.webp)
SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo telah mengumumkan bahwa vaksin COVID-19 akan dibagikan secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia. Presiden menginstruksikan kepada Kementerian Keuangan Sri Mulyani untuk menyiapkan anggaran pembagian vaksin gratis tersebut. Berapa besar anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah?
Menkeu Sri Mulyani menegaskan pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk membiayai program vaksin Covid-19 gratis tersebut. Menurut Menkeu Sri Mulyani, saat ini sudah ada anggaran sebesar Rp 54,4 triliun yang siap dicadangkan untuk program vaksinasi Covid-19 untuk penanganan pandemi Covid-19 tahun depan.
Anggaran vaksin Covid-19 ini akan didapatkan dari alokasi di APBN 2021 sebesar Rp 18 triliun. Kemudian alokasi anggaran kesehatan di Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 sebesar Rp 36,4 triliun yang belum dipergunakan.
Meskipun demikian, hingga saat ini pemerintah masih menghitung rencana teknis vaksinasi, mulai kebutuhan dana untuk pembelian vaksin, juga kepastian jumlah orang yang akan divaksinasi, hingga instrumen pendukung vaksinasi virus corona Covid-19.
Di luar anggaran cadangan itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut masih ada ruang untuk memangkas anggaran dari seluruh anggaran belanja Kementerian dan Lembaga (KL).
Sebab berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo, semua KL harus memprioritaskan penanganan Covid-19 khususnya untuk program vaksinasi Covid-19 ini. Nah dalam upaya pemangkasan anggaran belanja dari KL tersebut Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan beberapa hal.
Meskipun demikian Menkeu menyatakan akan sangat berhati-hati karena tak mau kinerja kementerian dan lembaga menjadi terganggu belanjanya. Sebab belanja pemerintah mempengaruhi momentum pemulihan ekonomi. Apalagi pertumbuhan ekonomi saat ini sangat tergantung kepada belanja pemerintah sangat tinggi
Menkeu juga mengimbau agar kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah tetap giat merealisasikan belanja.
“Daerah saja masih ada anggaran untuk pemulihan ekonomi yang tak semuanya dibelanjakan,” tandasnya.
Sri Mulyani kembali menegaskan, Kemenkeu menjamin kebutuhan anggaran vaksin Covid-19 bisa dipenuhi dari APBN.
“Kami sudah mengidentifikasi dengan cermat, kami minta KL dan daerah tetap melakukan tugas pemulihan ekonomi pakai dana APBN dan APBD,” ungkap Sri.
Sri Mulyani menyampaikan ada lima hal yang saat ini dilakukan oleh pemerintah untuk mempersiapkan anggaran vaksinasi gratis bagi penduduk pada 2021 mendatang sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo.
Pertama, Kementerian Kesehatan, (Kemenkes) akan menetapkan terget jumlah penduduk yang akan menerima vaksinasi. Penetapan target jumlah penduduk ini sesuai dengan rekomendasi dari organisasi kesehatan dunia atau Wordl Health Organization (WHO) maupun saran dari persatuan ahli pandemi guna mencapai herd immunity.
“Ada yang merekomendasikan target sebesar 70% dari jumlah penduduk yang harus divaksinasi,” kata Sri.
Dengan asumsi target vaksinasi sebanyak 70% dari jumlah penduduk agar tercapai kekebalan masyarakat atau herd immunity, maka paling sedikit harus melakukan vaksinasi vaksin Covid-19 sebanyak 182 juta orang.
Kedua, Kementerian Kesehatan harus menetapkan berapa banyak dosis vaksin Covid-19 yang harus disuntikkan kepada setiap orang.
“Kalau sekarang rata-rata vaksin dua kali suntik, berarti membutuhkan 182 juta kali 2 dosis,” kata Sri.
Ketiga, Kementerian Kesehatan bersama dengan Kementerian BUMN terutama Bio Farma harus memastikan berapa besar efektivitas atau evikasi dari vaksin virus Covid-19 yang akan disuntikkan tersebut.
“Kalau evikasi 90% maka vaksin harus disediakan lebih dari 100% atau di tambah 10% dari 182 juta agar tercapai target 70% tadi,” jelas Sri.
Keempat, dari sisi wastase dalam proses vaksinasi, seperti pengiriman vaksin dalam perjalanan menuju lokasi vaksinasi, sehingga tidak bisa terdeliveri 100%.
“Bisa karena rusak atau turun kualitasnya, karena distribusi di negara sebesar Indonesia,” katanya
Kelima, menghitung jumlah tenaga kesehatan yang akan terlibat dalam proses vaksinasi vaksin Covid-19 ini dan kelompok prioritas yang mana dalam proses vaksinasi tersebut
Dari lima pertimbangan itulah pemerintah akan mendapatkan hitungan pasti berapa dana yang dibutuhkan dalam program vaksinasi vaksin Covid-19.
