuk Government to Government (G to G), Specified Skilled Worker (SSW), serta kerja sama dengan sejumlah pemerintah prefektur di Jepang.

Dalam skema SSW, pemerintah Indonesia tengah mendorong adanya kejelasan mengenai peran, fungsi dan kewenangan agency atau business partner Jepang dalam ekosistem penempatan Pekerja Migran.

Kejelasan tersebut dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan, ketidakjelasan biaya, serta memastikan Pekerja Migran memperoleh layanan dan pelindungan yang memadai.

Selain itu, pemerintah juga menyoroti pentingnya pelindungan finansial Pekerja Migran melalui asuransi, termasuk perlindungan apabila Pekerja Migran mengalami kecelakaan, sakit, meninggal dunia, maupun membutuhkan pemulangan jenazah.

KP2MI juga mendorong adanya pemberitahuan lebih awal apabila suatu sektor SSW akan ditutup atau tidak lagi menerima penempatan baru. Pemberitahuan sekurang-kurangnya enam bulan sebelumnya dinilai diperlukan agar Indonesia dapat menyesuaikan proses pelatihan calon pekerja migran dan memberikan masa transisi bagi Calon Pekerja Migran, serta pemberi kerja.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Mukhtarudin turut meminta dukungan Dubes RI untuk Jepang dalam memperkuat peran Atase Ketenagakerjaan sebagai market intelligence, termasuk membantu validasi job order melalui kanal konfirmasi resmi dengan otoritas Jepang.

“Kami berharap Dubes RI untuk Jepang dapat membuka ruang pembahasan yang lebih strategis dengan Pemerintah Jepang, agar kerja sama tidak hanya berorientasi pada jumlah penempatan, tetapi juga kualitas pekerjaan dan pelindungan Pekerja kita,” imbuh Menteri Mukhtarudin.

Menteri P2MI menegaskan, Indonesia mendukung penguatan kerja sama SSW dengan Jepang. Namun, peningkatan jumlah penempatan harus berjalan beriringan dengan kepastian proses, kualitas pekerjaan, serta pelindungan hak-hak Pekerja Migran.

“Kami sangat mengharapkan dukungan Dubes RI untuk Jepang untuk membantu menyelesaikan pending issues utama dengan Ministry of Justice Jepang, sehingga MoC SSW dapat segera diselesaikan,” cetus Menteri P2MI.

Menteri Mukhtarudin juga menyampaikan apresiasi kepada Dubes RI untuk Jepang dan jajaran KBRI Tokyo atas dukungan dalam memperkuat kerja sama Indonesia-Jepang, khususnya di bidang ketenagakerjaan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Penguatan kerja sama tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian P2MI untuk memastikan pelindungan maksimal bagi Pekerja Migran sejak sebelum bekerja, selama bekerja hingga setelah kembali ke Indonesia, sekaligus mendorong penempatan berkualitas dengan menggeser orientasi pekerja dari low skill menuju medium-high skill.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1234...4,855Halaman 3 dari 4,855