Beranda blog Halaman 4366

DKUMKMP Sebut Industri Rumah Tangga di Balikpapan Berpotensi Untuk Berkembang

SuaraPemerintah.id – Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian (DKUMKMP) Kota Balikpapan, Adwar Skenda Putra menyebut, industri rumah tangga sangat berpotensi untuk terus dikembangkan. Apalagi, industri ini terbukti dapat bertahan saat krisis ekonomi.

Dirinya mengatakan, industri rumah tangga yang ada saat ini harus mencontoh China. Pasalnya negara tersebut memiliki perkembangan industri rumah tangga yang sangat pesat.

“Jadi China itu kalau mau bikin pabrik, warga di belakangnya ini punya syarat.Orang-orang dibelakangnya ini adalah orang yang disekolahkan. Misalnya, disekolahkan teknik, untuk membuat sirkuit. Industri rumah tangganya mereka itu industri. Kalau kita lebih ke kue-kue, kuliner,” urainya.

Oleh karena itu, lanjutnya, Sentra Industri Kecil Teritip (SIKT) yang berlokasi di Kelurahan Teritip, Balikpapan Timur, akan dibuat sedemikian rupa. SIKT ini merupakan sentra kelolaan DKUMKMP yang fokus pada olahan hasil laut dan pertanian.

“Nah, sentra itu mau didorong seperti itu. Paling tidak siklusnya ada. Sekarang ini siklusnya udah bagus nih di Sentra Teritip itu,” jelasnya.

Siklus itu, dilanjutkannya, misalnya seorang pengusaha kuliner kerupuk singkong yang memanfaatkan bahan baku lokal. Penggunaan bahan baku ini akan membantu petani untuk meningkatkan pendapatannya.

“Untuk produksi, dia butuh tenaga kerja minimal nama satu orang hingga dua orang. Dari mana orangnya? Dia ngambil orang lokal lagi. Orang yang tadinya menganggur, jadi dapat gaji. Miskinnya hilang enggak? Hilang karena bisa menghidupi kebutuhan hidup, minimal makan dan minumnya bisa terpenuhi,” katanya.

Selain itu, dia melanjutkan, pihaknya juga akan mengkaji Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Produk Lokal Hukum Komoditas Pertanian, Perikanan, dan Industri Kecil pada Hotel dan Restoran.

“Itu yang mau kita evaluasi lagi, apa yang kita bisa tambah. Misalnya, hasil produk makan dan minum. Kalau di hotel itu ‘kan produk kemasan yang sudah jadi, yang sudah terkenal,” terang Edo.

Dirinya berharap, produk-produk tersebut bisa diganti dengan olahan UMKM lokal seperti amplang dan kerupuk singkong. Kualitas produk-produk yang dihasilkan UMKM juga tidak kalah bagus.

“Enak juga kerupuk singkong kita itu, mau dimakan pakai apa. Sama kayak kimchi, hampir semuanya produk UMKM. Tapi orang lokalnya yang makan,” ujarnya.

Namun, berbeda dengan masyarakat di Indonesia. Produk UMKM kurang diminati dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Padahal, dikatakan Edo, produk lokal lebih lebih terjamin dari segi kebersihan maupun kesehatan. Harganya pun lebih terjangkau.

“Jadi, kita ini yang susah, orang kita yang enggak mau pakai. Coba terbiasa makan makanan olahan lokal. Produk lokal itu terjamin. Bayangkan saja, mulai halal hingga Loka Pom. Kalau produk dari luar, kadang-kadang kita enggak tahu pengolahannya walau kemasannya bagus,” tutupnya.

Pihaknya juga akan mendorong UMKM untuk go digital. Saat ini tercatat baru 20 persen UMKM yang melek teknologi.

Pemprov DKI jakarta Buka Kanal Aduan Pelanggaran Prokes di Perkantoran

SuaraPemerintah.id – Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi (Nakertrans) dan Energi DKI Jakarta masih membuka kanal pelaporan atau pengaduan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) maupun temuan kasus Covid-19 di lingkungan perkantoran.

Untuk menyampaikan laporan atau pengaduan, masyarakat dapat mengakses melalui tautan bit.ly/covid19perusahaan atau email layanan pengaduan sudin masing-masing wilayah.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dalam periode 12-18 April 2021, jumlah kasus positif Covid-19 meningkat menjadi 425 kasus dari 177 perkantoran.

Kepala Dinas Nakertrans dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, kanal atau email layanan pengaduan ini menjadi acuan untuk melakukan sidak ke perusahaan atau perkantoran selain pengawasan yang terjadwal atau bersifat rutin.

“Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya. Dinas Nakertrans mengharapkan peran serta masyarakat dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan perkantoran,” ujarnya, Rabu (28/4/2021).

Andri menjelaskan, untuk pengawasan rutin atau terjadwal ada tiga tim di setiap suku dinas. Satu tim terdiri dari empat sampai lima personel mampu mengawasi tiga perusahaan dalam sehari.

“Untuk kanal aduan ditangani langsung tiga tim dari tingkat dinas,” terangnya seperti dikutip BeritaJakarta.id.

Andri menjelaskan, upaya pengawasan penerapan prokes di perkantoran secara ketat harus dibarengi dengan kesadaran dan kedisiplinan para pekerja dalam penerapannya.

“Cara efektif untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 adalah penerapan prokes secara ketat di manapun kita berada. jangan sampai jenuh atau abai dalam melaksanakan,” tandasnya.

Pemprov DKI Jakarta tetap mengimbau untuk kapasitas ruangan di perkantoran hanya diisi 50 persen dan tetap menerapkan sistem bekerja dari rumah maupun dari kantor.

Jika ada yang melebihi kapasitas tersebut, diharapkan segera melaporkan ke Pemprov DKI Jakarta, salah satunya dapat melalui fitur JakLapor pada aplikasi JAKI (Jakarta Kini), dan akan ditindaklanjuti.

Seperti diketahui, tercatat ada 425 kasus konfirmasi COVID-19 dari 177 perkantoran di DKI Jakarta dalam periode tanggal 12-18 April 2021.

Sedangkan pada minggu sebelumnya, 05-11 April, tercatat ada 157 kasus konfirmasi COVID-19 dari 78 perkantoran di DKI Jakarta. Adanya kenaikan jumlah kasus konfirmasi COVID-19 pada klaster perkantoran ini menjadi bukti bahwa pandemi belum juga usai.

Berikut email layanan aduan atau pelaporan di Dinas dan masing-masing Suku Dinas Nakertrans Energi:

1. Dinas Nakertrans dan Energi DKI Jakarta:

disnakertrans@jakarta.go.id dan pengawasan.normakerja@yahoo.com

2. Suku Dinas Nakertrans Jakarta Selatan:

sudinakertrans.selatan@jakarta.go.id dan sudin.nakertransjs@gmail.com

3. Suku Dinas Nakertrans Jakarta Utara:

sudinakertrans.utara@jakarta.go.id dan wasnaker.jakut@mail.com

4. Suku Dinas Nakertrans Jakarta Barat:

sudinakertrans.barat@jakarta.go.id dan pengawasanjakartabarat@yaahoo.com

5. Suku Dinas Nakertrans Jakarta Timur:

sudinakertrans.timur@jakarta.go.id dan pengawas.naker.jaktim@gmail.com

6. Suku Dinas Nakertrans Jakarta Pusat:

sudinakertrans.pusat@jakarta.go.id dan pengawas_jp@yahoo.com

Besok, Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2021 Akan Ditutup

SuaraPemerintah.idPendaftaran sekolah kedinasan tahun 2021 akan ditutup pada 30 April. Berdasarkan data terakhir Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) per 28 April 2021, tercatat 245.188 pelamar sudah membuat akun SSCASN DIKDIN dan 164.667 sudah memilih sekolah kedinasan yang diminati. Namun yang sudah menyelesaikan proses pendaftaran masih sebanyak 115.709 pelamar.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Andi Rahadian mengatakan, calon pelamar masih memiliki waktu untuk membuat akun SSCASN, melengkapi data dan dokumen persyaratan serta menyelesaikan proses pendaftaran.

“Masih ada waktu untuk mendaftar sampai 30 April 2021 pukul 23.59 WIB. Bagi yang belum membuat akun atau pun belum menentukan sekolah dapat segera menuntaskan pendaftaran sampai tahap akhir,” ujar Andi di Jakarta, Kamis (29/04).

Pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2021 telah dibuka sejak 9 April 2021 kemarin. Untuk mendaftar, calon pelamar terlebih dahulu harus membuat akun SSCASN di portal dikdin.bkn.go.id. Selanjutnya pelamar melengkapi data-data di formulir pendaftaran sekaligus memilih sekolah kedinasan dan formasi yang ingin dilamar. “Pelamar hanya dapat memilih satu dari 29 sekolah kedinasan yang membuka pendaftaran,” jelas Andi.

Kemudian pelamar mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan instansi yang dilamar. Andi mengingatkan kepada pelamar agar teliti dan mengecek kembali data-data dan dokumen sebelum mengakhiri proses pendaftaran. “Sebelum submit, pastikan semua data dan dokumen sudah sesuai. Cek kembali apakah yang sudah diisi dan diunggah sesuai dengan ketentuan persyaratan,” imbaunya.

Untuk mengetahui alur pendaftaran sekolah kedinasan 2021, pelamar dapat mengunduh Buku Petunjuk Pendaftaran Dikdin 2021 pada tautan https://dikdin.bkn.go.id/alur .

Bagi pelamar yang memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi layanan helpdesk daring Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui tautan https://helpdesk.bkn.go.id/dikdin/home . Terkait syarat-syarat pendaftaran lainnya dapat dilihat pada website masing-masing instansi/sekolah kedinasan.

Tidak lupa Andi mengingatkan kepada seluruh masyarakat, khususnya pelamar sekolah kedinasan agar waspada terhadap praktik penipuan/percaloan yang kerap muncul saat penerimaan sekolah kedinasan. Proses seleksi dilakukan dengan Computer Assisted Test (CAT) yang dipastikan transparan dan akuntabel. “Jangan mudah percaya terhadap pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan menjadi mahasiswa atau taruna sekolah kedinasan,” tandasnya.

Ciptakan Standar Pelayanan di Kemendikbud, KemenPANRB Sebut Dua Komponen Penting

SuaraPemerintah.idKementerian PANRB mendorong dan mendukung Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbud untuk melakukan reviu terhadap standar pelayanan mereka. Setidaknya ada dua kelompok komponen yang harus diperhatikan untuk menciptakan suatu standar pelayanan, yakni service delivery dan manufacturing.

“Komponen service delivery adalah komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan,” ujar Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam Forum Diskusi Reviu Standar Pelayanan di Lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, secara virtual, Selasa (27/04). Sedangkan komponen manufacturing merupakan komponen standar pelayanan yang terkait proses pengelolaan pelayanan internal organisasi.

Service delivery terdiri dari enam komponen, yaitu persyaratan, sistem, mekanisme, atau prosedur, jangka waktu layanan, biaya atau tarif, produk, serta penanganan pengaduan. Sedangkan komponen manufacturing terdiri atas dasar hukum, sarpras, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, dan evaluasi kinerja pelaksana.

“Sebagai catatan, komponen service delivery ini menjadi fokus utama yang harus diperhatikan, karena pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan langsung dengan pengguna layanan,” jelas Diah. Komponen service delivery wajib dipublikasikan seluas-luasnya kepada masyarakat melalui berbagai media publikasi yang tersedia, agar memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi tentang layanan.

Diah mengingatkan, penyusunan standar pelayanan tidak dilakukan organisasi itu sendiri. Masyarakat, atau pihak manapun yang menggunakan jasa layanan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen harus dilibatkan. Tujuannya adalah menampung aspirasi masyarakat. “Sekaligus sebagai ajang untuk menyelaraskan antara kemampuan penyelenggara dengan keinginan yang diharapkan masyarakat,” pungkas Diah.

Pernyataan Diah diamini Analis kebijakan Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Suhartono Arham. Menurutnya, keikutsertaan masyarakat dalam membahas rancangan standar pelayanan bertujuan menyelaraskan kemampuan organisasinya dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat dan kondisi lingkungan, untuk mengefektifkan penyelenggaraan layanan yang berkualitas.

“Pembahasan rancangan standar pelayanan ditujukan untuk membangun kesepakatan, kompromi antara harapan masyarakat dan kesanggupan penyelenggara pelayanan,” jelas Anton.

Reviu Standar Pelayanan bertujuan untuk mereviu standar pelayanan yang ada di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dikarenakan adanya perubahan organisasi, perlu dilakukan penyesuaian standar pelayanan setiap tugas fungsi organisasi berdasarkan Permendikbud No. 45/2019 juncto Permendikbud No. 9/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kemendikbud.

Kolaborasi Lewat Platform Digital, Menteri Johnny Harap Bisa Gerakkan Industri Hiburan

SuaraPemerintah.idMenteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyampaikan dukungan penuh kepada Indonesia Entertainment Ecosystem (Eventori) sebagai platform kolaborasi industri hiburan di Tanah Air. Menurutnya, industri entertainment juga perlu didukung dengan pengembangan teknologi dan digitalisasi.

“Saya dengan bangga menyambut baik Eventori yang menyiapkan sarana dan prasarana  untuk menggabungkan dan menggerakkan hilir dari industri-industri hiburan, ini luar biasa yang harus kita dukung,” ujarnya saat menghadiri acara buka puasa dan penyerahan bantuan solidaritas pelaku industri hiburan yang dilaksanakan Eventori, di Jakarta, Rabu (28/04/2021).

Menurut Menteri Johnny untuk menikmati industri musik di era digital saat ini bisa diatur dari jauh yang dapat dilakukan melalui platform atau sarana telekomunikasi dan digital. Demikian halnya penyelenggaraan event yang tidak harus secara fisik lewat event organizer untuk menghadirkan massa penonton di tempat umum.

“Bahkan daya jangkau ekstra territorial lintas batas negara bisa dilakukan melalui digitalisasi, karenanya saya mendukung betul hilirisasi dan kegiatan seperti ini,” jelasnya.

Sebagai fasilitator, Menkominfo sangat mendorong ruang digital diisi oleh kemampuan dalam negeri. Oleh karena itu, dengan kehadiran invertor, inovator serta konten kreator yang lebih kreatif menghasilkan karya seni yang tidak saja untuk kebutuhan pasar dalam negeri, tapi juga pasar lintas batas negara.

“Karena yang digital itu sendiri sudah ekstrateritorial, sudah melintasi batas negara. Melalui apa? Disamping insentif-insentif, saya tentu berharap bahwa seniman-seniman, sineas-sineas nasional kita memanfaatkan hak ciptanya dengan baik. Saya mendorong betul untuk karya-karya kita mendapatkan hak-hak cipta, menyampaikan dan menjualnya dengan pola lisensi, bukan jual lepas sehingga hak ciptanya berada pada pemilik modal atau pemilik teknologi,” ungkapnya.

Menteri Johnny mengajak pelaku industri hiburan di Tanah Air agar secara bersama-sama mendorong karya dan hak cipta untuk kepentingan nasional. Sebab, pasar, sumber inspirasi seni, pegiat dan SDM dalam negeri sangat bervariasi melalui kebudayaan yang dimiliki.

“Dalam rangka pengembangan pasar menjadi hal biasa untuk mengundang perusahaan teknologi global dan over the top masuk ke Indonesia, tapi Indonesia adalah tuan rumahnya. Saya sebagai Menteri Kominfo mendorong dan mendukung ini, apalagi saya menyaksikan sendiri hari ini atmosfir dan semangat yang begitu luar biasa dari milenial Indonesia,” tandasnya.

Dukungan Infrastruktur

Sebagai bentuk dukungan kepada industri hiburan, Menkominfo menegaskan bahwa pemerintah dibawa kepemeimpinan Presiden Joko Widodo melaksanakan akselerasi transformasi digital secara besar-besaran. Hal itu sebagai respon terhadap pandemi Covid-19 dimana masyarakat dunia termasuk Indonesia bermigrasi dari ruang ruang fisik ke ruang ruang digital.

“Kita suka atau tidak suka, dunia dan Indonesia dipaksa harus bermigrasi ke ruang digital, karenanya pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan yang penting untuk menghantar masyarakat kita bermigrasi ke ruang digital,” ujarnya.

Salah satu tugas Kementerian Kominfo adalah memastikan pembangunan infrastruktur TIK (teknologi (informasi dan komunikasi) lebih merata di seluruh Indonesia melalui penggelaran 4G ke seluruh desa. 

“Kita lagi bekerja keras mudah-mudahan di akhir tahun 2022 seluruh 83.218 desa di Indonesia sudah tersedia 4G signal coverage, baik oleh Kominfo maupun oleh operator seluler,” jelas Menteri Johnny.

Kementerian Kominfo juga memastikan pembangunan infrastruktur dari middle mile hingga the last mile, serta tersedianya kapasitas satelit yang memadai dan cukup untuk menyiapkan infrastruktur digital bagi kepentingan migrasi masyarakat ke dalam ruang digital.

Menurut Menteri Johnny tersedianya spektrum frekuensi juga menjadi komitmen pemerintah, “Mau bangun seperti apapun  hebatnya infrastruktur kalau spektrum frekuensinya tidak tersedia, tidak bisa, yang namanya nanti tersedianya bandhwidth,” tandasnya.

Kebutuhan Indonesia yang tidak kalah pentingnya dalam menyambut transformasi digital adalah SDM digital atau digital talent. Menurutnya, Indonesia diproyeksikan dalam 15 tahun ke depan setidaknya membutuhkan 9 juta digital talent atau setara dengan 600 ribu digital talent per tahun.

“Kominfo sendiri menghadirkan untuk skill dan semiskill digital talent melalui program Digital Talent Scholarship ada 100 ribu seat yang dibiayai secara gratis untuk peserta, yaitu para sarjana baru atau tamatan SMA dengan berbagai macam program seperti cloud computing, artificial intelligence, big data dan lain-lain,” paparnya.

Dalam acara itu, Menteri Johnny menyaksikan penyerahan bantuan secara simbolis dari platform kolaborasi industri hiburan Indonesia Eventori sebanyak 1.000 paket sembako untuk para pekerja industri hiburan di sejumlah kota di Tanah Air. 

Penyaluran bantuan tersebut bekerja sama dengan komunitas dan organisasi Ikatan Manajer Artis Indonesia (IMARINDO), serta komunitas pelaku EO Backstagers Indonesia dan Stage Management Indonesia (STAMINA).

Menteri Johnny didampingi Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi. Tampak hadir Menteri Perdagangan RI periode 2016-2019 Enggartiasto Lukita, CEO Eventori Rio Abdurrachman dan co-founder Eventori Agnez Mo.

WIKA Hadirkan Digital Platform Media Promosi Dukung Bisnis UMKM Naik Kelas

WIKA Launching “WIKA Smart Block”, Platform Digital Dukung Bisnis UMKM Naik Kelas

SuaraPemerintah.id – PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. [WIKA] melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) meluncurkan “WIKA Smart Block” (WSB), sebuah digital platform media promosi dan monitoring UMKM Mitra Binaan WIKA.

Peluncuran WIKA Smart Block dihadiri oleh Koordinator Pengembangan Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Kementerian BUMN Teddy Purnama, Direktur Operasi III WIKA Sugeng Rochadi, Direktur QSHE WIKA Rudy Hartono bersama Kepala TJSL BUMN Infrastruktur dan Pengurus IIWIKA, pada hari ini Selasa, (27/4).

Pada kesempatan yang sama, Direktur QHSE WIKA Rudy Hartono menjelaskan hadirnya media WIKA Smart Block akan mendukung pembinaan dalam hal promosi produk unggulan Mitra Binaan WIKA sebagai salah satu upaya WIKA dalam mendukung pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM.

Konsep WIKA Smart Block akan meliputi pembuatan stand dengan sistem knockdown dan moveable dan digelar secara terintegrasi dengan dukungan social media exposure dan aktivasi digital platform.

Kelak, Produk-produk UMKM yang menjadi mitra binaan WIKA dapat diakses melalui wikasmartblock.com. WIKA Smart Block akan menjadi platform digital bagi WIKA untuk melihat perkembangan para Mitra Binaan secara terukur serta menjadi akses bagi masyarakat luas untuk mengakses produk UMKM Mitra Binaan WIKA.

“Mitra Binaan juga akan mendapatkan pelatihan intensif secara berkala setiap 3 bulan dalam 1 tahun yang diharapkan mampu menciptakan daya tarik sekaligus mendorong kinerja pemasaran UMKM ‘lanjut kelas’ dalam menjangkau pasar yang lebih luas,” jelas Rudy.

Koordinator Pengembangan Bidang TJSL Kementerian BUMN, Teddy Purnomo menyampaikan apresiasi terhadap launching WIKA Smart Block ini. Menurutnya, WSB merupakan bentuk implementasi Corporate Shared Value (CSV) yang diterapkan WIKA dalam menciptakan nilai bersama, antara perusahaan dan UMKM Mitra Binaan.

“Semoga ke depan kita harapkan pembinaan UMKM Indonesia menjadi nyata, terstruktur dan terukur dengan adanya WSB,” tuturnya.

Komitmen WIKA Bantu UMKM Pemberdayaan UMKM telah menjadi bagian yang selalu melekat dalam perjalanan WIKA untuk terus bertumbuh baik sebagai mitra kerja maupun mitra binaan. Salah satu prioritas dari program PKBL WIKA adalah program pemberdayaan mulai dari sisi penguatan modal, peningkatan kualitas produk hingga pada perluasan jangkauan pemasaran.

Saat ini, tercatat hampir 200 UMKM yang telah menjadi mitra binaan WIKA dengan produk mulai dari kuliner, fashion, kerajinan tangan, hingga jasa dengan realisasi penyaluran program kemitraan mencapai Rp27,8 Miliar pada tahun 2020. Berkat sinergi dengan WIKA, kini produk-produk Mitra Binaan telah tampil di berbagai pusat perbelanjaan di Indonesia bahkan berhasil masuk ke pasar internasional.

Resmikan Posko Vaksinasi Covid-19, CEO Indonesia Kembali Gelar Vaksinasi Massal di 500 Titik Nasional

SuaraPemerintah.id – Setelah sukses melaksanakan kegiatan Gotong Royong Vaksinasi Massal bersama Polda Metro Jaya, Kemenkes, Kodam Jaya, dan Pemprov DKI di 50 titik posko pada hari Sabtu, 10 April 2021 lalu; Para pengusaha yang tergabung dalam Yayasan Global CEO Indonesia kembali bergotong royong membuka ratusan titik Posko Terpadu Vaksinasi Covid-19 Nasional yang tersebar di Jadetabek (Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi) dan juga diluar Jadetabek.

Posko Terpadu Vaksinasi Covid-19 Nasional ini akan didirikan di beberapa titik strategis seperti di kantor, mal, supermarket retail, hotel, dan sebagainya dengan harapan dapat lebih menjangkau para Lansia dan Pelayan Publik untuk melaksanakan vaksinasi di tempat yang tidak jauh dari rumah mereka.

Trisya Suherman, Ketua Umum Yayasan Global CEO Indonesia menerangkan jika kegiatan vaksinasi memiliki target 500 Posko Terpadu Vaksinasi Covid-19 Nasional.

“Nantinya ada 65 titik posko vaksinasi di Kampung Tangguh Jaya Polda Metro Jaya, 10 posko vaksinasi yang dilaksanakan di rumah ibadah (Masjid, Vihara, Gereja), 275 Posko anggota CEO Indonesia di Jabodetabek, 150 posko CEO yang berlokasi di luar Jabodetabek seperti Medan, Surabaya, Makassar, Bandung, Bali, Palembang, dan Pontianak,” terang Trisya.

Bertepatan pada tanggal 28 April 2021, sekaligus merupakan hari Kesehatan dan Keselamatan Kerja Internasional, Yayasan Global CEO Indonesia mengadakan Seremoni Peresmian Posko Terpadu Vaksinasi Covid-19 di seluruh Jabodetabek dan nasional pada pukul 16.00 hingga selesai yang kemudian dilanjutkan dengan acara buka bersama bertempat di Glass House, Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan.

Acara ini akan dibuka oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kantor Staf Presiden (KSP). Seremoni berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat yang membatasi hanya 50 undangan serta dilaksanakan secara online yang dihadiri pengurus cabang – cabang CEO Indonesia.

Periode pelaksanaan posko vaksinasi akan dilakukan selama dua bulan, yakni vaksinasi pertama dilaksanakan dari tanggal 28 April 2021 hingga 25 Mei 2021. Sedangkan untuk vaksinasi kedua dilaksanakan dari tanggal 26 Mei 2021 hingga 22 Juni 2021.

Yayasan Global CEO Indonesia sangat berharap, para pelayan publik agar membawa orang tua mereka, atau lansia yang berada di lingkungan mereka untuk melaksanakan vaksinasi, mengingat data dari pemerintah jumlah lansia yang melakukan vaksinasi masih sangat sedikit, kami juga akan mensosialisasikan apabila peserta lansia yang melakukan vaksin di Posko Terpadu ini akan di berikan bingkisan menarik juga kami sediakan transportasi untuk antar jemput,” ujar Trisya.

Selain itu, setiap posko yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan ini, diminta komitmennya untuk membuka posko selama 2 bulan, yakni satu bulan pertama untuk vaksinasi pertama dan bulan kedua untuk vaksinasi yang kedua. Setelah itu akan dievaluasi kembali untuk melihat siapa lagi yang mau melakukan vaksinasi dan siapa yang juga ingin bergabung.

Edukasi Pengelolaan Sampah, KLHK Rilis Film Pendek “Bude Jo”

SuaraPemerintah.id – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengambil langkah baru dalam hal edukasi terkait pengelolaan sampah, yakni dengan merilis film pendek.

Film pendek berseri yang berjudul “Bude jo” tersebut bercerita tentang pengelolaan sampah.

Hadirnya film pendek tersebut juga menjadi salah satu roda pengggerak untuk menyukseskan program Indonesia Bebas Sampah.

Perlu diketahui jika program itu memiliki tenggat waktu yakni tahun 2025 atau hanya kurang dari empat tahun lagi.

Berdasarkan tenggat itu, Indonesia berambisi bisa menurunkan produksi sampah hingga 30 persen dan mengurangi sampah plastik yang dibuang ke laut sampai 70 persen.

“Dengan gaya Bude Jo yang sok tahu tentang pengelolaan sampah, semoga masyarakat bisa tertarik bagaimana mengelola sampah dengan baik. Film ini dikemas dengan beberapa seri yang berdurasi rata-rata satu menit dan paling banyak tiga menit. Melalui film ini semoga masyarakat bisa berubah,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3), Rosa Vivien Ratnawati dalam peluncuran film pendek Bude Jo Mengelola Sampah secara daring, Rabu (28/4/2021).

Dalam film ini akan diceritakan bagaimana bank sampah akan berperan dalam sirkular ekonomi. Sampah juga menghasilkan secara ekonomi, termasuk dapat menghasilkan uang yang banyak.

“Seperti hadirnya Wildayanti yang berperan sebagai pengusaha sampah yang dikenal dengan ratu sampah. Ia bisa memberikan contoh yang baik kepada masyaakat bahwa sampah itu pendekatannya bukan kumpul angkut buang, tapi sampah itu bisa menjadi sumber ekonomi,” imbuh dia.

Harapan senada disampaikan Direktur Pengelolaan Sampah KLHK Novrizal Tahar. Saat ini perlu didorong agar terjadi perubahan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Ia mengakui masih banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap sampah.

“Film Bude Jo Mengelola Sampah ini tidak panjang, tapi sangat komplet. Dari hulu sampai hilir, bahkan bicara bagaimana mengelola sampah masker yang ada sekarang, termasuk limbah masker yang berasal dari orang sakit yang dirawat akibat Covid-19,” ujar dia.

Oleh karena itu, lanjut Novrizal, perlu kampanye publik, salah satunya lewat film ini.  Pemerintah daerah pun bisa menggunakan film tersebut untuk kampanye  dengan mencantumkan sumbernya.

“Film ini harus menjadi bagian solutif dalam penyelesaian pengelolaan sampah di Indonesia,” kata Novrizal.

Sementara itu, sutradara film Bude Jo Mengelola Sampah, Hilman Mutasi mengatakan awalnya bingung karena penonton itu hanya mau dihibur saat menonton film. Saat ada konten edukatif, mereka suka menghindarinya.

“Namun, ketika pemainnya yang ditawarkan adalah Ozzie, super talented Ozzie, maka film tersebut akan keren. Lewat Ozzie, pesan-pesan yang disampaikan tidak menggurui, benar-benar akan diterima oleh masyarakat,” ujar Hilman.

Siti Fauziah Ozzie, pemeran Bude Jo mengatakan pegnelolaan sampah, itu bukan kewajiban dn tanggung jawab KLHK tapi juga tanggung jawab bersama.  “Saya juga harus andil dan harus paham bahwa sampah itu tidak asal buang,” ujar dia.

Mengenai perannya sebagai Bude Jo, ia mengatakan sangat jauh berbeda dengan dirinya. Bude Jo dalam film tersebut sosok yang merasa tahu tentang pengelolaan sampah, namun kurang update terhadap perkembangan pengelolaan sampah.

Menteri Investasi: Investasi Pintu Masuk Peningkatan Ekonomi Nasional

SuaraPemerintah.id – Setelah resmi menjabat posisi Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia membuat statement yang menyebut, investasi merupakan pintu masuk untuk peningkatan ekonomi nasional ke depan.

Karena itu, lanjutnya, diperlukan reformasi regulasi investasi, yang salah satunya sudah tertuang dalam Undang-Undang (UU) 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

“Investasi adalah pintu masuk dalam peningkatan ekonomi kedepan. Investasi adalah pintu masuknya. Karena itu reform terhadap regulasi yang kemarin kita lakukan lewat UU Cipta Kerja, saya pikir ini menjadi salah satu tugas yang akan kita lakukan kedepan secara baik,” kata Bahlil Lahadalia seusai dilantik di Istana Negara, komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/4/2021).

Bahlil mengatakan, penunjukkan dirinya sebagai Menteri Investasi merupakan sebuah amanah yang diberikan Jokowi. “Ini adalah sebuah amanah dari bapak presiden kepada kami sebagai pembantu presiden. Sudah barang tentu ini akan kami jalankan sepenuhnya,” ujar Bahlil Lahadalia.

Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan, selama lima tahun periode pertama kepemimpinan Jokowi yang saat itu didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, telah banyak membangun infrastruktur dari Aceh hingga Papua.

Sehingga, di periode kedua, fokus Jokowi pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Peningkatan Ekonomi.

“Kita tahu lima tahun kemarin Jokowi JK telah membangun infra yang sangat luar biasa dari Aceh sampai Papua. Fase kedua adalah dimana peningkatan SDM dan peningkatan ekonomi,” ujar Bahlil Lahadalia.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik dua menteri baru dan satu Kepala Lembaga di dalam Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Rabu (28/4/2021).

Mereka yang dilantik yakni Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Dikbud-Ristek), Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi.

Adapun Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Laksana Tri Handoko dilantik menjadi Kepala BRIN.

Resmi! Presiden Jokowi Lantik Nadiem jadi Mendikbud-Ristek

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melantik dua menteri baru di sisa masa jabatan kabinet periode 2019-2024. Pertama, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim

Lalu berikutnya Presiden Jokowi di aktu yang bersamaan juga melantik Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Keduanya bukan orang baru di Kabinet Indonesia Maju. Namun lantaran ada perubahan nomenklatur, yakni penggabungan Kementerian Ristek dan Kemendikbud. Juga pembentukan kementerian baru yakni Kementerian Investasi.

Selain kedua menteri, Presiden Jokowi juga melantik Laksana Tri Handoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” isi sumpah jabatan yang diucapkan oleh ketiga orang yang dilantik, di Istana Negara Jakarta, Rabu 28 April 2021.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjut pembacaan sumpah.

Sekadar diketahui, dua nama yang dilantik adalah pejabat lama yang punya tugas dengan nomenklatur baru. Sedangkan Laksana Tri Handoko Kepala BRIN, sebelumnya dikenal sebagai Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI.

Handoko juga dikenal seorang ahli fisika dan namanya dikenal karena keahliannya, serta banyak kegiatan riset dan mengaplikasikan teknologi informasi di dalamnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi mengungkapkan alasan di balik pemerintah ingin menjadikan semua kegiatan riset dalam satu

BRIN merupakan lembaga otonom langsung di bawah Presiden. Lembaga ini akan menggabungkan semua kegiatan penelitian dan riset di sejumlah kementerian dan lembaga dalam satu wadah.

“Strategi besarnya adalah membangun pondasinya dulu, mulai dari infrastruktur, setelah itu SDM, lalu masuk ke riset, inovasi dan teknologi,” ujar Presiden Jokowi, Selasa 20 April 2021.

Kata Jokowi, BRIN bakal menjadi koordinator semua kegiatan penelitian dan pengembangan di Tanah Air. Dengan harapan, koordinasi menjadi lebih mudah, fokus dan produktif.

“Jadi anggarannya, pelaksanaannya, akan terpusat dan terkonsolidasi di dalam satu lembaga saja,” ujar Kepala Negara.

“Bisa langsung membuat produk. Misalnya apa? GeNose, ventilator dan sebagainya. Jadi anggarannya tepat sasaran,” lanjutnya.

Sementara itu, Kementerian Riset dan Teknologi yang dilebur ke Kementerian Pendidikan, kata Jokowi, bakal berkutat di sektor akademis atau pendidikan. Jadi ada pembeda, penelitian yang sifatnya untuk dunia pendidikan dan teknis atau aplikasinya berada di BRIN.

“Kemdikbud Ristek itu nanti urusannya riset akademis. Yang lainnya nanti berada di bawah BRIN,” kata Jokowi.