Beranda blog Halaman 4778

Facrul Razi Serahkan Bantuan Operasional untuk 12 Pesantren di Lombok

Penulis
Sopyan
-
Facrul Razi Serahkan Bantuan Operasional untuk 12 Pesantren di Lombok

Suarapemerintah.id – Menteri Agama Fachrul Razi dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyerahkan Bantuan Operasional Pesantren (BOP) untuk sejumlah Pondok pesantren di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.

“Semoga bantuan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bantuan ini merupakan salah satu bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap Pondok Pesantren ditengah pandemi Covid-19,” kata Menag., Rabu (16/09)

BOP Kemenag tahun 2020 tersebut diserahkan  Menag kepada perwakilan Pondok Pesantren usai meluncurkan program inovasi Kemenag NTB yaitu Gerakan Kementerian Agama Menuju Zona Integritas dan Kepedulian Individu yang Religius (Gema Zikir).

Panduan Orang Tua Dalam Pembelajaran Masa Covid-19 Diuji Publik

Penulis
Sopyan
-
Panduan Pembelajaran Masa Covid-19 bagi Orang Tua Diuji Publik

Suarapemerintah.id – Panduan Orang Tua dalam Pendampingan Belajar Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 yang disusun Kemenag memasuki tahap uji publik. Karena pandemi, tahapan ini dilakukan secara daring pada 14 September 2020.

Giat ini dibuka Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Suyitno. Selaku pembahas, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti.

Uji Publik diikuti Kasubdit RA GTK Madrasah, Siti Sakdiyah, jajaran pejabat Direktorat GTK Madrasah, Tim INOVASI Kemenag, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah dan Kepala Seksi GTK Kanwil Kemenag se-Indonesia, serta tim penyusun.

Direktur GTK Madrasah Suyitno berharap panduan ini dapat menggugah orang tua untuk membangun suasana kebatinan yang nyaman dalam melakukan pendampingan belajar anaknya. “Panduan ini diharapkan menumbuhkan kesadaran bahwa tanggung  jawab pendidikan anak bukan semata-mata tanggung jawab lembaga tapi adalah tanggung jawab orang tua,” ujar Suyitno, di Jakarta, Senin (14/09).

Wamenag Buka Program Bimtek Penceramah Agama Bersertifikat

Penulis
Sopyan
-
Wamenag Buka Sosialisasi Program Bimtek Penceramah Agama Bersertifikat

Suarapemerintah.id – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi membuka  Sosialisasi Program Bimtek Penceramah Agama Bersertifikat. Acara yang diikuti puluhan peserta, baik secara daring maupun luring, akan berlangsung selama tiga hari ini.

Sosialisasi ini akan ditutup dengan peluncuran program Bimtek Penceramah Agama Bersertifikat oleh Menteri Agama Fachrul Razi beserta para Dirjen Bimas (Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha), serta Pusat Pembinaan dan Pendidikan Khonghucu pada 18 September 2020.

“Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan layanan bimbingan keagamaan melalui para penceramah,” jelas Wamenag di Jakarta, Rabu (16/09).

Wamenag Ajak Tokoh Agama Untuk Kampanyekan Moderasi Beragama

Penulis
Sopyan
-
Wamenag Ajak Tokoh Agama Untuk Kampanyekan Moderasi Beragama

Suarapemerintah.id – Moderasi Beragama yang tengah digaungan Kementerian Agama perlu mendapat dukungan dari pelbagai pihak. Tokoh agama, penceramah, pimpinan ormas, dan pimpinan lembaga keagamaan memiliki peran penting dalam kampanye moderasi beragama.

“Perlu dukungan para tokoh agama, da’i, ormas serta lembaga keagamaan, untuk senantiasa menghadirkan nilai-nilai agama yang moderat di tengah-tengah masyarakat,” demikian disampaikan Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi saat membuka Acara Sosialisasi Program Bimtek   penceramah agama bersertifikat, Jakarta, Rabu (16/09).

“Moderasi beragama yang berprinsip pada nilai-nilai keadilan (i’tidal), moderat (tawasuth) dan seimbang (tawazun), perlu terus diperkuat dan diperluas,” lanjutnya.

Hadir, para pimpinan Ormas Islam dan Pimpinan Lembaga Dakwah. Hadir pula Sekretaris Ditjen Bimas Islam M Fuad Nasar, Direktur Peneranngan Agama Islam Juraidi, Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Mudhofir, serta pejabat eselon III dan IV di lingkungan Bimas Islam Kementerian Agama.

Dengan menguatnya pemahaman dan praktik moderasi beragama di masyarakat, Wamenag berharap kehidupan beragama di Indonesia menjadi sehat, harmonis, dan rukun. “Itulah yang dibutuhkan dalam proses pembangunan bangsa,” kata Wamenag.

Kemenko Marves Dorong Ekonomi Kreatif Berbasis Teknologi Digital

Penulis
Sopyan
-
Kemenko Marves Dorong Ekonomi Kreatif Berbasis Teknologi Digital

Suarapemerintah.id – Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terus berupaya mendukung ketahanan sektor ekonomi kreatif Indonesia di masa pandemi Covid-19. Pada Rabu, (16-9-2020) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan hadir dan memberikan sambutan pada acara Peluncuran Kampanye #PernakPernikUnik dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan secara virtual.

“Produk kriya buatan anak bangsa harus menjadi tuan rumah di Indonesia. Di masa pandemi ini, kolaborasi menjadi solusi pemulihan pertumbuhan ekonomi,” ujar Menko Luhut dalam sambutannya. Melalui Gerakan Bangga Buatan Indonesia, lanjut dia semakin memperkokoh semangat gotong royong dan solidaritas semua pemangku kepentingan.

Di masa pandemi Covid-19, menurut Menko Luhut keberlangsungan UMKM Indonesia bertumpu pada penggunaan teknologi. Menurut survey BPS, 83 persen UMKM mengakui adanya pengaruh positif dari penggunaan media daring. Oleh karena itu, Kemenko Marves mendorong para aktor UMKM untuk merangkul riset dan teknologi.

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo Manuhutu, menambahkan bahwa keberlangsungan ekonomi kreatif Indonesia tidak hanya terbatas pada peran aktor UMKM, namun membutuhkan peran dari seluruh pihak terkait. “Sebagai konsumen, cara paling mudah untuk mendukung UMKM nasional adalah dengan mulai membiasakan diri dalam membeli produk-produk lokal,” pungkas Deputi Odo.

Kampanye #PernakPernikUnik Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia adalah upaya pemerintah untuk memfasilitasi UMKM nasional dalam menghadapi tantangan di masa pandemi melalui teknologi digital. Turut hadir dalam acara ini Menteri Perdagangan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Menteri Koperasi dan UKM.

Rencana Peningkatan Kapabilitas dan Kompetensi Penceramah

Penulis
Sopyan
-
Rencana Peningkatan Kapabilitas dan Kompetensi Penceramah

Suarapemerintah.id – Cendekiawan muslim Azyumardi Azra mendukung rencana

“Saya mendukung program peningkatan kapabilitas dan kompetensi penceramah ini. Apa pun namanya, dulu sempat disebut standarisasi, sertifikasi, atau penceramah bersertifikat, tapi substansinya adalah peningkatan kapabilitas dan kompetensi penceramah agama kita, ”ujar Azyumardi Azra, Kamis (17/09).

Peningkatan kapabilitas dan kompetensi menurut Azra sukses suatu bentuk campur tangan negara dalam kehidupan agama, melainkan bentuk peningkatan pelayanan keagamaan bagi umat. “Peningkatan kompetensi ini kan memang kewajiban kita semua. Saya kira ikhtiar Bimas Islam untuk melakukan peningkatan kompetensi dan kapabilitas penceramah ini sangat baik. Saya dukung itu, ”kata Azra yang menyampaikan materi tentang” Harmonisasi Negara, Agama, dan Dakwah “.

“Namun, mungkin diksinya bisa diubah jangan penceramah bersertifikat. Bisa dengan lokakarya, program peningkatan kapabilitas, atau apa. Itu hal teknis, tapi secara substansi, saya setuju. Penceramah yang telah meningkatkan peningkatan kompetensi ini mendapatkan sertifikat, itu tidak masalah, ”imbuhnya.

Ia menyebutkan setidaknya ada tiga kompetensi yang harus dimiliki oleh penceramah agama. Pertama, kompetensi keilmuan dan kecakapan tentang Islam sekaligus kebangsaan atau ke-Indonesiaan. “Seorang Dai atau penceramah harus memiliki pemahaman Islam yang komprehensif, tidak sepotong-potong, adhoc, dan bermuatan politik ideologis dan kekuasaan,” kata Azra.

Kedua, kompetensi pendekatan dan metodologi dakwah. Seorang penceramah, lanjut Azra, harus memahami cara komunikasi dan penyampaian pesan Islam yang efektif. “Salah satunya, dakwah itu bil hikmah, dengan cara yang baik. Kompetensi ini harus dimiliki oleh penceramah agama, ”tuturnya.

Ketiga, kompetensi akhlaqul karimah. “Ini penting bahwa seorang dai atau penceramah harus dapat menjadi tauladan. Apa yang menjadi perbuatannya sesuai dengan perkataan yang disampaikannya, ”lanjut Azra.

Dalam menjalankan program peningkatan kapabilitas dan kompetensi penceramah ini, Azra menyarankan pemerintah untuk melibatkan ormas-ormas yang ada. “Saat ini launching tidak apa dilakukan oleh pemerintah, tapi ke depan dapat diserahkan kepada divisi dakwah yang dimiliki oleh masing-masing ormas,” tuturnya.

Bukan saja dengan ormas, Azra mengusulkan peningkatan kompetensi penceramah ini perlu juga melibatkan Fakultas Dakwah yang ada pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dan Swasta. “Hal ini dibutuhkan agar dai atau penceramah agama kita dapat menguasai metodologi dan kerangka berpikir ilmiah. Bila kompetensi ini dimiliki, maka tidak akan lagi seorang penceramah asal berbicara,” terang Azra.

Terakhir, Azra kembang agar Kemenag membuat pangkalan data penceramah agama. “Ini bukan hanya untuk kepentingan pengembangaan dan kompetensi penceramah saja. Yang lebih utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para dai atau penceramah, ”cetus Azra.

Menteri ESDM Membuka Peringatan 100 Tahun Pemantauan Gunung Api

Penulis
Sopyan
-
Menteri ESDM Resmi Membuka Peringatan 100 Tahun Pemantauan Gunung Api

Suarapemerintah.id – Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) Arifin Tasrif hari ini, Rabu (16/9), buka secara resmi Puncak Peringatan 100 Tahun Pemantauan   gunung api di Indonesia. Tema Peringatan 100 Tahun Pemantauan Gunung Api Indonesia adalah “100 Years Anniversary of Saving Lives; Lessons Learned, Reflection and Celebration”.

Posisi Indonesia yang berada di antara pertemuan tiga lempeng besar dunia, menurut Arifin menjadikan Indonesia menjadi daerah yang rawan terhadap bencana, namun demikian sudah seharusnya menjadikan kita lebih tangguh, lebih sigap dan lebih siap lagi dalam menghadapi bencana geologi seperti erupsi gunung api, gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah.

“Fakta tersebarnya sekitar 70 gunung api sangat aktif di seluruh wilayah Indonesia, dari total 127 jumah, memerlukan perhatian serius karena beberapa di antaranya telah mengalami erupsi yang berakibat korban jiwa manusia. Namun demikian, ibarat sisi mata uang, bencana bencana geologi, sisi positifnya menjadikan Indonesia memiliki tanah yang subur, 128 cekungan sedimen, 329 tempat manifestasi panas bumi, 421 cekungan air tanah, dan memiliki jalur metalogenik sehingga Indonesia banyak memiliki sumber daya mineral dan energi yang tentunya harus dikelola secara bijak dan berkeadilan, “ujar Arifin.

Sepanjang 100 tahun pengamatan gunung api di Indonesia merupakan perjalanan panjang yang telah memperkaya bangsa Indonesia dengan banyak pengalaman yang bisa diambil pelajaran, direnungkan atau bahkan kita rayakan bersama.

“Menjelang 100 tahun ini kita bangga dengan melihat capaian-capaian selama ini dan apa yang masih perlu ditambahkan dan dianggap sebagai tantangan yang naik dalam level gunungapi di masa mendatang,” ungkap Arifin.

Sebagaimana diketahui, kerja keras dalam pemantauan gunung api Indonesia di Indonesia telah mendapatkan pengakuan tingkat dunia. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi, Kementerian ESDM menjadi institusi pertama di dunia yang menerima penghargaan dari organisasi asosiasi ahli gunung api dunia atau International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior (IAVCEI) Award pada tahun 2018. Pemberian penghargaan ini didasarkan pada aspek pemantauan gunung api dan bagaimana institusi tersebut mengorganisasi krisis gunung api, baik itu ketika pra, saat, maupun setelah erupsi.

Kepala Badan Geologi Eko Budi Lelono menambahkan, Pada tahun 2020 ini, kegiatan pemantauan gunung api di Indonesia memasuki usia 100 tahun, suatu jangka waktu yang cukup lama untuk pengembangan suatu sistem pemantauan gunung api. Dalam perjalanan waktu, sejak awal pembentukan Dinas Penjagaan Gunung api hingga saat ini.

Saat ini, institusi pemantauan gunung api terus melakukan penyempurnaan terhadap sistem pemantauan serta daya dukung sarana prasarananya yang mengacu pada standar pemantauan gunung api dunia. Seiring dengan perkembangan teknologi pemantauan yang semakin maju saat ini, kegiatan pemantauan gunung api dapat dilaksanakan dalam jarak yang cukup aman dari sumber aktivitas gunung api, nyaman, serta resposif dalam mendukung tugas mitigasi bencana gunung api.

Tonggak sejarah pemantauan gunung api di Indonesia baru dimulai secara kelembagaan pasca letusan Gunung Kelud di Jawa Timur pada tahun 1919, dimana pada saat terjadi erupsi Gunung Kelud, dampak tidak langsung hasil erupsi berupa lontaran air danau Kawah Kelud dari banjir lahar panas yang mengakibatkan korban jiwa sebanyak 5156 orang.

Upaya mitigasi berupa pembangungan infrastruktur berupa terowongan pembuangan danau air Kawah Kelud maupun pendirian kelembagaan yang menangani mitigasi bencana erupsi dilakukan satu tahun setelah erupsi tersebut. Pendirian kelembagaan tersebut adalah dengan dibentuknya Dinas Penjagaan Gunung Api pada 16 September 1920.

Lembaga ini melakukan kebutaan yang melakukan kesalahan gunung di Indonesia. Dalam perjalanan waktunya, yaitu periode tahun 1920-1941, sudah 8 gunung api dipantau tingkat aktivitasnya. Hingga saat ini Badan Geologi telah membangun 74 Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) di 69 gunung api aktif yang ada di Indonesia.

100 Tahun Pengamatan Gunung Api, Negara Wajib Berikan Rasa Aman

Penulis
Sopyan
-
100 Tahun Pengamatan Gunung Api, Negara Wajib Berikan Rasa Aman

Suarapemerintah.id – Menjadi seorang petugas pengamatan  gunung api (PGA) berarti menempatkan dirinya menjadi garda terdepan penyebaran informasi terkini aktivitas vulkanik gunung api, ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar bagi keselamatan masyarakat, utamanya masyarakat disekitar wilayah bencana.

Keberadaan petugas PGA akan sangat terasa saat gunung yang mereka pantau menunjukkan aktivitas vulkanik yang meningkat, mereka akan terus dicari-cari banyak pihak sebagai sumber informasi utama bagi masyarakat. Informasi terkini dan akurat dapat meminimalisir jatuhnya banyak korban baik jiwa maupun harta.

“Memberikan rasa aman adalah kewajiban kita, sesuai dengan amanat yang terkandung didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”, sehingga sudah selayaknya negara harus memberikan rasa aman, dan bersama masyarakat berperan aktif dalam penanggulangan bencana,” ujar Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, dalam sambutannya di acara Peringatan 100 Tahun Pengamatan Gunung Api di Indonesia, Rabu (16/9).

Upaya mitigasi bencana yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi risiko bencana. Upaya yang dilakukan sebelum bencana seperti penyelidikan, penelitian dan pemetaan potensi bahaya yang ditindaklanjuti dengan pemantauan untuk dapat memberikan peringatan dini sehingga semua pihak dapat melakukan kesiapsiagaan guna mengurangi atau meniadakan dampak yang ditimbulkan akibat kejadian alam.

Kementerian ESDM pada saat ini juga berperan aktif dalam pengurangan risiko bencana sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Pembuatan peta-peta kebencanaan geologi, seperti peta kawasan rawan bencana gunung api, gempa bumi, tsunami dan gerakan tanah disertai rekomendasi teknis, serta mensosialisasikan ke masyarakat di kawasan rawan bencana.

Senada, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Eko Budi Lelono mengatakan, misi yang diemban Kementerian ESDM dalam meminimalkan korban jiwa manusia dan kerugian harta benda dari bencana geologi dilakukan oleh Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Salah satu upayanya adalah dengan melakukan pemantauan gunung api yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” jelas Eko.

Kegiatan pemantauan gunung api di Indonesia sudah memasuki usia 100 tahun, suatu jangka waktu yang cukup lama untuk pengembangan suatu sistem pemantauan gunung api. “Sesuai dengan Visi dan Misi yang ada, PVMBG bertekad menjadi institusi yang utama dan terpercaya di bidang mitigasi bencana letusan gunung api, gerakan tanah, gempabumi dan tsunami untuk menyelamatkan jiwa dan harta benda serta memberikan rasa aman kepada masyarakat,” jelas Eko.

Saat ini, Eko menambahkan, institusi pemantauan gunung api akan terus melakukan penyempurnaan terhadap sistem pemantauan serta daya dukung sarana prasananya yang mengacu pada standar pemantauan gunung api dunia. Seiring dengan teknologi pemantauan yang semakin maju saat ini, kegiatan pemantauan gunung api dapat dilaksanakan dalam jarak yang cukup aman dari sumber aktivitas gunung api, nyaman, serta resposif dalam mendukung tugas mitigasi bencana gunung api.

Kecepatan dan ketepatan menyampaikan informasi akan memberi dampak positif bagi banyak pihak dan masyarakat serta akan meminimalisir jatuhnya korban jiwa dan harta masyarakat.

“Berita kejadian bencana geologi di seluruh wilayah Indonesia sudah dapat diperoleh masyarakat melalui media-media elektronik yang tersebar banyak dan sangat mudah diakses berbagai kalangan, baik itu berita kejadian erupsi gunung api, gempa bumi-tsunami dan gerakan tanah,” pungkas Eko. (SF)

 

Insan Kejaksaan Harus Junjung Moralitas dalam Penegakan Hukum

Penulis
Sopyan
-
Insan Kejaksaan Harus Junjung Moralitas dalam Penegakan Hukum

Suarapemerintah.id – Menko Polhukam Moh. Mahfud MD menegaskan bahwa untuk menepis kesan jelek di masyarakat tentang penegakan hukum, insan Adhyaksa (Jaksa) harus menguatkan moral dan jangan terjebak dalam praktek industri hukum.

Demikian disampaikan Menko Polhukam dalam Rapat Kerja Teknis Bidang Pidana Umum Kejaksaan Agung (16/9) yang diselenggarakan daring dan dihadiri 626 peserta rapat, termasuk Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, para Jaksa Agung Muda, para Kepala Kejaksaan Tinggi, Asisten Tindak Pidana Umum, dan Para Kepala Kejaksaan Negeri.

“Sudah sangat jelek kesan penegakan hukum kita di masyarakat, nanti diperas, nanti malah ditangkap, dan sebagainya. Saya tidak bisa melakukan apa-apa, Presidentidak bisa melakukan apa-apa, karena semua punya batasan kewenangan. Karena itu perlunya pembinaan dan moralitas.” Demikian disampaikan Menko.

Menurut Mahfud, untuk insan Adhyaksa kuncinya adalah moralitas. Dia mengatakan untuk semua Jaksa bertanggung jawab, kuatkan sikap moral mental dalam melakukan tugas penegakan hukum. Kuncinya dalam membina insan Kejaksaan menurutnya, adalah moral.

“Saya bisa membuat pasal ini untuk membuat orang yang salah jadi tidak salah, saya bisa menghukum orang ini padahal tidak salah, saya bisa cari buktinya. Itu adalah praktek industri hukum dan masyarakat sekarang sudah kritis. Sudah tidak bisa dibohongi, kita harus transparan dan akuntabel.” Menko Polhukam menjelaskan.

Ia tetap optimis, karena situasi saat ini, menurutnya penegak hukum sudah tidak bisa menghindar lagi, iklim keterbukaan informasi dan masyarakat makin kritis. Kemudian juga saat ini Kejaksaan Agung juga tengah berbenah diri. Ia yakin ini akan membuat penegakan hukum kedepan akan dipimpin oleh insan kejaksaan yang menjunjung moralitas.

Rudy Djamaluddin Tantang 15 Camat Buat program Berkonsep Pariwisata

Penulis
Sopyan
-
Rudy Djamaluddin Tantang 15 Camat Buat program Berkonsep Pariwisata

Suarapemerintah.id – Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin menantang 15 camat untuk membuat program berkonsep pariwisata, yakni memiliki nilai kepuasan dan daya tarik. Hal tersebut disampaikannya  saat pemerintah kota Makassar menggelar rapat koordinasi di Ruang Sipakalebbi lantai ll Kantor Balaikota Makassar, Rabu (16/9/2020).

“Saya tantang  semua camat. untuk membuat satu program saja yang memuaskan orang dan memiliki daya tarik. Silahkan masukan anggarannya, kita akan masukan. Terserah kita mau bikin apa. Sektor UMK bisa, lingkungan hidup, penataan kawasan, kuliner dan sektor-sektor lainnya,” kata Prof Rudy.

Prof Rudy menjelaskan, konsep pariwisata yang memuaskan dan memiliki daya tarik merupakan salah satu kunci kemajuan Kota Makassar. Prof Rudy berharap Kota Makassar bisa meniru kesuksesan Singapura dalam membangun ekonominya dengan dua sektor. Diantaranya pariwisata dan investasi.

1...4,7774,7784,779...4,860Halaman 4,778 dari 4,860