Dukung Percepatan Kopdes Merah Putih, Mendes Yandri Terbitkan Permendesa Nomor 16 Tahun 2025

Penulis

-

12 Jan 2026

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto didampingi Wamendes PDT Ariza Patria menghadiri rapat koordinasi terbatas pelaksanaan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (12/1/2025).

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan tersebut membahas tentang evaluasi operasionalisasi fisik Kopdes Merah Putih.

Mendes Yandri Susanto dalam rapat tersebut mengatakan bahwa Kemendes PDT telah melaksanakan tugas dengan menerbitkan Peraturan Menteri Desa (Permendesa) Nomor 16 Tahun 2025 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2026.

Dalam Permendesa tersebut telah dijelaskan bahwa salah satu fokus penggunaan dana desa digunakan untuk mendukung implementasi Koperasi Desa Merah Putih.

“Kemendes telah mengeluarkan Permendesa Nomor 16 tahun 2025 tanggal 29 Desember kemarin yaitu tentang fokus penggunaan dana desa. Kami sudah mengatur, salah satu fokus penggunaan dana desa untuk koperasi desa merah putih,” ungkap Yandri.

“Jadi Pak Menko, sudah kami masukkan sehingga dari sisi legalitas di tingkat desa Insya Allah sudah termaktub dalam Permendesa Nomor 16 Tahun 2025. Jadi semua musyawarah desa nanti akan memasukkan dukungan dana desa untuk koperasi desa merah putih,” sambung Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan update data terkait dengan pembangunan Kopdes Merah Putih. Saat ini setidaknya sudah ada 40.000 Kopdes Merah Putih yang siap untuk melakukan pembangunan dan 26.000 Kopdes Merah Putih yang sudah dalam proses pembangunan.

Menurutnya, proses pembangunan gerai Kopdes Merah Putih terus dipercepat guna mempercepat operasionalisasi. Saat ini, proses pembangunan Kopdes ditugaskan ke Agrinas Pangan yang bekerja sama dengan TNI di daerah.

“Kami sedang mendata, yang sudah sekarang ter data 40.000, dalam proses pembangunan 26.000 Kopdes Merah Putih,” ungkap Zulkifli Hasan.

Hadir dalam rapat ini yaitu Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wamen KKP serta perwakilan dari K/L terkait.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ikuti Peluncuran 166 Sekolah Rakyat, Wamen Ossy: Setiap Anak Indonesia Berhak atas Pendidikan yang Layak

Penulis

Jalaludin Rummi

-

12 Jan 2026

Wamen ATR/BPN, Ossy Dermawan, bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga dalam Kabinet Merah Putih, menghadiri peluncuran 166 Sekolah Rakyat oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang dipusatkan di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Senin (12/01/2026). Wamen Ossy menegaskan bahwa peluncuran ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

“Sekolah Rakyat menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, memperoleh hak atas pendidikan yang layak. Kita melihat anak-anak yang berasal dari golongan tidak mampu, mendapatkan harapan untuk dapat bersekolah tanpa mengeluarkan biaya dan sekolahnya ini disiapkan dengan sebaik-baiknya,” terang Wamen Ossy usai peluncuran Sekolah Rakyat.

Wamen Ossy menjelaskan bahwa program tersebut telah menunjukkan dampak nyata bagi para penerima manfaat. “Tadi juga kita lihat _success story_-nya, Pak Presiden sampai sempat menitikan air mata, melihat anak-anak ini ternyata setelah mereka diberikan peluang dan kesempatan betul-betul mampu memperlihatkan yang terbaik bagi sekolahnya, prestasinya, capaiannya,” jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi lintas instansi yang akan terus diperkuat guna mendukung keberlanjutan Program Sekolah Rakyat. Dukungan tersebut meliputi penyediaan sarana dan prasarana, kepastian pemanfaatan lahan, serta penguatan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Ini dibuktikan tadi bagaimana hasilnya sangat baik. Tentunya kami dari Kementerian ATR/BPN, dalam hal ini BPN di daerah yang berada di garda terdepan, berharap agar program-program prioritas Bapak Presiden ini dapat terus kita dukung secara penuh,” pungkas Wamen Ossy yang didampingi Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Mathori.

Peluncuran ini menandai dimulainya operasional Sekolah Rakyat rintisan di 166 titik di seluruh Indonesia sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pendidikan dan pemberdayaan keluarga. Adapun sebaran lokasi Sekolah Rakyat rintisan meliputi Sumatra sebanyak 35 lokasi, Jawa 70 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara tujuh lokasi, Kalimantan 13 lokasi, Sulawesi 28 lokasi, Maluku tujuh lokasi, serta Papua enam lokasi.

Saat ini, lebih dari 15.000 siswa telah mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat yang didukung oleh teknologi digital. Pemerintah menargetkan pengembangan hingga 500 titik Sekolah Rakyat pada tahun 2029 guna meningkatkan daya tampung pendidikan bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat perekonomian terendah sesuai Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sinkronisasi Program Kegiatan Tahun 2027, Sekjen ATR/BPN Tekankan Konsistensi Pusat dan Daerah

Penulis

Jalaludin Rummi

-

12 Jan 2026

Kementerian ATR/BPN menggelar kegiatan Sinkronisasi Program Kegiatan Tahun 2027 serta Penyusunan Penjenjangan Kinerja (Pohon Kinerja) pada Senin (12/01/2026). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Sari Pacific, Jakarta, ini menegaskan pentingnya konsistensi dalam sinkronisasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah guna memastikan efektivitas perencanaan, penganggaran, serta capaian kinerja yang berorientasi pada hasil.

“Saya berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Sinkronisasi usulan tahun 2027 perlu segera dilakukan meskipun saat ini masih awal tahun 2026. Penyusunan perencanaan oleh setiap satuan kerja (satker) harus dilakukan secara efektif dan efisien, tidak sekadar formalitas, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi kinerja, sehingga dapat menjadi arahan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat membuka kegiatan tersebut secara daring.

Dalu Agung Darmawan menyampaikan bahwa realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 telah mencapai 95,26 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran berjalan cukup efektif. Meskipun secara umum realisasi tersebut sudah sangat optimal, realisasi pada beberapa sumber dana, khususnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), masih perlu terus diperkuat.

Sementara itu, pada Tahun Anggaran 2026, Kementerian ATR/BPN memperoleh pagu anggaran sebesar Rp9,49 triliun. Namun, dengan adanya kebijakan blokir anggaran sebesar Rp564 miliar, pagu efektif menjadi Rp8,93 triliun. Adapun PNBP Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3,24 triliun. “Tiap tahun angka-angka ini terus berubah, namun sumber utama penerimaan tetap berasal dari layanan pertanahan, tata ruang, serta layanan lainnya. Oleh karena itu, saya berharap seluruhnya dapat berjalan dengan baik dan terkoordinasi,” tegasnya.

Dalam konteks perencanaan Tahun 2027, ia menyampaikan bahwa usulan dari seluruh satker telah dialokasikan ke dalam tiga program utama. Target pendapatan Tahun 2027 direncanakan sebesar Rp3,285 triliun dengan dominasi layanan regional mencapai 99,7 persen. Hingga 9 Januari 2026, target pendapatan yang telah diinput oleh daerah tercatat sebesar Rp2,956 triliun.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa capaian realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN telah berada pada kategori optimal. “Namun demikian, masih terdapat ruang untuk terus meningkatkan capaian tersebut. Keterbatasan waktu dan belum optimalnya perhitungan sejak awal menjadi tantangan yang perlu dievaluasi. Oleh karena itu, pada Tahun 2026 kami akan memulai dengan penguatan mitigasi risiko,” ujarnya.

Sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya turut hadir sebagai narasumber secara daring. Sementara itu, peserta kegiatan terdiri atas para Kepala Bagian Program dari masing-masing direktorat jenderal serta Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia yang mengikuti kegiatan secara luring.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tabligh Akbar Tutup Pekan Raya Kaltim 2026, Wujud Syukur HUT ke-69 Provinsi Kaltim

Penulis

Jalaludin Rummi

-

12 Jan 2026

Suasana religius menyelimuti Halaman Parkir Stadion Gelora Kadrie Oening, Sempaja, Samarinda, Minggu (11/1/2026) malam. Ratusan jamaah dari berbagai penjuru Kota Samarinda memadati area tersebut untuk mengikuti Tabligh Akbar dan Doa Bersama bersama Ustadz Das’ad Latif, yang sekaligus menjadi penutup rangkaian Pekan Raya Kaltim (PRK) 2026 dalam rangka peringatan HUT ke-69 Provinsi Kalimantan Timur.

Kegiatan ini turut dihadiri, Kepala Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kalimantan Timur Dr. H. Mame Sadafal, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni, Jajaran Forkopimda, Asisten da Staf Ahli serta Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kaltim

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kalimantan Timur H. Seno Aji menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah berpartisipasi dan menyukseskan rangkaian peringatan HUT ke-69 Provinsi Kalimantan Timur.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat Bumi Etam, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, pelaku UMKM, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan rangkaian kegiatan ini,” ujarnya.

Ia menuturkan, sepanjang rangkaian HUT ke-69 Kaltim, masyarakat telah menyaksikan semangat kebersamaan yang kuat melalui pelaksanaan Pekan Raya Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut menjadi ruang perjumpaan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus wadah bertemunya budaya, seni, ekonomi kerakyatan, kreativitas UMKM, serta ekspresi kegembiraan seluruh lapisan masyarakat.

“Rencana dalam waktu lima tahun ini, akan terbentuk 50 ribu UMKM, sehingga menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi Kaltim,”jelas Seno Aji.

Menurutnya, Pekan Raya Kaltim merupakan wujud nyata pembangunan yang hadir dan dirasakan langsung oleh rakyat. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berupaya menghidupkan ekonomi lokal, memperkuat identitas budaya Bumi Etam, serta menumbuhkan rasa memiliki dan kebanggaan terhadap Kalimantan Timur.

“Pada malam ini, rangkaian peringatan HUT Provinsi Kalimantan Timur kita tutup dengan Tausiyah Akbar. Ini menjadi penegasan bahwa pembangunan sejati tidak hanya diukur dari capaian fisik dan ekonomi, tetapi juga dari kekuatan iman, akhlak, serta nilai-nilai keagamaan,” jelasnya.

Lebih lanjut, H. Seno Aji menegaskan bahwa Kalimantan Timur sebagai daerah yang dianugerahi kekayaan alam, keberagaman budaya, serta memiliki posisi strategis sebagai mitra utama Ibu Kota Nusantara (IKN), memikul amanah besar untuk menjadi daerah yang maju namun tetap religius, modern namun berakar pada nilai budaya dan kearifan lokal.

“Kami menyadari tantangan ke depan tidaklah ringan. Namun dengan doa, ikhtiar, dan kebersamaan, kami optimistis Kalimantan Timur mampu melangkah mantap menuju masa depan yang lebih baik, menuju generasi emas yang cerdas, sehat, berakhlak dan berdaya saing,” tuturnya.

“Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil’alamin, seluruh rangkaian kegiatan Peringatan HUT ke-69 Provinsi Kalimantan Timur kami nyatakan ditutup,”pungkasnya.

Sementara itu, dalam tausiyahnya, Ustadz Das’ad Latif mengajak umat Islam untuk senantiasa memperkuat keimanan, mensyukuri nikmat Allah SWT, serta menjaga persatuan dan persaudaraan di tengah keberagaman. Acara juga dirangkai dengan doa bersama sebagai puncak kegiatan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menag Harap Rumah Ibadah di IKN Jadi Simbol Harmoni Indonesia

Penulis

Jalaludin Rummi

-

12 Jan 2026

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar meninjau progres pembangunan fasilitas rumah ibadah di Ibu Kota Nusantara (IKN), Minggu (11/1/2026). Menag memastikan percepatan pembangunan sarana peribadatan yang akan menjadi pusat spiritualitas sekaligus simbol kerukunan umat beragama.

Menag mengungkapkan bahwa saat ini proses konstruksi difokuskan pada dua bangunan besar, yakni Masjid Negara dan Gereja Basilika. Namun, ia menekankan bahwa kawasan ini nantinya akan menjadi komplek rumah ibadah yang inklusif.

“Saat ini Masjid Negara dan Basilika sedang berproses. Ke depannya, seluruh rumah ibadah lintas agama mulai dari Gereja Kristen, Vihara, Kuil, hingga Pura besar akan dibangun dalam satu kawasan yang berdekatan,” ujar Menag.

Kepala Petugas Konstruksi, Evry, menjelaskan bahwa rumah ibadah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu dirancang untuk berdampingan secara harmonis di IKN. “Tahap awal memang dua bangunan ini, namun rencana besar mencakup Klenteng besar, Vihara, dan Pura yang semuanya terintegrasi,” tambahnya.

Kemegahan Masjid Negara dan Filosofi Basilika

Progres pembangunan Masjid Negara kini telah mencapai 90%. Masjid megah ini memiliki kapasitas hingga 60.000 jemaah. Salah satu ikon yang paling mencolok adalah menara minaret setinggi 99 meter yang melambangkan 99 nama Allah atau Asmaul Husna.

Sementara itu, pembangunan Gereja Basilika juga terus menunjukkan kemajuan signifikan. Jika dilihat dari udara, arsitektur bangunan ini akan membentuk simbol salib. Gereja dengan kapasitas 1.600 umat ini juga akan dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti Wisma Uskup, Jalan Salib dan Taman Goa Maria, hingga Gedung Kolaborasi Lintas Agama.

Tidak sekadar meninjau fisik, Menag juga memberikan masukan teknis dan estetis. Ia menyarankan penambahan ornamen dinding serta pengaturan pencahayaan (lighting) yang lebih artistik pada Masjid Negara maupun Basilika guna memperkuat aura spiritualitas bangunan.

Menag berharap fasilitas publik ini bisa segera rampung agar dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pegawai di IKN.

“Kami berharap pembangunan ini berjalan lancar dan segera selesai. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Harapannya, jika sudah rampung, masyarakat bisa langsung memanfaatkannya untuk beribadah dan memperkuat ukhuwah di lingkungan IKN,” pungkasnya.

Pembangunan kompleks rumah ibadah ini diharapkan menjadi potret nyata dari visi Indonesia yang menjunjung tinggi toleransi dan moderasi beragama di tengah modernitas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mulai 2026, Pemprov Kaltim Gratiskan UKT Mahasiswa di Semua Semester

Penulis

Jalaludin Rummi

-

12 Jan 2026

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus memperkuat komitmennya dalam menjamin akses pendidikan tinggi bagi masyarakat. Melalui APBD 2026,
Pemprov Kaltim memastikan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas, salah satunya dengan memperluas Program Gratis Pembiayaan Uang Kuliah (Gratispol) bagi mahasiswa asal Kalimantan Timur.

Mulai tahun 2026, bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak lagi terbatas bagi mahasiswa baru. Seluruh mahasiswa asal Kalimantan Timur yang memenuhi persyaratan, baik yang berada di semester awal maupun semester lanjutan, dipastikan memperoleh manfaat program Gratispol.

Kebijakan ini sejalan dengan visi Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Pendidikan tinggi dipandang sebagai investasi penting untuk menyiapkan generasi muda Kaltim yang kompeten, berdaya saing dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, mengatakan perluasan cakupan Gratispol merupakan hasil evaluasi kebijakan pendidikan yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya.

“Pada tahun 2026, seluruh mahasiswa Kalimantan Timur yang memenuhi syarat akan mendapatkan pembiayaan UKT. Berbeda dengan tahun 2025 yang hanya diperuntukkan bagi mahasiswa semester baru,” ujar Sri Wahyuni, Sabtu (10/1/2026).

Menurutnya, kebijakan ini dirancang agar faktor ekonomi tidak menjadi penghambat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan tinggi. Dengan adanya pembiayaan UKT dari pemerintah daerah, mahasiswa diharapkan dapat lebih fokus pada proses belajar dan pengembangan kapasitas diri.

Lebih lanjut, Sri menegaskan bahwa program Gratispol juga menjadi bagian dari kesiapan Kalimantan Timur dalam menyongsong peran strategis sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), yang membutuhkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Pemprov Kaltim akan terus memperkuat koordinasi dengan perguruan tinggi dan pemangku kepentingan terkait guna memastikan pelaksanaan Gratispol berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan berkelanjutan.

Melalui perluasan Program Gratispol, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan keberpihakannya pada peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan generasi muda sebagai motor penggerak pembangunan daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menag: Ada Kebutuhan Mendesak Guru Tahfiz Al-Qur’an Perempuan

Penulis

Jalaludin Rummi

-

12 Jan 2026

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan bahwa saat ini terdapat kebutuhan yang besar dari pesantren-pesantren di seluruh Indonesia terhadap guru tahfidz perempuan untuk membimbing santriwati. Hal ini disampaikan Menag saat menghadiri peringatan Hari Lahir ke-15 Jam’iyyah Hafidzotil Qur’an (JHQ) di Kendal.

Dalam kesempatan ini, dikukuhkan juga Pengurus JHQ Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Hadir, ribuan perempuan penghafal Al-Qur’an atau Hafidzah.

Menurut Menag, kebutuhan akan perempuan penghafal Al-Qur’an ini menjadi peluang emas bagi para hafizah untuk berkiprah lebih luas di kancah nasional.

“Keberadaan lembaga tahfidz putri sangat krusial. Kita melihat adanya kebutuhan mendesak akan kehadiran guru-guru tahfidz perempuan yang kompeten di berbagai daerah. Ini adalah peran strategis yang bisa diisi oleh para hafizah kita untuk memperkuat pendidikan Al-Qur’an di Indonesia,” jelas Menag di Kendal, Sabtu (10/1/2026).

Menag mengapresiasi potensi besar yang dimiliki Kabupaten Kendal. Menurutnya, kehadiran ribuan perempuan penghafal Al-Qur’an dinilai sebagai aset sumber daya manusia (SDM) yang strategis untuk pembangunan moral bangsa.

“Saya sangat mengapresiasi pemandangan luar biasa ini. Ribuan hafizah berkumpul dalam satu forum adalah potensi besar yang harus kita berdayakan secara optimal untuk kemaslahatan umat dan bangsa,” ujar Menag.

Menag menyampaikan harapan kepada Pemerintah Kabupaten Kendal untuk terus bersinergi dalam membina lembaga tahfidz.

Membaca Al-Qur’an harus dilakukan dengan kesadaran penuh akan keagungan Tuhan.

“Para hafizah diharapkan tidak berhenti pada kemampuan tekstual semata, namun terus meningkatkan kapasitas diri hingga mampu membumikan nilai-nilai Al-Qur’an di tengah masyarakat,” imbau Menag.

Penghafal Al-Qur’an juga diharapkan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sebagai wujud pengamalan ajaran agama. “Mencintai Al-Qur’an sejatinya juga berarti mencintai dan merawat alam semesta, karena keduanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah SWT,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pesan Wamen Ossy ke Jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah: Tingkatkan Layanan Sesuai Kebutuhan Masyarakat

Penulis

Jalaludin Rummi

-

12 Jan 2026

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN), Ossy Dermawan, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, pada Sabtu (10/01/2026). Dalam kunjungan tersebut, Wamen Ossy mengimbau seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dan tata ruang agar selaras dengan kebutuhan masyarakat.

“Ada tuntutan masyarakat yaitu mereka ingin (pelayanannya) cepat, mereka ingin (pelayanannya) bersih, tapi juga tetap harus prudent dan compliance. Pak Menteri ATR juga selalu terus menerus membahas masalah pelayanan publik ini sebagai isu yang fundamental,” ujar Wamen Ossy.

Di hadapan para pegawai, Wamen Ossy juga menyoroti progres penyelesaian berkas pertanahan. Isu ini menjadi perhatian utama Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, sejak kuartal IV tahun 2025. Berkat komitmen dan kerja sama seluruh jajaran, capaian penyelesaian berkas menunjukkan peningkatan yang signifikan.

“Luar biasa kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat. Alhamdulillah kita berhasil selesaikan dengan semangat kerja dari seluruh jajaran selama dua bulan terakhir di 2025,” ujar Wamen Ossy dalam pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat, Mujahidin Maruf, beserta jajaran Pejabat Administrator di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat.

Memasuki tahun 2026, Wamen Ossy mengimbau agar penyelesaian berkas pertanahan dilakukan secara lebih terencana dengan menerapkan solusi inovatif dalam penanganannya. “Ke depan terkait berkas hendaknya kita bisa buat roadmap, terkait penyelesaian berdasarkan Q1 hingga Q4, juga ada waktu penyelesainnya agar jelas prioritasnya,” terang Wamen Ossy.

Sebagai informasi, dalam kunjungannya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, Wamen Ossy juga menyerahkan tujuh sertipikat hak atas tanah kepada masyarakat. Sertipikat tersebut terdiri atas satu sertipikat wakaf, tiga sertipikat hak pakai, dan tiga sertipikat hak milik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Diskominfo Jambi Klarifikasi Polemik Anggaran Media 2026, Tegaskan Usulan Rp3,6 Miliar Dibahas DPRD

Penulis

Jalaludin Rummi

-

12 Jan 2026

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi memberikan klarifikasi terkait polemik pengajuan anggaran media tahun 2026 yang belakangan menimbulkan simpang siur informasi di publik. Diskominfo menegaskan seluruh proses pengusulan anggaran telah dilakukan sesuai mekanisme dan melalui pembahasan resmi bersama DPRD Provinsi Jambi.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Ariansyah, membantah anggapan bahwa pengajuan anggaran tersebut dilakukan secara sepihak atau tanpa pembahasan. Ia menyampaikan bahwa usulan anggaran telah dibahas dalam rapat Komisi I DPRD pada 28 November 2025, kemudian dilanjutkan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar).

“Prosesnya jelas dan transparan. Dibahas di Komisi I pada 28 November, kemudian dibawa ke Banggar. Peruntukannya juga spesifik, yakni untuk kerja sama media dan seleksi Komisi Informasi (KI),” ujar Ariansyah, Minggu (11/1/26).

Ariansyah menjelaskan, pengajuan tambahan anggaran dilakukan karena pagu indikatif sektor media pada tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun anggaran 2025, Diskominfo mengelola total anggaran sebesar Rp10,5 miliar, yang terdiri dari Rp7,5 miliar pada anggaran murni dan Rp3,5 miliar melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT).

Sementara itu, pada tahun 2026 pagu indikatif yang tersedia hanya sebesar Rp3,5 miliar. Menilai jumlah tersebut tidak mencukupi untuk mendukung kebutuhan kerja sama media dan pelaksanaan seleksi Komisi Informasi, Diskominfo mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp3,4 miliar dalam pembahasan di Komisi I agar alokasi anggaran mendekati realisasi tahun sebelumnya.

Usulan tersebut kemudian dibahas lebih lanjut dalam rapat Badan Anggaran DPRD. Dari hasil pembahasan, disepakati penambahan anggaran sebesar Rp2 miliar. Namun, pembagian alokasi anggaran inilah yang kemudian memicu polemik baru di tengah publik.

Dari total tambahan Rp2 miliar tersebut, sebesar Rp1,7 miliar dialokasikan untuk kerja sama media, sementara Rp300 juta diperuntukkan bagi seleksi dan operasional Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi tahun 2026. Di sisi lain, muncul dugaan bahwa sebagian anggaran tersebut merupakan “titipan” yang dikaitkan dengan Pokok Pikiran (Pokir) legislatif.

Menanggapi isu tersebut, Ariansyah kembali menegaskan bahwa tidak ada pengajuan anggaran “siluman” sebagaimana yang ditudingkan. Menurutnya, seluruh tahapan pengusulan dan pembahasan telah dilakukan secara terbuka dan tercatat dalam mekanisme resmi DPRD.

“Tidak benar jika disebut siluman. Semua dibahas secara resmi, mulai dari Komisi I hingga Banggar. Peruntukannya jelas untuk media dan seleksi KI,” tegas Ariansyah.

Diskominfo Provinsi Jambi berharap klarifikasi ini dapat meluruskan informasi yang berkembang serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses perencanaan dan penganggaran daerah yang transparan dan akuntabel.