Beranda blog Halaman 4368

Pemkot Bogor Kucurkan Hibah Rp 1,45 Miliar untuk 58 Masjid

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memberikan bantuan kepada 58 masjid se-Kota Bogor lewat hibah keagamaan yang merupakan program rutin setiap Ramadhan. Total hibah yang dikucurkan yakni Rp 1,45 miliar.

“Bantuan hibah dari Pemkot Bogor ini jangan dilihat dari nominalnya karena masih jauh dari ideal. Tapi insya Allah jadi jalan pembuka, stimulan agar masjid ini bisa terus berkembang dan dimakmurkan bersama-sama di bulan yang baik ini,” ujar Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto ketika menyerahkan hibah secara simbolis di Masjid Al-Qomar, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah, Selasa (27/4).

Bima Arya berharap, hibah tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal dan mendatangkan lagi pintu-pintu bantuan dari yang lain. Sehingga bisa memakmurkan masjid-masjid tersebut.

“Sehingga masjidnya insya Allah lebih megah dan makmur. Megah itu mudah, kalau ada uang bisa. Tapi megah belum tentu makmur. Tapi kita doakan masjid ini tidak saja megah, tapi juga makmur, maslahat dan barokah,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Pemkot Bogor, Asep Kartiwa mengatakan, hibah ini merupakan program rutin setiap tahun dari Pemkot Bogor pada bidang keagamaan. Meskipun, tata cara pemberian bantuan tahun ini berbeda ketika sebelum ada pandemi Covid-19.

“Tahun-tahun sebelumnya, sebelum masa pandemi itu dilakukan sambil kegiatan tarawih keliling. Untuk tahun ini ada 58 DKM yang dibantu dengan anggaran Rp 1,45 miliar,” katanya.

Selain itu, lanjut Asep, setiap tahun nominal bantuan yang dianggarkan diupayakan naik. Jika tahun sebelumnya bantuan yang diberikan sebesar Rp 15 juta per-masjid, kini ditambah menjadi Rp 25 juta per-masjid.

“Anggaran itu bisa dimanfaakan DKM sesuai proposal yang diajukan kepada kami, bisa Sarana prasarana atau yang lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DKM Masjid Al-Qomar, Erwin Iskandar berterima kasih kepada Pemkot Bogor atas hibah yang diberikan.

“Program hibah keagamaan ini sangat berharga, sangat bermanfaat khususnya bagi kami DKM untuk memakmurkan masjid ini. Mudah-mudahan program ini bisa menjadi semangat untuk kita beribadah kepada Allah SWT,” pungkasnya.

Kagumi Keindahan Destinasi Wisata Sumut, Dubes Ceko Berniat Jalin Kerja Sama Bangun Kawasan Pariwisata

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Duta Besar Ceko untuk Indonesia Jaroslav Dolecek mengagumi keindahan sejumlah destinasi pariwisata di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), khususnya destinasi super prioritas Danau Toba. Bahkan Ceko berniat menjalin kerja sama dan membangun hotel di kawasan pariwisata.

Hal tersebut diungkapkan Jaroslav Dolecek saat berkunjung ke Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (27/4). Kedatangan Jaroslav Dolecek disambut Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut R Sabrina.

“Destinasi pariwisata terindah yang pernah saya lihat, saya sangat tertarik tentang keindahan alam di Sumatera Utara, mungkin nantinya kita bisa beker jasama untuk pembangunan hotel di sana,” ujar Jaroslav Dolecek, usai melihat paparan tentang ragam potensi yang dimiliki Sumut, salah satunya potensi wisata alam yang indah.

Jaroslav Dolecek juga menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke Sumut, antara lain untuk menjalin kerja sama pada bidang konservasi alam, ekonomi dan juga pendidikan. Serta berharap agar niat baik tersebut mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) sumut.

“Selama tiga bulan, ini adalah kunjungan provinsi yang keempat saya lakukan, kami tertarik untuk menjalin kerja sama, sedikitnya ada sebanyak 25 perusahaan energi ramah lingkungan yang bisa diajak melakukan kerja sama nantinya,” jelasnya,

Disampaikan juga, pada Juni mendatang rencananya, Menteri Lingkungan Republik Ceko akan berkunjung ke Sumut. Serta akan mengunjungi beberapa lokasi di Sumut yang berkaitan dengan kerja sama yang akan dilakukan.

Sekdaprov Sumut Sabrina menyambut baik apa yang disampaikan Duta Besar Ceko untuk Indonesia tersebut. Untuk selanjutnya akan melakukan rapat dengan organisasi perangkat daerah (OPD) di ruang lingkup Pemprov Sumut, dan membahas kerja sama apa yang dapat dilakukan antara Pemprov Sumut dan Republik Ceko.

“Habis ini kita rapat, kita bahas apa yang bisa kita tawarkan, jangan muluk-muluk, yang penting berdampak untuk masyarakat, jangan nanti asal MoU tapi tidak diaplikasikan,” ujar Sabrina.

Untuk kerja sama di bidang pendidikan, Sabrina mengatakan, Sumut dapat melakukan pertukaran pelajar atau pun dosen dengan Republik Ceko, serta melakukan kerja sama dalam hal penelitian.

Terkait rencana kunjungan Kementerian Lingkungan Republik Ceko ke Sumut, Sabrina pun mengatakan Pemprov akan siap menjamu dan memberikan pelayanan terbaik. ”Sehingga mereka nanti punya kesan baik akan daerah kita, dan harapannya dapat berdampak pada pembangunan kita,” tambahnya.

Sebelum meninggalkan acara, Sabrina memberikan kenang-kenangan berupa ulos, dimana ulos merupakan lambang atau simbol adat dari Suku Batak. Acara pertemuan tersebut pun disudahi dengan foto bersama.

Tingkatkan Kapasitas Pengelolaan SP4N-LAPOR!, KemenPANRB Tunjuk 6 Wilayah Percontohan

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Sebanyak enam pemerintah daerah telah ditunjuk sebagai lokus untuk peningkatan kapasitas pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Enam daerah tersebut yakni Provinsi Sumatra Barat, Provinsi D.I Yogyakarta, Provinsi Bali, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Sleman, serta Kabupaten Badung.

Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa mengatakan peningkatan kapasitas pengelolaan aduan tersebut membutuhkan dukungan dan komitmen dari penyelenggara pelayanan publik.

“Peningkatan kapasitas pengelolaan SP4N-LAPOR! tentunya membutuhkan dukungan dan komitmen dari Bapak/Ibu sebagai penyelenggara pelayanan publik, terutama dari gubernur atau bupati sebagai pembina pelayanan publik,” ujarnya dalam acara Workshop Tahunan Pelaksanaan Penguatan Kapasitas SP4N-LAPOR! di 6 Wilayah Percontohan, di Jakarta, Senin (26/04).

Diah menambahkan, penunjukan enam daerah percontohan tersebut merupakan salah satu bagian dari output penguatan kapasitas kelembagaan yang merupakan output kedua dari kerja sama antara Kementerian PANRB dengan Korea International Cooperation Agency (KOICA) dan United Nations Development Programme (UNDP).

Hal tersebut juga sekaligus mencakup peningkatan keterlibatan masyarakat. Enam daerah percontohan tersebut selanjutnya akan ditempatkan dalam ‘inkubasi’ dengan pendampingan khusus melalui koordinator lokal dari University of Indonesia Center for Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR).

Diharapkan, melalui penunjukan ini, instansi yang ditunjuk dapat menjadi role model atau teladan dalam pengelolan pengaduan pelayanan publik. “Penunjukan ini dengan harapan tercipta pengelolaan pengaduan yang ideal yang selanjutnya dapat menjadi pengungkit pengelolaan pengaduan secara nasional serta menjadi contoh baik yang dapat menular kepada instansi lain,” ungkap Diah.

Untuk diketahui, dalam hal peningkatan pengelolaan pengaduan SP4N melalui aplikasi LAPOR!, Kementerian PANRB telah mengeluarkan Peraturan Menteri PANRB No. 46/2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024.

Peta jalan tersebut secara garis besar memisahkan instansi pengelola ke dalam tiga level, yaitu level makro yang terdiri dari instansi di level pusat, kemudian level mikro terdiri dari seluruh instansi di level pengelola, baik kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dan level meso, yang menjadi jembatan antara level makro dan mikro, yang mana instansi yang berada di level ini ialah kementerian koordinator dan pemerintah provinsi.

Lebih lanjut Diah menyampaikan, cita-cita yang termuat di dalam peta jalan SP4N, yakni mewujudkan pengelolaan pengaduan yang mampu memberikan respon dan solusi cepat serta terpercaya. Untuk mewujudkan hal tersebut, ditentukan dua indikator yang harus dicapai di tahun 2024, yaitu jumlah pengaduan 1,8 juta dalam satu tahun, atau delapan laporan per hari per instansi.

Sementara yang kedua yaitu mewujudkan tindak lanjut pengaduan yang baik dan berkualitas dengan 90 persen pengaduan telah selesai ditindaklanjuti. Dimana kedua target tersebut sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

“Target nasional ini merupakan akumulasi dari capaian setiap instansi pengelola, sehingga tidak akan dapat tercapai tanpa komitmen yang sama dari seluruh instansi,” ungkap Diah.

Guru Besar Universitas Sriwijaya ini mengatakan bahwa setiap tahunnya pada level makro dan meso, ditetapkan tema tertentu untuk setiap program yang menandakan sasaran yang ingin diwujudkan pada program tersebut. Ada lima program yaitu yang pertama program penguatan kelembagaan, didalamnya mencakup pembangunan komite kerja nasional, pembentukan jabatan fungsional analis pengaduan, pemutakhiran proses bisnis, teknologi, dan keamanan.

Program yang kedua ialah penguatan komunikasi dan partisipasi publik, termasuk di dalamnya penyusunan strategi komunikasi dan pemasaran, pembangunan citra SP4N, sampai dengan tercapainya peningkatan jumlah pengaduan dari segi kualitas maupun kuantitas. Kemudian ialah program optimalisasi teknologi informasi. Keempat, yakni program peningkatan kapasitas SDM.

Selanjutnya, program yang kelima yaitu penguatan peranan instansi hub di level meso, yang bersandar pada penguatan peran serta instansi di level hub dalam proses pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SP4N-LAPOR!.

Sementara itu, pada level mikro dengan mempertimbangkan keberagaman pada tingkat kesiapan dan karakteristik instansi pemerintah (kementerian/lembaga/pemerintah daerah), tidak ditetapkan tema program per tahun. Namun, diharapkan agar seluruh instansi dapat melaksanakan program dengan memperhatikan indikasi kegiatan yang telah dituangkan di dalam peta jalan sesuai dengan keadaan dan kemampuan masing-masing instansi.

Terdapat tiga program yang harus dilaksanakan diantaranya adalah program penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia. Selanjutnya, program peningkatan partisipasi publik yang terdiri dari dua kegiatan, yaitu komunikasi publik dan pemasaran, serta penguatan kolaborasi beragam pihak (multi stakeholders). Terakhir, program penguatan kapabilitas TI SP4N-LAPOR!.

Sebagai informasi, kegiatan Workshop Tahunan Pelaksanaan Penguatan Kapasitas SP4N-LAPOR! di 6 Wilayah Percontohan itu menjadi yang pertama dari Workshop Tahunan selanjutnya. Pada acara tersebut turut menghadirkan dua narasumber lainnya, yaitu Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) sekaligus Guru Besar Universitas Indonesia Eko Prasojo yang memaparkan terkait Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Status dan Tantangan, serta Koordinator Nasional SP4N-LAPOR! Project Henry M.P Siahaan yang menjelaskan terkait pengalaman pengelolaan pengaduan di 6 daerah pilot.

Kemenperin Fasilitasi Produsen Perhiasan Peroleh SPPT SNI

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan memfasilitasi produsen perhiasan agar bisa memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI).

Langkah pemerintah tersebut dalam rangka untuk mendorong pengembangan industri perhiasan agar semakin berdaya saing, terutama untuk memenuhi kebutuhan ekspor.

Pasalnya, selama ini subsektor industri tersebut mampu berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional melalui capaian nilai ekspornya.

“Salah satu langkahnya adalah dengan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) barang-barang emas (SNI 8880:2020). Hal ini untuk memberi acuan standar bagi produsen dan laboratorium, serta memberi perlindungan kepada konsumen tentang standar perhiasan,” kata Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Selasa (27/4/2021).

SNI 8880:2020 merupakan standar nasional yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional pada 17 Juli 2020. Standar tersebut mengacu kepada pengategorian emas sebagai perhiasan beserta parameter kemurniannya.

“Sepanjang Januari-September 2020, nilai ekspor dari industri perhiasan mencapai USD1,1 juta. Adapun lima negara tujuan utama ekspor perhiasan nasional, yaitu Singapura dengan porsi nilai 33%, Hongkong 24%, Amerika Serikat 19%, Swiss 11%, dan Uni Emirat Arab 9%,” ucap Menperin.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Doddy Rahadi menambahkan, salah satu bentuk dukungan dari Kemenperin agar industri perhiasan nasional semakin kompetitif adalah dengan mendorong industri perhiasan emas nasional untuk menerapkan sistem manajemen mutu dan memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI).

“Penyerahan SPPT SNI barang-barang emas dengan nomor SNI 8880:2020 di antaranya telah diberikan kepada perhiasan PT Sentral Kreasi Kencana selaku produsen perhiasan emas,” ujarnya. PT Sentral Kreasi Kencana merupakan salah satu perusahaan emas ternama di Indonesia dan memiliki dua merek ternama yakni Hala Gold dan Sandra Dewi Gold.

Ia mengatakan, BSKJI Kemenperin juga terus mendorong industri di bidang emas lainnya juga agar dapat secara bersama-sama menerapkan SNI 8880:2020, sehingga diharapkan akan terus meningkatkan daya saing produk mereka, serta memberikan jaminan barang dapat dipercaya oleh konsumen.

“Industri perhiasan merupakan salah satu pendukung industri fesyen yang merupakan salah satu subsektor dari 16 sektor industri kreatif dan industri perhiasan Indonesia memiliki peluang pasar yang besar dengan didukung oleh kreativitas para pengrajinnya yang mampu menghasilkan berbagai produk perhiasan sesuai tren pasar saat ini,” paparnya.

BAKTI Kominfo Targetkan 7.000-an Desa Nikmati Sinyal 4G

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mempercepat transformasi digital untuk menjangkau 70 juta penduduk Indonesia yang kesulitan mendapat akses internet.

“Bakti Kemkominfo menargetkan 2021-2022 menjadi tahun pembangunan fisik di mana sebanyak 7.904 desa/kelurahan yang saat ini belum terjangkau internet dapat menikmati sinyal 4G,” kata Direktur Sumberdaya dan Administrasi BAKTI, Kemkominfo, Fadhilah Mathar dalam webinar bertema “Konektivitas Telekomunikasi dalam Membangun Roadmap Indonesia Digital” di Jakarta Selasa (27/4/2021).

Dia mengatakan pembangunan infrastruktur jaringan 4G diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya mendorong ekonomi digital hingga ke daerah pelosok Indonesia.

Fadhilah juga mengajak semua pihak memanfaatkan teknologi selular untuk meningkatkan peradaban dan desa.

“Fokus utama BAKTI Kemkominfo adalah menyediakan infrastruktur jaringan di daerah-daerah yang masuk dalam kategori tertinggal, terluar, terdepan, dan terpencil yang selama ini tidak tersentuh oleh operator selular,” ungkap Fadhilah Mathar.

Pemerintah berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk swasta, untuk mencapai target. Salah satunya oleh Lintasarta, perusahaan penyedia jaringan dan solusi telekomunikasi.

Lintasarta bersama konsorsiumnya mendapat kesempatan membangun 1.795 base transceiver station (BTS) di Papua Barat dari total 7.000-an BTS yang menjadi target BAKTI Kominfo di seluruh Indonesia.

Direktur Marketing and Solution Lintasarta, Ginanjar mengungkapkan banyak tantangan yang dihadapi penyedia jaringan selain kendala geografis, tingkat keamanan di lokasi, transportasi, dan minimnya pasokan listrik.

“Cara untuk menjangkau lokasi sangat menantang, hal ini menyebabkan biaya menjadi jauh lebih mahal dibandingkan membangun BTS di daerah non 3T,” tambahnya.

Guna menyikapi kendala lapangan, BAKTI Kemkominfo mengadakan pendekatan dengan pemda setempat dan aparat keamanan, agar proyek berjalan dengan mulus.

BAKTI Kemkominfo merasa mendapat kemudahan karena aspek penyediaan lahan umumnya disediakan oleh pemerintah daerah. Dengan begitu Kemkominfo bisa berkonsentrasi pada aspek pembangunan fisiknya.

KSP: Pembangunan Infrastruktur Bantu Pulihkan Ekonomi Nasional

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pihak Kantor Staf Presiden atau KSP memastikan bahwa Presiden Joko Widodo masih menjadikan proyek infrastruktur terutama yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai prioritas. Proyek ini tetap harus dijalankan meskipun di masa pandemi COVID-19.

Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin Tetelepta menegaskan, instruksi atas penyelesaian proyek-proyek infrastruktur nasional ini sebelumnya juga telah diutarakan dengan sangat serius oleh Presiden Jokowi.

“Kami sampaikan bahwa selain upaya mengatasi pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas dan akan tetap dilanjutkan sebagai upaya untuk membantu pemulihan ekonomi nasional,” kata Febry dalam telekonferensi di acara ‘Perkembangan Pembangunan Infrastruktur di Masa Pandemi’, Selasa 27 April 2021.

Meski hal tersebut berulang kali dikatakan oleh Presiden Jokowi secara serius, namun Febry juga mengingatkan bahwa APBN saat ini juga sedang terkontraksi akibat pandemi COVID-19.

Hal itu tak pelak menyebabkan terjadinya refocusing dan realokasi anggaran besar-besaran guna menangani permasalahan kesehatan, sehingga pemerintah sangat perlu mengoptimalkan anggaran yang tersedia.

“Yakni untuk menentukan prioritas yang lebih baik, agar kita juga bisa tetap melangsungkan pembangunan infrastruktur secara baik,” ujar Febry.

Dia menekankan, pembangunan infrastruktur yang mendapatkan prioritas utama dalam masa pandemi Covid-19 ini, adalah pembangunan infrastruktur yang dapat memberikan dampak langsung dan segera pada pemulihan ekonomi nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebab, lanjut Febry, sebagaimana diketahui bahwa dalam upaya pemulihan ekonomi nasional seperti saat ini, peran infrastruktur seperti misalnya melalui program semacam Padat Karya dan lain-lain dinilai sangat penting sekali untuk direalisasikan.

Bentuk keseriusan lain dari Presiden Jokowi dalam pembangunan infrastruktur, adalah ditetapkannya berbagai proyek prioritas sebagai major project dan proyek strategis nasional (PSN).

Karena, PSN adalah proyek proyek yang mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Jokowi, dan harus dapat diselesaikan paling lambat pada tahun 2024 saat masa jabatan Jokowi-Ma’ruf Amin berakhir.

“Karena program-program yang masuk dalam PSN harus selesai sebelum Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyelesaikan tanggung jawabnya, dalam batas waktu kepemimpinan pada 20 Oktober 2024 yang akan datang,” ujarnya.

Sulut Siapkan 2 Event Kelas Dunia Kenalkan Destinasi Andalan KEK Likupang

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kompetensi olahraga bergengsi skala internasional bakal digelar awal Juli mendatang di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang, Minahasa Utara (Minut), Provinsi Sulawesi Utara.

Dua event prestisius tersebut yakni Forum Komunikasi (FK) Pria Kaum Bapa (PKB) Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Charity Golf Tournament dan Likupang International Underwater Photography Competition (IUPC) 2021.

Alvin Taulu dan Jemmy Mokolensang selaku ketua umum dari event bergengsi dengan total Rp650 juta ini akan menggandeng beberapa sponsor besar dan nama-nama pribadi kenamaan Minahasa yang ada di Jakarta.

Keduanya yakin, acara ini akan membuat mata dunia makin tertuju ke Likupang.

“KEK Pariwisata Likupang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo sebagai destinasi super prioritas atau DSP. Setelah melihat langsung pesona alam Likupang, kami yakin dua acara ini akan sukses,” kata Alvin, Selasa (27/4/2021).

Tidak hanya itu saja, pria berdarah Kawangkoan, Minahasa yang juga dikenal sebagai pebisnis sukses lulusan Australia ini menerangkan, gelaran event FK PKB-PGI Charity Golf Tournament mengundang para golfer kenamaan nasional.

Sementara khusus Likupang IUPC 2021 akan menghadirkan juri internasional dan peserta dari luar dan dalam negeri.

Walau begitu, panitia juga tetap menerapkan standar kesehatan yang tinggi untuk para peserta yang akan hadir.

“Di dua event ini, kami tetap mengedepakan protokol kesehatan Covid-19 dengan ketat. Semua peserta wajib lolos tes Swab PCR walau sudah divaksinasi dua kali,” tutur Jemmy, pemilik firma hukum kenamaan, Mokolensang Law Firm di hadapan wartawan dan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulut onald Sorongan serta Bupati Minut yang diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata Minut Audy Sambul.

Jemmy menjelaskan, Paradise Golf and Resort di Desa Maen Likupang Timur memiliki 18 hole di lahan seluas 63 hektare. Untuk golf diyakini mampu menonjolkan pemandangan alam laut dan perbukitan.

“Kami berharap kegiatan ini akan menjadi agenda rutin pariwisata di Minahasa Utara,” ujar Jemmy.

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw memberikan apresiasi dan mendukung kegiatan berskala internasional tersebut. Menurutnya, acara ini akan menggerakkan perekonomian Sulut, mendorong para pelaku usaha pariwisata, termasuk UMKM.

Pasarkan Produk UMKM, Pemkab Sleman Gelar Pasar Lebaran

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Sleman di menggelar Pasar Lebaran 2021 Sleman City Hall, mulai 29 April hingga 2 Mei 2021. Kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menyambut lebaran dan memasarkan produk UMKM.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sleman, Pustopo mengatakan, secara umum pasar Lebaran tahun ini tidak berbeda jauh dengan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Bedanya hanya tempat dan penyelenggaraannya saja.

“Biasanya di lapangan Pemda, tahun ini karena situasi pandemi Covid-19, di  SCH dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Penjual dan pengunjungan juga akan menjalani screening,” katanya.

Pasar Lebaran ini akan dilaksanakan secara luring dan daring (online). Untuk luring dilaksanakan mulai 29 April-2 Mei 2021 dan secara daring pelaksaannnya lebih lama sampai 21 Mei 2021.

Disediakan 100 stand bagi UMKM, terutama yang menjadi binaan pemerintah yang tergabung dalam Forum Komunikasi (Forkom) UMKM di 17 Kapanewon,  HIPPI  dan  komunitas  perupa Sleman.

“Produk yang dijajakan di antaranya, kuliner,  fashion  hingga craft,” katanya.

Selain itu, juga menawarkan sembako murah, seperti minyak goreng Rp23.000 per liter, telur ayam Rp20.000 per kilogram, beras C4 dalam bentuk kemasan 2.5 gram dengan harga Rp22.000 dan gula pasir Rp10 ribu per kg.

Khusus gula pasir pembelian akan dibatasi maksiomal 2 kilogram dengan stok 1,5 kuintal per hari.

“Harga-harganya terbilang murah dibanding harga di pasaran,” jelasnya.    Sekretaris Dinkop UKM Sleman, Endah Sri Widiastuti menambahkan, Pasar Lebaran ini juga menjadi sarana bagi UMKM Sleman  naik kelas. Untuk  itu  UMKM yang mengikuti  pasar lebaran  produksinya sudah melalui kurasi.

Kempupera Bangun Kampus Politeknik Berstandar Internasional

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) tengah melakukan pengembangan Kampus Baru Politeknik Pekerjaan Umum (PU) dengan memanfaatkan lahan milik Ditjen Bina Marga seluas 30 hektare (ha) di Jalan Soekarno Hatta, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Pembangunan gedung baru Politeknik PU tersebut ditandai dengan penandatanganan kontrak paket pekerjaan Pembangunan Gedung Politeknik Pekerjaan Umum Kota Semarang, di kantor Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah, Semarang.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera), Basuki Hadimuljono mengatakan Politeknik PU akan terus dikembangkan sebagai lembaga pendidikan yang unggul dan unik.

Pengembangan ini merupakan bagian dari komitmen Kempupera dalam mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) unggul melalui penyediaan infrastruktur pendidikan.

“Keunikan dari lembaga pendidikan ini adalah adanya program belajar spesial, dimana para siswa akan lebih banyak belajar di lapangan dibanding di kelas. Satu semester belajar di kelas, tiga semester di lapangan. Jadi nanti yang lulus bisa langsung bekerja. Alatnya yang digunakan sesuai dengan yang dipakai Kementerian PUPR,” kata Menteri Basuki, dalam siaran pers, Selasa (27/4/2021).

Direktur Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Boby Ali Azhari dalam acara penandatangan kontrak tersebut mengatakan, pembangunan Gedung Workshop ini merupakan langkah awal pembangunan Kampus Politeknik PU.

“Karena dalam pembangunan ini terbagi dalam dua tahap pelaksanaan yaitu tahap 1 Pembangunan Gedung Workshop dan tahap 2 adalah Pembangunan Gedung UKM, Tower Ruang Kelas dan Laboratorium Politeknik PU,” kata Boby.

Sesuai kontrak pembangunan gedung workshop ini akan dilaksanakan selama 8 bulan ke depan. Gedung Workshop Politeknik PU yang dibangun dengan pagu anggaran sebesar Rp 138 miliar ini terdiri dari 4 massa bangunan.

Antisipasi Peningkatan Kebutuhan Saat Idul Fitri 1442 H, Mandiri Siapkan Uang Tunai Rp20,8 Triliun 

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Bank Mandiri menyiapkan net kebutuhan uang tunai sebesar Rp20,8 triliun atau naik sekitar 9,4% secara year on year untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan uang tunai di masyarakat selama 28 hari pada 19 April – 16 Mei 2021 saat periode libur Idul Fitri 1442 H.

Menurut Direktur Operation Bank Mandiri Toni EB Subari, perkiraan net kebutuhan uang tunai tersebut telah memperhitungkan proyeksi kenaikan pengisian kas ATM sebesar 11,3% menjadi Rp44,5 triliun atau sebesar Rp1,59 triliun per hari pada periode tersebut.

“Dengan lebih dari 25 juta nasabah, kami sangat fokus untuk memastikan ketersediaan dana, terutama pada mesin ATM agar dapat terus prima selama 24/7 melayani kebutuhan nasabah, apalagi saat libur lebaran pada 12 – 14 Mei 2021 nanti,” kata Toni.

Dia memperkirakan, puncak transaksi tunai akan terjadi pada dua pekan terakhir menjelang libur lebaran yang merupakan periode pembayaran gaji dan THR, serta selama libur lebaran (12 -16 Mei 2021) terutama untuk kebutuhan pengisian ATM.

“Berdasarkan historis, kami perkirakan puncak transaksi di mesin ATM adalah pada periode akhir pekan 30 April – 2 Mei serta 7-9 Mei 2021. Untuk mengantisipasi kondisi itu, kami juga telah memberlakukan kebijakan optimalisasi limit pengisian ATM (hingga maksimal 100%) sejak 19 April – 13 Mei 2021,” katanya.

Saat ini, Bank Mandiri mengoperasikan 13.076 mandiri ATM yang terhubung ke lebih dari 40.000 jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Prima dan Visa/Plus. Untuk mengetahui lokasi cabang dan ATM Bank Mandiri terdekat, nasabah dapat mengakses melalui www.bankmandiri.co.id.

Dia menambahkan, pihaknya juga memastikan kesiapan tim monitoring dan pengamanan mesin ATM agar selalu siap melayani nasabah, serta layanan customer care untuk melayani seluruh keluhan nasabah dengan responsif, baik yang disampaikan melalui contact center 14000, kantor cabang, surat elektronik maupun akun media sosial resmi perseroan.

Di samping itu, pihaknya akan terus mengimbau nasabah untuk meningkatkan pemanfaatan jaringan elektronik lainnya seperti layanan mobile banking Livin’ by Mandiri untuk kenyamanan bertransaksi.

“Saat ini, hampir seluruh transaksi pembayaran sudah bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Livin’ by Mandiri pada smartphone nasabah. Total ada lebih dari 1.800 merchant yang terhubung ke aplikasi ini. Dari pembayaran tagihan bulanan, termasuk televisi berlangganan, pembelian pulsa dan data, pembelian tiket pesawat dan kereta api, top up Mandiri e money dengan android atau iOs, top up ewallet, hingga belanja di merchant ataupun ecommerce pilihan,” kata Toni.

Untuk bisa menikmati kemudahan itu, kini Bank Mandiri juga telah menghadirkan kemudahan membuka rekening secara online bagi masyarakat umum dengan mengakses pada https://join.bankmandiri.

1...4,3674,3684,369...4,887Halaman 4,368 dari 4,887