.webp)
SuaraPemerintah.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerima sejumlah penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) WBK/WBBM tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dalam beberapa kategori pada Senin, (21/12).
Predikat tersebut diberikan kepada kementerian/lembaga/pemda yang berhasil membangun zona integritas secara masif sehingga setidaknya terdapat minimal 5 unit kerja pada instansi mereka mendapatkan predikat WBK/WBBM, sedangkan kategori pemimpin perubahan adalah 10 K/L dengan jumlah unit kerja yg memperoleh predikat WBK/WBBM terbanyak.
Untuk kategori pertama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memperoleh penghargaan sebagai pemimpin perubahan. Kedua, Kementerian Keuangan berhasil memperoleh capaian tertinggi Nasional penilaian WBK/WBBM tahun 2020 yaitu sebesar 76,70% atau 214 unit dari usulan 279 unit.
Lebih rinci, jumlah per unit eselon I yang berhasil lolos penilaian WBK/WBBM adalah Sekretariat Jenderal (Setjen) 2 WBK, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) 1 WBK, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 64 WBK dan 6 WBBM, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) 36 WBK dan 5 WBBM, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) 57 WBK dan 9 WBBM, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN 23 WBK dan 5 WBBM, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) 1 WBK, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) 2 WBK, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) 3 WBK. Pencapaian ini tidak lepas dari sinergi dan komitmen Unit Eselon I dan kepemimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan.
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan bahwa predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan gerbang awal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.
Ia optimistis keberhasilan pembangunan ZI dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
“Saya harapkan kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik agar melakukan akselerasi untuk menaikkan pelayanan publik secara berkelanjutan dan berkesinambungan, serta melakukan inovasi terbaik untuk menjawab tuntutan masyarakat yang dinamis,” pungkasnya.
