Beranda blog Halaman 4364

Masih Diperlukan, Kemenko PMK: Posyandu Harus Ikut Perkembangan Zaman

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto mengatakan keberadaan Posyandu masih sangat diperlukan dalam mendekatkan upaya promotif dan preventif kesehatan kepada masyarakat.

Sampai saat ini, menurutnya, Posyandu masih tetap eksis di tengah-tengah masyarakat.

“Terutama, dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, status gizi masyarakat, imunisasi, keluarga berencana, pencegahan dan penanggulangan diare,” ujar Agus melalui keterangan tertulis, Jumat (29/4/2021).

Agus menuturkan seiring dengan perkembangan zaman, Kemenko PMK ingin Posyandu harus berbenah diri dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi agar tidak lekang oleh zaman.

“Kapasitas para kader perlu terus ditingkatkan, sarana dan prasarana Posyandu perlu dipenuhi, mutu layanan perlu ditingkatkan dan dimodernisasi” ucap Agus.

Menurut Agus, peran dan dukungan pemerintah tingkat daerah kepada Posyandu sangat penting untuk memfasilitasi dan membina pelaksanaan berbagai kegiatan kesehatan di Posyandu.

“Saya harap para Kepala Desa, para Lurah agar dapat memperhatikan hal ini, dan untuk selalu melibatkan Posyandu dalam setiap perencanaan pembangunan di wilayahnya. Pelibatan posyandu sangat penting untuk membangun SDM di tingkat desa dan kelurahan,” kata Agus.

Dia menegaskan semua pihak perlu mendukung operasionalisasi Posyandu yang berperan sebagai tempat integrasi keswadayaan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

“Saya kira tunas-tunas bangsa sangat tergantung pada bagaimana swadaya masyarakat di Posyandu dilakukan saat ini. Agar pada saatnya nanti mereka dapat tumbuh berkualitas untuk mencapai Indonesia Emas,” pungkas Agus.

Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu adalah pelayanan kesehatan berbasis masyarakat dan telah menyatu dalam kehidupan dan budaya masyarakat Indonesia. Sejak dicanangkan pada 1984, Posyandu tetap eksis di tengah kehidupan masyarakat.

Wapres Ma’ruf Amin: Ulama Jadi Penggerak dan Pelopor Green Economy

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta peran ulama untuk menjadi penggerak dan pelopor konsep ekonomi hijau di Tanah Air. Wapres mengatakan, ekonomi hijau merupakan model ekonomi yang dibangun atas kesadaran keseimbangan ekosistem

Sebab, keseimbangan ekosistem lingkungan jika terganggu maka ancaman bencana alam akan terus terjadi. Untuk itu konsep Ekonomi Hijau atau Green Economy harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, termasuk para ulama.

“Kita sebagai umat Islam sudah seharusnya menjadi bagian penting, dalam upaya mewujudkan Green Economy ini. Saya berharap para ulama dapat menjadi pelopor dan penggerak konsep Ekonomi Hijau,” kata Ma’ruf saat menghadiri peringatan Nuzulul Quran Tingkat Kenegaraan Tahun 1442 Hijriah, Kamis (29/4) malam.

Wapres menjelaskan, Green Economy tidak hanya menyeimbangkan pelestarian ekosistem tetapi juga aktivitas manusia sebagai pelaku ekonomi dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas. Wapres pun menyampaikan konsep tersebut merupakan salah satu bentuk pengamalan ajaran Al Quran.

Sebab, di dalam Al Quran memuat beragam petunjuk kehidupan, di antaranya adalah semangat untuk menjaga perdamaian dan keseimbangan alam, termasuk dalam pemanfaatan alam oleh manusia. Untuk itu, ia mengimbau agar seluruh umat manusia dapat berperan aktif untuk menjaga alam.

“Kita tidak boleh abai atau lengah dengan aktivitas eksplorasi ekonomi yang dilakukan segelintir orang yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Kita harus lebih aktif melakukan berbagai upaya dan ikhtiar agar aktivitas yang menyebabkan kerusakan lingkungan dapat segera dihentikan. Sehingga alam yang kita tempati ini bisa kita rawat dan nikmati secara berkelanjutan, dari satu generasi ke generasi berikutnya,” kata Wapres.

Pada kesempatan itu, Wapres juga mengatakan pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak terkendalo akan mengganggu serta merusak kelestarian dan keberlanjutannya. Sebab, dalam jangka panjang, akan memicu terjadinya perubahan iklim (climate change) yang dampaknya akan merugikan  umat manusia.

Wapres pun mencontohkan, sebagian bencana alam terjadi adalah akibat dari perbuatan manusia yang melakukan eksplorasi alam tanpa batas.

“Adanya banjir, tanah longsor (terjadi) akibat penggundulan hutan, penyalahgunaan lahan, dan penebangan liar. Berbagai bencana tersebut telah menimbulkan korban harta benda dan jiwa manusia yang tidak kecil jumlahnya,” katanya.

Karena itu, Wapres menilai harus ada upaya konkret, untuk mencegah setiap tindakan pelanggaran eksplorasi alam dan pengetatan hukum yang jelas.

“Kita bersyukur telah ada kesadaran global,untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang dituangkan dalam Paris Agreement atau Perjanjian Paris tahun 2019, yang antara lain memuat komitmen setiap negara dalam mengambil langkah-langkah nasional untuk menurunkan emisi karbon,” katanya.

Pemerintah Dorong Digitalisasi UMKM Hingga ke Daerah

Penulis
Sopyan
-
Pemerintah Dorong Digitalisasi UMKM Hingga ke Daerah

SuaraPemerintah.id – Pemerintah mendorong digitalisasi UMKM hingga ke daerah untuk membantu perbaikan ekonomi dengan menyusun Strategi Nasional Ekonomi Digital.

UU Cipta Kerja akan mengakomodasi upaya pengembangan ekonomi digital, antara lain melalui pengaturan tentang perluasan pembangunan infrastruktur broadband, tarif batas atas dan/atau bawah untuk melindungi kepentingan  masyarakat dan persaingan  usaha yang sehat serta kerjasama penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru.

Di sisi lain, pemerintah mendorong para pelaku UMKM untuk bergabung ke platform digital melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Hingga akhir 2020 tercatat sebanyak 11,7 juta UMKM on boarding ke bisnis daring.

“Diharapkan pada 2030 mendatang, jumlah UMKM yang go digital akan mencapai 30 juta. Kemudian, pemerintah juga mendorong perluasan ekspor produk Indonesia melalui kegiatan ASEAN Online Sale Day (AOSD) di tahun lalu,” ujar Menko Airlangga Hartarto seperti dikutip dari situs Kemenko Perekonomian.

Untuk digitalisasi layanan keuangan, financial technology (fintech) di Indonesia juga makin dikembangkan untuk mencapai inklusivitas keuangan, terutama merangkul 46,6 juta UMKM dan 132 juta orang yang saat ini masih unbanked dan belum memiliki akses kepada kredit/pembiayaan.

Digitalisasi juga diterapkan di pemerintah daerah melalui kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabel, tata kelola yang baik (good governance), dan integrasi sistem pengelolaan keuangan daerah.

Hingga 26 April 2021, sudah terbentuk 42% Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dari 542 Pemda yang terdiri dari 24 TP2DD Provinsi, 155 TP2DD Kabupaten, dan 50 TP2DD Kota.

“Pemerintah akan terus mendukung pengembangan ekonomi digital di nusantara. Kolaborasi serta sinergi dari seluruh stakeholders sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan atau regulasi terkait ekonomi digital yang dinamis, adaptif, dan visioner,” pungkasnya.

 

Diprediksi Meningkat di Tahun 2023, Pemerintah Akan Kembangkan Konsep Pariwisata Halal di Indonesia

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Berdasarkan data State of the Global Islamic Economy, selama tahun 2020 total perjalanan wisatawan muslim dunia senilai 194 Milyar US Dolar. Pada tahun 2023 diprediksi akan mengalami peningkatan menjadi 274 Milyar US Dolar.

Melihat peluang tersebut, Indonesia mulai mengembangkan konsep pariwisata halal dengan memberikan layanan makanan dan minuman halal, fasilitas ibadah berkualitas, serta pengalaman unik bagi wisatawan muslim yang berkunjung ke Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Sartono menjelaskan, peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia untuk mengembangkan konsep pariwisata halal.

“Dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia yang terus berkembang dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi produk halal, ini menjadi peluang bagi kita untuk meningkatkan konsep pariwisata halal. Maka dari itu, kita perlu menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah,” ucapnya saat membuka Rapat Koordinasi Penerapan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Implementasi Pengembangan Wisata Halal secara daring, Kamis (29/4).

Lebih lanjut, Deputi agus menambahkan, perlunya melakukan sertifikasi halal terkait barangay yang akan dijual kepada konsumen secara langsung.

“Untuk meningkatkan pengembangan program wisata halal, perlu dilakukan sertifikasi halal kepada seluruh produk baik itu makanan, minuman, maupun souvenir yang diperjual-belikan di kawasan wisata halal,” ujarnya.

Asisten Deputi Bidang Moderasi Beragama Kemenko PMK Thomas Ardian Siregar mengatakan, belum adanya pedoman dan regulasi wisata halal yang berlaku di Indonesia serta pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antar Kementerian dan Lembaga terkait.

“Terkait dengan pariwisata halal di Indonesia, perlu dilakukan koordinasi dan sinergi antar K/L terkait untuk menyusun pedoman dan regulasi supaya ekosistem wisata halal dapat terjaga dan terus meningkat,” tukasnya.

Pada rapat tersebut, juga dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri yang memberikan dukungannya terhadap program pariwisata halal di Indonesia. Pihaknya juga akan melakukan sosialisasi dan sinkronisasi kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan kawasan wisata halal di daerahnya masing-masing.

Warga yang Mudik di Awal Wajib Swab Antigen Mandiri

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Temanggung, melakukan swab antigen kepada warga yang mudik awal. Sebanyak 18 orang dari berbagai kecamatan terdata menjalani swab antigen, di Puskesmas sesuai domisili pemudik, pada Kamis (29/4/2021).

Di Kecamatan Kaloran, Tim Satgas dari unsur Polsek dan Koramil telah berkoordinasi dengan Puskesmas, bahkan melakukan penjemputan kepada warga di dusun-dusun.

Pelda Sulistyo dan Brigadir Herma mendatangi satu persatu rumah pemudik sesuai data yang ada. Kemudian mereka diminta untuk segera menuju Puskesmas.

“Sesuai aturan pemerintah, warga yang mudik awal ini tetap harus menjalani swab antigen. Maka kita imbau untuk segera ke Puskesmas,” kata Sulistyo kepada keluarga Rina Ekawati (32), di Dusun Mulyosari, Desa Gandon, Kecamatan Kaloran, Kamis (29/4/2021).

Rina pun kooperatif dan kemudian bersiap menuju ke Puskesmas Kaloran untuk segera melaksanakan swab antigen. Ia mengaku siap menjalankan prosedur dari pemerintah.

“Saya di Cileungsi Bogor, pulang ke Kaloran dari Sabtu kemarin. Saya belum tahu aturannya kalau sampai sini harus swab, dan saya bersedia,” katanya.

Hal serupa juga dialami Kartiah (67) warga Dusun Krajan, Desa Geblok yang baru saja mudik dari Jakarta. Ia pun diminta menuju Puskesmas untuk dilakukan swab antigen. Keduanya pun kemudian diswab oleh petugas yang mengenakan alat pelindung diri (APD) lengkap.

Kapolsek Kaloran AKP Sri Haryono mengatakan, pihaknya juga melakukan penyekatan dalam rangka pengetatan arus mudik yang dilarang mulai 6-17 Mei 2021, guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Saat ini sudah masuk masa prapengetatan.

“Saat ini kami melakukan upaya penjemputan, kami arahkan untuk pelaksanaan swab di Puskesmas, secara mandiri. Kita akan lakukan secara terus menerus,” katanya.

Petugas medis Puskesmas Kaloran, Setyo Agus Hartono menuturkan dengan swab antigen ini, jika pemudik itu dinyatakan negatif, maka karantina dianggap selesai. Namun jika positif, maka harus menjalani karantina selama 14 hari.

Perluas Pasar Industri, Pemkab Pemalang Kenalkan Produk Lokal Melalui Televisi

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Upaya memperluas pasar industri, termasuk UMKM, terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Salah satunya melalui media televisi nasional.

Ditemui saat mendampingi Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo dalam pengambilan gambar di Pendapa Kabupaten, Rabu malam (28/4/2021), Kabid industri Diskoperindag Kabupaten Pemalang, Mung Supriatin mengatakan, dialog tersebut bertujuan untuk mempromosikan produk-produk industri di wilayahnya.

Antara lain nanas madu, batik Pemalang, hasil inovasi sarung goyor yang dibatik (gotik), dan beberapa jajanan khas Pemalang, seperti tahu dan kacang kletik randudongkal, apem dan semprong comal, apem wanarata serta manisan pepaya asal moga.

Menurut Mung, dialog dilakukan karena banyak potensi unggulan Pemalang yang perlu untuk dipublikasikan lebih luas. Salah satu yang saat ini tengah didorong adalah produk gotik, yang sudah dilaunching saat pelaksanaan peringatan hari ulang tahun dekranas lalu. Gotik merupakan inovasi goyor yang dibatik, seperti yang dikenakan Bupati saat melakukan dialog tersebut.

“Produk industri adalah bagian dari UMKM, sehingga sangat mendukung UMKM yang di dalamnya terdapat produk-produk lokal”, ungkap Mung.

Ditambahkan, produk-produk industri yang dikenalkan tersebut merupakan penunjang untuk mewujudkan program unggulan Kabupaten Pemalang, yang salah satunya adalah Kota Industri (Koin). Dengan diperkenalkannya produk industri tersebut, akan lebih banyak masyarakat yang mengetahui potensi lokal yang dimiliki Kabupaten Pemalang.

“Terlebih lagi produk sarung goyor yang sudah merambah ke dunia ekspor”, pungkasnya.

Mendikbudristek Akan Berikan Beasiswa Kepada Putra Putri Awak KRI Nanggala

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek)yang baru dilantik Presiden Joko Widodo, Nadiem Anwar Makarim akan memberikan beasiswa kepada putra putri 53 awak KRI Nanggala.

Pada saat yang bersamaan Nadiem juga menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap gugurnya para awak kapal selam KRI Nanggala 402.

Nadiem menegaskan komitmen Kemendikbudristek dalam mendukung pendidikan putra putri 53 awak KRI Nanggala.

“Keluarga besar di kementerian sangat berduka cita atas wafatnya para patriot penjaga kedaulatan negara,” ujar Mendikbudristek melalui keterangan tertulis, Jumat (30/4/2021).

Menurutnya, Indonesia berhutang budi kepada para awak KRI Nanggala atas pengorbanan mereka.

Dirinya memastikan pemerintah bakal membantu pendidikan anak-anak awak KRI Nanggala 402.

“Negara ini berhutang budi, bahkan nyawa kepada awak KRI Nanggala 402. Membantu anak-anak para patriot ini agar dapat mengenyam pendidikan adalah setidaknya yang dapat kami lakukan,” ucap Nadiem.

Sementara itu, Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Abdul Kahar menjelaskan skema pemberian beasiswa terhadap anak-anak awak KRI Nanggala 402.

Pemberian beasiswa dilakukan secara bertahap terhadap anak-anak awak KRI Nanggala 402 sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing.

“Beasiswa pendidikan diberikan bagi seluruh anak keluarga KRI Naggala 402. Pada tahap awal akan diberikan beasiswa kepada 51 anak yang terdiri dari 34 anak jenjang SD, 5 anak jenjang SMP, 4 anak jenjang SMA, dan 8 anak jenjang pendidikan tinggi,” jelas Abdul.

Abdul mengatakan tahun ini beasiswa diberikan bagi putera-puteri yang sudah masuk pendidikan formal.

“Nantinya beasiswa akan diberikan juga bagi putera-puteri yang saat ini masih balita. Kesemuanya dilakukan secara bertahap,” pungkas Abdul.

Ikut Gayeng Expo, 28 UMKM Jawa Tengah Jajaki Masuk Pasar Singapura

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Sebanyak 28 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari Jawa Tengah (Jateng) menjajaki peluang ke pasar Singapura. Dalam pameran produk UMKM yang diberi nama Gayeng Expo, UMKM Jateng mempromosikan produk-produk buatan anak bangsa.

Pameran itu diselenggarakan di Suntec City dan dibuka oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo secara virtual, Rabu (28/4/2021). Gayeng Expo merupakan kegiatan promosi produk UMKM Jateng yang didukung oleh Bank Indonesia (BI).

“UMKM merupakan tulang punggung dari pembangunan dan perekonomian Indonesia,” kata Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo, dalam siaran pers Kedutaan Besar RI di Singapura yang diterima Beritasatu, Kamis (29/4/2021).

Suryo mengatakan saat sulit seperti pandemi sekarang membutuhkan kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak di Indonesia, baik di level kementerian maupun pemerintah daerah, untuk mendorong peningkatan daya saing UMKM Indonesia di pasar global.

Gayeng Expo ini merupakan yang ketiga kalinya dilakukan BI untuk memperluas akses UMKM terhadap pasar internasional agar dapat terus berkembang khususnya di tengah situasi pandemi.

Produk yang ditampilkan oleh 28 UMKM tersebut antara lain produk makanan, pakaian, aksesoris, dekorasi rumah, kitchenware, dan furniture, akan dipamerkan di Singapura selama sebulan lebih.

Menurut Deputi Gubernur BI, Rosmaya Hadi, dalam proses pemulihan ekonomi domestik dan global saat ini, Indonesia perlu mengambil peluang untuk meningkatkan porsi perdagangan UMKM dan menarik investasi internasional di industri kreatif, serta memberikan dorongan dan dukungan ekspor.

Pameran UMKM Indonesia itu mengangkat tema “Gayeng: Artisan Style of Central Java, Gayeng Expo”, yang dibuka pada 16 April-23 Mei 2021 di Suntec City, Singapura. Diharapkan berbagai produk UMKM yang merupakan hasil kreativitas para artisan Jateng ini dapat menarik minat warga Singapura dan berpeluang untuk berorientasi ekspor dengan investor Singapura.

Jelang Idul Fitri, Wali Kota Semarang Aktifkan Sidatang

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi berkomitmen untuk mengaktifkan kembali Sidatang dalam rangka menekan angka penyebaran Covid-19 jelang libur lebaran dan Idul Fitri,

Sidatang merupakan aplikasi yang dimanfaatkan untuk mengoptimalkan peran Camat, Lurah hingga RW dan RT dalam melakukan pendataan masyarakat yang keluar masuk selama Idul Fitri.

“Disimpulkan pola yang paling efektif yaitu dengan bottom up guna mengoptimalkan camat dan lurah untuk mengintensifkan RT dan RW untuk aktif melakukan pendataan pendatang yang masuk selama bulan Ramadan sampai lebaran,” tegas Hendi saat memimpin Rakor Evaluasi pengamanan lebaran, pemudik dan perkembangan Covid Kota Semarang pada Kamis (29/4) di Situation Room, Balai Kota Semarang.

Nantinya Ketua RT dan RW, mendata pendatang yang masuk ke wilayahnya masing-masing kemudian melaporkan ke lurah. Kemudian lurah menginput di sistem Sidatang. Penginputan ini dilakukan setiap hari, pagi dan sore sehingga data yang tersaji selalu uptodate.

Poin selanjutnya yaitu dengan mengoptimalkan pendataan pendatang yang masuk Kota Semarang di titik-titik masuk Kota Semarang, yaitu di sembilan titik penjagaan. Selain itu juga dilakukan di pintu masuk seperti bandara, stasiun, terminal dan pelabuhan.

“Dishub koordinasi dengan petugas gabungan yang berjaga di pos penjagaan untuk selain menjaga keamanan juga memastikan pendatang mengisi aplikasi Sidatang,” jelas Hendi.

Pemkot juga secara tegas mendukung larangan mudik pemerintah pusat. Dengan membuat surat edaran yang isinya tegas melarang pegawai Pemerintah Kota Semarang, baik ASN ataupun Non ASN untuk mudik.

Tidak main-main, Pemkot pun menyiapkan sanksi bagi pegawainya yang melanggar aturan tersebut. Bagi ASN yang ketahuan mudik, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dipotong seratus persen alias tidak mendapatkan TPP pada bulan berikutnya. Sementara bagi Non ASN akan diputus kontrak.

Di awal pengarahannya, Hendi mempertanyakan jumlah pemudik yang sudah memasuki Kota Semarang. Kemudian dilaporkan sejumlah 54 orang yang tercatat. Jumlah tersebut adalah data yang terdapat pada aplikasi Sidatang.

Menanggapi laporan tersebut, Hendi menilai jumlah tersebut belum menggambarkan jumlah yang sesungguhnya.

“Benar jumlahnya? Soalnya di bandara, stasiun penumpang masih bebas keluar masuk,” tanya Hendi.

Untuk itu, Hendi meminta jajarannya untuk mengoptimalkan aplikasi Sidatang, antara lain dengan menambah fitur-fiturnya dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi tersebut.

Aplikasi ini juga sudah dimutakhirkan dengan fitur admin, yang diperuntukan bagi camat, lurah, bhabinsa dan Bhabinkamtibmas. Nantinya admin dapat memantau dan memverifikasi terkait pendatang di wilayahnya.

Di lain sisi, pada laman siagacorona.semarangkota.go.id juga menyediakan data pendatang mudik lebaran. Di sini, publik dapat mengakses jumlah pendatang yang masuk ke Kota Semarang.

Sinergi Peruri-Tokocrypto Tumbuhkan Kepercayaan Terhadap Industri Aset Kripto

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Fenomena aset kripto yang fantastis kian menarik minat investor Indonesia. Bursa perdagangan aset kripto di Indonesia mengalami pertumbuhan jumlah investor, volume serta transaksi yang signifikan mulai dari awal tahun sampai hari ini.

BAPPEBTI mengungkapkan jumlah investor crypto di Indonesia tercatat 4,45 juta di akhir Maret 2021.

“Pertumbuhan di Tokocrypto, kami mencatatkan active trader mencapai >90 ribu per minggu, volume transaksi harian mencapai kurang lebih USD 60 juta dan total mobile apps download sebesar 400 ribu sejak pertama kali diluncurkan pada Oktober 2020,” kata Pang Xue Kai, CEO & Co-Founder Tokcorypto, Kamis (29/4/2021).

Pertumbuhan positif aset kripto tidak dapat dilepaskan dari peran serta berbagai pihak, misalnya pemerintah, pedagang, asosiasi, media dan tentu saja para investor.

Sehubungan dengan ekosistem investasi aset kripto itu sendiri, kepercayaan dan kemudahan masyarakat berinvestasi perlu terus dibangun, dari mulai bursa, pedagang dan lembaga kliringnya.

Tokocrypto sebagai pedagang aset kripto yang pertama teregulasi BAPPEBTI merasa perlu berperan aktif dan menjadi pionir dalam menumbuhkan kenyamanan dan kepercayaan pelanggan.

Salah satunya, yaitu senantiasa mematuhi peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

“Saat ini, kami telah selesai melakukan audit ISO 27017 terkait cloud security, dimana ISO 27017 hanya dimiliki oleh cloud provider saja. Kami juga melakukan kewajiban pelaporan secara berkala kepada BAPPEBTI dan PPTAK. Selain itu, Tokocrypto menjalin kolaborasi strategis bersama dengan ICH, lembaga yang menerima pelaporan dan pendaftaran transaksi aset kripto di Indonesia,” tambah Ditambahkan Teguh Kurniawan Harmanda (Manda), COO Tokocrypto.

Dia menambahkan, Integrasi Tokocrypto dengan Lembaga Kliring ICH merupakan sebuah langkah konkrit yang dilakukan untuk membangun ekosistem perdagangan aset kripto yang lebih terkontrol dan terawasi dengan baik sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan kepada investor untuk bertransaksi di Indonesia.

Tidak berhenti sampai di situ, Tokocrypto juga menjalin kolaborasi bersama Peruri, sebagai satu-satunya BUMN yang termasuk dalam penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) di bawah koordinasi Kementerian Kominfo RI.

Sebagai PSrE, Peruri memiliki kemampuan menerbitkan digital certificate yang dapat digunakan untuk customer on boarding.

Dwina Septiani Wijaya, Direktur Utama Peruri menjelaskan, Peruri sejak 50 tahun yang lalu sudah bergerak sebagai perusahaan penjamin keaslian.

Saat ini Peruri juga mampu menjaminkan keaslian sistem digital salah satunya adalah proses verifikasi dan autentikasi customer on boarding.

“Proses ini menjadi sangat kritikal karena jika kita sudah yakin dengan validitas dari usernya, maka untuk segala jenis transaksi yang dilakukan akan aman. Kami mengapresiasi dan mendukung langkah Tokocrypto untuk terus meningkatkan “TRUST” dan rasa nyaman baik bagi pelanggan dan ekosistemnya, dimana bertujuan menumbuhkan industri aset crypto. Hal ini selaras dengan semangat Peruri untuk mendukung industri Blockchain di Indonesia,” ucap Dwina.

Berbagai inisiatif pemerintah untuk menciptakan iklim industri aset kripto yang kondusif sudah dilakukan, Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) pun terus meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, serta kepastian berusaha di sektor komoditas digital atau aset kripto.

1...4,3634,3644,365...4,887Halaman 4,364 dari 4,887