“Saya sangat menghargai dengan makin meningkatkan jumlah K/L dan pemerintah daerah yg berhasil mendapatkan opini tinggi dari BPK, yaitu opini WTP,” ujar Sri Mulyani. Sri Mulyani juga berharap bahwa capaian tersebut terus dipertahankan dan ditingkatkan.
Hal tersebut karena opini WTP merupakan indikator semakin meningkatnya tata kelola di semua K/L maupun pemerintah daerah. Tidak hanya dalam mengelola keuangan negara dan barang milik negara, namun juga dalam menjalankan fungsi dan tugas tanggung jawab pemerintahan. Terutama saat ini dalam menghadapi extraordinary situation pandemi Covid-19 diharapkan seluruh instansi pemerintah di Indonesia dapat terus menjaga akuntabilitas laporan keuangannya.
Menkeu juga mengharapkan bahwa instansi yang belum mendapatkan opini WTP untuk melakukan langkah-langkah yang efektif dan terukur di dalam menyelesaikan temuan-temuan dan menindaklanjuti rekomendasi BPK secara bersungguh-sungguh dan komprehensif.
“Sehingga pengelolaan keuangan negara di masing-masing K/L serta pemerintah daerah dapat memperoleh opini WTP pada tahun 2020 ini, dan akan menggambarkan perbaikan tata kelola dan komitmen dari keseluruhan pimpinan K/L dan pemerintah daerah,” ujar Sri Mulyani.


.webp)
















