Beranda blog Halaman 4367

Pemprov Riau Gandeng Mbizmarket Permudah Pengadaan Barang dan Jasa,

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bekerja sama dengan Mbizmarket dalam pemanfaatan platform marketplace B2B (business-to-business) untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan nilai belanja maksimal hingga Rp 50 juta per transaksi.

Pemprov Riau mengadopsi pemanfaatan platform perdagangan elektronik Mbizmarket untuk meningkatkan efektivitas dan efiesiensi belanja pemerintah.

Gubernur Riau, Drs H Syamsuar MSi, mengatakan, pemanfaatan platform B2B e-commerce di lingkungan Pemprov Riau untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah, telah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Pemprov Riau dalam hal ini berupaya menghadirkan solusi terhadap UMKM di Riau yang jumlahnya kurang lebih 191.778, di mana 37.027 berdomisili di Pekanbaru, dalam pelibatan belanja pengadaan pemerintah dengan melakukan kolaborasi dengan e-marketplace untuk menyediakan flatform belanja digital,” kata Syamsuar, Rabu (28/4/2021).

Syamsuar menjelaskan, potensi belanja pengadaan barang/jasa pemerintah bagi UMKM di Riau dapat mencapai Rp 715 miliar atau sekitar 40% dari total belanja pengadaan pemerintah pada tahun 2021.

“Kerja sama Pemprov Riau dan Mbizmarket ini dilakukan untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas berdasarkan prinsip value for money dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk daerah, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah,” tandasnya.

CEO Mbiz, Rizal Paramarta mengatakan, Mbizmarket sebagai marketplace merupakan platform yang dapat memenuhi kebutuhan rancangan bisnis pemerintah dalam hal pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, di dalam platform mbizmarket terdapat fitur yang dapat mengakomodasi kebutuhan bendahara pemerintah dalam memungut, menyetor dan melaporkan penerimaan pajak atas transaksi belanja pemerintah.

“Kami sangat senang dan bangga terpilih untuk mendukung Pemprov Riau dalam melakukan transformasi digital pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah,” tuturnya.

Menurut Rizal, selain menghadirkan infrastruktur teknis untuk dukungan transaksi pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa, Mbizmarket siap membantu pertumbuhan UMKM di Riau dengan membuka jaringan pasar, sekaligus membuka jalan bagi UMKM untuk menjangkau prospek pembeli baik dari kalangan pemerintah maupun swasta secara nasional.

“Kami juga akan membantu dan memberikan akses bagi UMKM di Riau untuk memperoleh permodalan, melalui fitur layanan pinjaman yang ada di platform Mbizmarket, yang sudah dinikmati manfaatnya oleh banyak UMKM sejak tahun lalu,” tandasnya.

Kemhub Jadikan Bogor Kota Percontohan Subsidi Angkutan Massal BTS

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perhubungan (Kemhub) akan menetapkan Bogor sebagai kota percontohan penerapan program subsidi layanan angkutan massal melalui skema Buy The Service (BTS) di kawasan Jabodetabek.

“Kita meliihat Kota Bogor akan menjadi percontohan berikutnya (implementasi BTS) dan saya harapkan Wali Kota Bogor Bima Arya yang sejak lama meminta ini diprogramkan di sana, insyallah kita bisa jalankan,” ucap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Rabu (28/4).

Melalui program BTS dari Kemhub ini, Budi mengungkapkan pihaknya sudah mengakomodir lebih dari 1 juta perjalanan masyarakat. Walaupun pada 2 Desember 2020 lalu dibatasi 50%, tapi layanan BTS sudah mencapai 1,5 juta.

Hal tersebut membuktikan bahwa program subsidi angkutan massal ini penting dan bisa dilakukan tidak saja di lima kota seperti Medan, Palembang, Yogyakarta, Surakarta, dan Denpasar, tetapi juga di kota-kota lain.

“Kita memperhatikan, Indonesia memiliki kawasan aglomerasi. Jabodetabek adalah satu yang paling besar dengan penduduk lebih dari 33 juta. Pergerakannya kalau kita catat, mencapai 8 juta per hari dan tentu hal ini bisa menjadi upaya shifting (pergeseran) dari penggunaan angkutan pribadi ke angkutan umum apabila kita memberikan layanan-layanan yang lebih baik, nyaman, dan aman,” terangnya.

Pasalnya, kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat ini menjadi manfaat atau keunggulan lain dari BTS. Terlebih bila dikaitkan dengan kemacetan atau polusi udara. Dari sisi ekonomi, dengan adanya BTS atau bus dengan skema BTS masyarakat pasti akan merasakan biaya transportasi yang lebih murah.

Karena itu, Menhub Budi menekankan agar upaya-upaya tersebut dapat dijalankann secara saksama dengan pembahasan yang matang.

Lebih lanjut, Budi menuturkan, berdasarkan pada pembangunan jangka menengah, BTS juga akan dikembangkan di wilayah Jabodetabek lain. Ia berharap, apa yang dilakukan di Bogor ini betul-betul dapat dikerjakan secara baik dan cermat dengan melibatkan para stakeholder.

“Saya yakin, ini insyallah bisa membantu agar pengembangan angkutan modern yang massal menjadi lebih baik sehingga coverage layanan di kotanya juga lebih baik,” tutupnya.

Proyek MRT CP203 Tahap Penyelidikan Tanah, Rekayasa Lalin Diberlakukan Hingga 10 Juni

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Proyek MRT Jakarta Fase 2A Paket Kontrak 203 (CP203) sedang dalam tahap persiapan pembangunan dengan melakukan pekerjaan pendahuluan penyelidikan tanah (soil investigation).

Untuk mendukung pekerjaan ini, PT MRT Jakarta bersama kontraktor pelaksana yaitu Kontraktor Sumitomo Mitsui Construction Company Jakarta-Hutama Karya Joint Operations (SMCC-HK JO)  melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) mulai dari 22 April sampai 10 Juni 2021.

Adapun rekayasa lalin dan pengerjaan yang dilakukan sebagai berikut;

  1. Lokasi pekerjaan berada di Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Pintu Besar Selatan, mulai dari Simpang Mangga Besar sampai dengan Simpang Kota Tua.
  2. Lokasi Pekerjaan di Jalan Gajah Mada
  • Terdapat empat titik pekerjaan yaitu di depan PT Sumber Mesin raya, Jonisteak, pintu masuk Holiday Inn, dan pintu masuk Pasar Glodok.
  • Terjadi pengurangan/penyempitan jalan pada jalur reguler sebesar kurang lebih tiga meter selama pekerjaan berlangsung, tepatnya di depan PT Sumber Mesin raya, Jonisteak, dan sisi utara pintu masuk Holiday Inn.
  • Sementara di depan pintu masuk Pasar Glodok akan terjadi pengurangan lebar lajur pekerjaan di Jalan Gajah Mada regular sekitar satu meter.
  1. Lokasi pekerjaan di median tengah Jalan Hayam Wuruk
  • Terdapat 14 empat belas titik pekerjaan;
  • Tidak terjadi pengurangan lajur kendaraan selama pekerjaan berlangsung.
  1. Lokasi pekerjaan di trotoar dan lajur kendaraan reguler Jalan Pintu Besar Selatan
  • Terdapat 16 enam belas titik pekerjaan pada trotoar dan badan Jalan Pintu Besar
  • Selama pekerjaan berlangsung, pada Jalan Pintu Besar Selatan arah Kota dan arah Glodok akan terjadi pengurangan lebar lajur reguler sekitar satu meter.

Direktur Utama (Dirut) PT MRT Jakarta (Perseroda), William Sabandar mengatakan, rekayasa lalin diberlakukan untuk menjaga kelancaran arus kendaraan selama pekerjaan penyelidikan tanah berlangsung.

“Setelah pekerjaan selesai lalu lintas akan kembali normal,” ujarnya, Rabu (28/4).

William menambahkan, PT MRT Jakarta (Perseroda) dan Kontraktor Sumitomo Mitsui Construction Company Jakarta – Hutama Karya Joint Operations (SMCC-HK JO) telah menandatangani paket kontrak 203 (CP203) sebagai lanjutan dari proyek MRT Jakarta fase 2A pada Selasa, 20 April 2021.

“Pada pengerjaan CP203 akan ada pembangunan dua stasiun bawah tanah yaitu, Stasiun Glodok sepanjang 240 meter dan Stasiun Kota sepanjang 411,2 meter, serta terowongan bawah tanah mulai dari Mangga Besar sampai Kota Tua sepanjang 1,4 kilometer,” tandasnya.

Melalui DKUM Batam, Pemkot Buka Pendaftaran Bantuan BPUM di Tiga Lokasi

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kabar gembira bagi pelaku usaha mikro di Kota Batam. Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam saat ini membuka pendaftaran bantuan produktif usaha mikro (BPUM) tahun 2021.

Bantuan ini merupakan program Kementerian Koperasi dan UKM yang dilaksanakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) terdampak pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Suleman Nababan mengatakan pendaftaran BPUM telah dimulai pada 27 April 2021. Pendaftaran dilakukan pada hari dan jam kerja di tiga tempat yang telah ditentukan.

“Untuk menghidari terjadinya kerumunan massa, maka pendaftaran dibagi tiga tempat yaitu Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam di Kecamatan Sekupang, Gedung PLUT-KUMKM Kota Batam di Kecamatan Bengkong, serta Panggung Utama Alun-Alun Engku Putri Batam Center di Kecamatan Batamkota,” ujar Suleman saat ditemui di Batam Centre, Selasa (27/4).

Ia menjelaskan syarat untuk mendapatkan BPUM di antaranya warga negara Indonesia; memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik; memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya; bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, Pegawai BUMN dan Pegawai BUMD; serta merupakan usaha produktif dan masih aktif hingga saat ini.

“Selain itu juga tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR),” jelasnya.

Calon penerima bantuan dapat mendaftarkan diri pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Batam dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

– Surat permohonan dapat di unduh di link https://b.link/Surat_Permohonan;

– Surat keterangan usaha dari lurah setempat dapat diunduh link https://b.link/Surat_keterangan_usaha;

– Foto usaha/tempat usaha;

– Surat pernyataan tanggung jawab mutlak;

– Fotokopi KTP, KK.

Suleman mengungkapkan jumlah pelaku usaha mikro yang dapat Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang telah ditetapkan oleh Kemenkop UKM RI untuk Kota Batam Tahun 2021 adalah sebanyak 17.402 pelaku usaha dengan total dana Rp20,8 miliar (Rp.20.882.400.000). Penerima tersebut adalah usulan calon penerima Tahun 2020.

“BPUM diberikan dalam bentuk uang sejumlah Rp1,2 juta secara sekaligus untuk pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria sesuai pasal 3 ayat (1) Permenkop UKM No 2/2021 dan disalurkan langsung ke rekening penerima melalui bank penyalur atau PT. Pos Indonesia. Khusus BRI, pelaku UMKM yang pernah mengajukan BPUM dapat mengakses https://eform.bri.co.id/bpum. Tidak ada pemungutan biaya,” kata dia.

 

 

 

Dekranasda Jateng Dorong Perajin Kriya Manfaatkan Teknologi Virtual

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jawa Tengah akan terus mendorong perkembangan produk kriya di tengah pandemi Covid-19. Hal itu diwujudkan dalam pelatihan dan pameran dengan memanfaatkan teknologi virtual.

Hal itu dikemukakan Ketua Dekranasda Jawa Tengah Siti Atikoh, seusai menilik pameran bertajuk UMKM Gayeng Monco Negoro, di Atrium Paragon Mall, Rabu (28/4/2021). Menurutnya, pendampingan pada pelaku UMKM penting di kala pandemi.

“Kita melakukan pelatihan dan pendampingan terkait bagaimana mereka bisa menerapkan teknologi dengan baik dan benar. Termasuk teknik pemotretan, pencahayaan karena kalau kita bicara craft itu kan produk yang memiliki nilai art (seni),” tutur Atikoh.

Dikatakan, dengan pemanfaatan teknologi secara tepat, produk kriya UMKM Jawa Tengah bisa dilirik calon pembeli. Selain teknik pemanfaatan teknologi, ia mendorong usaha kriya di Jateng memanfaatkan platform jual beli daring.

“Di Jawa Tengah kita sudah ada juga virtual expo. Kita sebagai pengurus Dekranasda juga selalu mensupport, dengan menjadi capstock produk di Jateng. Ketika ada temu daring juga kita tampilkan banyak aksesoris,” urainya.

Selain itu, dukungan juga diberikan dengan memamerkan produk melalui pameran offline. Oleh karenanya, Atikoh mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, dengan pameran hybrid yang dilakukan di Atrium Mall Paragon dan Suntec City Mall Singapura.

“Kami terbantu dengan inovasi yang dilakukan BI. Sebelumnya juga kita kerja sama dengan beberapa kedutaan besar di negara sahabat, kemudian perwakilan Indonesia di Australia dan Belanda, dan beberapa negara lain yang memiliki potensi ekspor,” jelas Atikoh.

Yani Mardianto pemilik kain lukis Nasrafa mengaku senang dibantu Pemprov Jateng. Ia mengaku, hingga saat ini telah merasakan manfaat dari berbagai pelatihan yang diselenggarakan.

“Dukungan yang diberikan kepada saya mulai 2017. Kami disupport Pemprov Jateng melalui peluang fasilitas pelatihan dan pameran. Sehingga hampir sembilan tahun ini, kita sudah bisa ke nasional,” pungkasnya.

 

Pemkab Banyuwangi Raih Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP dari Kemendagri

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kabupaten Banyuwangi menerima penghargaan Karya Bhakti Peduli Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Bernhard E. Rondonuwu kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Pendopo Banyuwangi, Selasa (27/4/2021).

Bernhand mengatakan bahwa Bupati Banyuwangi merupakan salah satu dari tiga Bupati se Indonesia yang mendapatkan penghargaan karya Bhakti Peduli Satpol PP ini.

“Pemberian penghargaan ini berdasarkan Pasal 20 Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyedia Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja,” kata Bernhard.

Kami berharap kepemimpinan Bupati Ipuk yang peduli dengan jajaran Satpol PP ini bisa mendorong sekaligus bisa menjadi mentor bagi seluruh jajaran Satpol PP yang ada di Indonesia.

“Kami selalu berharap Banyuwangi dengan segala kelebihan dan inovasi yang ada bisa mendorong daerah lain untuk datang belajar ke tempat ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Ipuk mengucapkan terimah kasih kepada Kemendagri atas penghargaan tersebut. Menurutnya, ini merupakan penghargaan bagi seluruh jajaran Satpol PP yang ada di Banyuwangi.

“Dengan penghargaan ini kami terus melakukan pembinaan kepada jajaran Satpol PP untuk terus meningkatan kinerjanya. Profesionalitas dan disiplin kerja akan terus menjadi bagian tak terpisahkan dari kerja Satpol PP,” kata Ipuk.

Ipuk menjelaskan berdasarkan ketentuan pasal 255 ayat 1 Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

“Di Banyuwangi, Satpol PP bersinergi dengan seluruh pihak untuk menegakkan aturan daerah. Mulai dari meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kepemilikan Ijin Mendirikan Bangunan, Satpol PP juga berperan aktif dalam pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk kebersihan dan ketertiban umum khususnya dalam mengelola sampah, menertibkan hiburan, dan sebagainya,” kata Ipuk.

Ipuk menambahkan dalam masa pandemi Covid-19, Satpol PP bersama TNI Polri aktif melakukan pembinaan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan.

“Secara rutin, pihak kepolisian dan TNI bersama satpol PP melakukan operasi yustisi pemakaian masker selama pandemi ini. Termasuk juga menertibkan warga yang terlihat kerumunan untuk menegakkan disiplin pada prokes Covid 19,” kata Ipuk.

“Harapan saya, satpol PP bersikap proporsional dan profesional, menciptakan suasana kesejukan bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya peraturan yang berlaku,” harapnya.

Wali Kota Semarang Siapkan Robot Penerima Tamu di Kantornya

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi terus mengupayakan pengaplikasian sistem robotik dalam berbagai urusan. Hal itu, kata Hendrar masuk dalam salah satu program pengembangan Semarang Smart City tahun 2021 sampai 2026.

Menggandeng Universitas Diponegoro dalam merealisasikan project robot itu, Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi tersebut sebelumnya telah memulai dengan merintis robot dengan model denok kenang.

Yang terbaru, project pengembangan sistem robot di Kota Semarang itu disiapkan untuk dapat menjadi greeter atau penerima tamu di kantor Wali Kota Semarang.

Robot tersebut dapat berjalan untuk menghampiri tamu yang datang, serta menunjukkan berbagai pilihan keperluan masyarakat yang datang di area Balaikota Semarang.

Adapun wujud dari robot tersebut pun telah mulai jadi beberapa waktu lalu seperti yang terihat pada unggahan akun Instagram milik Hendi di @HendrarPrihadi. Dirinya pun secara langsung ikut melakukan uji coba fungsi kemampuan robot yang memiliki warna kombinasi merah putih tersebut.

Tak hanya dapat memandu keperluan tamu yang datang ke Balaikota Semarang, Hendi menyebutkan robot tersebut juga dirancang untuk melakukn pendataan masyarakat yang datang dengn berbagai keperluannya. “Salah satu fiturnya juga bisa mendata masyarakat dengan memindai KTP siapa saja yang menggunakan layanan robot ini,” terang Hendi.

Hendi menekankan alasan pengembangan sistem robot ini salah satunya adalah juga untuk menekan potensi penyebaran COVID-19 dalam kegiatan pelayanan publik.

“Kami coba robot ini bisa bekerja dengan sistem touchless atau tanpa sentuhan, sehingga benar-benar tepat manfaat di era pandemi COVID-19 yang belum usai ini,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian TU Kepala Daerah dan Staf Ahli, Sarifa menyebutkan penerapan sistem robot dalam pelayanan tamu di Kantor Wali Kota Semarang akan segera difungsikan.

“Nanti akan difungsikan untuk mendukung pendataan tamu, keperluan tamu, dan data-data lain, yang kesemuanya diharapkan mampun menyempurnakn cara-cara konvensional dalam melayani tamu Kepala Daerah,” terangnya

Program Mitigasi Bencana, KemenPPPA Gelar Simulasi Keselamatan

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melakukan simulasi secara serentak terkait pelaksanaan keselamatan apabila terjadi bencana.

Hal ini dilakukan untuk mendorong terwujudnya early warning system dalam menghadapi bencana di lingkungan KemenPPPA. Simulasi dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) yang jatuh pada 26 April 2021.

Menurut Menteri PPPA, Bintang Puspayoga, secara geografis Indonesia merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana. Dampak yang ditimbulkan dari bencana sangat luas, meliputi kehilangan nyawa, hilangnya harta dan aset, hingga lumpuhnya pelayanan publik.

“Ketika kita berbicara bencana, maka ada pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Pra bencana ini juga harus kita prioritaskan terkait langkah-langkah apa yang harus kita lakukan,” ujar Bintang dalam keterangan pers ditulis Selasa (27/4/2021).

Bintang menambahkan, pada Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2021, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa sistem peringatan dini merupakan hal penting yang harus diperhatikan.

Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa kunci utama dalam mengurangi risiko bencana adalah pencegahan dan mitigasi bencana.

Oleh karenanya, keterlibatan dan kesiapan dari seluruh komponen KemenPPPA merupakan hal yang penting, lanjut Bintang. Persiapan untuk menjaga atau menghindari dampak bencana harus dilakukan secara proaktif sebelum terjadinya bencana.

“Harapannya agar seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) KemenPPPA dapat merespons sedini mungkin dengan cepat dan tepat, serta sigap atas bencana,” Bintang melanjutkan.

Melalui pelatihan dan simulasi early warning system dalam menghadapi bencana, khususnya kepada Tim Tangguh Bencana KemenPPPA, Bintang berharap setiap orang bisa meminimalisasi risiko akibat terjadinya bencana.

KemenPPPA telah memiliki Tim Tangguh Bencana yang sudah dilatih oleh Tim Jakarta Rescue.

Pelatihan Tim Tangguh Bencana ditujukan untuk Komandan Gedung (Building Commander) sebagai koordinator, dan Floor Captain di setiap lantai untuk memastikan kondisi dan prosedur evakuasi bencana dapat terlaksana dengan baik.

“Walaupun sudah ada yang namanya Tim Tangguh Bencana yang menjadi koordinator, tapi keterampilan kesiapsiagaan bencana juga harus menjadi tanggung jawab bersama,” tutup Bintang.

Pesan Menteri Tjahjo Saat Melantik 3 Pejabat Tinggi Madya Kementerian PANRB

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Sebagai aparatur sipil negara, pejabat pimpinan tinggi Madya di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) turut mengemban tugas untuk mewujudkan visi dan misi Presiden Joko Widodo, terutama yang berkaitan dengan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Hal ini disampaikan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo saat melantik tiga pejabat pimpinan tinggi Madya Kementerian PANRB, di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (27/04). “Pemilihan Eselon I (PPT Madya) itu memperoleh persetujuan Bapak Presiden dan melaksanakan visi misi Presiden,” tegasnya.

Tiga pejabat yang telah dilantik adalah Erwan Agus Purwanto sebagai Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Alex Denni sebagai Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, dan Muhammad Imanuddin sebagai Staf Ahli bidang Politik dan Hukum Kementerian PANRB.

Sebelumnya, Kementerian PANRB menggelar serangkaian seleksi terbuka untuk mengisi tiga jabatan pimpinan tinggi (JPT) Madya. Seleksi terbuka diikuti oleh pegawai negeri sipil (PNS), maupun kalangan non-PNS. Jabatan yang dapat diisi oleh PNS maupun non-PNS adalah Deputi bidang SDM Aparatur.

Menurut Menteri Tjahjo, catatan reformasi birokrasi sebagaimana arahan Presiden Jokowi, adalah perlunya penyederhanaan birokrasi sebagai upaya memacu birokrasi adaptif dan cepat dalam pelayanan dan pengambilan keputusan. Upaya penyederhanaan birokrasi juga pada dasarnya dilakukan untuk mengubah pola pikir aparatur yang cenderung hierarkis menjadi lebih lincah dan inovatif.

Lebih lanjut, Menteri Tjahjo juga mendorong setiap lini pemerintahan agar membangun digitalisasi birokrasi. “Seluruh kementerian, instansi, lembaga, dan daerah harus menerapkan pemerintahan yang berbasis elektronik,” imbuhnya.

Digitalisasi harus dilakukan dengan matang sehingga akan berpengaruh pada pelayanan publik yang lebih mudah dan cepat. Selain itu, ekosistem kerja harus ditingkatkan dalam upaya mendorong kolaborasi. Perubahan dan peningkatan ekosistem kerja dapat diwujudkan dengan digitalisasi yang dilakukan secara optimal.

Terakhir, Menteri Tjahjo berpesan kepada para pejabat yang dilantik untuk membangun kerja sama yang baik di Kementerian PANRB. “Selamat bertugas untuk teman-teman yang telah menerima Keppres dari Bapak Presiden,” pungkasnya.

Hadir dalam pelantikan tersebut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, Wakil Kepala KASN Tasdik Kinanto, Wakil Kepala BKN Supranawa Yusuf, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh yang hadir secara virtual, dan sejumlah pejabat Kementerian PANRB.

Jelang Idulfitri: Stok dan Harga Bahan Pangan di Pasar Prawirotaman Relatif Stabil

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pada hari kedua kegiatan Tim Pengendali Inflasi Daerah DIY (TPID DIY) melanjutkan pantauannya ke Pasar Prawirotaman di Jalan Parangtritis, Kota Yogyakarta dan ke distributor sembako, PT. Purba Laksana di Padokan Lor, Kabupaten Bantul.

Pantauan yang dipimpin Asisten Sekda DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tri Saktiyana bersama OPD, BINDA, Satgas Pangan Polda DIY, dan perwakilan BI DIY ini, mengamati ketersediaan barang dan harga yang ada di berbagai pedagang pasar tersebut.

Dikatakan Tri Saktiyana, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok atau yang disingkat dalam 4 K yakni ketersediaan, keterjangkauan harga, kemudahan transportasi distribusi, dan komunikasi.

Stok komoditi kebutuhan menjelang Idulfitri 1442 H baik di pasar Prawirotaman maupun di PT. Purba Laksana sebagai distributor gula, minyak goreng, dan tepung dalam kondisi terjamin dan aman menjelang lebaran. Namun yang tak kalah pentingnya adalah komunikasi efektif kepada masyarakat, karena stok dalam kondisi cukup dan harga relatif terkendali.

Di masa pasca CoViD-19 ini, menurut Tri Sakti, masyarakat didorong untuk bisa belanja lebih banyak lagi agar pasar bisa bergerak dan perekonomian bisa semakin bersemangat lagi walaupun saat ini gairah masyarakat masih terkendali akibat pandemi.

Dari hasil pantauan beberapa komoditi antara lain cabai merah rawit yang semula masih tinggi di awal bulan puasa, saat ini mencapai harga Rp30ribu/kg turun dari harga seminggu yang lalu berkisar di Rp33ribu/kg. Bawang Kating seharga Rp30ribu/kg di minggu lalu turun menjadi Rp28ribu/kg. Adapun bawang merah besar juga mengalami penurunan dari Rp32ribu/kg di minggu lalu turun menjadi Rp28ribu/kg. Sedangkan harga komoditi lainnya masih dalam kondisi stabil.

1...4,3664,3674,368...4,887Halaman 4,367 dari 4,887