Beranda blog Halaman 4365

Stafsus Presiden, Billy Mambrasar Luncurkan Program Bangun Papua dan Papua Barat

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Staf Khusus (Stafsus) Presiden RI Billy Mambrasar, bekerja untuk mewujudkan instruksi Presiden Joko Widodo, dalam percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Ada lima program utama, yang dia luncurkan.

Billy tidak sendiri. Ia bersama-sama dan digerakkan oleh anak-anak muda orang asli Papua (OAP). Dalam acara seminar paduan (Hybrid) antara daring dan luring, yang bertempat di Hotel Sultan, Jakarta Selatan 29 April 2021.

Billy mengatakan, ia menjalankan Instruksi Presiden No. 9 tahun 2020, tentang Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat. Adapun lima program yang diluncurkannya tersebut, adalah selaras dengan instruksi Kepala Negara.

Khususnya ikut membantu menyelesaikan permasalahan di Papua, terutama kesejahteraan dan pembangunan orang asli Papua.

“Komitmen Pak Jokowi untuk memajukan Papua, untuk memajukan orang Papua, tidak berubah. Oleh sebab itu, beliau mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2020, yaitu tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, dimana Orang Asli Papua akan menjadi sasaran utama dari program peningkatan kesejahteraan tersebut. Beliau berkomitmen penuh untuk itu,” jelas Billy dalam keterangan persnya yang diterima VIVA, Kamis 29 April 2021.

Adapun lima rogram percepatan pembangunan tersebut, disingkat ‘BAPER’ yakni Bawa Perubahan.

Program pertama, menciptakan wirausahawan muda Papua, melalui pembangunan Papua Youth Creativy Hub, dan pengelolaan ekosistem pelatihan dan permodalan bisnis oleh Papua Muda Inspirasi (PMI).

“Program ini, dipantau langsung oleh Presiden RI, diharapkan akan melahirkan 100 wirausahawan muda asli Papua, dalam sektor UMKM, start up, atau bahkan industri kreatif,” jelasnya.

Program Kedua, adalah program dari Kementerian Pertanian, untuk menciptakan 100.000 Petani Milenial yang sedang berjalan di 10 provinsi, termasuk Papua dan Papua Barat.

Program ini diharapkan, akan menghasilkan 20.000 petani di dua provinsi paling timur Indonesia ini, dan 80.000 petani di delapan provinsi yang lain. Program ini merupakan perpaduan dari pelatihan teknis, hingga permodalan dan proses untuk dihubungkan dengan pasar.

Program Ketiga, meluncurkan website Manajemen Talenta Papua (MTP), yang berisikan talenta-talenta terbaik anak-anak asli Papua. Selanjutnya akan diberi pelatihan secara berkelanjutan, dan dihubungkan dengan kesempatan kerja di berbagai sektor, baik sektor swasta, maupun pemerintahan. MTP ini akan di kelola langsung di bahwa supervisi Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Otonomi Daerah.

Program keempat, adalah program pembangunan pusat-pusat pembelajaran non formal. Diharapkan menjadi akses pendidikan untuk mendapat keahlian sehingga bisa bertahan hidup. Hal ini dalam konteks lokal di Papua dan Papua Barat. Program ini diintegrasikan langsung dengan strategi dari Kemendikbud-Ristek sebagai entitas pengampunya.

Program kelima, yakni meluncurkan sebuah aplikasi dan website untuk menerima masukan dan saran kebijakan terbaik untuk seluruh komponen masyarakat Papua, khususnya anak-anak muda. Website ini dinamakan: “Policy Bootcamp untuk Papua”.

Resmikan Labinov, LAN RI : Inovasi Tidak Harus Mahal

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Lembaga Administrasi Nasional (LAN) RI, meresmikan Laboratorium Inovasi Kabupaten Lombok Utara (klu), Rabu, 28 April 2021. Pada kesempatan itu, LAN menegaskan jika dalam berinovasi tidak harus mensyaratkan biaya tinggi.

“Stigma yang terbentuk, seolah inovasi yang bagus adalah yang mahal, padahal tidak. Inovasi yang bagus adalah yang bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Ketua LAN RI, Dr. Adi Suryanto, M.Si., di Aula Bupati Lombok Utara, kemarin.

Adi menjelaskan, banyak daerah yang terjebak dengan mereplikasi inovasi daerah lain untuk diterapkan di daerahnya. Namun semestinya, inovasi satu daerah disesuaikan dengan kondisi daerah setempat.

Dengan terbentuknya Labinov di Lombok Utara, LAN sebut Adi, akan memberi pendampingan maksimal. Pasalnya, Lombok Utara adalah satu dari 4 daerah yang mendapat kesempatan pendampingan pada tahun 2021 ini. Tiga daerah lain di Indonesia yaitu Kabupaten Tanimbar, Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Sorong.

“LAN mendampingi KLU, bukan semata-mata untuk memperbaiki indeks, tapi perbaiki pelayanan sehingga masyarakat terpuaskan, karena inovasi yang baik adalah inovasi yang bermanfaat,” tegasnya lagi.

Ia menyambung, sejak LAN dibentuk pada 2014 dan mulai aktif memberi pendampingan pada 2015, terdapat perubahan pelayanan pada daerah yang didampingi. Imbas dari inovasi pelayanan yang diterapkan, daerah tersebut mendapat ganjaran dari pemerintah pusat.

“Setelah kabupaten yang didampingi berhasil, muncul permintaan setelahnya. Karena hasilnya, pada inovasi KemenPAN RB, kabupaten mendapat nominasi dan penghargaan berupa Dana Insentif Daerah,” jelasnya.

Demikian dengan Lombok Utara, LAN juga akan maksimal agar Lombok Utara dapat mengejar perbaikan kualitas pelayanannya.

Namun demikian ia berpesan, dalam sebuah inovasi sangat bergantung pada manajemen kepemimpinan kepala daerah setempat. Selain itu, ia juga mengajak agar semua aparatur tidak mengendurkan motivasi kerjanya.

Dalam inovasi nanti, Pemda tidak harus menyiapkan banyak opsi inovasi. Melainkan menonjolkan satu inovasi namun fokus sehingga berdampak dan diakui oleh nasional.

“Dukungan leadership kepala daerah sangat menentukan berjalannya inovasi dengan baik. Harapan kami, dengan adanya Laboratorium Inovasi ini, Lombok Utara bisa lebih baik lagi dari tahun ke tahun,” tandasnya.

Diminati Negara Lain, Ganjar: Produk UMKM Jateng Siap Go Internasional

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menilai produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Jateng sudah siap masuk ke pasar internasional. Bahkan produk-produk dari UMKM Jateng maupun Indonesia sudah diakui dan diminati beberapa negara lainnya.

“Kalau dilihat dari kesiapannya, sudah siap banget. Kita sudah banyak punyak event dengan BUMD, dan BUMN. Kita mencoba mendorong agar mereka berprestasi dan bisa menjual produk tidak hanya di Jawa Tengah tetapi juga di luar negeri,” kata Ganjar, sebagaimana dikutip dari keterangan persnya, Kamis (29/4/2021).

Diketahui, Pemprov Jateng bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Jateng menggelar pameran “UMKM Gayeng 2021 Monco Negoro: Artisan Jawa Tengah Go Internasional”.

Adapun pameran UMKM tersebut digelar di dua negara, yakni di Indonesia, tepatnya di Atrium Mal Paragon Semarang, serta Singapura di Suntec City Mall. Sebanyak 28 UMKM dari Jateng mengikuti pameran di Suntec City Mall Singapura pada 16 April hingga 23 Mei 2021.

Menurut Ganjar, produk UMKM yang sudah masuk ke pasar internasional tersebut merupakan hasil kurasi.

Produk itu telah melewati penilaian terkait kualitas produk, pengemasan yang bagus, dan telah menyediakan cara penjualan secara daring. Untuk itu, ia berharap agar pelaku UMKM di Jateng agar tidak minder terhadap produk-produk luar negeri.

“Dari pameran daring dan luring itu ternyata bisa menarik minat kawan di luar negeri. Kemarin kawan di Prancis mengubungi saya bahkan membuat video yang isinya menawarkan untuk menjualkan produk di Eropa. Harapannya nanti itu bisa menjadi hub (pusat penghubung) untuk negara-negara Eropa. Jadi kita tidak boleh minder, produk kita tidak jelek, justru unik dan menarik,” ungkap Ganjar.

Sementara itu, Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo mengapresiasi adanya pameran UMKM Gayeng Monco Negoro ini yang memfasilitasi UMKM di pasar global.

Dirinya menilai perlu adanya kolaborasi antara pemangku kepentingan terkait di Indonesia, termasuk kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi dan sektor swasta untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar global.

Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi mengatakan, untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, kita perlu mengambil peluang untuk meningkatkan porsi perdagangan UMKM dan menarik investasi internasional di industri kreatif.

Kegiatan ini diharapkan akan dapat membantu membuka akses pasar internasional bagi UMKM Indonesia, serta memperkenalkan berbagai produk unggulan hasil produksi UMKM.

Dukung Holding BUMN Klaster Pangan, PPI-BGR Logistics Merger

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI berencana melakukan merger dengan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics dalam rangka mendukung holding BUMN klaster pangan.

Adanya merger ini membuat BGR Logistics kedepannya akan bergabung ke dalam PT PPI yang nantinya akan menjadi survival entity.

“BGR Logistics akan bergabung ke dalam PT PPI. PT PPI yang bergerak dari sisi hilir di aspek perdagangan atau trading-nya dan BGR dari sisi logistiknya. Kedua perusahaan ini akan bersatu dan bekerjasama, sehingga kami akan mendukung sepenuhnya holding BUMN klaster pangan,” ujar Direktur Utama PT PPI, Nina Sulistyowati, dalam konferensi pers virtual pembentukan Holding BUMN Pangan di Jakarta, Kamis (29/4/2021).

Nina menjelaskan bahwa tindakan merger PPI dan BGR Logistic tersebut untuk mendukung holding BUMN pangan mulai dari pergerakan di sub klaster pangannya baik itu di area pertanian, perikanan, garam, maupun juga daging.

“Kami akan hadir di setiap mata rantai bisnis tersebut, termasuk juga nanti pemasaran daripada produk-produk klaster pangan baik itu untuk dijual ke pasar lokal kemudian juga antar pulau, dan sampai ke pasar ekspor,” kata Dirut PT PPI tersebut.

Sebelumnya diketahui PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI sebagai calon induk holding BUMN klaster pangan berharap Peraturan Pemerintah (PP) holding BUMN pangan bisa terbit pada kuartal III tahun ini.

Direktur Utama RNI Arief Prasetyo Adi mengatakan, proses setelah nanti pemerseroan sudah selesai kemudian ke depan akan ada merger beberapa perusahaan-perusahaan klaster pangan seperti salah satunya yakni PT PPI dan BGR Logistics.

“Setelah proses merger yang dilakukan, baru akan segera dilakukan proses pembentukan holding BUMN klaster pangan,” kata Arief.

Terdapat delapan perusahaan plat merah yang akan bergabung dan melebur ke dalam klaster pangan dalam rangka persiapan sebagai holding. Delapan BUMN tersebut adalah Sang Hyang Seri, Pertani, PT Perikanan Nusantara, Perum Perikanan Indonesia, Berdikari, PT Garam, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), dan BGR Logistics.

Apresiasi PMI, Gubernur Aceh Serahkan Bantuan 1 Unit Mobil Donor Darah

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyerahkan satu unit mobil donor darah kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banda Aceh. Penyerahan mobil donor darah ini untuk memaksimalkan kegiatan kemanusiaan.

“Penyerahan satu mobil unit donor darah ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah Aceh terhadap aksi kemanusiaan yang dijalankan PMI Kota Banda Aceh,” kata Nova Iriansyah di sela-sela menyerahkan mobil donor darah di Banda Aceh, Kamis (29/4/2021).

Bantuan Pemerintah Aceh itu diserahkan kepada Ketua PMI Kota Banda Aceh, Qamaruzzaman Haqni di Halaman Kantor PMI Banda Aceh. Nova menjelaskan, kehadiran sarana tersebut dapat membantu dan mempermudah PMI dalam memenuhi persediaan darah.

Sehingga masalah kelangkaan darah dapat terus diminimalisir. BACA JUGA: PMI Makassar Targetkan 2.000 Orang Donor Darah Selama Ramadan “Saya berharap mobil tersebut dapat bermanfaat untuk masyarakat khususnya untuk operasional kemanusiaan PMI,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Nova juga mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh relawan PMI.

Selama ini PMI telah bekerja tanpa pamrih dalam melaksanakan aksi kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan darah masyarakat.

Gubernur merasa bangga kepada PMI Kota Banda Aceh. Di matanya, PMI memiliki integritas dalam mengelola anggaran bantuan yang diberi Pemerintah Aceh pada tahun 2020 lalu.

Anggaran sebesar Rp6 miliar peruntukkan pembelian peralatan dan fasilitas penunjang kerja PMI itu tersisa. Bahkan, mampu disisihkan untuk membeli satu unit mobil donor darah.

Karena itu, Gubernur merasa layak untuk kembali memberi bantuan satu unit ambulans donor darah kepada PMI sebagaimana permintaan Ketua PMI Kota Banda Aceh, Qamaruzzaman.

“Jangan ragu terhadap komitmen Pemerintah Aceh terhadap aksi kemanusiaan. Selama ini kami juga telah mengorganisir aparatur Pemerintah Aceh untuk melakukan donor darah secara rutin,” ujar Nova.

Usai menyerahkan bantuan, gubernur langsung melakukan uji coba mobil tersebut dengan mendonorkan darahnya.

Di sisi lain, Ketua PMI Kota Banda Aceh, Qamaruzzaman Haqni meyakini Pemerintah Aceh memiliki komitmen yang kuat terhadap pekerjaan kemanusiaan. Mulai dari aksi donor rutin ASN hingga pemberian bantuan untuk peralatan PMI yang mereka terima tersebut.

BPJS Ketenagakerjaan Realisasikan Kenaikan Manfaat Beasiswa Hingga Rp174 Juta

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pasca diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kembali mendapatkan mandat untuk menunaikan kewajiban memberikan beasiswa pendidikan kepada ahli waris peserta.

Hal ini sesuai dengan manfaat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Pembayaran beasiswa ini ditunaikan setelah aturan turunan dari PP Nomor 82 Tahun 2019 yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program JKK, JKM dan Jaminan Hari Tua (JHT), efektif berlaku pada 1 April 2021. Permenaker ini mengatur teknis pelaksanaan pemberian manfaat JKK, JKM dan JHT, dengan salah satunya adalah pembayaran beasiswa pendidikan bagi anak ahli waris peserta.

Berdasarkan Permenaker tersebut,  beasiswa pendidikan anak diberikan pada ahli waris peserta yang mengalami risiko meninggal dunia, dan atau kecelakaan kerja yang berdampak cacat total tetap atau meninggal dunia.

Manfaat beasiswa ini diberikan untuk 2 orang anak dengan nilai maksimal Rp174 juta, mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga jenjang pendidikan Strata 1 (S1).

Kriteria anak yang dapat menerima beasiswa dinyatakan belum bekerja, belum menikah, dan di bawah usia 23 tahun.

Kegiatan penyerahan beasiswa secara simbolis ini dilaksanakan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo, di Jakarta, Rabu, (21/4) dan dilakukan serentak pada 33 provinsi lainnya secara daring.

Menteri Ida bersyukur atas implementasi Permenaker Nomor 5 Tahun 2021, yang terlaksana bertepatan bulan Ramadan sekaligus Hari Kartini.

“Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 ini sangat dinantikan kehadirannya, karena merupakan pemutakhiran dari 4 Permenaker dan 1 Keputusan Menaker yang sebelumnya mengatur mekanisme pemberian manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan,” terang Ida.

Menutup kegiatan tersebut, Menteri Ida memberikan semangat kepada anak-anak penerima beasiswa dan berpesan bahwa pendidikan itu sarana mencapai masa depan yang cemerlang dan sudah menjadi hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak meskipun dengan keterbatasan.

“Kali ini negara hadir untuk memastikan anak-anak yang kurang beruntung mendapatkan pendidikan. Anak-anak jangan takut bermimpi, gantungkan cita-cita setinggi-tingginya karena ada BPJAMSOSTEK yang membantu mewujudkannya,” pungkas Ida.

Sementara Anggoro mengatakan, pihaknya mengapresiasi kerja keras Kemnaker dan seluruh kementerian/lembaga yang terlibat dalam penyusunan Permenaker Nomor 5 tahun 2021, sehingga kenaikan manfaatnya sangat dirasakan ahli waris peserta program JKK dan JKM.

“Manfaat beasiswa ini naik signifikan, 1.350%, dari sebelumnya sebesar Rp12 juta untuk satu orang anak, hingga menjadi maksimal Rp174 juta untuk dua orang anak. Semoga dengan adanya beasiswa ini dapat mendukung mereka dalam menjalani proses belajar di sekolah, perguruan tinggi atau pelatihan,” ujar Anggoro.

Ia menambahkan proyeksi total penerima manfaat beasiswa ini mencapai 10.451 anak, dengan total nilai yang dikucurkan sebesar Rp115,64 miliar. “Saya berharap agar pembayaran beasiswa yang sempat tertunda ini sesegera mungkin kami tunaikan, paling lambat minggu pertama bulan Mei 2021 mendatang untuk mendukung pendidikan anak peserta,” ungkap Anggoro.

Kata dia, hal ini sudah menjadi komitmen BPJAMSOSTEK untuk memberikan pelayanan terbaik dengan cepat dan tepat sasaran, agar kepercayaan masyarakat terus meningkat. Sehingga akan menumbuhkan kesadaran masyarakat pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja menjalani aktivitas pekerjaan sehari-hari.

“Tentunya dengan kesadaran berjaminan sosial yang tinggi, kami harapkan akan mengakselerasi tercapainya perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja Indonesia,” ujarnya.

Dikesempatan lain, Bimo Prasetiyo selaku Kepala Kantor Cabang Bali Gianyar juga mengungkapkan bahwa selain mengupayakan untuk segera mungkin dapat membayarkan beasiswa pendidikan bagi anak ahli waris peserta, pihaknya melalui protokol LAPAK ASIK (Layanan Tanpa Kontak Fisik) telah melayani 1.008 klaim sejak awal bulan Januari 2021 sampai 31 Maret 2021.

“Dari pelayanan tersebut, besaran klaim yang diserahkan sejumlah Rp 12.408.690.838,10. Jumlah itu terdiri dari Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp 11.280.097.403,10, jaminan kecelakaan kerja (JKK) Rp 363.682.264,00, jaminan kematian (JKM) Rp 678.000.000,00 dan Jaminan Pensiun (JP) Rp 86.911.171,00,” tutup Bimo.

Menteri Trenggono Ajak Pembudidaya Milenial Kreatif Kembangkan Pakan Mandiri

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengajak para pembudidaya milenial untuk senantiasa berpikir kreatif dan berinovasi. Sehingga tidak hanya andal dalam mengelola tambak, tetapi juga mampu menghasilkan produk lain yang mendorong pengembangan budidaya perikanan di Indonesia.

Salah satu yang bisa dikembangkan oleh pembudidaya milenial adalah pakan mandiri yang berkualitas. Persoalan yang dihadapi selama ini adalah bahan baku pakan yang masih bergantung pada impor.

Hal itu disampaikan Menteri Trenggono saat menyapa anak-anak milenial lulusan perguruan tinggi sejumlah kampus terkemuka, yang sedang menjalani pendidikan sebagai teknisi tambak milenial di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara, Kamis (29/4/2021).

“Kalian ini adalah masa depan bangsa. Perlu kita ketahui bahwa masa depan Indonesia juga ada di laut, tanpa laut kita tidak bisa hidup. Pesan saya, kalian semua harus belajar dengan serius, memikirkan bagaimana secara ekonomi tambak milenial ini bisa meningkat,” ujar Menteri Trenggono.

Menteri Trenggono percaya bahwa milenial memiliki kreativitas yang tinggi, sehingga mereka dapat berkontribusi melalui riset-riset ilmiah untuk menghadirkan pakan alternatif, yang nantinya bisa membantu para pembudidaya dalam memenuhi kebutuhan pakan.

Sementara itu, dalam rangka mendorong milenial terjun di bidang budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan program tambak udang milenial (millenial shrimp farming). Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara merupakan UPT KKP yang mengimplementasikan program ini dengan membangun tambak udang milenial percontohan.

Terdapat 29 unit kolam berdiameter 20 meter di area balai. Tambak-tambak ini bahkan sudah berhasil panen, dimana panen parsial pertama dilakukan awal bulan ini. Hasilnya mencapai 4 ton udang vaname.

Kepala BBPBAP Jepara Sugeng Raharjo menyampaikan beberapa inovasi yang telah dilakukan di tambak milenial Jepara. Diantaranya kolam tambak milenial didesain dengan sistem otomatis, mulai dari pemberian dengan sistem automatic feeder, alat kincir yang bisa dikontrol dari jauh, pemantauan kualitas air juga telah menggunakan alat sehingga bisa dikontrol dari jauh, serta pengamatan kolam juga sudah menggunakan CCTV.

Salah satu milenial yang bertugas di tambak milenial Jepara, Fajar menjelaskan, sehari-hari ia dan rekan-rekan milenial lain
melakukan pengecekan dan manajemen kualitas air, melakukan manajemen kesehatan ikan, manajemen pemberian pakan.

“Melalui kegiatan di tambak milenial Jepara ini menambah bekal ilmu dan pengalaman dari segi manajemen budidaya udang dari hulu hingga hilir, sehingga kami nantinya bisa menjadi pengusaha udang,” akunya.

Sebagai informasi, bahwa komoditas yang saat ini dikembangkan BBPBAP Jepara diantaranya udang vaname, udang windu, udang merguensis, udang indicus, ikan bandeng, ikan nila salin, kepiting/rajungan, serta rumput laut.

Dalam kunjungan kerja di Jepara, Semarang, Jawa Tengah, Menteri Trenggono juga menyerahkan dan melepas secara simbolis bantuan pemerintah tahun 2021 kepada para pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan berupa sarana bioflok ikan lele, klaster ikan bandeng, sarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR) nila salin, benih ikan/udang, rumput laut serta pakan mandiri. Serta menyerahkan bantuan 1.000 paket sembako Ramadhan untuk nelayan Jepara didampingi oleh Bupati Jepara, dan para jajaran unit Eselon I.

SIG Bagikan 1.900 Paket Sembako Kepada Sembilan Kelurahan di Gresik

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) melalui program SIG Peduli membagikan 1.900 paket sembako senilai Rp350 juta kepada warga terdampak Covid-19, di Sembilan kelurahan di Kabupaten Gresik. Kelurahan tersebut adalah Sidomoro, Sidokumpul, Sidorukun, Kramatinggil, Singosari, Segoromadu, Ngargosari, Kawisanyar dan Gending.

Selain warga sekitar, sembako juga diberikan kepada Guru Taman Pendidikan Alqur’an di lingkungan SIG dan warga tunanetra yang tergabung dalam DPC Tunanetra Kabupaten Gresik. Pembagian paket sembako mulai diserahkan pada Senin, 26 April 2021 di Kelurahan Sidomoro Gresik.

General Manager of CSR SIG, Edy Saraya mengatakan, pemberian bantuan ini merupakan wujud kepedulian sekaligus dukungan terhadap warga sekitar perusahaan. Melalui bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan.

“Ramadan tahun ini, masyarakat masih menjalani ibadah dalam kondisi pandemi Covid-19. Kondisi dimana banyak warga yang mengalami penurunan perekonomian yang cukup besar akibat PHK serta pembatasan kegiatan usaha sektor tertentu serta penurunan daya beli masyarakat”, kata Edy Saraya.

Bantuan sembako disambut baik oleh Lurah Sidomoro, Cristina Triandajani. Menurutnya, bantuan paket sembako SIG ini menjadi bukti kepedulian perusahaan terhadap warga sekitar yang mambutuhkan. Bantuan ini akan kami salurkan kepada warga kurang mampu, lansia yang tidak terdaftar dalam program bantuan pemerintah.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Fauzan warga desa Sidomoro yang memiliki usaha warung kopi. Menurutnya pandemi Covid-19 sangat berdampak bagi usahanya, selain pembatasan jam usaha, omzet dagangannya pun turun drastis. Adanya bantuan sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga di kala Ramadan ini.

Selain kegiatan pembagian sembako, dalam rangkaian Ramadan 1442 H, SIG juga memberikan santunan kepda yatim piatu dibeberapa yayasan dan membagikan 600 set mukena untuk masjid dan musala di Kabupaten Gresik.

Perekonomian Indonesia pada Triwulan I 2021 Tunjukkan Sinyal Positif

Penulis
Rudi Sukmana
-
Triwulan I 2021, Perekonomian Indonesia Tunjukkan Sinyal Positif

SuaraPemerintah.id – Pada triwulan I tahun 2021, berbagai indikator menunjukkan sinyal positif pemulihan ekonomi yang harus dijaga kelangsungannya, seperti tingkat konsumsi masyarakat yang terus membaik, aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha yang terus meningkat, serta ekspor yang tumbuh semakin kuat.

APBN bergerak sangat dinamis di masa pandemi untuk merespon pandemi Covid 19 dengan kunci utama yaitu mengedepankan keseimbangan antara penguatan countercyclical dengan pengendalian risiko. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam APBN menjadi sangat krusial dalam menjaga konsumsi masyarakat dan keberlangsungan aktivitas usaha.

Melalui berbagai peran APBN, program PEN dan kebijakan ekonomi dalam negeri yang akomodatif, pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2021 diharapkan di sekitar 4,5% hingga 5,3%. Perekonomian global yang membaik juga akan menjadi boost terhadap confidence di dalam negeri.

“Harapannya ke depan pengelolaan fiskal kita harus kita jaga agar lebih solid, risikonya terkendali dan lebih berdaya tahan untuk meredam uncertainty tadi. Tapi di sisi lain juga harus memberikan stimulus terhadap perekonomian,” kata Analis Kebijakan Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Wahyu Utomo

Analis Ahli Muda BKF Anggi Novianti menambahkan, pemulihan ekonomi yang solid hanya akan tercapai jika pandeminya bisa terkendali dan Indonesia harus mampu menjaga momentum pemulihan ini.

“Penanganan pandemi itu seperti layer keju Swiss. Tidak bisa hanya satu tools, masih ada celahnya. Kalau vaksinasi bersama dengan 3T (testing, tracing, treatment) dan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) ini akan saling menutupi dan pandemi bisa terkendali,” kata Anggi dalam Talkshow Tinjauan Ekonomi, Keuangan dan Fiskal secara daring pada Rabu (28/04).

Lebih lanjut, Peneliti Muda BKF Bondi Arifin menyampaikan pemerintah akan terus berupaya untuk mewujudkan percepatan realisasi PEN di sektor kesehatan yang terdiri dari insentif tenaga kesehatan (Nakes) pusat dan daerah, belanja penanganan Covid 19, gugus tugas penanganan Covid 19, santunan kematian Nakes, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan insentif perpajakan kesehatan.

Sebagai informasi, Tinjauan Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Fiskal (TEKF) merupakan tinjauan triwulanan yang diterbitkan Badan Kebijakan Fiskal sebagai media informasi ke masyarakat terkait perkembangan ekonomi makro, sektor keuangan, dan kebijakan fiskal di Indonesia. TEKF edisi I Tahun 2021 ini mengambil tema “Menjaga Optimisme Pemulihan Ekonomi” dan menghadirkan ulasan khusus yaitu Evaluasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2020.

Keuntungan Skema KPBU Dalam Pembiayaan Konstruksi Jembatan Batam-Bintan

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) mendorong inovasi pembiayaan pembangunan Jembatan Batam-Bintan melalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha).

Dikutip dari situs KemenPUPR, Menteri KemenPUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembiayaan KPBU memiliki keunggulan dibandingkan dengan APBN. Di antaranya adalah pihak swasta memiliki kepastian pengembalian (investasi) plus keuntungan.

Sementara keuntungan Pemerintah proyeknya banyak yang mengawasi, sehingga tercipta tertib admininistrasi dan tertib teknis untuk melayani masyarakat lebih baik.

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga tengah melakukan pengkajian teknis dan finansial pada pembangunan Jembatan Batam-Bintan. Rencananya pembiayaan pembangunan Jembatan Batam-Bintan menggunakan skema KPBU. Namun demikian, Pemerintah juga memberi dukungan finansial agar proyek tetap feasible.

“Dalam evaluasi yang dilakukan oleh Ditjen Pembiayaan Infrastruktur, tidak bisa totalitas dibiayai oleh KPBU, tetapi harus ada porsi dibantu oleh Pemerintah. Porsi Pemerintah sekitar 30%,” ujar Direktur Pembangunan Jembatan, Ditjen Bina Yudha Handita Pandjiriawan.

Menurut Yudha, Jembatan Batam – Bintan termasuk jembatan khusus yang terdiri dari 2 jembatan, yakni Batam-Tanjung Sauh dan Tanjung Sauh-Bintan. Sementara untuk porsi pembiayaan Pemerintah pada jembatan penghubung Batam – Tanjung Sauh, sedangkan Tanjung Sauh – Bintan akan dibangun oleh investor melaui proses lelang.

“Jembatan Batam ke Tanjung Sauh sekitar 2.000 meter dan Tanjung Sauh ke Bintan 5.000 meter, jadi total panjangnya sekitar 7.000 meter,” terang Yudha.

Desain awal pembangunan jembatan ini sudah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada 2005 dan diperbarui tahun 2010. Namun karena ke depan berbentuk jembatan tol atau kendaraan yang lewat akan dikenakan tarif, sehingga terdapat perubahan desain agar menyesuaikan standar tol, dimana lebar jembatan yang sebelumnya 28 meter disesuaikan menjadi 33 meter.

“Untuk jembatan Tanjung Sauh ke Bintan yang KPBU, nanti desain yang ada menjadi basic design untuk diupdate oleh investor menjadi DED (detail engineering design), sehingga untuk ditindaklanjuti apa yang kurang difinalisasi. Sementara Jembatan Batam – Tanjung Sauh karena menjadi tugasnya Pemerintah, kami akan selesaikan kekurangan yang ada dalam beberapa bulan, sehingga saat proses KPBU selesai, DED-nya juga selesai,” tutupnya.

1...4,3644,3654,366...4,887Halaman 4,365 dari 4,887